Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
-
Upload
dadang-solihin -
Category
Education
-
view
1.151 -
download
1
Transcript of Memantapkan Sinkronisasi RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasional
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL///BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
M t kM t kMemantapkanMemantapkanSinkronisasiSinkronisasi RKP dengan RKPARKP dengan RKPASinkronisasi Sinkronisasi RKP dengan RKPA RKP dengan RKPA berdasarkan Prioritas Nasionalberdasarkan Prioritas Nasional
D D d S lihi SE MADr. Dadang Solihin, SE, MADirektur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Selaku LO Pemerintah Aceh untuk Musrenbangnasg
Forum Gabungan SKPA dan Pra-Musrenbang RKPABanda Aceh, 26 Maret 2012
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/BAPPENASBAPPENAS
22
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/BAPPENASBAPPENAS
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir
: Bandung 6 November 1961
P k j Di kt E l i Ki jPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta10310
/ (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
33
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ MateriMateriBAPPENASBAPPENAS
• Pendahuluan• Pendahuluan• Prioritas Nasional• Jadwal dan Keluaran Tiap Tahapan• Jadwal dan Keluaran Tiap Tahapan
Musrenbang• Inovasi Musrenbang Tahun 2012g• Isu Strategis Provinsi dalam
Penyusunan RKP 2013• Kriteria Isu Strategis dalam
Musrenbang• Peningkatan Kualitas
Pramusrenbang
444
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ PendahuluanPendahuluanBAPPENASBAPPENAS
• Amanat UU No. 25 tentang SPPN : Penyelenggaraan Musrenbang dalam penyusunan RKPp y
• Hasil Pelaksanaan Musrenbang harus Fokus dan Konkret – Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbangnas kepada Presiden harus
bisa dilaporkan dalam bentuk “Peta Indonesia” yang memuat Isu p y gStrategis tiap daerah.
• Peningkatan Kualitas Penyusunan RKP 2013 Menunjuk Pejabat Pendamping Provinsi (Liaison Officer/LO)
– Pejabat Pendamping Provinsi (Liaison Officer/LO) adalah Pejabat Eselon II KemenPPN/Bappenas.
– Satu Pejabat LO mendampingi satu Provinsi dalam Penyusunan D k P D k RKP 2013Dokumen Perencanaan Dokumen RKP 2013.
• Peningkatan Koordinasi Perencanaan Alokasi Dana Dekonsentrasi KemenPPN/Bappenas kepada Bappeda Pro insiProvinsi
– Memperkuat Koordinasi Perencanaan Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional; danM k t K di i P P i k t K lit– Memperkuat Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kualitas Musrenbang Nasional
• Musrenbang melibatkan unsur-unsur penting pembangunan: pemerintah dunia usaha dan masyarakat
5
pembangunan: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
55
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Prioritas NasionalPrioritas NasionalBAPPENASBAPPENAS
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II Infrastruktur
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi
2009-2014
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang PerekonomianPrioritas Lainnya
666
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
Jadwal dan Keluaran Tiap Tahapan MusrenbangJadwal dan Keluaran Tiap Tahapan MusrenbangTAHAPAN SKEMA DAN KELUARANBAPPENASBAPPENAS TAHAPAN SKEMA DAN KELUARAN
Triwulanan I(29 Februari, Ruang: SG 1-5)
Pembahasan dan kesepakatan awal Isu Strategis Provinsi
Rakorbangpus dan Triwulanan II (29 – 30 Maret, Ruang: SG 1-5)
• Skema: Paparan Menteri PPN dan Menteri Keuangan• Catatan rapat mengenai Tema dan Prioritas RKP 2013 dan Pagu
Indikatif 2013 sebagai masukan Renja K/L per provinsi• Penetapan Isu Strategis Provinsi
Musrenbangprov(21 Maret – 10 April)
• Penyampaian dan Tindak Lanjut Isu Strategis Provinsi oleh Daerah• Program/Kegiatan Prioritas yang akan dibiayai APBD(21 Maret 10 April) Program/Kegiatan Prioritas yang akan dibiayai APBD• Program/Kegiatan Prioritas yang diusulkan didanai APBN
Pra Musrenbangnas(16 20 April Ruang: SG 1 5)
• Skema : Trilateral Desks• Pembukaan oleh Wamen PPN/Waka Bappenas pada Hari 1(16 – 20 April, Ruang: SG 1-5)
Penutupan(25 April, Ruang: Bidakara)
• Pembukaan oleh Wamen PPN/Waka Bappenas pada Hari 1• Kesepakatan program dan kegiatan dalam aplikasi UKPPD• Isu strategis provinsi• Berita Acara Kesepakatan (Bappeda Provinsi, K/L, Bappenas)
Musrenbangnas(26 April, Ruang: Bidakara)
• Laporan Hasil Kesepakatan Pra Musrenbangnas oleh Menteri PPN• Arahan Presiden dan Wakil Presiden• Dialog Para Menteri Koordinator dengan Gubernur / Bupati / Walikota• Dialog Para Menteri Koordinator dengan Gubernur / Bupati / Walikota
Se-Indonesia
Pasca Musrenbangnas • Skema : Bilateral Desks
7
(30 April, Ruang: SG 1-5) • Klarifikasi akhir kesepakatan Program dan Kegiatan di Renja K/L• Rancangan Akhir Renja K/L 2013• Rancangan Akhir RKP 2013
77
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/Inovasi Musrenbang Tahun 2012Inovasi Musrenbang Tahun 2012
BAPPENASBAPPENAS
1. Rakor Khusus P4B1. Forum Konsultasi Publik (OMS, Asosiasi, PT)2 Online System dan Output untuk peningkatan2. Online System dan Output untuk peningkatan
kualitas Pra Musrenbangnas 3 Skema Bilateral Desks pada Pasca3. Skema Bilateral Desks pada Pasca
Musrenbangnas
888
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Provinsi dalam Penyusunan RKP 2013dalam Penyusunan RKP 2013BAPPENASBAPPENAS dalam Penyusunan RKP 2013dalam Penyusunan RKP 2013
ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU STRATEGIS NASIONAL RPJMN 2010 -2014)ISU STRATEGIS NASIONAL RPJMN 2010 2014)
KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2013
BAGAIMANA BERAPA SIAPAal
APA SEBABNYA? BAGAIMANA MENGATASINYA?
BERAPA, SIAPA, DI MANA?
esA
w
Teridentifikasi permasalahan Teridentifikasi Intervensi Teridentifikasi kegiatan, Pros
e
9
ppenanggungjawab, lokasiP
99
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
Kriteria Isu Strategis dalam Kriteria Isu Strategis dalam MusrenbangMusrenbangBAPPENASBAPPENAS MusrenbangMusrenbangARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2013
ISU STRATEGISBERDAMPAK KELUARAN QUICK WINS DAERAHISU STRATEGIS
MEMPERHATIKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN (PUSAT, DAERAH SWASTA)SIGNIFIKAN PADA PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
MEMPERLIHATKAN KARAKTERISTIK DAERAH/WILAYAH DIUTAMAKAN SELESAI SELAMBATNYA 2014DAERAH, SWASTA)NASIONAL DAN DAERAHContoh:1. Papua : Pembangunan Bandara perintis2 Jawa Tengah : Pengembangan Bandara A Yani dan Penyelesaian pembangunan Jalan Tol2. Jawa Tengah : Pengembangan Bandara A. Yani dan Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Utara (Semarang-Surabaya)3. NTB : Pembangunan Jalan Trans Nusa Tenggara
101010
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Isu Strategis ProvinsiIsu Strategis ProvinsiBAPPENASBAPPENAS
gg
Isu Strategis Provinsi adalah: Usulan kegiatan strategis dari Isu Strategis Provinsi adalah: Usulan kegiatan strategis dari pemerintah provinsi yang mendukung pencapaian target pembangunan prioritas nasional
Kriteria Isu Strategis Provinsi: 1. Memberikan dampak signifikan kepada masyarakat; 2. Quick wins, dapat selesai dalam kurun waktu 2 tahun s.D.
2014; dan 3. Memperhatikan pembagian fungsi pemerintah pusat-
daerah.
111111
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Isu Strategis ProvinsiIsu Strategis ProvinsiBAPPENASBAPPENAS
gg1. Usulan yang disampaikan memiliki dampak signifikan pada
pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.2. Menyampaikan kebutuhan pendanaan dengan
h tik k it i l t i t j k ktmemperhatikan kapasitas implementasi serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Usulan yang disampaikan tidak “sebesar – besar” nya Usulan yang disampaikan tidak sebesar – besar nya
namun mengacu pada alokasi dua tahun terakhir Jangka waktu pelaksanaan tahun pelaksanaan atau lebih g p p
dari satu tahun pelaksanaan (multiyears)3. Memperhatikan pembagian kewenangan (pusat, daerah,
BUMN/BUMD/swasta)
121212
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Contoh Matriks Strategis ProvinsiContoh Matriks Strategis ProvinsiBAPPENASBAPPENAS
gg
131313
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/Peningkatan Kualitas PramusrenbangPeningkatan Kualitas Pramusrenbang
BAPPENASBAPPENAS
1. Kualitas Usulan Kegiatan
2. Kualitas Pembahasan dalam Pra-Musrenbangnas
3. Kemudahan Pengisian Aplikasi UKPPD 2013
4. Kemudahan Pelaksanaan Pra-Musrenbangnas
141414
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Usulan KegiatanUsulan KegiatanBAPPENASBAPPENAS
gg1. Usulan Kegiatan Rutin UKPPD
P i i D t R li i Fi ik K i t d D K/L• Pengisian Data Realisasi Fisik Kegiatan dan Dana K/L (Dekon/TP) TA 2011.
• Realokasi dan Relokasi Usulan Kegiatan dan Dana K/LRealokasi dan Relokasi Usulan Kegiatan dan Dana K/L (Dekon/TP) TA 2012.
• Pengusulan Baru Kegiatan dan Dana K/L (Dekon/TP).• Pengisian Data Kegiatan dan Dana Pendukung Daerah
(APBD Prov/Kab/Kota) serta Kegiatan dan Dana Pendukung Pihak Ke-3 (BUMN/BUMD/Swasta).Pendukung Pihak Ke 3 (BUMN/BUMD/Swasta).
2. Usulan Kegiatan Prioritas Isu Strategis Provinsi• Pengusulan, Realokasi, dan Relokasi Seluruh Kegiatan g , , g
dan Dana K/L (Dana Kantor Pusat/Kantor Daerah/Dekon/TP/Urusan Bersama).
• Pengisian Data Kegiatan dan Dana Pendukung Daerah• Pengisian Data Kegiatan dan Dana Pendukung Daerah (APBD Prov/Kab/Kota) serta Kegiatan dan Dana Pendukung Pihak Ke-3 (BUMN/BUMD/Swasta).
15UKPPD = Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
1515
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/
Pembahasan dalam PraPembahasan dalam Pra--MusrenbangnasMusrenbangnasBAPPENASBAPPENAS MusrenbangnasMusrenbangnas
1. Pembahasan 1 Persandingan Isu Strategis Provinsi (F0)
– Sinkronisasi Usulan Dana K/L dengan Dana Pendukung Daerah (APBD Prov/Kab/Kota) serta Dana Pihak Ke-3 (BUMN/BUMD/S t )(BUMN/BUMD/Swasta).
2. Pembahasan 2 Persandingan Short List UKPPD (F1)
– Sinkronisasi Usulan Daerah yang akan didanai oleh K/L (Dekon dan TP)
161616
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Pengisian Aplikasi UKPPD 2013Pengisian Aplikasi UKPPD 2013BAPPENASBAPPENAS
• Disusun Berdasarkan Basis Data RKA K/L Tahun 2011 dan T h 2012 (U d t D t B l N 2011)
g pg p
Tahun 2012 (Update Data Bulan Nov 2011) :– Aplikasi Lebih Simple Form UKPPD dan Form Isu
Strategis Hanya dalam Lingkup Updating Data danStrategis Hanya dalam Lingkup Updating Data dan Berbasis Pilihan.
– Online System Web Basedy(http://ukppd.bappenas.go.id).
– Akses Log In • “Bappeda Provinsi” (1 Log In Prov – Full Akses, + 9
Log In Pendukung – Terbatas).• “Penghubung Provinsi” (1 Log In – Terbatas).• “Pejabat Pendamping Provinsi (LO)” (1 Log In –
T b t )Terbatas).• “Direktorat Sektor dan K/L Mitra Kerja” (2 Log In –
Terbatas)
17
Terbatas).1717
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/ Pelaksanaan PraPelaksanaan Pra--MusrenbangnasMusrenbangnasBAPPENASBAPPENAS
• Pembahasan Trilateral Desk Form Pra-Musrenbangnas:
gg
– Online System Intranet Based.– Akses Log In “Petugas Notulis Meja” Staf
Di kt t S kt di BDirektorat Sektor di Bappenas.– Kesepakatan Trilateral Desk Form Kesepakatan Pra-
Musrenbangnas :Musrenbangnas :• Penandatangan Dokumen Kesepakatan (Print Out) Wakil K/L, Wakil Bappeda Provinsi, Wakil Direktorat , pp ,Sektor dan diketahui oleh Pejabat Pendamping Provinsi (Liaison Officer/LO).
• Kontribusi Pihak ke-3 tercantum dalam catatan pembahasan.
181818
KEMENTERIAN PPN/KEMENTERIAN PPN/BAPPENASBAPPENAS
Terima KasihTerima Kasih
191919