Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa

Keuangan Syariah

KJK.SP01.003.01

PENTING

• KJKS sebagai badan usaha, tentunya tidak berbeda dengan badan usaha lainnya, khususnya lembaga keuangan mikro, sama-sama mengelola asset likuid dan produknya bersifat maya.

Juga Penting

• segi kepemilikan dan semangat kebersamaan dalam koperasi, maka penting bagi pengelola KJKS dalam melakukan pengelolaan usahanya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi.

Menginventarisir Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

– Prinsip-prinsip perkoperasian, ketentuan dan aturan dalam organisasi KJK Syariah diidentifikasi.

– Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah didiskusikan.

Melaksanakan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

• Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian dilaksanakan.

• Kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah dilaksanakan secara efisien.

Melaksanakan Kebijakan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Prinsip kehati-hatian dilaksanakan.

• Prinsip mengenal anggota diterapkan.

• Pelaksanaan kegiatan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah dievaluasi sesuai kebutuhan

Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Organisasi dan Manajemen

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

– Format laporan

– Laporan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

Pengetahuan yang dibutuhkan

• Prinsip-prinsip perkoperasian.

• Prinsip-prinsip manajemen.

• Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Tugas pelaksanaan

– Mengumpulkan peraturan/kebijakan yang berlaku.

– Mempelajari peraturan/kebijakan yang berlaku.

– Melaksanakan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah

– Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJK Syariah

KOMPETENSI KUNCI

NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT TINGKAT

1. Mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisa informasi

2

2. Mengkomunikasikan ide-ide dan menginformasikan

1

3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan

2

4. Bekerjasama dengan orang lain dan berkelompok

1

5. Menggunakan ide serta tehnik matematika

1

6. Memecahkan masalah 2

7. Menggunakan teknologi 1

Prinsip-Prinsip Perkoperasian, Ketentuan dan Aturan Dalam Organisasi

• Azas Koperasi – kekeluargaan

• Jatidiri Koperasi – dari, oleh dan untuk anggota serta dalam

menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-Prinsip Perkoperasian, Ketentuan dan Aturan Dalam Organisasi

• Prinsip-prinsip Perkoperasian – keanggotaan sukarela dan terbuka, – pengelolaan demokratis, – pembagian sisa hasil usaha adil, – pemberian jasa terbatas terhadap modal, – kemandirian, – pendidikan perkoperasian dan – kerjasama antar koperasi.

Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

• Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosialnya.

• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi

• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya

• Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

TUJUAN KJKS/ UJKS/ BMT • Meningkatkan program pemberdayaan

ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syari’ah.

• Mendorong kehidupan ekonomi syari’ah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia pada umumnya.

• Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi jasa keuangan syari’ah.

FUNGSI KJKS/ UJKS/ BMT

• sebagai lembaga intermediasi keuangan dan penyedia pembiayaan bagi masyarakat

• peran utamanya sebagai lembaga keuangan mikro profesional dan amanah

Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJKS

– Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

– Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

– Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJKS

– Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 91/Kep/M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

– Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Menginventarisasi Ketentuan dan Aturan KJKS

– Prinsip Akuntansi Keuangan, PSAK 27 tentang akuntansi perkoperasian.

– Prinsip Akuntansi Keuangan, PSAK 102-111 tentang akuntansi syariah

– Prosedur Operasi yang berlaku di KJKS.

– Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.

– Peraturan Khusus lainnya, seperti SK Pengurus tentang :

– Wewenang pemberian pinjaman.– Kebijakan akuntansi, meliputi :

» Sistem pembukuan (cash bases atau accrual bases)

» Penyusutan aktiva tetap» Penyisihan pinjaman» Amortisasi aktiva lain - lain

– Pemanfaatan cadangan resiko.

– Peraturan Khusus lainnya, seperti SK Pengurus tentang :

– Struktur Organisasi– Program Kerja dan RAPB– Struktur Organisasi dan Uraian Tugas– SOP Pengendalian Intern– Kontrak Kerja– Perlakuan Pengeluaran Biaya– Kebijakan Pinjaman– Likuiditas– Reserve Requirement– Diklat Pengelola KJK

RAPAT ANGGOTA

KABAG AKUNTANSI

KABAG PEMBIAYAAN

GENERAL MANAJER

PENGAWASSYARIAHPENGURUS

KONSULTAN KOPERASI

JURU SURVEY

KABAG DANA

CUSTOMER SERVICES

KASIR

JURU TAGIH

ANALIS PINJAMAN/

PEMBIAYAAN

JURU BUKU

PETUGAS PENGAWASAN

INTERN

KEPALA CABANG/ MANAJER

Manajemen dalam Koperasi

• menurut George R Terry

– Planning (Perencanaan)

– Organizing (Pengorganisasian)

– Actuiting (Pengerahan)

– Controling (Pengawasan)

Mengidentifikasi Kebijakan Organisasi dan Manajemen KJKS

• Kelengkapan Organisasi

• Kelengkapan Manajemen

• Mengidentifikasi Data Kebijakan

Kelengkapan Organisasi • Badan hukum koperasi & peraturan UU• Struktur organisasi dan uraian tugas • Buku administrasi organisasi KJKS sebanyak 16

buku, yaitu : – (Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengurus, Buku

Daftar Pengawas, Buku Daftar Karyawan, Buku Tamu, Buku Simpanan Anggota, Buku Saran Anggota, Buku Anjuran Pejabat, Buku Anjuran Pejabat dari Instansi lain, Buku Keputusan Rapat Pengawas, Buku Keputusan Rapat Pengurus, Buku Keputusan Rapat Anggota, Buku Kejadian Penting, Buku Kas, Buku Catatan Inventaris, Buku Agenda)

Kelengkapan Manajemen

• AD/ART Koperasi

• Perencanaan Strategis/Bisnis plan (5 Tahun)

• Program kerja dan RAPB tahunan.

• Sarana dan prasarana.

• Kualifikasi SDM Pengelola KJKS

Mengidentifikasi Data Kebijakan

• Kebijakan yang terkait dengan anggota.

• Kebijakan yang terkait dengan karyawan.

• Kebijakan yang terkait dengan mitra usaha.

• Kebijakan yang terkait dengan operasional (SOM dan SOP)

• Kebijakan yang terkait dengan community social responsibility.

Job Description ?

• Pengurus

• Pengawas

• Dewan Syariah

• Manajer

• Pemasaran

• Administrasi Keuangan

• Teller

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJKS

• Format Laporan

• Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK

• Format Laporan– Form Laporan Evaluasi– Form Laporan Hasil Kegiatan secara

berkala

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN

KJK

• Laporan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Dasar-Dasar Manajemen

– Pelaporan • Syarat- syarat Laporan adalah : • Isi laporan harus terperinci dan jelas• Harus mengandung data dan fakta serta

informasi yang diperlukan.• Isi laporan tidak boleh berbelit-belit.

MELAPORKAN HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN KJK

• Jenis Laporan • a. Laporan menurut isinya :

– Laporan Informatif– Laporan Rekomendasi– Laporan Analitis– Laporan pertanggungjawaban– Laporan Kelayakan

• b. Laporan menurut bentuknya :– Laporan berbentuk Memo– Laporan berbentuk Surat– Laporan berbentuk Naskah

Menyusun Pelaporan• 1. Menyusun persiapan penulisan laporan• 2. Menyusun sistematika laporan dengan

membuat struktur laporan seperti berikut ini :• pendahuluan• isi laporan • uraian / analisis• penutup/ saran

• 3. Membuat isi Laporan dapat berupa pertanggung jawaban.

• 4. Membuat Evaluasi (bila ada), kemudian • 5. Menyusun Penutup/Rekomendasi.