Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013
-
Upload
beta-uliansyah -
Category
Education
-
view
1.703 -
download
2
description
Transcript of Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013
@masbaim/danatransferkedaerah
FGD MEKANISME TRANSFER DAK DAN DANA PENYESUAIAN TA 2013
Jogjakarta, 27 Juni 2013Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
@masbaim/danatransferkedaerah
JENIS DANA TRANSFERTAHUN 2013
1. Dana Bagi Hasil (DBH)2. Dana Alokasi Umum (DAU)3. Dana Alokasi Khusus (DAK)4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)5. Dana Penyesuaian
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TP Guru
PNSD)3. Dana Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru
PNSD)4. Dana Insentif Daerah 5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2)
2
@masbaim/danatransferkedaerah
2009 2010 2011 2012 20130
100
200
300
400
500
600
Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah
310,55345,73
412,14
460,85
528,62
3
@masbaim/danatransferkedaerah
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2013
DANA PERIMBANGAN
Rp444.8 T
DANA OTSUS DANPENYESUAIAN
Rp83.8 T
DANA OTSUS Rp13.4 T
DANA PENYESRp70,4 T
DBH PAJAKRp49,9 T
DBH SDARp52.0 T
DANA OTSUS ACEH = Rp6.2T
DANA OTSUS PAPUA = Rp4.4 T
DANA OTSUS PAPUA BARAT = Rp1.8 T
DANA TAMBAHAN INFRAS.OTSUS PAPUA = Rp0.5 T
DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA BARAT = Rp0.4 T
DBH = Rp101.9 T
DAU = Rp311.1 T
DAK = Rp31.7 T DBH PBB = Rp25,9 T
DBH PPh = Rp22.1 T
DBH CUKAI = Rp1.8 T
DBH KEHUTANAN = Rp2.2 T
DBH PERTUM = Rp14.1 T
DBH PERIKANAN = Rp0.1 T
DBH MINYAK BUMI = Rp18.7 T
DBH GAS BUMI = Rp16.4T
DBH PANAS BUMI = Rp0.3 M
TUNJ. PROFESI GURU PNSD = Rp43.1T
BANT. OPS. SEKOLAH = Rp23.4 T
DANA TAMSIL GURU PNSD = Rp2.4 T
DANA INSENTIF DAERAH = Rp1.4 T
DANA P2D2 = Rp81,M
TRANSFER KE DAERAH
Rp528.6 T
4
@masbaim/danatransferkedaerah
5
(triliun rupiah)
Alokasi & Realisasi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Tahun 2009 - 2013Realisasi 2013 s.d tgl 20 Juni 2013
No Jenis Transfer2009
%2010
%2011
%2012
%2013
Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real
1 Dana Bagi Hasil
77,98 76,13 97,6 92,36 92,18 99,8 96,91 96,91 100,0 109,99 111.5 101,4 101,9 36.5
a. Pajak 41,07 39,27 95,6 45,98 45,82 99,7 41,52 41,53 100,0 45,65 47,21 103,4 49,9 17.7 b. SDA 35,85 35,80 99,9 45,17 45,17 100,0 53,97 53,97 100,0 62,60 62,60 100,0 52,0 18.3 c. CHT 1,07 1,07 100,0 1,22 1,20 98,9 1,42 1,41 99,5 1,74 1,72 99,3 1,8 0.4 2 DAU 186,41 186,41 100,0 203,61 203,57 100,0 225,53 225,53 100,0 273,81 273.8 100 311,1 181.5 3 DAK 24,82 24,71 99,5 21,13 20,96 99,2 25,23 24,80 98,3 26,12 25.94 99,3 31,6 9,2 4 Dana Otsus 9,53 9,53 100,0 9,10 9,10 100,0 10,42 10,42 100,0 11.95 11.95 100,0 13,5 4,0
5 Dana Penyesuaian
11,81 11,81 99,9 19,58 18,92 96,6 54,04 53,66 99,3 58.47 57.44 98,2 70,4 29.5
Jumlah 310,55 308,59 99,4 345,73 344,73 99,7 412,14 411,32 99,8 480,34 480.7 100,1 528,6 260.8
@masbaim/danatransferkedaerah
TAHUN 2009 – 2013
TABULASI REALISASI DAK NASIONAL
Posisi per :
2010
99,1
4%
30.1
9%
2011
98.3
0%
28.1
2%
201299
.33%
28.1
8%
2013
29.2
8%
2009
99,5
5%
30.8
5%
31 Des
20 Juni
6
@masbaim/danatransferkedaerah
7
Daerah tidak tersalur 2008 - 2012JUMLAH DAERAH YANG TIDAK TERSALUR 100%
17
41
31
15
2009
2010
2011
2012 ?
2013Penjelasan :
Telah dikirimkan surat permintaan penjelasan kepada 17 Daerah yang tidak menerima transfer 100% TA 2012.
@masbaim/danatransferkedaerah
PENYALURAN DANA TRANSFERCARA PENYALURAN
RKUN
RKUD
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
8
@masbaim/danatransferkedaerah
PENYALURAN DAUDANA ALOKASI UMUM
Penyaluran
Disalurkan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari s.d. Desember
Besaran
Penyaluran setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah
PMK No. 06/PMK.07/2012
9
@masbaim/danatransferkedaerah
Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan dilakukan apabila pemda terlambat menyampaikan :a) Perda APBDb) Laporan Realisasi APBD Semester I c) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah). Pemotongan DAU dilakukan apabila ada : d) Lebih salur Dana Bagi Hasil pd tahun sebelumnya yang tidak
bisa dipotongkan pada DBH ybs (PMK No. 06/PMK.07/2012 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan No: PER- 01/PK/2012);
e) Tunggakan pinjaman daerah (PMK No.47/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kpd Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH);
Pemotongan / Penundaan DAU 10
@masbaim/danatransferkedaerah
Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan dilakukan apabila Pemda terlambat menyampaikan Perda APBD (PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah). Daerah yang terkena sanksi ini:tahun 2008 : 3 daerah tahun 2010 : 2 daerah tahun 2009: 3 daerah tahun 2011 : 19 daerahtahun 2012: 16 daerah
Pemotongan/Penundaan Dana Transfer 11
2008 2009 2010 2011 201202468
101214161820
3 3 2
19 16
Jumlah Daerah Terkena Sanksi Pemotongan/Penundaan DAU
@masbaim/danatransferkedaerah
ALOKASI UNTUK DAERAH SE-PROV. NAD, PROV. PAPUA, & PROV. PAPUA BARAT
PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS
Penyaluran Secara BertahapDisalurkan secara bertahap, tidak dpt dilakukan sekaligus, yaitu :
Tahap I : 30 % dari alokasi (Maret)Tahap II : 45 % dari alokasi (Juli)Tahap III : 25 % dari alokasi (Oktober)
RekomendasiPenyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri
PMK No. 06/PMK.07/2012
12
@masbaim/danatransferkedaerah
13
PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DTP)
UNTUK GURU PNSD YG SUDAH MEMPUNYAI SERTIFIKASI
Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25% pagu alokasi per daerah.
Triwulan I pada akhir Maret 2013.
Triwulan II pada akhir Juni 2013.
Triwulan III pada akhir September 2013.
Triwulan IV pada akhir November 2013.
Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi Semester II Dana TPG PNSD TA 2012 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.
PMK No. 41/PMK.07/2013
@masbaim/danatransferkedaerah
14UNTUK GURU PNSD YG BELUM MEMPUNYAI SERTIFIKASI
Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25% pagu Alokasi per daerah.
Triwulan I pada akhir Maret 2013.
Triwulan II pada akhir Juni 2013.
Triwulan III pada akhir September 2013.
Triwulan IV pada akhir November 2013.
Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi Semester II Dana Tamsil Guru PNSD TA 2012 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.
PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) GURU
PMK No. 42/PMK.07/2012
@masbaim/danatransferkedaerah
15
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari kerja setelah PMK BOS diundangkan• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Maret
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2013• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 30 Sept.
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2013• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK dan Kemendiknas paling lambat tgl 30 Juni
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2013• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Des
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS)UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL
PMK No. 246/PMK.07/2012
@masbaim/danatransferkedaerah
16
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir.
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir.
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir.
• Dilakukan paling lambat 14 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS)DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL
Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Menteri pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Rekomendasi tersebut paling lambat disampaikan oleh Kemendikbud paling lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
@masbaim/danatransferkedaerah
17
Semester 1
Semester 2
• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari setelah PMK diundangkan;
• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja
setelah dana diterima di RKUD.
• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari setelah awal bulan Juli 2012;
• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah
dana diterima di RKUD.
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)UNTUK DAERAH TERPENCIL
PMK No. 246/PMK.07/2012
@masbaim/danatransferkedaerah
18
Semester 1
Semester 2
• Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum semester I berakhir.
• Dilakukan paling lama 14 (tujuh) hari kerja sebelum semester II berakhir
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS)DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TERPENCIL
Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Menteri pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Rekomendasi tersebut paling lambat disampaikan oleh Kemendikbud paling lambat 30 hari kerja sebelum semester berjalan berakhir.
@masbaim/danatransferkedaerah
Disalurkan sekaligus (100%) Penyaluran DID dilakukan setelah Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan dari daerah penerima DID.
Dokumen persyaratan penyaluran DID meliputi : – PERDA APBD tahun Anggaran 2011– Surat Pernyataan pencantuman DID dalam
APBD/ APBD-P– Rencana Penggunaan DID
PENYALURAN DIDDANA INSENTIF DAERAH
PMK No. 202/PMK.07/201219
@masbaim/danatransferkedaerah
Daerah yang belum disalurkan DID 2013SESUAI DAERAH UNDANGAN
1. Kab. Tangerang2. Kota Cilegon3. Kab. Banyumas4. Kab. Tegal
20
@masbaim/danatransferkedaerah
Disalurkan sekaligus (100%) Penyaluran P2D2 dilakukan setelah Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima rekomendasi BPKP atas pelaksanaan evaluasi dana DAK bidang Infrastruktur.
PENYALURAN P2D2PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI
Daerah Percontohan P2D21. Provinsi Jambi2. Provinsi Jawa Timur3. Provinsi Kalimantan Tengah4. Provinsi Maluku Utara5. Provinsi Sulawesi Barat
21
@masbaim/danatransferkedaerah
PENGANGGARAN
Penganggaran Dana Alokasi Khusus
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
22
@masbaim/danatransferkedaerah
PERMENDAGRI 37/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013
Penganggaran DAK dalam APBD
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN TA 2013. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh DAK TA 2013 setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2013 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2013 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2013 atau dicantumkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2013.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c tentang Kebijakan Penyusunan APBD:
23
@masbaim/danatransferkedaerah
PENYALURAN DAKDANA ALOKASI KHUSUS
1. Pemindahbukuan ke RKUDPenyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
2. Penyaluran dilakukan secara bertahapTahap 1 : 30% dari total pagu DAK.Tahap 2 : 45% dari total pagu DAK.Tahap 3 : 25% dari total pagu DAK.
3. Tidak dapat SekaligusPenyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
4. Memenuhi PersyaratanPenyaluran DAK dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap oleh DJPK.Penyaluran DAK Tahap I paling cepat dilakukan pada bulan Februari.
PMK No. 06/PMK.07/2012 24
@masbaim/danatransferkedaerah
Dokumen Penyaluran DAKDOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DAK
1.Tahap Ia) Perda tentang APDB tahun berjalan, b) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya, c) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya,d) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya*, e) Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.
2. Tahap IIa) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan,b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan*.
3. Tahap IIIa) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan,b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan*.
4. Telah 90%Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat setelah penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari DAK yang diterima Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]
*Rekap SP2D disertai dengan file softcopy Aplikasi LDT
25
@masbaim/danatransferkedaerah
Dokumen Penyaluran DAKVALIDASI DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN
5. Batas Waktu Penyampaian
Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan (HANGUS)
6. Validasi
Semua Dokumen Persyaratan tersebut harus di tanda tangani oleh kepala daerah, dengan kertas berkop dan distempel.
Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah Dokumen yang Asli (tanda tangan dan stempel basah).
26
@masbaim/danatransferkedaerah
UU 33/2004 Pasal 41 , PP 55/2005 Pasal 61
Dana Pendamping
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.
Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah
Dana Pendamping digunakan untuk mendampingi kegiatan yang dibiayai DAK
Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
27
@masbaim/danatransferkedaerah
PELAPORAN DAK
1.Penyaluran• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan • Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah• Merupakan Syarat Penyaluran• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
2.Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan DAK• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang oleh SKPD) dan2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan• Format pelaporan berdasarkan Juknis• Dapat dijadikan sebagai disinsentive bagi daerah yang tidak
melaporkan, melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis
• Sebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran kepada Menkeu, MenBappenas, Mendagri
28
@masbaim/danatransferkedaerah
29
Optimalisasi
• Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD-P.
• Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama sesuai dengan juknis yang ditetapkan.
• Pada saat tahun anggaran berakhir, Sisa DAK pada KASDA dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama sesuai dengan juknis.
• Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping DAK.
@masbaim/danatransferkedaerah
30
Permasalahan dan Hambatan
Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAKPerda APBD dan DPA terlambat ditetapkanTerlambatnya pelaksanaan tender kegiatanDokumen yang dipersyaratkan terlambat diterima oleh DJPK karena dikirim melalui posDokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK kerena tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMKPejabat pemda yang biasa menangani dipindah ke tempat lain dan tidak/belum ada regenerasi kepada pejabat baru/pejabat lainnya.Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD pengelola keuangan daerahJuknis terlambat diterimaKegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan porsi).Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya
@masbaim/danatransferkedaerah
31
Kesalahan yang sering terjadi pada laporan
• Laporan yang disampaikan bukan laporan yang Asli• Laporan tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah• Berkas Laporan tidak lengkap sebagaimana yang
dipersyaratkan• Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK• Laporan salah hitung, jumlah ke kanan atau ke bawah
tidak sama• Laporan pada halaman muka tidak sama dengan
lampirannya• Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali• Sisa pagu pada salah satu atau beberapa bidang minus• Laporan tidak konsisten dengan laporan tahap
sebelumnya• Laporan tidak menyertakan softcopy• Laporan melebihi batas akhir penerimaan laporan
@masbaim/danatransferkedaerah
DAK TAMBAHAN TA 2013 32
PMK No. 201/PMK.07/2012
DAK TA 2013 terdiri dari: DAK (reguler); dan DAK tambahan.
DAK tambahan dialokasikan kepada daerah tertinggal di bidang Infrastruktur Pendidikan dan Infrastruktur Jalan.
Juknis DAK berlaku utk DAK reguler dan DAK tambahan.
Dana Pendamping DAK Tambahan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan
menyediakan dana pendamping minimal 0% (nol persen); Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan
dana pendamping minimal 1% (satu persen); Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan
dana pendamping minimal 2% (dua persen); dan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana
pendamping minimal 3% (tiga persen).
@masbaim/danatransferkedaerah
Daerah yang belum disalurkan DAK Tahap ISESUAI DAERAH UNDANGAN
1. Kota Tangerang Selatan
33
Daerah yang belum disalurkan DAK Tambahan Tahap I
1. Kab. Pasaman Barat
@masbaim/danatransferkedaerah
LANGKAH PERCEPATANPENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH
Legal formal
Mengingatkan daerah melalui surat nomor S-22/PK/2013 dan S-230/PK/2013 tentang upaya percepatan penyaluran DAK TA 2013
Non Formal
Via Telephon, SMS, Email dan Penjelasan Langsung.
Bimtek dan Sosialisasi
Direncanakan akan mengadakan Bimtek dan Sosialisasi di beberapa tempat di wilayah Indonesia yang akan mengundang semua daerah penerima DAK.
Helpdesk
Bantuan kosultasi pendahuluan mengenai penyusunan laporan dan permasalahan DAK via telephon kantor atau email.
•Belitung, 18 Juni 2013•Yogyakarta, 27 Juni 2013•Sorong, 2-5 Juli 2013•Makassar, Oktober 2013
•Malang, 23 Mei 2013•Medan, 30 Mei 2013•Manado, 4 Juni•Kupang, 13 Juni
34
@masbaim/danatransferkedaerah
Sekian&
Terima Kasih
Informasi tentang transfer :- www.djpk.depkeu.go.id- www.infotransfer.web.id (Aplikasi LDT) - Telp. 021-344920 ext. 7367,7390- Fax . 021-3505614
35