Mekanisme Serah Terima Finger
-
Upload
muhammad-andri -
Category
Documents
-
view
419 -
download
2
Transcript of Mekanisme Serah Terima Finger
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 i
MEKANISME SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2012
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 ii
DAFTAR ISI :
halaman
MEKANISME SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA
A. PENGERTIAN UMUM ................................................................................................ 1
B. MEKANISME SERAH TERIMA DARI PENYEDIA KE PPK ........................................... 1
PENGADAAN BARANG ................................................................................................ 1
PEKERJAAN KONSTRUKSI ........................................................................................... 1 JASA KONSULTANSI ................................................................................................... 2
JASA LAINNYA ........................................................................................................... 2
C. MEKANISME PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN DARI PPK KEPADA PA/KPA ........... 3 1. SKPD yang ada KPA ................................................................................................... 3
2. SKPD yang tidak ada KPA ........................................................................................... 4
D. MEKANISME PELAPORAN PENYELESAIAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
DARI PA KEPADA KEPALA DAERAH ........................................................................... 4 Format 1 : SPPBJ ............................................................................................... 6
Format 2 : Berita Acara Serah Terima Lapangan .................................................. 7
Format 3 : Surat Perjanjian Pekerjaan ................................................................. 8 Format 4 : Surat Perjanjian Kerja (SPK) ............................................................... 30
Format 5 : Surat Perjanjian Mulia Kerja (SPMK) ................................................... 36 Format 6 : Surat Pesanan (SP) ............................................................................ 37
Format 7 : Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa................ 38 Format 8 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Pengadaan Barang) ............. 39
Format 9 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Konstruksi;termijn) .............. 41
Format 10 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TK.I (Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi) ............................................................ 42
Format 11 : Berita Acara Serah Terima Pertama (antara penyedia pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan,
dengan PPK) ...................................................................................... 44
Format 12 : Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan TK.II (Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi) ............................................................ 45
Format 13 : Berita Acara Serah Terima Kedua (antara penyedia pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan,
dengan PPK) ...................................................................................... 46 Format 14 : Berita Acara Serah Terima Barang (antara penyedia barang
dengan PPK) ...................................................................................... 47
Format 15 : Surta Permohonan Pembayaran ......................................................... 48 Format 16 : Daftar Pengadaan Barang/Jasa Yang Diserah Terimkan ...................... 49
Format 17 : Daftar Pengadaan Jasa Konsultansi Yang Telah Dilaksanakan ................ 51 Format 18 : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ..................................... 53
Format 19 : Daftar Pengadaan Barang/Jasa Yang Telah Dilaksanakan ...................... 54
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 1
MEKANISME SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
A. PENGERTIAN UMUM :
1. Tanda Bukti Perjanjian, adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yaitu : bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian.
2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
3. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 4. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran pengguna APBD. 5. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
6. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disebut PPHP adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA. PPHP adalah panitia atau pejabat yang bertugas membantu PPK
untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan baik pekerjaan pengadaan barang, jasa konsultansi, jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi.
7. Menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah dalam konteks membantu PPK untuk memeriksa dan menyesuaikan antara spesifikasi barang/jasa dengan ketentuan yang
diatur dalam kontrak.
8. Penyedia Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
B. MEKANISME SERAH TERIMA DARI PENYEDIA KEPADA PPK
PENGADAAN BARANG : 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per sen), Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP.
3. PPHP melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, maka penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
4. PPK menerima penyerahan setelah : a. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh
PPHP. b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan/ada sesuai
ketentuan kontrak/SPM).
Adapun pada saat proses serah terima hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus
dilengkapi oleh PPK adalah sebagai berikut : 1. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 3. Surat permintaan PPK kepada PPHP (format 7.). 4. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (format 5),
dengan dilampiri sekurang-kurangnya : a. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP (format 8). b. foto visual barang. c. Surat Bukti Pengiriman apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja.
d. bukti kepemilikan, seperti STNK, BPKB (jika sudah terbit), dan lain-lain sesuai jenis barang.
e. Sertifikat garansi/bentuk jaminan purna jual lainnya/berita acara hasil uji coba (sebagaimana ditetapkan dalam kontrak).
PEKERJAAN KONSTRUKSI :
1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per sen), Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP.
3. PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak/SPK.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 2
4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh PPHP. 5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak/SPK,
sedangkan yang 5% (lima per seratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan
Jaminan Pemeliharaan. 10. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan
dalam Daftar Hitam (Black List).
Adapun pada saat proses penyerahan pertama hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus
dilengkapi oleh PPK adalah sebagai berikut : a. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
b. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. c. Surat penugasan PPK kepada PPHP.
d. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh PPK dengan Penyedia
(format 11), dengan dilampiri sekurang-kurangnya : a) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP (format 10).
b) Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50% dan 100%). c) As build drawing.
d) Manual operasional penggunaan bangunan (jika ada).
e) Sertifikat kelayakan bangunan (jika diperlukan dan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak).
f) Laporan-laporan selama pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan yang telah diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawasan, misal konsultan pengawas).
e. Jaminan Pemeliharaan atau bukti pembayaran 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai
kontrak (fotocopy SP2D).
Adapun pada saat proses penyerahan akhir hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh PPK adalah sebagai berikut :
a. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan (final hand over).
b. Berita acara pemeriksaan akhir yang dibuat oleh PPHP.
c. Berita Acara Serah Terima Akhir antara penyedia dengan PPK (format 13). d. Bukti pengembalian Jaminan Pemeliharaan atau pembayaran uang retensi sebesar 5% (lima per
seratus) dari nilai kontrak.
Adapun pada saat proses penyerahan akhir hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus
dilengkapi oleh PPK adalah sebagai berikut : a. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan (final hand
over). b. Berita acara pemeriksaan akhir yang dibuat oleh PPHP.
c. Berita Acara Serah Terima Akhir antara penyedia dengan PPK (format 19). d. Bukti pengembalian Jaminan Pemeliharaan atau pembayaran uang retensi sebesar 5% (lima per
seratus) dari nilai kontrak.
JASA KONSULTANSI :
1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP.
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh PPHP.
4. Membuat Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 3
5. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan setelah PPHP berkoordinasi dengan Pengguna Jasa
Konsultansi yang bersangkutan. Adapun pada saat proses serah terima hasil pekerjaan ini, kelengkapan dokumen yang harus
dilengkapi oleh PPK adalah sebagai berikut : 1. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2. Permintaan tertulis dari Penyedia kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
3. Surat penugasan PPK kepada PPHP (format 2). 4. Pakta Integritas dari PPHP (format 1).
5. Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia (format 7) dengan dilampiri sekurang-kurangnya :
a) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh PPHP (format 4). b) Laporan akhir hasil pekerjaan dalam bentuk hard copy/cetakan dan atau soft copy.
c) Dokumen-dokumen sesuai yang diatur dalam kontrak (diantaranya : semua rancangan,
gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan lain-lain yang menjadi hak milik PPK). d) Berita Acara Hasil Pembahasan dan Penilaian terhadap laporan penyedia antara penyedia
dengan PPK.
C. MEKANISME PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN DARI PPK KEPADA PA/KPA :
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah menyerahkan hasil pengadaan
barang/jasa kepada PA/KPA yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima. Adapun mekanisme penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dari PPK kepada PA/KPA
adalah sebagai berikut :
1. SKPD yang ada KPA :
PPK menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan dan selanjutnya KPA melaporkan kepada PA tentang pelaksanaan serah terima hasil
pengadan barang/jasa tersebut. Dalam proses penyerahan ini dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PPK dengan PA/KPA.
Kelengkapan dokumen yang harus disiapkan PPK sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. Pengadaan Barang 1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (format 3). 3) Berita acara serah terima barang (format 5).
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA (format 9 dengan
lampirannya format 10). b. Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada). 2) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (format 4).
3) Untuk pekerjaan konstruksi atau Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPK dengan Penyedia (format 6).
4) Untuk Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah
Terima Hasil pekerjaan (format 8). 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA (format 9 dengan
lampirannya format 10 dan format 11). 6) Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPK (format 19) jika sudah
ada.
c. Jasa Konsultansi 1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (format 4). 3) Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir (format 7).
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA (format 9 dengan lampirannya format 12).
Selanjutnya KPA melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan kelengkapan dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut :
a. Surat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh KPA (format 13 dengan lampiran format 14 untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya dan format 15 untuk jasa konsultansi).
b. Semua Berita Acara yang telah dibuat sebelumnya. c. Untuk memastikan nilai pencatatan aset dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti
SP2D, faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 4
2. SKPD yang tidak ada KPA
PPK menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Serah Terima. Pada proses ini kelengkapan dokumen yang harus disiapkan PPK sekurang-kurangnya
sebagai berikut : a. Pengadaan Barang
1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (format 3). 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan PA (format 9 dengan
lampirannya format 10). b. Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada). 2) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (format 4).
3) Untuk pekerjaan konstruksi atau Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan,
Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPK dengan Penyedia (format 6). 4) Untuk Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah
Terima yang ditandatangani oleh PPK dengan penyedia (format 8). 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan KPA (format 9 dengan
lampirannya format 10 dan format 11).
6) Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia dengan PPK (format 19) jika sudah ada.
c. Jasa Konsultansi 1) Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
2) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (format 4). 3) Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir yang ditandatangani oleh PPK dengan
penyedia (format 7).
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan PA (format 9 dengan lampirannya format 12).
Penting :
Setelah hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diterima oleh PA/KPA selanjutnya PA/KPA
memerintahkan kepada Penyimpan dan/atau Pengurus Barang untuk mencatat dan menatausahakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut.
D. MEKANISME SERAH TERIMA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA BAGI SKPD YANG
PA/KPA BERTINDAK SEBAGAI PPK :
Mekanisme dan kelengkapan administrasi dalam proses serah terima pada sistem ini tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, hanya saja untuk semua tugas PPK dilaksanakan
sepenuhnya oleh PA/KPA, atau dengan kata lain bahwa semua istilah yang sebelumnya mengatasnamakan PPK diubah/diganti dengan PA/KPA sesuai ketentuannya. Pada proses
serah terima antara penyedia barang/jasa dengan PPK (yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PA/KPA), mekanisme, kelengkapan dokumen dan format berita acara tidak berbeda dengan yang
sebelumnya. Justru yang ada perbedaan adalah mekanisme pelaporan/serah terima selanjutnya,
yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jika KPA menjabat sebagai PPK : Setelah PPK (yang dijabat oleh KPA) melakukan proses serah terima hasil pengadaan
barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, selanjutnya menyerahkan hasil pengadaan
barang/jasa tersebut kepada PA dengan menggunakan berita acara serah terima sebagaimana format 9 beserta lampirannya yaitu format 10, 11 dan 12. Proses selanjutnya adalah PA melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah sekaligus mengusulkan pengguna atas hasil kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud (format 16). Untuk pengisian format 17 pada kolom E tidak perlu diisi namun pada kolom N diisi KPA sebagai PPK dan pada format 18 pada kolom E juga tidak perlu diisi namun pada kolom L diisi
KPA sebagai PPK.
2. Jika PA menjabat sebagai PPK :
Setelah PPK (yang dijabat oleh PA) melakukan proses serah terima hasil pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa, selanjutnya PA melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada
Kepala Daerah sekaligus mengusulkan pengguna atas hasil kegiatan pengadaan barang/jasa
dimaksud (format 16). Untuk pengisian format 17 pada kolom E tidak perlu diisi namun pada kolom N diisi KPA sebagai PPK dan pada format 18 pada kolom E juga tidak perlu diisi namun
pada kolom L diisi KPA sebagai PPK.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 5
E. MEKANISME PELAPORAN PENYELESAIAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA DARI PA
KEPADA KEPALA DAERAH : Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah, dijelaskan bahwa Pengguna Anggaran (PA) melaporkan hasil pengadaan barang/jasa pada SKPDnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang Milik Daerah. Dalam
laporan tersebut sekaligus mengusulkan pengguna atas hasil kegiatan pengadaan barang/jasa
dimaksud. Pada proses ini kelengkapan dokumen yang harus disampaikan PA kepada Kepala Daerah sekurang-
kurangnya sebagai berikut : a. Surat laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditandatangani oleh PA (format 16
dengan lampirannya format 17 untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya dan format 18 untuk jasa konsultansi).
b. Kontrak (beserta perubahannya jika ada).
c. Semua Berita Acara yang telah dibuat sebelumnya. d. Untuk memastikan nilai pencatatan aset dilampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti
SP2D, faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya.
Adapun berkenaan dengan format-format berita acara dimaksud adalah sebagaimana halaman-
halaman berikut.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 6
Format 1
Kop surat SKPD
SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)
Nomor : __________ __________, __ __________ 20__ Lampiran : __________
Kepada Yth.
__________ di __________
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________
_________________________________________
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp_____________ (____________________) kami
nyatakan diterima/disetujui.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk
[menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan] [untuk nilai paket di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)] menandatangani [Surat Perjanjian] paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan
evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bulukumba
Pejabat Pembuat Komitmen
___________________ NIP.
Tembusan Yth. : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bulukumba
3. Kepala Unit Layanan Pengadaan Bulukumba 4. Pertinggal…
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 7
Format 2
Kop surat SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS KESEHATAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN
Nama Pekerjaan Lokasi Pekerjaan
Sumber anggaran
: :
:
Nomor Tanggal
Lampiran
: :
:
Pada hari ini ……………………… tanggal ……………….. tahun ………….., yang bertanda tangan dibawah
ini :
1. Nama : ……………...……………….
Jabatan : ……………...……………….
Alamat : ………………...…………….
Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) : [No/Tgl/Bln/Thn] dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai : PIHAK PERTAMA
2. Nama : ……………………………......
Jabatan : Direktur/ris PT./CV.......
Alamat : ……………………….....…….
Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, [isikan nama perusahaan] Berdasarkan Akte Notaris [No/Tgl/Bln/Thn] selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.
Berdasarkan kontrak: [isikan No/Tgl/Bln/Thn]PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
mengadakan serah terima lokasi pekerjaan guna dilaksanakan Pekerjaan [isikan nama pekerjaan] oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :
Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan lokasi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari
PIHAK PERTAMA lokasi pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaannya.
Pasal 2 Lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah Pekerjaan [isikan nama pekerjaan] dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melaksanakannya.
Pasal 3
Lokasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama masa pelaksanaan Kegiatan/Kontrak sampai berakhirnya masa pemeliharaan ( PII ).
Yang Menerima Yang Menyerahkan
[PT/CV] Pejabat Pembuat Komitmen
[Nama Lengkap] [Nama Lengkap] Direktur/direktris NIP.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 8
Format 3
Kop surat SKPD
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan Pekerjaan [Konstruksi/non konstruksi]:________
Nomor:
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Bulukumba pada [hari/tgl/bln/tahun]
Antara;
Nama : [nama jelas] NIP : [...................]
Alamat : [alamat SKPD]
Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;
Dengan; Nama : [nama jelas]
Jabatan : [jabatan dalam perusahaan] Alamat : [alamat perusahaan] Selanjutnya disebut Penyedia;
MENGINGAT BAHWA:
(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut
“Pekerjaan [Konstruksi/non konstruksi]”);
(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan [Konstruksi/non konstruksi] sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan
mengikat pihak yang diwakili;
(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh
berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dakam Daftar Kuantitas dan
Harga adalah sebesar" : Rp. ___________ (______________________ _____________________ ____________________)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 9
d. syarat-syarat umum dan khusus Kontrak;
e. Surat Keputusan Penyedia Jasa f. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan
antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi
khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia; 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau
dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
yang dilakukan PPK; 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak; 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat
kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
8) masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
[Nama SKPD] Penyedia,
[Kabupaten] [Nama perusahaan] [Jabatan]
[Nama jelas] [Nama jelas] [NIP.] (jabatan)
Catatan: Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 10
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI
1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan
ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didifinisikan disini.
a. Jasa pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta
pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas konstruksi yang ditugasi;
b. Pengguna jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek sebagai
pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pengadaan jasa dalam lingkungan kantor/satuan kerja/
proyek/bagian proyek tertentu. Nama, jabatan, dan
alamat pengguna jasa tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak;
c. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja
rutin APBN; d. Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah
pejabat yang diangkat oleh Menteri/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja pembangunan APBN;
e. Penyedia jasa adalah badan usaha yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan jasa; f. Sub penyedia jasa adalah penyedia jasa yang
mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia jasa penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan setelah disetujui oleh direksi pekerjaan;
g. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia
jasa; h. Kontrak adalah perikatan hukum antara pengguna jasa
dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa; i. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa
pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh
pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu, yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan
pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa;
j. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan
penyedia jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan, yang terdiri dari: 1). Surat perjanjian;
2). Surat penunjukan penyedia jasa; 3). Surat penawaran;
4). Adendum dokumen lelang (bila ada); 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
6). Syarat-syarat umum kontrak;
7). Spesifikasi teknis; 8). Gambar-gambar;
9). Daftar kuantitas dan harga;
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 11
10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran
kontrak; k. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat
penunjukan penyedia jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
l. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
m. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk
mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh
pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa;
n. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh direksi
pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan; o. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas
yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
p. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
q. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan penggunaan tenaga kerja,
bahan dan peralatan;
r. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan permanen;
s. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh direksi pekerjaan kepada penyedia jasa untuk
melakukan perubahan pekerjaan;
t. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh pengguna jasa; u. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita
acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna jasa;
v. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung
sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
w. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama;
x. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan
perselisihan pada kesempatan kedua;
y. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh
pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu
yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase; z. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang
setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada
pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja,
dan/atau keselamatan umum.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 12
2. PENERAPAN
2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak
harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan
kekuatan hukum sebagai berikut:
a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Lelang (bila ada);
e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
g. Spesifikasi Teknis;
h. Gambar-Gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga;
j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. 3. ASAL JASA 3.1. Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan
layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.2. Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor
perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. PENGGUNAAN
DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI
4.1. Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen
kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak,
kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari pengguna
jasa. 5. HAK PATEN, HAK
CIPTA, DAN MEREK
5.1. Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta
dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya dan pengguna
jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak
ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek. 6. JAMINAN 6.1. Penyedia jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan
kepada pengguna jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan
penyedia jasa, sebelum dilakukan penandatanganan
kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya
jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas)
hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan. 6.2. Pengguna jasa wajib membayar uang muka kepada
penyedia jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dalam
syarat-syarat khusus kontrak, setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-
kurangnya sama dengan jumlah uang muka. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak
tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai
dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.
6.3. Penyedia jasa dapat menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada pengguna jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai
100% (seratus persen) dan pengguna jasa wajib mengembalikan uang retensi (retention money). Besarnya
jaminan pemeliharaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat
khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penyerahan pertama
pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
6.4. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan
pemeliharaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank atau surety bond kepada pengguna jasa. Bentuk jaminan
menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen lelang.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 13
7. ASURANSI 7.1. Penyedia jasa harus menyediakan atas nama pengguna jasa
dan penyedia jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir masa
pemeliharaan, yaitu: a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai
resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan,
serta personil untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan,
kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja;
c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
7.2. Besarnya asuransi ditentukan di dalam syarat-syarat khusus
kontrak. 8. KESELAMATAN
KERJA
8.1. Penyedia jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di
lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
9. PEMBAYARAN 9.1. Cara pembayaran
a. Uang muka 1). Uang muka dibayar untuk membiayai penyediaan
fasilitas lapangan dan mobilisasi peralatan, personil, dan bahan. Besaran uang muka ditentukan dalam
syarat-syarat khusus kontrak dan dibayar setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka
sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang
muka; 2). Penyedia jasa harus mengajukan permohonan
pembayaran uang muka secara tertulis kepada pengguna jasa disertai dengan rencana penggunaan
uang muka;
3). Pengguna jasa harus mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut pada butir
2)., paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima;
4). Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank
umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang
harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan;
5). Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);
6). Untuk kontrak tahun jamak (multy years) nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat
dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan. b. Prestasi pekerjaan
1). Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna jasa, apabila
penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2). Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari
harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran;
3). Sistem pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus
kontrak;
4). Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 14
perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat
disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus
kontrak
5). Setiap pembayaran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila
ada), dan pajak; 6). Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran kepada pengguna jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh
sub kontraktor sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
7). Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita
acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. c. Penyesuaian harga
1). Hasil perhitungan penyesuaian harga sesuai Pasal
47. dituangkan dalam amandemen kontrak yang dibuat secara berkala selambat-lambatnya setiap 6
(enam) bulan; 2). Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh
pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-
data;
3). Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran. d. Ganti rugi dan kompensasi
1). Ganti rugi sesuai Pasal 48.3. dan kompensasi sesuai
Pasal 57. kepada penyedia jasa dituangkan dalam amandemen kontrak;
2). Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh pengguna jasa, apabila penyedia jasa telah
mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-
data; 3). Pengguna jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari
harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran.
9.2. Pengguna jasa harus sudah membayar kepada penyedia jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat
belas) hari sejak penyedia jasa telah mengajukan tagihan
yang telah disetujui oleh direksi teknis dan direksi pekerjaan.
10. HARGA DAN SUMBER DANA
10.1. Pengguna jasa membayar kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak.
10.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 10.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 10.4. Surat perjanjian untuk pekerjaan yang bernilai di atas Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh pengguna jasa setelah memperoleh pendapat ahli
hukum kontrak yang profesional yang ditetapkan dengan
keputusan menteri. 11. WEWENANG DAN
KEPUTUSAN PENGGUNA JASA
11.1. Pengguna jasa memutuskan hal-hal yang bersifat
kontraktual antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.
12. DIREKSI TEKNIS
DAN PANITIA PENELITI
PELAKSANAAN KONTRAK
12.1. Pengguna jasa menetapkan direksi teknis untuk melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan mewakili direksi pekerjaan.
12.2. Pengguna jasa dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak untuk membantu direksi pekerjaan.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 15
13. DELEGASI 13.1. Direksi pekerjaan dapat mendelegasikan sebagian tugas dan
tanggungjawabnya kepada direksi teknis dan dapat membatalkan pendelegasian tersebut setelah
memberitahukan kepada penyedia jasa. 14. PENYERAHAN
LAPANGAN
14.1. Pengguna jasa wajib menyerahkan seluruh/sebagian
lapangan pekerjaan kepada penyedia jasa sebelum
diterbitkannya surat perintah mulai kerja. 14.2. Sebelum penyerahan lapangan, pengguna jasa bersama-
sama penyedia jasa melakukan pemeriksaan lapangan berikut bangunan, bangunan pelengkap dan seluruh aset
milik pengguna jasa yang akan menjadi tanggungjawab penyedia jasa, untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara.
14.3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam berita acara
serah terima lapangan yang ditandatangani kedua belah pihak.
15. SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)
15.1. Pengguna jasa harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan
kontrak, setelah dilakukan penyerahan lapangan.
15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan penyedia jasa
dalam pernyataan dimulainya pekerjaan. 16. PERSIAPAN
PELAKSANAAN KONTRAK
16.1. Sebelum pelaksanaan kontrak pengguna jasa bersama-sama
dengan penyedia jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, menyusun rencana pelaksanaan kontrak.
16.2. Pengguna jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK.
16.3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat adalah:
a. Organisasi kerja;
b. Tata cara pengaturan pekerjaan; c. Jadual pelaksanaan pekerjaan;
d. Jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
e. Penyusunan rencana pemeriksaan lapangan;
f. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
g. Penyusunan program mutu. 17. PROGRAM MUTU 17.1. Program mutu harus disusun oleh penyedia jasa dan
disepakati oleh pengguna jasa dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.
17.2. Program mutu minimal berisi:
a. Informasi pengadaan; b. Organisasi proyek pengguna jasa dan penyedia jasa;
c. Jadual pelaksanaan pekerjaan; d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e. Prosedur instruksi kerja;
f. Pelaksana kerja. 18. PERKIRAAN ARUS
UANG
18.1. Penyedia jasa wajib menyerahkan perkiraan arus uang (cash flow forecast) sesuai dengan program kerja kepada direksi pekerjaan.
18.2. Apabila suatu program kerja telah dimutakhirkan, maka penyedia jasa wajib memperbaiki perkiraan arus uang dan
diserahkan kepada direksi pekerjaan.
19. PEMERIKSAAN BERSAMA
19.1. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis bersama-sama dengan panitia peneliti
pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan
pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk
setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal.
19.2. Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 16
mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus
dituangkan dalam bentuk adendum kontrak. 19.3. Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap
mata pembayaran harus dilakukan oleh direksi teknis dan penyedia jasa selama periode pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan. 20. PERUBAHAN
KEGIATAN PEKERJAAN
20.1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka
pengguna jasa bersama penyedia jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
a. Menambah atau mengurangi kuantitas pekerjaan yang
tercantum dalam kontrak; b. Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan/mata
pembayaran;
c. Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lapangan. 20.2. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh
persen) dari nilai harga yang tercantum dalam kontrak awal. 20.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna jasa
secara tertulis kepada penyedia jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
20.4. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.
21. PEMBAYARAN UNTUK PERUBAHAN
21.1. Apabila diminta oleh pengguna jasa, penyedia jasa wajib mengajukan usulan biaya untuk melaksanakan perintah
perubahan.
21.2. Direksi teknis wajib menilai usulan biaya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
21.3. Apabila pekerjaan dalam perintah perubahan harga satuannya terdapat dalam daftar kuantitas dan harga, dan
apabila menurut pendapat direksi pekerjaan bahwa
kuantitas pekerjaan tidak melebihi batas sesuai ketentuan Pasal 22.2. atau waktu pelaksanaan tidak mengakibatkan
perubahan harga, maka harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga digunakan sebagai dasar
untuk menghitung biaya perubahan. 21.4. Apabila harga satuan berubah atau pekerjaan dalam
perintah perubahan tidak ada harga satuannya dalam
daftar kuantitas dan harga, jika dinilai wajar, maka usulan biaya dari penyedia jasa merupakan harga satuan baru
untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan. 21.5. Apabila usulan biaya dari penyedia jasa dinilai tidak wajar,
maka pengguna jasa mengeluarkan perintah perubahan
dengan mengubah harga kontrak berdasarkan harga perkiraan pengguna jasa.
21.6. Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda
pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan dan diberlakukan
sebagai peristiwa kompensasi sesuai Pasal 57.1.
21.7. Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat
dihindari melalui peringatan dini. 22. PERUBAHAN
KUANTITAS DAN
HARGA
22.1. Harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga digunakan
untuk membayar prestasi pekerjaan.
22.2. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh persen) dari
kuantitas awal, maka harga satuan pembayaran utama tersebut disesuaikan dengan negosiasi.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 17
22.3. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka penyedia
jasa harus menyerahkan analisa harga satuannya kepada pengguna jasa. Penentuan harga satuan mata pembayaran
baru dilakukan dengan negosiasi berdasarkan analisa harga satuan tersebut dan harga satuan dasar penawaran.
23. AMANDEMEN
KONTRAK
23.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan
kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila:
a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan;
c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut.
23.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut:
a. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak,
atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak; b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas
perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-
lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi;
d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak.
24. HAK DAN
KEWAJIBAN PARA PIHAK
24.1. Hak dan kewajiban pengguna jasa
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa.
b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
jasa.
c. Melakukan perubahan kontrak. d. Menangguhkan pembayaran.
e. Mengenakan denda keterlambatan. f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan, dan uang
retensi. g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan
pekerjaan.
h. Memberikan instruksi sesuai jadual. i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia
jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena
kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang
dilakukan oleh pengguna jasa. 24.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa
a. Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan, dan uang retensi.
b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada). c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak. d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada pengguna jasa. e. Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan
yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan pengguna jasa. f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 18
g. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan
pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan
kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa.
25. RESIKO PENGGUNA JASA DAN
PENYEDIA JASA
25.1. Pengguna jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko pengguna jasa,
dan penyedia jasa bertanggungjawab atas resiko yang dinyatakan dalam kontrak sebagai resiko penyedia jasa.
25.2. Resiko pengguna jasa a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan
harta benda (di luar pekerjaan, peralatan, instalasi dan
bahan untuk pelaksanaan pekerjaan) yang disebabkan oleh:
1). Penggunaan atau penguasaan lapangan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat
dihindari sebagai akibat pekerjaan tersebut; atau
2). Keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal
oleh pengguna jasa atau orang yang dipekerjakannya, kecuali disebabkan oleh penyedia
jasa. b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan,
instalasi, dan bahan yang disebabkan karena disain atau
disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa, keadaan kahar dan pencemaran/terkontaminasi limbah radio
aktif/nuklir. c. Resiko yang terkait dengan kerugian atau kerusakan dari
pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan sejak saat
pekerjaan selesai sampai berakhirnya masa pemeliharaan, kecuali apabila:
1). Kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan; atau
2). Kejadian sebelum tanggal penyerahan pertama
pekerjaan yang bukan tanggunggjawab pengguna jasa.
25.3. Resiko penyedia jasa Kecuali resiko-resiko pengguna jasa, maka penyedia jasa
bertanggungjawab atas setiap cidera atau kematian dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan,
instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi
selama pelaksanaan kontrak. 26. LAPORAN HASIL
PEKERJAAN
26.1. Buku harian diisi oleh penyedia jasa dan diketahui oleh
direksi teknis, mencatat seluruh rencana dan realisasi aktivitas pekerjaan sebagai bahan laporan harian.
26.2. Laporan harian dibuat oleh penyedia jasa, diperiksa oleh
direksi teknis, dan disetujui oleh direksi pekerjaan. 26.3. Laporan harian berisi:
a. Tugas, penempatan dan jumlah tenaga kerja di lapangan;
b. Jenis dan kuantitas bahan di lapangan; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan di lapangan;
d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
e. Cuaca dan peristiwa alam lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
f. Catatan lain yang dianggap perlu. 26.4. Laporan mingguan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari
rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan mingguan serta catatan yang dianggap perlu. 26.5. Laporan bulanan dibuat oleh penyedia jasa, terdiri dari
rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan serta catatan yang dianggap perlu.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 19
26.6. Untuk kelengkapan laporan, penyedia jasa dan direksi teknis
wajib membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
27. CACAT MUTU 27.1. Direksi teknis wajib memeriksa pekerjaan penyedia jasa dan memberitahu penyedia jasa bila terdapat cacat mutu dalam
pekerjaan. Direksi teknis dapat memerintahkan penyedia
jasa untuk menguji hasil pekerjaan yang dianggap terdapat cacat mutu.
27.2. Apabila direksi teknis memerintahkan penyedia jasa untuk melaksanakan pengujian dan ternyata pengujian
memperlihatkan adanya cacat mutu, maka biaya pengujian dan perbaikan menjadi tanggungjawab penyedia jasa.
Apabila tidak ditemukan cacat mutu, maka biaya pengujian
dan perbaikan menjadi tanggungjawab pengguna jasa. 27.3. Setiap kali pemberitahuan cacat mutu, penyedia jasa harus
segera memperbaiki dalam waktu sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis.
27.4. Direksi pekerjaan dapat meminta pihak ketiga untuk
memperbaiki cacat mutu bila penyedia jasa tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan cacat mutu
sesuai yang tercantum dalam surat pemberitahuan direksi teknis dengan biaya dibebankan kepada penyedia jasa.
27.5. Cacat mutu harus diperbaiki sebelum penyerahan pertama pekerjaan dan selama masa pemeliharaan. Penyerahan
pertama pekerjaan dan masa pemeliharaan dapat
diperpanjang sampai cacat mutu selesai diperbaiki. 28. JADUAL
PELAKSANAAN PEKERJAAN
28.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
28.2. Pengguna jasa harus menerbitkan SPMK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.
28.3. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK,
yaitu antara lain mendatangkan peralatan berat, kendaraan,
alat laboratorium, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan mendatangkan
personil. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
28.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen)
sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita
acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh direksi pekerjaan.
28.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di
luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan
kejadian tersebut kepada pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas
penyedia jasa dengan amandemen kontrak. 29. PENYEDIA JASA
LAINNYA
29.1. Penyedia jasa diharuskan bekerja sama dan menggunakan
lapangan bersama-sama dengan penyedia jasa lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas, dan
pengguna jasa.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 20
30. WAKIL PENYEDIA
JASA
30.1. Penyedia jasa wajib menunjuk personil sebagai wakilnya
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan dan diberikan wewenang penuh untuk bertindak atas nama
penyedia jasa, serta berdomisili di lokasi pekerjaan. 30.2. Apabila direksi pekerjaan menilai bahwa wakil penyedia jasa
tersebut pada Pasal 30.1. tidak memadai, maka direksi
pekerjaan secara tertulis dapat meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan personil lain yang kualifikasi,
kemampuan, dan pengalamannya melebihi wakil penyedia jasa yang diganti selambat-lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari dan wakil penyedia jasa yang akan diganti harus meninggalkan lapangan selambat-lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari.
31. PENGAWASAN 31.1. Untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang sedang atau telah
dilaksanakan oleh penyedia jasa, pengguna jasa diwakili oleh direksi teknis.
32. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN
32.1. Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka pengguna jasa harus memberikan
peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan sesuai
Pasal 33. tentang kontrak kritis. 32.2. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan disebabkan
oleh pengguna jasa, maka dikenakan ketentuan sesuai Pasal 57. tentang kompensasi.
32.3. Apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terjadi karena
keadaan kahar, maka Pasal 32.1. dan Pasal 32.2. tidak diberlakukan.
33. KONTRAK KRITIS 33.1. Kontrak dinyatakan kritis apabila: a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70%
dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 15% dari rencana;
b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -
100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana.
33.2. Penanganan kontrak kritis a. Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi
pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan
SCM. 2). Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan
penyedia jasa membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba
pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat proyek.
3). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan
langsung yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua)
yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan langsung.
4). Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua,
maka harus diselenggarakan SCM tingkat atasan yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga)
yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat atasan.
5). Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa
harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 21
pelaksanaan pekerjaan.
6). Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan
melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan
pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Kesepakatan tiga pihak 1). Penyedia jasa masih bertanggung jawab atas
seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. 2). Pengguna jasa menetapkan pihak ketiga sebagai
penyedia jasa yang akan menyelesaikan sisa pekerjaan atau atas usulan penyedia jasa.
3). Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan dengan
menggunakan harga satuan kontrak. Dalam hal pihak ketiga mengusulkan harga satuan yang lebih
tinggi dari harga satuan kontrak, maka selisih harga menjadi tanggungjawab penyedia jasa.
4). Pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan
secara langsung. 5). Kesepakatan tiga pihak dituangkan dalam berita
acara dan menjadi dasar pembuatan amandemen kontrak.
34. PERPANJANGAN WAKTU
PELAKSANAAN
34.1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pengguna jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar,
yaitu untuk:
a. Pekerjaan tambah; b. Perubahan disain;
c. Keterlambatan yang disebabkan oleh pengguna jasa; d. Masalah yang timbul di luar kendali penyedia jasa;
e. Keadaan kahar.
34.2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada
pengguna jasa. Pengguna jasa menugaskan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan direksi teknis untuk meneliti dan
mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi
dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberi perpanjangan
waktu. 34.3. Berdasarkan berita acara hasil penelitian dan evaluasi
perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi, maka pengguna jasa dapat menyetujui/tidak menyetujui
perpanjangan waktu pelaksanaan.
34.4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam amandemen kontrak.
34.5. Perhitungan penyesuaian harga sesuai dengan Pasal 47.1. didasarkan atas amandemen kontrak Pasal 23.1.
35. KERJASAMA
ANTARA PENYEDIA JASA DAN SUB
PENYEDIA JASA
35.1. Penyedia jasa golongan non usaha kecil wajib bekerjasama
dengan penyedia jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 35.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui oleh
pengguna jasa dan tetap menjadi tanggungjawab penyedia jasa.
35.3. Pengguna jasa mempunyai hak intervensi atas pelaksanaan
sub kontrak meliputi pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.
36. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA
USAHA KECIL
TERMASUK KOPERASI KECIL
36.1. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan
dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 36.2. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa
bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka: a. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan penyedia jasa
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 22
usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan
sebagian pekerjaan; b. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;
c. Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab
penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan; d. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka
kontrak akan batal dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
36.3. Penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil
dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
37. KEADAAN KAHAR 37.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
37.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan;
b. Kerusuhan; c. Revolusi;
d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin
topan;
e. Pemogokan; f. Kebakaran;
g. Gangguan industri lainnya. 37.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
37.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
37.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya
keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para
pihak. 37.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa
memberitahukan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
terjadinya keadaan kahar. 37.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin
penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa
bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang,
maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama
tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar;
b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang
telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk
melaksanakan tindakan yang disepakati; c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa
tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah
satu pihak dapat memutus kontrak dengan
pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang
yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 41.8.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 23
38. PERINGATAN DINI 38.1. Penyedia jasa wajib menyampaikan peringatan dini kepada
direksi pekerjaan melalui direksi teknik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa-peristiwa
tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat buruk terhadap pekerjaan, kenaikan harga kontrak atau
keterlambatan tanggal penyelesaian pekerjaan. Direksi
pekerjaan melalui direksi teknik dapat meminta penyedia jasa untuk membuat perkiraan akibat yang akan timbul terhadap
pekerjaan, harga kontrak dan tanggal penyelesaian pekerjaan. Perkiraan tersebut wajib diserahkan penyedia jasa sesegera
mungkin. 38.2. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan direksi pekerjaan
melalui direksi teknik dalam menyusun dan membahas upaya-
upaya untuk menghindari atau mengurangi akibat dari kejadian atau keadaan tersebut.
38.3. Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui
peringatan dini.
39. RAPAT PELAKSANAAN
39.1. Direksi pekerjaan, direksi teknik dan penyedia jasa dapat meminta dilakukan rapat pelaksanaan yang dihadiri semua
pihak, untuk membahas pelaksanaan pekerjaan dan memecahkan masalah yang timbul sehubungan dengan
peringatan dini Pasal 38.1. 39.2. Direksi teknik wajib membuat risalah rapat pelaksanaan Pasal
39.1.
Tanggung jawab masing-masing pihak atas tindakan yang harus diambil ditetapkan oleh direksi pekerjaan secara
tertulis. 40. ITIKAD BAIK 40.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam
kontrak. 40.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut. 41. PENGHENTIAN DAN
PEMUTUSAN KONTRAK
41.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah
selesai. 41.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal
diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban
yang ditentukan di dalam kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. 41.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera
janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kepada penyedia jasa dikenakan sanksi sesuai Pasal 41.5.
41.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam
proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :
1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara;
2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun.
b. Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 24
41.5. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan
kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan
kontrak.
Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan
berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 15.2.;
b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam melaksanakan SCM sesuai pasal atau Pasal 33.2.a.6).
c. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu
kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai
dengan Pasal 58.2.; d. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan
pekerjaan atau bangkrut;
e. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
f. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pengguna jasa dan pernyataan tersebut
berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa;
g. Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 37.7.c. Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya
salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai g. diatas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak diberlakukan.
Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai f. penyedia
jasa dimasukkan dalam daftar hitam. 41.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa
Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia
jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pengguna jasa untuk kejadian
tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 37.7.c.;
b. Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
41.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima
pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal
berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu
yang ditentukan oleh pengguna jasa;
c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh pengguna jasa.
41.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.5., pengguna jasa tetap membayar hasil pekerjaan
sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadi
pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 41.6., selain pembayaran tersebut di atas pengguna jasa harus
membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 25
41.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia
jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak. 42. PEMANFAATAN
MILIK PENYEDIA JASA
42.1. Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara,
dan fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bila terjadi pemutusan kontrak oleh penyedia
jasa.
43. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
43.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah,
mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan.
43.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.
43.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan
ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir. 44. BAHASA DAN
HUKUM
44.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 45. PERPAJAKAN 45.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh
terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang
pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran.
45.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan
penyesuaian. 46. KORESPONDENSI 46.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat
secara tertulis.
46.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex , kawat.
46.3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak.
46.4. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.
47. PENYESUAIAN HARGA
47.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.
Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
48. DENDA DAN GANTI
RUGI
48.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada
penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena terjadinya
cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam
kontrak. 48.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari
keterlambatan.
48.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
48.4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 49. SERAH TERIMA
PEKERJAAN
49.1. Pengguna jasa membentuk panitia penerima pekerjaan yang
terdiri dari unsur atasan langsung, proyek dan direksi teknis. 49.2. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia
jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pengguna jasa untuk penyerahan pertama pekerjaan. 49.3. Pengguna jasa memerintahkan panitia penerima pekerjaan
untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat
hasil pekerjaan, penyedia jasa wajib
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 26
menyelesaikan/memperbaiki, kemudian panitia penerima
pekerjaan melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita
acara penyerahan pertama pekerjaan. 49.4. Setelah penyerahan pertama pekerjaan pengguna jasa
membayar sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak
dan penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
49.5. Penyedia jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap berada seperti
pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 49.6. Setelah masa pemeliharaan berakhir penyedia jasa
mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna
jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan. 49.7. Pengguna jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan
setelah penyedia jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, setelah diperiksa
oleh panitia penyerahan pekerjaan dan telah dibuat berita
acara penyerahan akhir pekerjaan. 49.8. Setelah penyerahan akhir pekerjaan pengguna jasa wajib
mengembalikan jaminan pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan.
49.9. Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak, maka pengguna jasa berhak
mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai
pemeliharaan pekerjaan dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan disetor ke kas negara, penyedia jasa
dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 50. GAMBAR
PELAKSANAAN
50.1. Penyedia jasa harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan
gambar pelaksanaan (as built drawing) paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum penyerahan akhir pekerjaan. 50.2. Apabila penyedia jasa terlambat menyerahkan gambar
pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat menahan sejumlah uang sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
50.3. Apabila penyedia jasa tidak menyerahkan gambar
pelaksanaan, maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak. 51. PERHITUNGAN
AKHIR
51.1. Penyedia jasa wajib mengajukan kepada direksi pekerjaan
perhitungan terinci mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepadanya sesuai ketentuan kontrak sebelum penyerahan
pertama pekerjaan. Pengguna jasa harus mengajukan surat
permintaan pembayaran untuk pembayaran akhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perhitungan pembayaran
akhir disetujui oleh direksi teknis. 52. KEGAGALAN
BANGUNAN
52.1. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab
penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir
pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dan secara tegas dinyatakan dalam dokumen
perencanaan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditetapkan
dalam syarat-syarat khusus kontrak. 52.2. Pelaksanaan ganti rugi atas kegagalan bangunan dapat
dilakukan melalui mekanisme pertanggungan (asuransi)
sesuai dengan Pasal 7.1.c.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 27
B. KETENTUAN KHUSUS
53. PERSONIL
53.1. Penyedia jasa wajib menugaskan personil inti yang tercantum dalam daftar personil inti atau menugaskan
personil lainnya yang disetujui oleh direksi pekerjaan.
Direksi pekerjaan hanya akan menyetujui usulan penggantian personil inti apabila kualifikasi, kemampuan,
dan pengalamannya sama atau melebihi personil inti yang ada dalam daftar personil inti.
53.2. Apabila direksi pekerjaan meminta penyedia jasa untuk
memberhentikan personilnya dengan alasan atas permintaan tersebut, maka penyedia jasa harus menjamin
bahwa personil tersebut sudah harus meninggalkan lapangan dalam waktu 7 (tujuh) hari dan harus diganti
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari. 54. PENILAIAN
PEKERJAAN
54.1. Pengguna jasa harus melakukan penilaian atas hasil
pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
54.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
55. PERCEPATAN
55.1. Apabila pengguna jasa menginginkan agar penyedia jasa
menyelesaikan pekerjaan sebelum rencana tanggal penyelesaian pekerjaan, maka direksi pekerjaan akan
meminta usulan biaya yang diperlukan oleh penyedia jasa
untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Bila pengguna jasa dapat menerima usulan biaya tersebut, maka rencana
tanggal penyelesaian pekerjaan dipercepat dan disahkan bersama oleh direksi pekerjaan dan penyedia jasa.
55.2. Apabila pengguna jasa menerima usulan biaya untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan, maka usulan biaya
tersebut ditambahkan dalam harga kontrak dan diperlakukan sebagai perintah perubahan untuk diproses
menjadi amandemen kontrak. 56. PENEMUAN-
PENEMUAN
56.1. Semua benda yang memiliki nilai sejarah atau kekayaan
yang secara tidak sengaja ditemukan di lapangan adalah
menjadi hak milik negara. 56.2. Penyedia jasa wajib memberitahukan kepada direksi
pekerjaan dan kepada pihak yang berwenang bila menemukan benda Pasal 56.1.
57. KOMPENSASI
57.1. Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa bila dapat
dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal sebagai berikut:
a. Penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan, karena pengguna jasa tidak menyerahkan
seluruh/sebagian lapangan kepada penyedia jasa; b. Pengguna jasa tidak memberikan gambar, spesifikasi,
atau instruksi sesuai jadual yang telah ditetapkan;
c. Pengguna jasa memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
d. Pengguna jasa terlambat melakukan pembayaran; e. Pengguna jasa menginstruksikan untuk melakukan
pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak diketemukan kerusakan/ kegagalan/penyimpangan pekerjaan;
f. Pengguna jasa menolak sub penyedia jasa tanpa alasan yang wajar;
g. Keadaan tanah ternyata jauh lebih buruk dari informasi
termasuk data penyelidikan tanah (bila ada) yang diberikan kepada peserta lelang;
h. Penyedia jasa lain, petugas pemerintah, petugas utilitas atau pengguna jasa tidak bekerja sesuai waktu yang
ditentukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dan/atau biaya tambah bagi penyedia jasa.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 28
i. Dampak yang menimpa/membebani penyedia jasa
diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang menjadi resiko pengguna jasa.
j. Pengguna jasa menunda berita acara penyerahan pertama pekerjaan dan/atau berita acara penyerahan
akhir pekerjaan.
k. Pengguna jasa memerintahkan penundaan pekerjaan. l. Kompensasi lain sesuai dengan yang tercantum dalam
syarat-syarat khusus kontrak. 57.2. Penyedia jasa dapat meminta kompensasi biaya dan/atau
waktu pelaksanaan. 58. PENANGGUHAN
PEMBAYARAN
58.1. Apabila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sesuai
ketentuan dalam kontrak, maka dikenakan sanksi
penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara
tertulis. 58.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian
keterlambatan disertai alasan-alasan yang jelas dan
keharusan penyedia jasa untuk memperbaiki dan menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sesuai yang
tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.
59. HARI KERJA 59.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia jasa. Daftar pembayaran
ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat
diperiksa oleh pengguna jasa. 59.2. Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja kepada
tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani. 59.3. Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus
dilampirkan.
59.4. Penyedia jasa harus memberitahukan kepada direksi teknis sebelum bekerja di luar jam kerja.
60. PENGAMBIL ALIH-AN
60.1. Pengguna jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
diterbitkan berita acara serah terima akhir pekerjaan.
61. PEDOMAN PENGOPERASIAN
DAN PEMELIHARAAN
61.1. Penyedia jasa wajib memberikan pedoman kepada pengguna jasa tentang pengoperasian dan pemeliharaan.
61.2. Apabila penyedia jasa tidak melakukan Pasal 61.1., maka pengguna jasa dapat memperhitungkan pembayaran kepada
penyedia jasa sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
62. PENYESUAIAN
BIAYA
62.1. Harga kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian
biaya. 62.2. Penyesuaian biaya harus mengikuti peraturan yang berlaku,
termasuk mata uang yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
63. PENUNDAAN ATAS
PERINTAH PENGGUNA JASA
63.1. Pengguna jasa dapat memerintahkan penyedia jasa untuk
menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.
63.2. Jika perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pembahasannya akan
menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh penyedia jasa dan perintah
perubahan diberlakukan sebagai peristiwa kompensasi.
64. INSTRUKSI 64.1. Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi direksi pekerjaan yang berkaitan dengan kontrak.
64.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 29
Format 4
Kop surat SKPD
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
SATUAN KERJA: DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BULUKUMBA
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Halaman __ dari __
PAKET PEKERJAAN: __________ NOMOR DAN TANGGAL SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ):
SUMBER DANA: DANA ALOKASI KHUSUS Tahun Anggaran 20
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun
NILAI PEKERJAAN
No. Uraian
Pekerjaan
Kuantitas Satuan
Ukuran
Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp) Total (Rp)
Material Upah Material Upah
Jumlah
PPN 10%
NILAI
Terbilang :
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak
dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan
dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.
Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap]
[jabatan]
Untuk dan atas nama penyedia __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
Catatan: SPK sebagaimana dimaksud digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 30
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang
dilakukan.
4. HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta
biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
(untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
5. HAK KEPEMILIKAN
a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK
maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir
atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan
dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara
tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
9. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal
yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
adendum SPK.
10. ASURANSI
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 31
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini. d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan
Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.
13. PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat
Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap
sebagai Peristiwa Kompensasi.
14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas
kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
c. Laporan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK. e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik
pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 32
pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan
pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang
ditetapkan dalam SPMK. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau
Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia
dikenakan denda. c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekerjaan.
16. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK,
sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia
harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK. f. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi
tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
g. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
h. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran
sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. i. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka
PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau
mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
17. JAMINAN PEMELIHARAAN a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%
(seratus perseratus).
b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan
ketentuan SPK. c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima
pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
18. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak
dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 33
19. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan
yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
20. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian
berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah
Masa SPK. b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi
hak milik PPK;
2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
3) biaya langsung demobilisasi personil. c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan
pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian
ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang
ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah
melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 34
7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. PEMBAYARAN a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara
sekaligus];
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi. b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
23. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat
wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini.
Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar
terhadap SPK ini.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 35
Format 5
Kop surat SKPD
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: __________
Paket Pekerjaan: __________
Yang bertanda tangan di bawah ini:
_______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
berdasarkan Surat Perjanjian __________ nomor __________ tanggal __________, bersama ini
memerintahkan: _______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Macam pekerjaan: __________;
2. Tanggal mulai kerja: __________;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal __________
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.
__________, __ __________ 20__
Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan] [nama lengkap] [jabatan] NIP: __________
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama __________ [tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 36
Format 6
Kop surat SKPD
Catatan: khusus untuk pengadaan barang
SURAT PESANAN (SP)
Nomor :[nomor/tanggal/bulan/tahun] Paket Pekerjaan :[nama pekerjaan] Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : [nama jelas PPK]
NIP : [NIP]
Alamat : [alamat SKPD] Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;
Berdasarkan Surat Perjanjian [nama pekerjaan], [nomor/tgl/bln/tahun bersama ini memerintahkan :
Nama : [nama jelas penyedia] Jabatan : [jabatan]
Alamat : [alamat jelas] Selanjutnya disebut Penyedia Barang;
Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Rincian barang : [………………………………] 2. Tanggal barang diterima : [tanggal paling lambat barang diterima]
3. Syarat-syarat pekerjaan : [………………………………] 4. Waktu Pelaksanaan : [………………………………]
5. Alamat pengiriman barang : [………………………………]
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyediaan akan dikenakan Denda
eterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai
kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat
umum kontrak
[…………………..,…,………..] [SKPD] [Nama Perusahaan Penyedia, ]
[Kabupaten] [jabatan ]
[Nama jelas] [Nama jelas] [NIP] [jabatan]
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 37
Format 7
Kop surat SKPD
Nomor : [nomor surat PPK] ………………, …………………………
Lampiran : [isikan jumlah lampiran] Perihal : Permintaan Pemeriksaan
Hasil Pengadaan Barang/Jasa
K e p a d a
Yth. Pejabat/Panitia1) Penerima Hasil Pekerjaan
pada isikan nama SKPD/Bagian
di – BULUKUMBA
Sehubungan dengan surat [isikan nama Penyedia Barang/Jasa Nomor isikan
nomor surat tanggal isikan tanggal perihal isikan perihal surat tentang permintaan penyerahan pekerjaan], dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat dilakukan proses
penilaian/pemeriksaan/pengujicobaan3) dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan [isikan nama pekerjaannya.]
Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir :
1. Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada.
2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Pengadaan Barang : foto visual barang, bukti kepemilikan, garansi/ jaminan, laporan-laporan (misal jika ada training penggunaan dan operasional), dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll.
Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranya dapat dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
PPK,
[Nama Jelas] [NIP.]
Tembusan : - Kuasa Pengguna Anggaran [isikan nama SKPD] di – Bulukumba
3) pada prinsipnya tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam menerima hasil pekerjaan adalah terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan dan penilaian, namun jika dipandang perlu untuk lebih memastikan dan menguatkan dalam pengambilan keputusan, PPHP dapat melakukan pengujicobaan terhadap hasil pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak/SPK.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 38
Format 8
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pengadaan barang :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : [isikan nomor berita acara PPHP]
Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan isikan nama paket pengadaannya Nomor
……. tanggal perihal ……….., maka pada hari ini ……… tanggal ………….. bulan ……… tahun dua ribu
……….., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota)
2. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota)
3. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota)
4. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota)
5. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) 4)
Yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran isikan nama SKPD Nomor …….. tanggal ……. tentang isikan tentang sesuai SK penunjukkan PPHP , ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
bahwa sehubungan pekerjaan pengadaan barang isikan nama paket pengadaannya sesuai isikan bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian) nomor ………. tanggal ………. dan setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan3) oleh PIHAK KESATU, dengan ini menyatakan sebagai
berikut :
1. Semua barang hasil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilai/diuji coba oleh PIHAK KESATU adalah
berupa :
NO NAMA BARANG MERK TYPE SPESIFIKASI
TEKNIS
JUMLAH
BARANG KET.
1
2
3 Dst
2. Hasil pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan3) adalah sebagai berikut :
jika dapat diterima isikan : Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan
dalam kondisi baik, lengkap serta dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya dengan disertai
kelengkapan-kelengkapannya berupa isikan antara lain sertifikat garansi, bukti kepemilikan (STNK/BPKB), dll. Selanjutnya diteruskan ke butir 3 dan 4 dibawah. Jika tidak dapat diterima isikan : Barang-barang tersebut diantaranya/seluruhnya1) masih
terdapat kekurangan/kerusakan1), yaitu : isikan/jelaskan kekurangan-kekurangan/kerusakan, dll yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa diterima. Butir 3 dan 4 dibawah tidak perlu dicantumkan, dan tambahkan kalimat : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk meminta kepada pihak Penyedia Barang
untuk isikan misalnya mencukupi kekurangan-kekurangan, memperbaiki kerusakan sesuai hasil pemeriksaan dimaksud.
3. Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses serah terima barang atas pekerjaan tersebut.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 39
4. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan layanan purna jual, tetap mengacu pada ketentuan dalam SPK/kontrak dan/atau jaminan lain yang mengikuti atas barang tersebut dari PIHAK KEDUA (misal : service gratis dalam jangka waktu tertentu, ganti sparepart gratis dalam jangka waktu tertentu, dll).
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan
selanjutnya.
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan : 4)
1. …...........Nama jelas ……………….tanda tangan 2. …...........Nama jelas ……………….tanda tangan 3. …...........Nama jelas ……………….tanda tangan
4. …...........Nama jelas ……………….tanda tangan 5. …...........Nama jelas ……………….tanda tangan 4)Jika PPHP berbentuk Pejabat yang berjumlah 1 orang, maka cukup 1 orang PPHP yang bersangkutan, jika berbentuk panitia dengan jumlah gasal sekurang-kurangnya 3 orang maka dicantumkan semuanya. Catatan penting : 1. Untuk semua pengadaan barang/jasa, setelah penyedia barang memperbaiki kerusakan atau
mencukupi kekurangan atau hal-hal lain yang dimintakan oleh PPK, maka penyedia barang kembali meminta kepada PPK untuk proses serah terima, selanjutnya PPK kembali memerintahkan kepada PPHP untuk melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengujicobaan dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dibuat kembali. Jika selama proses perbaikan/pemenuhan oleh penyedia barang ternyata melewati masa kontrak/SPK maka kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain denda, dll.
2. Untuk semua pengadaan barang/jasa, segala dokumen dan data dukung lain (antara lain garansi,
bukti kepemilikan, sertifikat kelayakan, jaminan purna jual, dll) yang termasuk dalam kelengkapan dan ditunjukkan pada proses pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan oleh PPHP, harus merupakan kelengkapan dokumen dan data dukung lain yang sama pada saat dilakukan serah terima antara penyedia barang/jasa dengan PPK serta hal ini disesuaikan dengan ketentuan kontrak/SPK dan ketentuan peraturan yang berlaku).
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 40
Format 9
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pekerjaan konstruksi [termijn]:
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : [isikan nomor berita acara PPHP]
Berdasarkan surat dari [PT/CV/No/Tgl/blb/thn] perihal permohonan pembayaran dengan dilampiri laporan kemajuan fisik pekerjaan (terlampir), maka pada hari ini [.................] tanggal [...................] bulan [...............] tahun [...........] yang bertanda tangan dibawah ini selaku Panitia Penerima Hasil
Pekerjajaan berdasarkan : - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Nomor : [isikan nomor SPPBJ] : Tanggal : [isikan tanggal SPPBJ]
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : [isikan nomor kontrak] : 324/PPK-TP/KONTRAK/VIII/2012
Tanggal : [isikan tanggal kontrak] 08 Agustus 2012
telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama pada Pekerjaan : Kode Kegiatan : [……………………………………….]
Nama Kegiatan : [……………………………………….] Nama Pekerjaan : [……………………………………….] Lokasi : [……………………………………….]
Tahun Anggaran : [20…] Biaya Pekerjaan : [ Rp. ] Dilaksanakan oleh : [CV/PT]
Alamat : [……………………………………….]
Dengan ini menyatakan bahwa : Pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ini telah dilaksanakan
sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan bersangkutan. Nilai pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai dan dapat diterima /disetujui, adalah : [........ .....%,] sebagaimana tertuang dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
[CV/PT] PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. [Nama jelas] [tanda tangan]
2. [Nama jelas] [tanda tangan] 3. [Nama jelas] [tanda tangan] [Nama Jelas] [jabatan] 4. [Nama jelas] [tanda tangan] 5. [Nama jelas] [tanda tangan]
Catatan : Kewajiban penyedia memperbaiki cacat/kurang hasil pekerjaan tersebut, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 39 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jika diperlukan, catatan cacat/kurang dapat dibuat terpisah dari berita acara ini dengan format yang disesuaikan keperluan namun merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari berita acara ini dan di dalam berita acara ini dijelaskan bahwa catatan cacat/kekurangan terlampir.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 41
Format 10
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN DALAM RANGKA PENYERAHAN
PEKERJAAN TINGKAT I (STT-I) NOMOR : [isikan nomor berita acara PPHP]
Pada hari ini [hari/tanggal/bulan/tahun], kami yang bertanda tangan dibawah ini :
I. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP
Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) 4)
Yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran isikan nama SKPD Nomor …….. tanggal ……. tentang isikan tentang sesuai SK penunjukkan PPHP , ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
II. Nama : Nama jelas
Jabatan : Isikan Jabatan
Alamat : Isikan nama alamat selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa Nomor [isikan nomor/tanggal/tahun]
telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian3) secara langsung terhadap hasil pekerjaan isikan paket pekerjaan pengadaan barang/jasanya yang dilaksanakan oleh isikan nama penyedia barang/jasa, dan dengan memperhatikan :
1. Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak)
Nomor …………….. tanggal …………., isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada. 2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya :
Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll.
Untuk itu Saya/Kami1) menyatakan menerima/menolak1) hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan
sebagai berikut :
Untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya: Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Tuliskan pula disini volume pelerjaannya misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian/pengujian ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan maka harus dicantumkan disini data-data kekurangan/ cacat/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi bahwa PPK meminta penyedia harus memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pertama dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 42
PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian/pengujian3) untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut. Untuk Jasa Konsultansi : Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian ditemukan kekurangan maka disini harus dicantumkan data-data kekurangannya dan diisikan rekomendasi bahwa penyedia harus melengkapi dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pekerjaan dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut.
Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan lainnya jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan
penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir.
Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya
Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan).
Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika tidak diterima : maka langsung ke : Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan
selanjutnya.
[CV/PT] PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. [Nama jelas] [tanda tangan]
2. [Nama jelas] [tanda tangan] 3. [Nama jelas] [tanda tangan] [Nama Jelas] [jabatan] 4. [Nama jelas] [tanda tangan] 5. [Nama jelas] [tanda tangan]
Catatan : Kewajiban penyedia memperbaiki cacat/kurang hasil pekerjaan tersebut, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 39 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jika diperlukan, catatan cacat/kurang dapat dibuat terpisah dari berita acara ini dengan format yang disesuaikan keperluan namun merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari berita acara ini dan di dalam berita acara ini dijelaskan bahwa catatan cacat/kekurangan terlampir.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 43
Format 11
Kop surat SKPD
BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN TINGKAT I (STT-I)
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : [isikan nomor berita acara PPK]
Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda
tangan dibawah ini : 1. N a m a : Isikan Nama PPK NIP : Isikan NIP PPK Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal ……………
tentang ………SK Penunjukkan PPK. Alamat : Isikan alamat kantor PPK
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. N a m a : Isikan nama penyedia Jabatan : Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Alamat : Isikan alamat penyedia
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :
Nama pekerjaan : isikan nama pekerjaan Nomor Kontrak/SPK : isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada
Tanggal Kontrak/SPK : isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada
Lama/Tanggal Pelaksanaan : isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Lama/Tanggal Pemeliharaan : isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan isikan tanggal berakhirnya.
Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 4, maka dengan ini menyatakan
sebagai berikut : 1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK
KESATU. 2. PIHAK KESATU menerima penyerahan pertama hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh
PIHAK KEDUA.
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan
ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.
Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA
Nama Penyedia,
Tandatangan dan cap
Nama jabatan
Yang Menerima : PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,
Tanda tangan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia. Perhatian : Format ini untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 44
Format 12
Kop Surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi :
BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN DALAM RANGKA PENYERAHAN
PEKERJAAN TINGKAT II (STT-II) NOMOR : [isikan nomor berita acara PPHP]
Pada hari ini [hari/tanggal/bulan/tahun], kami yang bertanda tangan dibawah ini :
III. Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP
Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) Nama/NIP : Isikan Nama dan NIP PPHP Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/Anggota) 4)
Yang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran isikan nama SKPD Nomor …….. tanggal ……. tentang isikan tentang sesuai SK penunjukkan PPHP , ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
IV. Nama : Nama jelas
Jabatan : Isikan Jabatan
Alamat : Isikan nama alamat selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa Nomor [isikan nomor/tanggal/tahun]
telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian3) secara langsung terhadap hasil pekerjaan isikan paket pekerjaan pengadaan barang/jasanya yang dilaksanakan oleh isikan nama penyedia barang/jasa, dan dengan memperhatikan :
1. Tanda Bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak)
Nomor …………….. tanggal …………., isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada. 2. Kelengkapan sesuai bidang pengadaan, sekurang-kurangnya :
Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Jasa Konsultansi : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi foto), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll.
Untuk itu Saya/Kami1) menyatakan menerima/menolak1) hasil pekerjaan tersebut dengan penjelasan
sebagai berikut :
Untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya: Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Tuliskan pula disini volume pelerjaannya misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian/pengujian ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan maka harus dicantumkan disini data-data kekurangan/ cacat/kerusakan yang dilampiri foto visual dan diisikan rekomendasi bahwa PPK meminta penyedia harus memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pertama dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 45
PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian/pengujian3) untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut. Untuk Jasa Konsultansi : Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, dll. Jika menolak karena pada hasil pemeriksaan/penilaian ditemukan kekurangan maka disini harus dicantumkan data-data kekurangannya dan diisikan rekomendasi bahwa penyedia harus melengkapi dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan kontrak/SPK. PPK kemudian memerintahkan penyedia untuk menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya. Setelah penyedia melakukan perbaikan dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dalam kontrak/SPK, penyedia meminta (dengan surat) kepada PPK untuk proses penyerahan pekerjaan dan PPK setelah menerima surat dari penyedia selanjutnya memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/ penilaian untuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan penyedia tersebut.
Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan lainnya jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya. Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan
penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir.
Untuk pekerjaan jasa konsultansi jika tidak diterima : maka langsung ke Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya
Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika diterima : Selanjutnya kepada PPK dapat menerima hasil pekerjaan penyedia dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan).
Untuk pekerjaan jasa lainnya yang tidak memerlukan masa pemeliharaan jika tidak diterima : maka langsung ke : Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan
selanjutnya.
[CV/PT] PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. [Nama jelas] [tanda tangan]
2. [Nama jelas] [tanda tangan] 3. [Nama jelas] [tanda tangan] [Nama Jelas] [jabatan] 4. [Nama jelas] [tanda tangan] 5. [Nama jelas] [tanda tangan]
Catatan : Kewajiban penyedia memperbaiki cacat/kurang hasil pekerjaan tersebut, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 39 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jika diperlukan, catatan cacat/kurang dapat dibuat terpisah dari berita acara ini dengan format yang disesuaikan keperluan namun merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari berita acara ini dan di dalam berita acara ini dijelaskan bahwa catatan cacat/kekurangan terlampir.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 46
Format 13
Kop surat SKPD
BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN TINGKAT II (STT-II)
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : [isikan nomor berita acara PPK]
Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
1. N a m a : Isikan Nama PPK NIP : Isikan NIP PPK Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal …………… tentang ………SK Penunjukkan PPK.
Alamat : Isikan alamat kantor PPK
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. N a m a : Isikan nama penyedia Jabatan : Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Alamat : Isikan alamat penyedia
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan : Nama pekerjaan : isikan nama pekerjaan
Nomor Kontrak/SPK : isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada
Tanggal Kontrak/SPK : isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada Lama/Tanggal Pelaksanaan : isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan
isikan tanggal berakhirnya. Lama/Tanggal Pemeliharaan : isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan
isikan tanggal berakhirnya. Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 4, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan pertama hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan pertama hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh
PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap
mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.
Yang Menyerahkan : PIHAK KEDUA
Nama Penyedia,
Tandatangan dan cap
Nama jabatan
Yang Menerima : PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,
Tanda tangan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap dua, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia. Perhatian : Format ini untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang memerlukan masa pemeliharaan.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 47
Format 14
Kop surat SKPD Perhatian : Format ini khusus untuk pengadaan barang :
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR : [isikan nomor berita acara PPK] Pada hari ini …………. tanggal …………….. bulan ………….. tahun dua ribu ………….., kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. N a m a : Isikan Nama PPK NIP : Isikan NIP PPK Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran1) Nomor ……….. tanggal ……………
tentang ………[SK Penunjukkan PPK]. Alamat : Isikan alamat kantor PPK
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. N a m a : Isikan nama penyedia Jabatan : Isikan jabatan dalam perusahaan pada isikan nama perusahaan Alamat : Isikan alamat penyedia
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :
Nama pekerjaan : isikan nama pekerjaan pengadaan barang Nomor Kontrak/SPK : isikan nomor kontrak/SPK dan perubahan kontrak jika ada
Tanggal Kontrak/SPK : isikan tanggal kontrak dan perubahan kontrak jika ada Lama/Tanggal Pelaksanaan : isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sampai dengan
isikan tanggal berakhirnya. Lama/Tanggal Pemeliharaan : isikan lama (hari/bulan, dll), isikan tanggal mulai sam pai dengan
isikan tanggal berakhirnya. Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor isikan nomor Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP tanggal ……… sesuai format 3, maka dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA. 3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pertama hasil pekerjaan ini tetap
mengacu pada ketentuan isikan bukti perjanjian (kontrak/SPK) nomor ……….. tanggal ……………. dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.
Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA Nama Penyedia,
Tandatangan dan cap
Nama jabatan
Yang Menerima :
PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen,
Tanda tangan
Nama NIP
Catatan : Berita acara dibuat dalam rangkap empat, untuk disimpan Penyedia dibubuhi materai Rp. 6.000 pada kolom tanda tangan PPK, untuk disimpan PPK dibubuhi materai Rp. 6.000 dan cap pada kolom Penyedia.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 48
Format 15
[CONTOH]
[KOP PERUSAHAAN CV/PT]
[alamat……..]
………………….., ……, ……….., …….
Nomor : Kepada Yth. Sifat : Sdr. [PPK………] Lampiran : 1 (satu) berkas (untuk termin) Perihal : Permohonan Pembayaran
Menunjuk Surat Perjanjian Kerja nomor : ....... Tanggal ....... untuk pekerjaan :...................Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan yang telah selesai dikerjakan
sesuai persyaratan yang ditetapkan, telah mencapai ...... % (Laporan Kemajuan Fisik
Pekerjaan / Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Terlampir **) ). Sesuai dengan Pasal ........ ayat (...) SSKK tersebut, kami mengajukan permohonan
pembayaran angsuran (termin) ke........... sebesar Rp. ............. (...............................) dan dapat dibayarkan serta ditransfer ke rekening kami nomor ........................ pada
Bank ........................ alamat .....................
Demikian harap maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
[nama perusahaan]
Stempel
[nama jelas]
[jabatan]
Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1) [KPA SKPD] 2) [Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan] 3) [Konsultan Pengawas]
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 49
Format 16
Lampiran : Berita Acara Serah Terima Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA
YANG DISERAHTERIMAKAN
JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
NO PAKET
PEKERJAAN
KODE REK.
ANGGARAN
NILAI (Rp)
VOLUM
E
NAMA
PENYEDIA
MERK/
SPESIFIKASI LOKASI
NO. DAN TGL
BA
PEMERIKSAAN PPHP
NO. DAN TGL BA
SERAH
TERIMA PPK DGN
PENYEDIA
DATA
DUKUNG
NO. dan TGL BUKTI
PERJANJIAN
KET PAGU KONTRAK
A B C D E F G H I J K L M N
JUMLAH
Yang Menerima PIHAK KEDUA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Tandatangan dan cap Nama NIP
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,
Tanda tangan Nama NIP
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 50
Catatan Pengisian : Kolom A : Diisi nomor urut Kolom B : Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Kolom C : Diisi nomor kode rekening anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom D : Diisi besar nilai pagu anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom E : Diisi besarnya nilai kontrak/SPK/kuitansi/bukti pembelian/perubahan kontrak jika ada. Kolom F : Diisi volume pengadaan (dengan satuan meter, unit, buah, kubik, dll) Kolom G : Diisi nama penyedia barang/jasa (CV, PT, toko, outlet penjualan, dll) Kolom H : Diisi merk dan spesifikasi teknis sesuai yang tercantum dalam kontrak/SPK. Untuk pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya, kolom ini dapat dikosongkan dan penjelasan
spesifikasi dibuatkan lembaran khusus. Kolom I : Diisi lokasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa (agar diisi dengan jelas dan detil) Kolom J : Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) format 3 dan 4
Kolom K : Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara PPK dengan Penyedia. Kolom L : Diisi jenis-jenis data dukung yang dilampirkan, sekurang-kurangnya : Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, 100%),
as build drawing, laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Pengadaan Barang : foto visual barang, bukti kepemilikan, garansi/ jaminan, laporan-laporan (misal jika ada training penggunaan dan operasional), dll. Jasa Lainnya : foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, 100%), as build drawing, laporan konsultan pengawas (jika pakai konsultan pengawas), laporan pelaksanaan pekerjaan, Jaminan-jaminan, dll. Termasuk juga semua berita acara yang telah dibuat.
Kolom M : Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada
Kolom N : Diisi keterangan lain yang ingin ditambahkan. Lampirkan juga data dukung sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam kolom K dan L.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 51
Format 17
Lampiran : Berita Acara Serah Terima
Nomor : isikan nomor berita acara PPK Tanggal : isikan tanggalnya
DAFTAR PEKERJAAN JASA KONSULTANSI
YANG DISERAHTERIMAKAN
NO PAKET PEKERJAAN KODE REK.
ANGGARAN
NILAI (Rp) NAMA
PENYEDIA LOKASI
NOMOR dan TGL BA PENY.
LAP. AKHIR
NOMOR DAN
TGL BA
PEMERIKSAAN PPHP
DATA
DUKUNG
NO. dan TGL BUKTI
PERJANJIAN
KET PAGU KONTRAK
A B C D E F G H I J K L
JUMLAH
Yang Menerima PIHAK KEDUA
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
Tandatangan dan cap
Nama NIP
Yang Menyerahkan : PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,
Tanda tangan
Nama NIP
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 52
Catatan Pengisian : Kolom A : Diisi nomor urut Kolom B : Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C : Diisi nomor kode rekening anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom D : Diisi besar nilai pagu anggaran paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Kolom E : Diisi besarnya nilai kontrak/SPK/kuitansi/bukti pembelian/perubahan kontrak jika ada. Kolom F : Diisi nama penyedia barang/jasa Kolom G : Diisi lokasi kegiatan pengadaan barang/jasa (agar diisi dengan jelas dan detil) Kolom H : Diisi Nomor dan tanggal berita acara penyerahan laporan akhir pada format 7. Kolom I : Diisi nomor berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) format 4. Kolom J : Diisi Diisi jenis-jenis data dukung yang dilampirkan, sekurang-kurangnya : laporan akhir, laporan-laporan (misal berita acara pembahasan laporan yang dilengkapi
foto), semua berita acara yang telah dibuat, dll. Kolom K : Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggal perubahan kontrak jika ada
Kolom L : Diisi keterangan lain yang ingin ditambahkan. Lampirkan juga data dukung sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam kolom K dan L.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 53
Format 18
Kop surat SKPD
Nomor : nomor surat KPA Bulukumba, …………………………
Lampiran : isikan jumlah lampiran Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
K e p a d a
Yth. Pengguna Anggaran pada isikan nama SKPD/Bagian
di –
BULUKUMBA
Dengan ini dilaporkan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang telah
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. 2. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. 3. isikan nama paket pekerjaan yang dilaksanakan. 4. dan seterusnya.
Adapun berkenaan rekapitulasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan beserta data dukungnya adalah sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan guna bahan selanjutnya.
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan : Laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ini dapat dibuat untuk tiap kali paket pengadaan barang/jasa atau dibuat secara gabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab KPA yang bersangkutan.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 54
Format 19
Lampiran : Surat Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor isikan nomor surat KPA Tanggal isikan tanggalnya
DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA YANG TELAH DILAKSANAKAN
JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA
NO PAKET
PEKERJAAN
NO. DAN TGL BA
PEMERIKSAAN PPHP
NO. DAN TGL BA PENYEDIA
DENGAN PPK
NO DAN TGL BUKTI
PERJANJIAN
NILAI PEROLEHAN (Rp) NO. DAN TGL SP2D/BUKTI PEMBAYARAN
KET PAGU KONTRAK PERENC PENGWSN ADM JUMLAH
A B C D E F G H I J K L M
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nama NIP
Catatan Pengisian : Kolom A : Diisi nomor urut Kolom B : Diisi nama paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
Kolom C : Diisi nomor dan tanggal berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kolom D : Diisi nomor dan tanggal berita acara serah terima antara Penyedia dengan PPK . Kolom E : Diisi nomor dan tanggal bukti perjanjian (bukti pembelian, kuitansi, SPK, surat perjanjian/kontrak) dan isikan juga nomor dan tanggalperubahan kontrak jika ada Kolom F : Diisi nilai pagu anggaran paket pekerjaan
Kolom G : Diisi nilai kontrak/SPK/perubahan kontrak jika ada. Kolom H : Diisi nilai perencanaan.
[email protected] |Dana Tugas Pembantuan Tahun 2012 55
Kolom I : Diisi nilai pengawasan dengan cara pengisian seperti perhitungan bobot sebagaimana contoh pada kolom I diatas. Kolom J : Diisi besarnya biaya administrasi pekerjaan yang diperlukan yang terdiri dari : honorarium panitia/pejabat pengadaan barang/jasa + honorarium PPHP + biaya
perjalanan dinas survey (jika ada dilaksanakan) + biaya-biaya selama proses pemilihan penyedia barang/jasa (seperti pengumuman, dll) + penggandaan + biaya lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Kolom K : Diisi jumlah nilai kolom G+H + I + J Kolom L : Diisi nomor dan tanggal SP2D atau dokumen-dokumen pendukung seperti faktur, kuitansi dan bukti pembayaran lainnya untuk memastikan jumlah pembayaran atas
biaya pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan. Kolom M : Diisi keterangan lain dan sebagaimana dimaksudkan dalam H
Lampirkan juga data dukung semua berita acara yang telah dibuat sebelumnya..