mekanisme pengkreditan ppn
Transcript of mekanisme pengkreditan ppn
Mekanisme Pengkreditan
Materi Kuliah PPN 1
Prepared by Dikdik Suwardi
Universitas IndonesiaFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikDepartemen Ilmu AdministrasiProgram Sarjana RegulerProgram Studi Administrasi Fiskal
@dikdik suwardi 2008
PK-PM Pasal 4 (a)
Daerah Pabean
BA
Penyerahan BKP
PPNPK PM
Berwujud
Tdk Berwujud
@dikdik suwardi 2008
PK-PM Pasal 4 (b)
Luar Daerah Pabean
Daerah Pabean
B
A
Impor BKP
Berwujud
PPN
PM
@dikdik suwardi 2008
PK-PM Pasal 4 (c)
Daerah Pabean
BA
Penyerahan JKP
PPNPK PM
@dikdik suwardi 2008
PK-PM Pasal 4 (d)
Luar Daerah Pabean
Daerah Pabean
B
A
Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud
PPN
PM
@dikdik suwardi 2008
PK-PM Pasal 4 (e)
Luar Daerah Pabean
Daerah Pabean
B
A
Pemanfaatan JKP
PPN
PM
@dikdik suwardi 2008
PK-PM Pasal 4 (f)
Luar Daerah Pabean
Daerah Pabean
B
A
Ekspor BKP
PPN
PK
@dikdik suwardi 2008
Mekanisne PK-PM
Menyerahkan BKP
PKPPN Menyerahkan JKP
Ekspor BKP
xxxxxx
Menerima BKP/JKP
PMPPN Memanfaatkan BKP TP / JKP
Impor BKP
xxxxxx
xxxxxx
Nihil LBKB
PT A (PKP) :
1. menjual seperangkat elektronik kepada PT B senilai Rp 200 Juta,
2. memberikan jasa pemeliharaan listrik kepada PT C dengan fee sebesar Rp 100 Juta,
3. membayar royalti kepada X Corp., USA sebesar Rp 40 Juta,
4. membayar fee jasa konsultasi bisnis dari Z Corp., Singapura sebesar Rp Rp 30 Juta,
5. membayar jasa manajemen kepada PT D sebesar Rp 10 Juta,
6. membeli mesin dari Y Pte.Ltd., Malaysia senilai Rp 100 Juta,
7. mengekspor peralatan elektronik ke Y Pte.Ltd., Malaysia senilai Rp 200 Juta dan
8. membeli spare part dari PT E senilai Rp 10 Juta.
@dikdik suwardi 2008
Ilustrasi Kasus
PK :
= 20 + 10 + 0
= Rp 30 Juta
PM :
= 4 + 3 + 1 + 10 + 1
= Rp 19 Juta
PPN Kurang Bayar (30 – 19) Juta = Rp 11 Juta
@dikdik suwardi 2008
Ilustrasi Kasus….. solusi
PM suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK Masa Pajak yang sama
PM yang belum dikreditkan dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya pl 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak
Belum ada PK PM tetap dapat dikreditkan
@dikdik suwardi 2008
Mekanisme Pengkreditan PM
PK > PM PPN harus dibayar
Penyerahan terutang & tidak terutang (diketahui dgn pasti) : PM yang dikreditkan PM yang berkenaan dengan penyerahan terutang PPN
PM > PK PPN Lebih Bayar : dikompensasi atau direstitusi
@dikdik suwardi 2008
Mekanisme Pengkreditan PM (2)
perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
@dikdik suwardi 2008
PM Tidak dapat dikreditkan [Pasal 9 Ayat 8]
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
@dikdik suwardi 2008
PM Tidak dapat dikreditkan [Pasal 9 Ayat 8]…(2)
pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
@dikdik suwardi 2008
PM Tidak dapat dikreditkan [Pasal 9 Ayat 8]…(3)
@dikdik suwardi 2008
Pengkreditan PM bagi PKP yang menggunakan Norma
Pengusaha
PPh dihitung dengan Norma
PM dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan yang ditetapkan Menkeu
Pasal 9 ayat (7)
@dikdik suwardi 2008
Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM
P K P
Kepmenkeu 252/KMK.03/2002
Penyerahan BKP Penyerahan JKP
Pedagang Eceran Selain Pedagang Eceran
80% x PK
PMPM
PM
70% x PK 40% x PK
PK = 10% x Penyerahan Yang Terutang PPN
@dikdik suwardi 2008
Pedagang Eceran dengan Norma
Pengusaha Orang Pribadi
Peredaran/penerimaan bruto <= Rp 600 Juta selama 1 tahun buku
Melakukan usaha perdagangan :
menyerahkan BKP melalui : tempat penjualan eceran (toko, kios dsb) penjualan langsung ke konsumen akhir penjualan dari rumah ke rumah
menyediakan BKP yang diserahkan di tempat tsb melakukan transaksi penjualan beli beli secara spontan
@dikdik suwardi 2008
Penghitungan Kembali PM
P K P
Pasal 9 ayat (6)
Penyerahan Terutang PPN
Penyerahan Tidak Terutang PPN
PM untuk Penyerahan Terutang PPN tidak diketahui dgn pasti
PM yang dapat dikreditkan diatur pedoman Menkeu
@dikdik suwardi 2008
Pedoman Pengkreditan PM (1)Kepmenkeu 575/KMK.04/2000
Menggunakan Barang Modal
Kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang
penyerahannya terutang PPN
Kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskan
P K P
PM
% penggunaan Barang Modal untuk Kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang penyerahannya
terutang PPN
@dikdik suwardi 2008
Pedoman Pengkreditan PM (2)Kepmenkeu 575/KMK.04/2000
Menggunakan Barang Modal
Kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang
penyerahannya terutang PPN
Kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN
dibebaskan
P K P
PM dikreditkan seluruhnya
p’ x PM T
PM
Kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskan
p’ % rata2 penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain : tidak terutang PPN & PPN dibebaskanT Masa manfaat Barng Modal : Bangunan (10 thn); Lainnya (5 thn)PM PM perolehan Barang Modal yg telah dikreditkan
Generator listrik dibeli Januari 2001 dengan maksud untuk, digunakan seluruhnya untuk kegiatan pabrik.Nilai perolehan Rp 50.000.000,00
PPN (Pajak Masukan) Rp 5.000.000,00(Pajak Masukan sudah dikreditkan seluruhnya dalam SPT Masa Pajak Januari 2001)Selama tahun 2001 ternyata bahwa :Untuk masa 6 bulan I digunakan :- 30% untuk perumahan karyawan dan direksi;- 70% untuk kegiatan pabrik.
Untuk masa 6 bulan II digunakan :- 20% untuk perumahan karyawan dan direksi;- 80% untuk kegiatan pabrik.
Rata-rata penggunaan di luar kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan usaha (p') adalah :
30% + 20%----------------- = 25%2
Masa manfaat barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 8 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun).
Besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar kembali untuk tahun 2001 :
Rp 5.000.000,0025% x ---------------------- = Rp250.000,00
5
@dikdik suwardi 2008
Contoh Kasus
@dikdik suwardi 2008
P K P
Kegiatan usaha terpadu (integrated) terutang & tidak terutang
Kegiatan usaha terutang & tidak terutang
Kegiatan menghasilkan barang & usaha jasa terutang & tidak terutang PPN
Kegiatan usaha sebagian terutang & sebagian PPN dibebaskan
Jagung (bukan BKP)
Minyak Jagung (BKP)
Contoh :
Jasa hotel (bukan JKP)
Jasa sewa ruangan (JKP)
Roti (BKP)
Jasa angkutan umum (bukan JKP)
Rumah Mewah (BKP)
Rumah sangat Sederhana (PPN dibebaskan)
@dikdik suwardi 2008
Pedoman Pengkreditan PM (3)Kepmenkeu 575/KMK.04/2000
P K P
Kegiatan usaha terpadu (integrated) terutang & tidak terutang
Kegiatan usaha terutang & tidak terutang
Kegiatan menghasilkan barang & usaha jasa terutang & tidak terutang PPN
Kegiatan usaha sebagian terutang & sebagian PPN dibebaskan
PM
Kegiatan usaha tidak terutang & PPN dibebaskan TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
Kegiatan usaha tidak terutang & PPN dibebaskan dan terutang PPN DAPAT DIKREDITKAN sebanding dgn peredaran terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya
Kegiatan usaha terutang PPN DAPAT DIKREDITKAN
@dikdik suwardi 2008
Pedoman Pengkreditan PM (4)Kepmenkeu 575/KMK.04/2000
P K P
Kegiatan usaha terpadu (integrated) terutang & tidak terutang
Kegiatan usaha terutang & tidak terutang
Kegiatan menghasilkan barang & usaha jasa terutang & tidak terutang PPN
Kegiatan usaha sebagian terutang & sebagian PPN dibebaskan
PM
Kegiatan usaha tidak terutang & PPN dibebaskan dan terutang PPN DAPAT DIKREDITKAN sebanding dgn peredaran terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya
PM dikreditkan
Dihitung kembali
X
@dikdik suwardi 2008
Pedoman Pengkreditan PM (5)Kepmenkeu 575/KMK.04/2000
Barang Modal
Bukan Barang Modal
PMX
X x PMY T
X jumlah peredaran/penyerahan tidak terutang atau PPN dibebaskan (1 thn buku)Y jumlah seluruh peredaran 1 thn bukuT Masa manfaat Barng Modal : Bangunan (10 thn); Lainnya (5 thn)PM PM yg telah dikreditkan seluruhnya
X x PMY
X jumlah peredaran/penyerahan tidak terutang atau PPN dibebaskan (1 thn buku)Y jumlah seluruh peredaran 1 thn bukuPM PM yg telah dikreditkan seluruhnya
Pajak Masukan atas perolehan truck yang digunakan baik untuk Perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung pada bulan Januari 2001 Rp 200.000.000,00 (sudah dikreditkan seluruhnya melalui SPT Masa Pajak Januari 2001).
- Total omzet 2001 (Y) Rp 60.000.000.000,00, diantaranya Rp 6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X).
- Masa manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun).
- Pajak Masukan atas truck yang harus dibayar kembali :
Rp 6 milyar Rp200 juta---------------- x --------------- = Rp 4.000.000,00Rp 60 milyar 5
@dikdik suwardi 2008
Contoh Kasus
Pajak Masukan untuk pembelian solar untuk truck-truck yang
digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk sektor perkebunan dan distribusi jagung serta sektor pabrikasi dan distribusi minyak jagung = Rp 50.000.000,00;
Total omzet (Y) 2001 Rp 60.000.000.000,00 diantaranya
Rp 6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung.
Rp 6 milyar
----------------- X Rp 50 juta = Rp 5.000.000,00
Rp 60 milyar
@dikdik suwardi 2008
Contoh Kasus
Penghitungan kembali PM dilakukan paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku
Penghitungan kembali tidak dilakukan masa manfaat Barang Modal telah terlampaui
Tidak berlaku bagi PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan tersendiri
@dikdik suwardi 2008
Ketentuan lainnya