MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
description
Transcript of MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU
1. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS2. PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS3. PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA4. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA
5. PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA
6. PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS
Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989
Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 Peraturan MENEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun
2009
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah 2 kali disempurnakan
Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan
Diterbitkan
Diterbitkan
Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa.
Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada:
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.
kenaikan jabatan/pangkat: Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b; Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru pada Sekolah Indonesia di luar negeri;danpengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b ke atas.
tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesionalcermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
digunakan untuk salah satu syarat ~ Pengangkatan ~ Kenaikan pangkat ~ Kenaikan Jabatan
7
PENETAPAN ANGKA KREDIT PENETAPAN ANGKA KREDIT
PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.
Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB
No 16 Tahun 2009:
Angka Kredit adalah:“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi Kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah; Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e yang diperbantukan pada SILN
Guru Madya, IV/a di lingkungan Kementerian Agama
Guru Muda, III/c s.d. III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. III/b di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan Provinsi
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan Kab/Kota
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a di lingkungan inst pusat selain Guru SILN dan Kemenag
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI KEMENAG
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
TIM PENILAI KANTORKAB/KOTA KEMENAG
TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI KAB/KOTA
TIM PENILAI INSTANSI
1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai:a. seorang Ketua merangkap anggota unsur
teknis;b. seorang wakil Ketua merangkap anggota;c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari
unsur kepegawaian; dand. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg JuklakJabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang. Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru
1616
Tim penilai angka kredit
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional GURU
TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURUTIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus
lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikatdari Menteri Pendidikan Nasional
Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat guru yang dinilai;b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; danc. dapat aktif melakukan penilaian
NO UNSUR SUBUNSUR
I Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau
sertifikat (1)
II Pembelajaran/
Bimbingan &
Tugas Tertentu
A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan
fungsi sekolah (13)
III Pengemb.
Keprofesian
Berkelanjutan
A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt peningkatan kompetensi) (10)
B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)C. Melaksanakan karya inovatif (12)
IV Penunjang tugas Guru
A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)
B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4) 80 kegiatan
18
Unsur Utama > 90 % - Pelatihan Prajabatan
- Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu - Pengembangan keprofesian berkelanjutan
Unsur Penunjang < 10 %
- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan bidang yang diampunya - Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru
KOMPOSISI PENILAIANKOMPOSISI PENILAIAN
PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK
1. Kepala Sekolah dibantu guru senior mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada format DUPAK sesuai dengan bukti prestasi kerja guru
2. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan
3. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti
4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e
KEPALA RA/TK,MA/SD,MTs/SLTP,
MA/SLTA, SLB
KA. BKDPROPINSI/KAB/KOTA
Dengan Tembusan:1. Kadisdik Prop2. Kadisdik Kab/kota
MENDIKNASU.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Berkasusul
1. Ijazah2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang3. SK pangkat/jabatan terakhir4. PAK terakhir5. SK pembagian tugas guru
Tim penilai
1 SET SAJA
SEKRETARIAT TPP
TIM PENILAIPUSAT
1
OK2SURAT PENGANTAR/
LAPORAN HASILPENILAIAN
PAK
UNIT PENGUSUL
4
PEJABATPENETAPANGKAKREDIT
Y
T
3A
3B
KEPALATKlB,/
SDLB,SLTPLB,SLTALB
Berkasusul
1. Ijazah2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur
utama dan penunjang3. SK pangkat/jabatan terakhir4. PAK terakhir5. Surat pembagian tugas
KEPALA BKDPROPINSI
GUBERNUR /KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROPINSI
KEPALATK,/SD,SLTP,SLTA, SLB
Berkasusul
1. Ijazah2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang3. SK pangkat/jabatan
terakhir4. PAK terakhir
KA. BKD
KAB/KOTA
BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB/KOTA
6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA
KEPALAPERWAKILAN R.I /
PEJABAT YGMEMBIDANGIPENDIDIKAN
Berkasusul
1. Ijazah2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang3. SK pangkat/jabatan
terakhir4. PAK terakhir
MENDIKNAS U.P. SEKRETARIAT TIM
PENILAI PUSAT
7. GURU yang diperbantukan pada SILN Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e7. GURU yang diperbantukan pada SILN Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
KEPALATK,/SD,SLTP,SLTA, SLB
Berkasusul
1. Ijazah2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang3. SK pangkat/jabatan
terakhir4. PAK terakhir
KA. DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI/KAB/KOTA
8. GURU GOLONGAN II Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 20098. GURU GOLONGAN II Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009
KEPALATK,/SD,SLTP,SLTA, SLB
Berkasusul
1. Ijazah2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang3. SK pangkat/jabatan
terakhir4. PAK terakhir
PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN(PALING RENDAH ES III)
8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA
MENTERIYANG
BERSANGKUTAN
MENTERIYANG
BERSANGKUTAN
Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada pada:
1.Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB2.Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB
3.Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan
MAK/SMK/ SMALB.
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen tersebut *).
*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja guru.
1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi.
Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian (setelah kenaikan jabatan yang terakhir),
Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.
• Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya
29
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
1. Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda2. Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di
luar Dinas Pendidikan dan Kemenag)3. Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian
Kemenag bagi guru-guru di lingkungan Kemenag4. DUPAK5. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur
utama dan penunjang 6. Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan
penunjang 7. SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir8. PAK terakhir 9. DP3 tahun terakhir10. Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru
dari kepala sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah11. Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan
penilaiannya30
Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH selaku atasan langsung:
a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam
melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran
b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM
atau proses BK, setiap akhir semester c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan
penunjang PBM atau bimbingan, yang menjadi
kewenangannya. d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru di lingkungannya yang akan naik
jabatan/pangkat e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi
guru ybs. kepada pejabat yang membidangi kepegawaian
di lingkungan Pemda
31
Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003 telah dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di 12 LPMP, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor Kemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi setempat.
32
• Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai
• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di daerah• Pelayanan perolehan angka kredit guru
lebih efisien dan efektif • Guru akan lebih cepat mengetahui
hasilnya
33
HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU TAHUN 2011 (AKHIR JUNI)
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURUREKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU
Tahun 2007 Tingkat keberhasilan sebesar 16%
Tahun 2008 * Berkas usul yang dinilai
5.603 * Memenuhi syarat
1.385 * Belum memenuhi syarat
4.218
Tingkat keberhasilan 24,71 % 36
• Jumlah berkas usul setiap tahun semakin bertambah banyak jumlahnya
• Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya cenderung meningkat
• Guru yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada umumnya kesulitan untuk memenuhi angka kredit pengembangan profesi.
37
UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, disampaikan kepada:MENTERI PENDIDIKAN NASIONALU.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIANGEDUNG C LANTAI 5JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT
BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA, IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI LPMP. PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA
MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP. PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN
AKHIR TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TPP.