Matriks RPJPMD (Kerangka Logis Pasca Musrenbang-Lampiran Bab VII
-
Upload
kecamatan-setu -
Category
Documents
-
view
259 -
download
1
Transcript of Matriks RPJPMD (Kerangka Logis Pasca Musrenbang-Lampiran Bab VII
Kerangka Logis RPJMD Kota Tangerang Selatan 2011 - 2016VISI : Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri (MADANI)MISI 1 TUJUAN 2 SASARAN 3 STRATEGI 4 1.1.1 Peningkatan kehidupan 1.1.1.1 sosial dan kemasyarakatan 1.2.1 Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 1.2.2 Pemberdayaan dan fasilitasi peran masyarakat dalam politik 1.2.1.1 ARAH KEBIJAKAN 5 INDIKATOR KINERJA 61
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengembangan wawasan kebangsaan
BIDANG URUSAN 8 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Kantor Satpol PP/Badan Kesbangpolinmas Bagian Kesra Setda/Badan Kesbangpolinmas
1. Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat1. Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang berkualitas
1.1 Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman umum 1.2 Meningkatnya kehidupan beragama yang baik
Meningkatkan rasa aman Menurunnya angka di lingkungan masyarakat Kriminal / kejahatan
Penataan sarana dan prasarana peribadatan
Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tempat peribadatan Meningkatnya partisipasi dan pendidikan politik masyarakat dalam melaksanakan kebijakan politik daerah Persentase peningkatan kelembagaan sosial yang terfasilitasi
2
1.2.2.1
Meningkatkan upaya pembinaan politik masyarakat
3
Pendidikan Politik Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesbangpolinmas
1.3 Peningkatan taraf hidup 1.3.1 Peningkatan pelayanan 1.3.1.1 penyandang masalah dasar bagi penyandang sosial masalah sosial
Terlaksananya upaya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan sosial dalam upaya penanganan masalahmasalah kesejahteraan sosial
4
Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dinsosnakertrans
5
Pembinaan panti Sosial asuhan/ panti jompo Penyuluhan dan Sosial Penanggulangan Korban Bencana Alam
Dinsosnakertrans
1.3.1.2
Melakukan pemberdayaann PMKS dan korban bencana
Berkurangnya persentase masyarakat penyandang kesejahtaraan sosial dan korban bencana
6
Dinsosnakertrans
7
Pemberdayaan Fakir Sosial Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Dinsosnakertrans
8
Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Sosial
Dinsosnakertrans
Lampiran 1- Hal. - 1
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4
ARAH KEBIJAKAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH9 10
BIDANG URUSAN 8 Sosial
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 BPBD BPMPPKB
7 Penanggulangan Akibat Bencana
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2.1.1 Peningkatan partisipasi 2.1.1.1 masyarakat dalam setiap mekanisme pengambilan keputusan pembangunan
Mendorong peran serta masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pengendalian pembangunan
Jumlah kebijakan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat dan desa Masyarakat dan Desa
11
2.2 Terjaminnya keadilan 2.2.1 Meningkatkan gender dalam berbagai pelayanan sosial dan program pembangunan pengarusutamaan gender dan anak
2.2.1.1
Memberdayakan kelembagaan gender yang diatur oleh Perda
Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan serta meningkatnya peran serta lembaga masyarakat dalam mengakomodir kepentingan perempuan
Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan 12 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 13 Penguatan kelembagaan pengarasutamaan gender dan anak
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPMPPKB
BPMPPKB
BPMPPKB
14
Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPMPPKB
2.2.1.2
Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan dan budaya
Menurunnya angka pengaduan korban kekerasan pada perempuan dan anak Jumlah organisasi pemuda
15
Peningkatan Pemberdayaan pelayanan bagi Perempuan dan korban kekerasan Perlindungan Anak terhadap perempuan dan anak Peningkatan peran serta kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga
BPMPPKB
2.3 Berkembangnya potensi dan motivasi pemuda
2.3.1 Peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan
2.3.1.1
16
Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan kepemudaan
17
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 18 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran 1- Hal. - 2
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4 2.3.2 Peningkatan dan 2.3.2.1 pengembangan potensi olahraga
ARAH KEBIJAKAN 5 Peningkatan fasilitas sarana olahraga
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN 8 Kepemudaan dan Olahraga Kepemudaan dan Olahraga
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga
2.4 Melestarikan budaya asli
2.4.1
2.4.1.1
Peningkatan fasilitas sarana pengembangan budaya
6 7 Jumlah klub olahraga 19 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 20 Peningkatan sarana Jumlah gedung olahraga dan prasarana Jumlah organisasi olahraga olahraga Jumlah kegiatan olahraga 21 Pengembangan nilai Jumlah gedung kesenian budaya
Kebudayaan
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
2. Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan1. Meningkatkan penataan kawasan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan 1.1 Meningkatnya penataan kawasan perkotaan yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antar kegiatan, antar fungsi, dan antar pusat-pusat pertumbuhan 1.1.1 Pencapaian Ruang Terbuka Hijau Kota 30 % 1.1.1.1 Mengembangkan kawasan berwawasan lingkungan
Jumlah grup kesenian Revitalisasi bangunan cagar budaya Tersedianya luasan RTH kota sebesar 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
22
Pengelolaan kekayaan budaya
Kebudayaan
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
23
Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Lingkungan Hidup
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
1.1.2 Peningkatan kualitas perencanaan kawasan perkotaan
1.1.2.1 Meningkatkan penataan pelayanan kota melalui dokumen perencanaan yang informatif
1.1.3 Peningkatan upaya penyesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan ruang kota 1.1.4 Peningkatan kualitas Pengendalian ruang Kota melalui perijinan
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota 1.1.3.1 Mengarahkan prioritas Kesesuaian program pembangunan sesuai pemanfaatan ruang dengan prioritas rencana dengan rencana tata tata ruang ruang (Ketaatan terhadap RTRW)
24
Perencanaan tata ruang
Penataan Ruang
Dinas Tata Kota dan Bangkim
25
Kebijakan pemanfaatan ruang
Penataan Ruang
Dinas Tata Kota dan Bangkim
1.1.4.1 Terselenggaranya Terlayaninya pengendalian ruang kota masyarakat melalui perijinan dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan
26
Pengendalian pemanfaatan ruang
Penataan ruang
Dinas Tata Kota dan Bangkim
Lampiran 1- Hal. - 3
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3 1.2 Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
STRATEGI 4 1.2.1 Peningkatan pengelolaan persampahan
ARAH KEBIJAKAN 5 1.2.1.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sampah
INDIKATOR KINERJA 6 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH27
BIDANG URUSAN 8 Lingkungan Hidup
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
7 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase penanganan sampah 1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan sesuai standar kelayakan lingkungan 1.3.1 Peningkatan regulasi/SOP penanganan pencemaran lingkungan 1.3.1.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang beresiko mencemari lingkungan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran lingkungan28
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
BLHD
29
1.3.2 Peningkatan kualitas rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam 1.3.3 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.3.2.1 Meningkatkan ketersediaan daerah resapan air 1.3.3.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui peningkatan ketersediaan data dan keterlibatan masyarakat
Persentase daerah resapan air
Pengendalian dan Lingkungan Hidup Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 30 Perlindungan dan Lingkungan Hidup Konservasi Sumber Daya Alam31
BLHD
BLHD
Prosentase jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA
Lingkungan Hidup
BLHD
3. Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang aman, nyaman dan berkelanjutan 1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota, prasarana dan sarana perkotaan 1.1.1 Mewujudkan 1.1.1.1 Meningkatkan kualitas keterpaduan pelayanan dan kuantitas jaringan sarana dan prasarana jalan kota transportasi, serta keterpaduan intra dan antar moda Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik33
Rehabilitasi/pemeliha Perkerjaan Umum raan Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Lampiran 1- Hal. - 4
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4
ARAH KEBIJAKAN 5 1.1.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana LLAJ dan fasilitas perhubungan; serta mengembangkan rekayasa lalu lintas
INDIKATOR KINERJA 6 Rasio prasarana perhubungan
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH34
BIDANG URUSAN 8 Perhubungan
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dishubkominfo
7 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
35
Peningkatan dan Perhubungan Pengamanan Lalu Lintas 36 Pembangunan Perhubungan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.1.1.3 Meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan 1.1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana terminal, stasiun kereta api dan bandara Rasio ijin trayek37
Dishubkominfo
Dishubkominfo
Peningkatan pelayanan angkutan
Perhubungan
Dishubkominfo
Titik kemacetan Jumlah terminal bis
38
Pembangunan Perhubungan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dishubkominfo
Jumlah sub terminal angkutan dalam kota Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah orang/barang melalui bandara/ terminal per tahun Jumlah stasion kereta api Rasio BTS telekomunikasi terhadap tower bersama Proporsi panjang atau wilayah sungai, kali dan anak kali, situ dan sumur retensi dalam kondisi baik
1.1.2 Penataan sarana komunikasi yang terintegrasi
1.1.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana telekomunikasi yang terintegrasi
39
Pengembangan Komunikasi dan Komunikasi, informatika Informasi dan Media Massa Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Perkerjaan Umum
Dishubkominfo
1.1.3 Penataan kawasan 1.1.3.1 Pengembangan, konservasi sungai, pengelolaan dan danau (situ) dan konversi sungai, danau sumber daya air lainnya dan sumber daya air lainnya
40
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Lampiran 1- Hal. - 5
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4 1.1.4 Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase kawasan dan kota
ARAH KEBIJAKAN 5 1.1.4.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase kawasan dan kota
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG URUSAN 8 Perkerjaan Umum
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
6 7 41 Pembangunan Tersedianya sistem jaringan drainase saluran skala kawasan dan drainase/gorongskala kota sehingga gorong 42 Pengendalian banjir tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
Perkerjaan Umum
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.1.5 Peningkatan akesibilitas 1.1.5.1 Kerjasama penyediaan masyarakat pada air air bersih dengan swasta bersih atau yang dikerjasamakan
- Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air - Persentase penduduk berakses air minum
43
Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Perkerjaan Umum
Dinas Bina Marga dan SDA/Dinas Tata Kota dan Bangkim
1.1.6 Pengembangan permukiman sehat dan ramah lingkungan
44 Pengembangan 1.1.6.1 Rehabilitasi dan Rasio permukiman pengembangan kawasan (perumahan) yang infrastruktur peruntukkan sesuai daya tampung permukiman permukiman kepadatan tinggi dan sedang
Perumahan
Dinas Tata Kota dan Bangkim
1.1.6.2 Penataan limbah perkotaan
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
45
Lingkungan Sehat Perumahan
Perumahan
Dinas Tata Kota dan Bangkim
1.1.6.2 Peningkatan ketersedian Jumlah titk PJU fasilitas jalan umum
46
Pengembangan penyediaan dan pengelolaan PJU
Perumahan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
1.2 Menurunnya resiko terjadinya kebakaran
1.2.1 peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
Rasio sarana dan prasarana pemadam kebakaran terhadap bangunan
47
Program peningkatan Perumahan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
1.3 Meningkatkan pengelolaan TPU
1.3.1 Mengarahkan 1.3.1.1 Penyediaan dan penyediaan sarana TPU pengelolaan oleh swasta dari pengembang dan atau yang dalam satu hamparan dikerjasamakan
Persentase daya tampung TPU terhadap jumlah penduduk
48
Penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman
Perumahan
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Lampiran 1- Hal. - 6
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4 1.1.1 Pemerataan dan 1.1.1.1 perluasan akses dan mutu pendidikan dasar
ARAH KEBIJAKAN 5 Peningkatan dan pengembangan pendidikan dasar untuk menurunkan angka putus sekolah
INDIKATOR KINERJA 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 749
BIDANG URUSAN 8 Pendidikan
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Pendidikan
4. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat1. Meningkatkan kualitas 1.1 Meningkatnya akses sumber daya manusia masyarakat dan mutu dengan pengembangan pelayanan pendidikan fungsi pendidikan di Kota dasar Tangerang Selatan 1.2 Meningkatnya akses masyarakat dan mutu pelayanan pendidikan menengah
1.2.1 Pemerataan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah
1.2.1.1
- APK(Angka Partisipasi Kasar) - APM(Angka Partisipasi Murni) - Meningkatnya RLS (Rata-rata Lama Peningkatan dan Sekolah) pengembangan - Tingkat pendidikan pendidikan menengah yang ditamatkan dan non formal untuk - Angka Melek Huruf pengembangan 'link and (AMH) match' Penuntasan buta huruf Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Rasio murid terhadap guru
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
50
Pendidikan Menengah
Pendidikan
Dinas Pendidikan
1.2.1.2 1.3 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan media informasi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penyediaan fasilitas umum pada sektor pendidikan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan layanan kesehatan masyarakat 2.1 Meningkatnya minat baca masyarakat 1.3.1 Peningkatan layanan pendidikan 1.3.1.1
51
Pendidikan Formal dan Non Formal 52 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2.1.1 Peningkatan penyediaan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan fasilitas umum pada sektor pendidikan 3.1.1 Perluasan akses dan cakupan pada layanan kesehatan
2.1.1.1 Peningkatan budaya Jumlah baca dan pengembangan Perpustakaan pelayanan perpustakaan
53
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Daerah
3.1.1.1
3.1.1.2
- Angka Harapan Hidup (AHH) - Angka Kematian Bayi (AKB) - Angka Kematian Peningkatan kualitas dan Ibu (AKI) - BOR cakupan pelayanan - LOS kesehatan - TOI - SPM Rumah Sakit Pemerataan akses masyarakat kurang mampu pada layanan kesehatan
54
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penduduk Miskin
Dinas Kesehatan/RSU
55
Upaya Kesehatan Masyarakat
Kesehatan
Dinas Kesehatan/RSU
56
Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Kesehatan pelayanan kesehatan anak balita Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan/RSU
57
Dinas Kesehatan
58
Dinas Kesehatan
59
Perbaikan Gizi Masyarakat 60 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan/RSU RSU/Dinas Kesehatan
Lampiran 1- Hal. - 7
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4
ARAH KEBIJAKAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH61
BIDANG URUSAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Kesehatan
8 7 Pengadaan, Kesehatan Peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana layanan kesehatan 62 Pengadaan, Kesehatan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit63
RSU/Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit 64 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 65 Pengembangan Lingkungan Sehat 66 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan67
Kesehatan
RSU
Kesehatan
Dinas Kesehatan/RSU
Kesehatan Kesehatan
Dinas Kesehatan/RSU RSU
Pemeliharaan Sarana Kesehatan dan Prasarana Rumah Sakit Keluarga Berencana
RSU
3.1.1.3
Pengembangan Jumlah peserta KB pelayanan pada peserta aktif akseptor KB dan Pasangan Usia Subur
68
Keluarga Berencana BPMPPKB dan Keluarga Sejahtera
5. Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa1. Mengembangkan produk 1.1 Meningkatnya unggulan daerah dan pemberdayaan meningkatkan ekonomi masyarakat kompetensi tenaga kerja 1.1.1 Pengembangan usaha di bidang industri kecil mikro dan menengah 1.1.1.1 Meningkatkan nilai Rata-rata jumlah tambah produksi industri kelompok binaan kecil, mikro dan menengah68
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskop & UKM
69
Jumlah koperasi yang aktif
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 70 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskop & UKM
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Diskop & UKM
Lampiran 1- Hal. - 8
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3 1.2 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha, kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja
STRATEGI 4 1.2.1 Peningkatan kompetensi penduduk usia produktif sesuai kebutuhan pasar kerja
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH71
BIDANG URUSAN 8 Tenaga Kerja
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinsosnakertrans
6 5 1.2.1.1 Meningkatkan kualitas Menurunnya tingkat pelatihan dan pengangguran pengembangan terbuka kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk perluasan kesempatan kerja
7 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
72
1.2.2 Peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja dan keselamatan kerja terutama bagi pekerja perempuan
1.2.2.1 Melakukan upaya Jumlah kebijakan koordinasi dengan dunia perlindungan tenaga usaha dalam kerja perlindungan dan keselamatan tenaga kerja
Peningkatan kesempatan kerja 73 Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
74
Transmigrasi Regional
Ketransmigrasian Perdagangan
Dinsosnakertrans Disperindag
1.3 Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan lokal daerah
1.3.1 Penguatan sarana prasarana serta kapasitas dan kreativitas usaha 2.1.1 Penguatan regulasi, fasilitasi dan proteksi bagi para pelaku usaha dan koperasi
75 Peningkatan dan 1.3.1.1 Mengembangkan produk- Jumlah produkproduk unggulan lokal produk unggulan Pengembangan daerah daerah yang berdaya Ekspor. saing tinggi
2. Peningkatan ketertiban dan pengendalian arus barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen
2.1 Perlindungan bagi konsumen dan pengamanan perdagangan
2.1.1.1 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen
Kebijakan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
76
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Perdagangan
Disperindag
1.3.2 Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana rekreasi keluarga 1.3.3 Pengembangan pariwisata kuliner 3. Mengembangkan sektor pertanian perkotaan, peternakan dan meningkatkan ketersediaan pangan 3.1 Meningkatnya jumlah wirausaha argobisnis 3.1.1 Peningkatan kapastitas usaha di bidang agrobisnis
1.3.2.1 Penyediaan sarana rekreasi keluarga
Jumlah kelompok pedagang/usaha informal Jumlah tempat rekreasi keluarga
77
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Pengembangan pemasaran pariwisata
Perdagangan
Disperindag
78
Pariwisata
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan
1.3.3.1 Penataan kawasan wisata kuliner
Lokasi penataan kawasan
79
3.1.1.1 Fasilitasi pengembangan jumlah wirausaha kapasitas usaha agrobisnis agrobisnis
Program Pengembangan Destinasi 80 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebuna n
Pariwisata
Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan
Pertanian
81
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pertanian
Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan
3.2 Meningkatkan potensi produksi perikanan
3.2.1 Pengembangan potensi 3.2.1.1 Meningkatkan kapasitas Jumlah pelaku usaha 82 Pengembangan perikanan pelaku usaha bidang bidang perikanan Budidaya Perikanan perikanan
Kelautan dan Perikanan
Lampiran 1- Hal. - 9
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4
ARAH KEBIJAKAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH83
BIDANG URUSAN 8 Kelautan dan Perikanan
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 Dinas Pertanian dan ketahanan pangan
7 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebuna n Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
3.3 Terjaminnya ketersediaan pangan
4. Meningkatkan potensi investasi, usaha daerah dan sektor informal dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan pendapatan daerah
3.3.1 Peningkatan 3.3.1.1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penyuluhan sumber pangan pangan alternatf dan meningkatkan mutu dan keamanan pangan 4.1 Meningkatnya investasi 4.1.1 Peningkatan peluang 4.1.1.1 Meningkatkan kapasitas dunia usaha dan investasi dan iklim kelembagaan dalam peluang usaha usaha yang kondusif bentuk pelatihan dalam rangka investasi dan tata cara meningkatkan potensi ekspor investasi, pendapatan daerah dan memperluas kesempatan kerja 4.1.1.2 Menyusun regulasi yang mengatur kemudahan investasi di Kota Tangerang Selatan
Rasio ketersediaan pangan daerah
84
Ketahanan Pangan
Dinas Pertanian dan ketahanan pangan/Setda
Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi untuk mendukung minat dan realisasi investasi
85
Penanaman Modal
Kantor Penanaman Modal/Setda
86
Kebijakan Pengembangan potensi Unggulan Daerah Pengembangan industri kecil, menengah
Penanaman Modal
Kantor Penanaman Modal
5. Mewujudkan kegiatan 5.1 Menerapkan industri dan perdagangan standarisasi produk yang ramah lingkungan serta penerapan standarisasi produk
5.1.1 Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha
5.1.1.1 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan para pelaku usaha
Jumlah hasil industri kecil dan menengah yang memiliki standarisasi baku
87
Industri
Disperindag
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih1. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah 1.1 Meningkatnya kinerja dan efektifitas pelayanan publik pemerintah daerah 1.1.1 Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 1.1.1.1 Meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik Tersedianya sistem administrasi kependudukan terpadu88
Penataan adminstrasi Kependudukan dan Dinas Kependudukan kependudukan Catatan Sipil dan Catatan Sipil
89 Peningkatan Terfasilitasinya kebutuhan kapasitas lembaga operasional lembaga perwakilan rakyat DPRD daerah
Otonomi daerah, SETWAN pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
Terfasilitasinya operasional kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
90
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Lampiran 1- Hal. - 10
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4
ARAH KEBIJAKAN 5
INDIKATOR KINERJA 6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH91
BIDANG URUSAN 8 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9 SETDA
7 Kerjasama informasi dan media massa
1.1.1.2
Menata penyelenggaraan pemerintah melalui penerbitan produk hukum daerah
Jumlah produk hukum daerah
92
Penataan Peraturan Perundangundangan
Otonomi daerah, SETWAN/SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
2. Meningkatnya sinergisitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah
2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.1.1 Pelimpahan wewenang 2.1.1.1 pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik
Pelimpahan wewenang pelaksanaan pembangunan pada kecamatan dan kelurahan
Prosentase Peningkatan kinerja pelayanan umum di kecamatan dan kelurahan
93
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
94
Peningkatan Otonomi daerah, SETDA kapasitas lembaga RT pemerintahan dan RW umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pengembangan data/informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda
2.1.2 Peningkatan kualitas 2.1.2.1 pembangunan melalui peningkatan mekanisme perencanaan dan kerjasama
Pengembangan sistem Jumlah dokumen data dan informasi kota perencanaan sebagai dasar perencanaan dan penataan pembangunan kota
95
97
2.1.2.2
Pengembangan kerjasama dengan wilayah perbatasan
2.1.2.3
Jumlah kerjasama dengan kota/kabupaten berbatasan Peningkatan pembinaan Prosentase penyedia 99 Peningkatan pelaksanaan kegiatan jasa dengan IUJK Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah 98 Kerjasama Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Bappeda/SETDA
Perencanaan Pembangunan
SETDA
Lampiran 1- Hal. - 11
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN 3
STRATEGI 4 2.1.3 Pemantapan kelembagaan dan ketatalaksanaan
ARAH KEBIJAKAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH100
BIDANG URUSAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB 9
2.1.3.1
6 5 Pemantapan organisasi Hasil evaluasi DOB penyelenggaraan Pemerintah Derah dan ketatalaksanaannya serta batas wilayah
8 7 Penataan organisasi Otonomi daerah, SETDA penyelenggara pemerintahan pemerintahan daerah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Peningkatan Kualitas Otonomi daerah, SETDA Pelayanan Publik pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
101
2.1.4 Penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.1.4.1
Meningkatkan upaya pendataan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah
Tertibnya pengelolaan keuangan daerah
102
Otonomi daerah, DPPKAD/Setda pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pertanahan SETDA
2.1.4.2
Meningkatkan tertib admnistrasi pada kepemilikan lahan
Persentase aset tanah PEMDA yang teradministrasi dengan baik
103
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.1.5 Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen kepemerintahan
2.1.5.1
Melaksanaan pelatihan dan pembinaan peningkatan kompetensi SDM aparatur
Rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan
104
Peningkatan Otonomi daerah, Badan Kepegawaian, kapasitas pemerintahan Pendidikan dan sumberdaya aparatur umum, administrasi Pelatihan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pendidikan Kedinasan Otonomi daerah, Badan Kepegwaian, pemerintahan Pendidikan dan umum, administrasi Pelatihan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Pembinaan aparatur dalam peningkatan jiwa korsa Otonomi daerah, Sekretariat Dewan pemerintahan Korpri umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
105
106
Lampiran 1- Hal. - 12
MISI 1
TUJUAN 2
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN 5 Menyediakan sistem teknologi informasi pelayanan publik
INDIKATOR KINERJA 6 Media informasi kebijakan Pemerintah Daerah
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH107
BIDANG URUSAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB
3 4 2.2 Transparansi dan 2.2.1 Membangun akuntabilitas kebijakan transparansi dan pemerintah daerah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2.2.1.1
7 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
8 9 Otonomi daerah, SETDA/Badan pemerintahan Pelayanan Perijinan umum, administrasi Terpadu keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
2.2.1.2
Menata sistem administrasi kearsipan
Lamanya proses perijinan Persentase arsip yang tertata
108
Pengembangan Kearsipan sistem admnistrasi kearsipan 109 Penyelamatan dan Kearsipan pelestarian dokumen / arsip daerah110
Kantor Arsip Daerah
Kantor Arsip Daerah
Peningkatan kualitas Kearsipan pelayanan informasi Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Kantor Arsip Daerah
2.2.2 Optimalisasi monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
2.2.2
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan
jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan
111
Otonomi daerah, Inspektorat/SETDA pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Otonomi daerah, Inspektorat/Setda pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
112
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Lampiran 1- Hal. - 13