Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis

7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis

1/85

MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON

1

MATRIKS PENELAAHAN MATERI MUATAN TEKNIS

RANCANGAN PERDA TENTANG RDTR KOTA CIREBON

No.Muatan Rancangan Perda

RRTRSWK

Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi

Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR

Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon

Perda No.22/2010RTRWP Jabar

PP. No. 26/2008RTRWN

PeraturanLainnya

1TUJUAN PENATAAN BAGIAN

WILAYAH PERKOTAAN

1. 1. Tujuan Penataan BWP

SWK I Bagian Kedua

TujuanPasal 3

(1) Tujuan SWK I tercapainya ruang SWK Iyang aman,nyaman, produktif, dan

berkelanjutan dengan fungsi utama

sebagai kawasan pelabuhan,

perikanan, dan pariwisata, gunamenunjang terwujudnya kehidupan

yang sejahtera.

Tercapainya ruang SWK I yang aman,nyaman,produktif, dan berkelanjutan dengan fungsi utama

sebagai kawasan pelabuhan, perikanan, dan

pariwisata, guna menunjang terwujudnya kehidupan

yang sejahtera.

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang dan Wilayah KotaPasal 2

Penataan Ruang Wilayah Kota bertujuanmewujudkan Kota sebagai PKN dan pusat

pelayanan regional berbasis perdagangan

dan jasa didukung sektor pariwisata,

pendidikan dan budaya yang berlandaskannilai-nilai religius.

Paragraf 2

Pengembangan WilayahPasal 11

(1) Pembagian WP sebagaimanadimaksud pada Pasal 10, terdiri atas :

a. WP Ciayumajakuning sebagai

penjabaran dari Kawasan Andalan

Ciayumajakuning yang antisipatifterhadap perkembangan

pembangunan wilayah perbatasan,

meliputi Kabupaten Cirebon, Kota

Cirebon, Kabupaten Indramayu,Kabupaten Majalengka, Kabupaten

Kuningan, dan sebagian wilayah diKabupaten Sumedang

Paragraf 2Rencana Pengembangan Sistem

PerkotaanPasal 18

(1) Sistem perkotaan di Daerah terdiri atas

:

a. penetapan Kawasan P erkotaanBodebek, Kawasan PerkotaanBandung Raya, dan Cirebon

sebagai PKN, dengan peranmenjadi pusat koleksi dan distribusi

skala internasional, nasional atau

beberapa provinsi;

Kota Cirebon diarahkan sebagai kota inti

dari PKN dengan sarana dan prasarana

minimal PKN yang terintegrasi dengan

wilayah pengaruhnya, serta menjadisimpul utama pelayanan jasa dan

perdagangan, dan industri di Daerahbagian timur, serta untuk kegiatan wisata

budaya dan religi;

Sistem Perkotaan Nasional: Pusat

Kegiatan Nasional Cirebon (I/C/1)dengan arahan pengembangan:

- I: Revitalisasi dan PercepatanPengembangan Kota-Kota Pusat

Pertumbuhan Nasional

- C/1:Pengembangan/Peningkatan

fungsi

Termasuk kedalam Kawasan

Andalan Darat

Kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja

Kuning) dan Sekitarnya(II/A/2), (II/D/2), (I/F/2), (I/C/2)

IIV: Tahapan PengembanganA : Pengembangan dan

Pengendalian KawasanAndalan untuk Sektor Pertanian

A/2 : Pengembangan Kawasan

Andalan untuk Pertanian

C : Rehabilitasi dan PengembanganKawasan Andalan untuk sektorPertambangan

C/2 : Pengembangan KawasanAndalan untuk Pertambangan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan

Kawasan Andalan untuk industri

pengolahanD/2 : Pengembangan Kawasan

Andalan untuk Industri

Pengolahan

F : Rehabilitasi dan PengembanganKawasan Andalan untuk sektor

PerikananF/2 : Pengembangan Kawasan

Andalan untuk Perikanan

Tujuan dalam Raperda RDTR SWK I

sudah konsisten dengan Materi Teknisdan sudah spesifik sesuai dengan kondisi

objektif kebutuhan Kota Cirebon yangdiinginkan 20 tahun yang akan datang.

SWKII

(2) Tujuan SWK II mewujudkan SWK II

sebagai pusat pelayanan regional

perdagangan dan jasa didukung sektorwisata, pendidikan dan budaya yang

berlandaskan nilai-nilai religius.

Mewujudkan SWK II sebagai pusat pelayanan regionalperdagangan dan jasa didukung sektor wisata,

pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilaireligius.

Tujuan dalam Raperda RDTR SWK IIsudah konsisten dengan Materi Teknis

dan sudah spesifik sesuai dengan kondisiobjektif kebutuhan Kota Cirebon yang

diinginkan 20 tahun yang akan datang.

SWKIII

(3) Tujuan SWK III Mewujudkan SWK IIItata ruang yang aman, nyaman,

produktif, efisien, dan berkelanjutandengan berorientasi kepada pelayanan

perumahan dan pendidikan

Tujuan penataan ruang SWK III Kota CirebonMewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,

efisien, dan berkelanjutan dengan berorientasi kepadapelayanan perumahan dan pendidikan

Tujuan dalam Raperda RDTR SWK IIIsudah konsisten dengan Materi Teknis

dan sudah spesifik sesuai dengan kondisiobjektif kebutuhan Kota Cirebon yang


SWKIV

(4) Tujuan SWK IV Mewujudkan SWK IVtata ruang yang aman, nyaman,

produktif, efisien, dan berkelanjutan

dengan berorientasi kepada pelayanan

pertanian campuran dan pariwisata

Tujuan penataan ruang SWK IV Kota CirebonMewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,

efisien, dan berkelanjutan dengan berorientasi kepada

pelayanan pertanian campuran dan pariwisata

Tujuan dalam Raperda RDTR SWK IVsudah konsisten dengan Materi Teknis

dan sudah spesifik sesuai dengan kondisi

objektif kebutuhan Kota Cirebon yang


2 RENCANA POLA RUANG

SWK I

Pasal 8(1) Untuk mewujudkan sasaran penataan

ruang SWK I sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7, dilakukan pembagian:

a. zona dan sub zona kawasan; dan

b. blok dan sub blok kawasan.

(2) Pembagian zona dan sub zona sertapembagian blok dan sub blok kawasan

di SWK I sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), digambarkan dalam Peta

Rencana Pola Ruang SWK I padaLampiran I dengan skala 1 : 5.000,

yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tabel IV.2 Luas Rencana Pola Ruang berdasarkan

Jenis Zona SWK I (Ha)

Ke lur aha n J en is Zo naKodeZona

Luas /Ha

KelurahanKesenden

IPAL KH3 3,23

Perdagangan danJasaTunggal

K1 6,85

PermukimanKepadatanSedang

R3 15,06

RTH RTH 2,03

SempadanPantai PS1 8,05

Tambak PL4 26,24

KelurahanKebonbaru


K1 3,99


R3 12,85

RTH RTH 6,20


Tambak PL4 0,00

KelurahanPegambiran

FasilitasPedagangan

K5 5,10

Industri I4 3,63

Pariwisata PL3 2,67

Pelabuhan SPU2 6,19

Perkantoran danPerdagangan Jasa

L3 17,06

PerkantoranPemerintahan

KT1 2,55

PermukimanKepadatanRendah

R4 2,24


R3 27,27

Pertanian PL1 14,93

RTH RTH 5,18


SempadanSungai PS2 1,48

Tambak PL4 35,50

Kelurahan IPAL KH3 3,29

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,

Materi Teknis,dan Album

Peta

BAB IV

RENCANA POLA RUANGPasal 41

(1) Rencana pola ruang wilayah kota

meliputi :a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.(2) Rencana pola ruang wilayah kota

digambarkan dalam peta

sebagaimana tercantum dalamLampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pola RuangParagraf 1

UmumPasal 25

(1) Rencana pola ruang wilayah provinsi,terdiri atas:

a. kawasan lindung provinsi; danb. arahan pengembangan kawasan

budidaya yang memiliki nilai

strategis provinsi.(2) Rencana pola ruang wilayah provinsi

digambarkan dalam peta sebagaimanatercantum dalam Lampiran V, yang

merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAHNASIONAL

Bagian KesatuUmum

Pasal 50(1) Rencana pola ruang wilayah

nasional terdiri atas:a. kawasan lindung nasional; dan

b. kawasan budi daya yang

memiliki nilai strategisnasional.

Rencana Pola Ruang dalam RDTR

sudah sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &

PZ


2/85


2


RRTRSWK






PeraturanLainnya

LemahWungkuk


L3 7,49


R3 12,17

RTH RTH 2,28


KelurahanPanjunan

Fasilitas PelayananKesehatan

SPU3 3,94

Pelabuhan SPU2 41,25


K1 1,19

Pergudangan K4 6,03


L3 1,69


R3 13,00

RTH RTH 3,02

RTHLapangan Bola SPU4 4,57



KelurahanKesepuhan


L3 3,98


R3 13,16

RTH RTH 0,74



Tambak PL4 4,69

Total 378,20

SWK

II

Pasal 46(1) Untuk mewujudkan sasaran penataan

ruang SWK II sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44, dilakukan pembagian:

a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan.

(2) Pembagian zona dan sub zona sertapembagian blok dan sub blok kawasan

di SWK II sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), digambarkan dalam Peta

Rencana Pola Ruang SWK II padaLampiran I dengan skala 1 : 5.000,

yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana pola ruang SWK II dibagi menjadi Zona

Lindung dan Zona Budidaya, untuk Zona lindung luasyang diperuntukan yaitu 3.966.287,38 m2 atau

29,33% dari luas SWK II, sedangkan untuk zonabudidaya luas yang diperuntukan yaitu 9.556.909,76

m2 atau 70,67%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel dibawah ini.

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta



PZ

SWKIII

Pasal 91(1) Rencana pola ruang di SWK III, terdiri

atas:a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.(2) Setiap orang dalam pemanfaatan

ruang di SWK III wajib memperhatikanpenetapan kawasan lindung dan

kawasan budidaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yang

disajikan dalam Peta Rencana Pola

Ruang SWK III pada Lampiran I

dengan skala 1 : 5.000 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Untuk melihat rencana pola ruang kawasan lindungdan budidaya dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.2 Luas Rencana Pola Ruang SWK III Tahun2032

Terlampir dantergambarkan

dalamLampiran

Raperda,Materi Teknis,

dan AlbumPeta

Rencana Pola Ruang dalam RDTRsudah sesuai dengan arahan Permen PU

No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &PZ


3/85


3


RRTRSWK






PeraturanLainnya

SWK

IV

Pasal 131

(1) Rencana pola ruang di SWK IV, terdiriatas:

a. kawasan lindung; danb. kawasan budidaya.

(2) Setiap orang dalam pemanfaatanruang di SWK IV wajib memperhatikan

penetapan kawasan lindung dankawasan budidaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang

disajikan dalam Peta Rencana Pola

Ruang SWK IV pada Lampiran Idengan skala 1 : 5.000 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini

Dalam beberapa hal, batasan secara administrasi juga

menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kegiatanyang ada di SWK IV Kota Cirebon dapat dilihat pada

tabel berikut :Tabel 4.1

Jenis Kegiatan Yang Ada di SWK IV Kota Cirebon

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta



PZ

2. 1. Zona Lindung

SWK I Pasal 10

(1) Rencana Kawasan Lindungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf a meliputi:a. Zona perlindungan setempat;

b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)Kota;

(2) Pengembangan kawasan lindungdititikberatkan pada penetapan fungsi

kawasan dalam upayamempertahankan kawasan yang

memiliki fungsi lindung.

Kawasan lindung yang utama yang ada di SWK I

adalah kawasan yang berfungsi melindungi daerahsetempat/perlindungi setempat dan kawasan cagar

budaya.

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta

Bagian Kedua

Kawasan LindungPasal 42

(1) Kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

huruf a meliputi :a. kawasan perlindungan setempat;

b. kawasan rawan bencana;c. kawasan suaka dan cagar

budaya; dand. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;

(2) Pengembangan kawasan lindung

dititikberatkan pada penetapan fungsi

kawasan dalam upayamempertahankan kawasan yang

memiliki fungsi lindung.

Paragraf 2

Rencana Kawasan LindungPasal 26

Rencana pola ruang kawasan lindungprovinsi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi :a. menetapkan kawasan lindung

provinsi sebesar 45% dari luasseluruh wilayah Daerah yang meliputi

kawasan lindung berupa kawasanhutan dan kawasan lindung di luar

kawasan hutan, yang ditargetkan

untuk dicapai pada tahun 2018;

b. mempertahankan kawasan hutanminimal 30% dari luas Daerah Aliran

Sungai (DAS);c. mempertahankan kawasan resapan

air atau kawasan yang berfungsihidroorologis untuk menjamin

ketersediaan sumberdaya air; dand. mengendalikan pemanfaatan ruang

kawasan lindung yang berada di luar

kawasan hutan sehingga tetap

berfungsi lindung.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung NasionalParagraf 1

Jenis dan Sebaran Kawasan LindungNasional

Pasal 51Kawasan lindung nasional terdiri

atas:a. kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasanbawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat;

c. kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya;d. kawasan rawan bencana alam;

e. kawasan lindung geologi; danf. kawasan lindung lainnya.

Rencana zona lindung dalam RDTR


PZ serta RTRW Kota Cirebon

SWKII

Pasal 48Rencana kawasan lindung di SWK II

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 47

ayat (1) huruf a terdiri atas zona:

a. Zona Perlindungan setempat;b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);

c. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya;d. Zona Rawan bencana;

Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materiteknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang

dan digambarkan dalam peta per masing-masing blok

sejumlah 34 blok


dalam

Lampiran


dan AlbumPeta

Rencana zona lindung dalam RDTRsudah sesuai dengan arahan Permen PU

No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &


SWK

III

Pasal 92

Rencana Kawasan Lindung sebagaimanadimaksud pada pasal 91 ayat (1) terdiri atas:

a. Zona perlindungan setempat;

b. Zona RTH;

c. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya;d. Zona rawan bencana; dan

Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi

teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruangdan digambarkan dalam peta per masing-masing blok

Sempadan Sungai

Sempadan Rel KA

Jalur Hijau Sutet

RTH

Cagar Budaya

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta

Rencana zona lindung dalam RDTR



SWKIV

Pasal 132(1) Rencana Kawasan Lindung

sebagaimana yang dimaksud padapasal 131 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Zona perlindungan setempat;b. Zona RTH; dan

(2) Peta rencana kawasan lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Jenis zona lindung yang terdapat di SWK IV KotaCirebon meliputi kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap kawasan perlindungansetempat. Rencana zona lindung di wilayah SWK IV

Kota Cirebon meliputi :1) Sempadan sungai

2) Sempadan jalan tol


dalamLampiran


dan Album

Peta

Rencana zona lindung dalam RDTRsudah sesuai dengan arahan Permen PU

No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &PZ serta RTRW Kota Cirebon

1. Zona hutan lindung

2. Zona yang memberikan

perlindungan terhadapzona di bawahnya

a.Gambut

b.Resapan Air

3. Zona perlindungansetempat

SWK I

Pasal 11

(1) Zona perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat 1 huruf a adalah meliputi :

Di SWK I, kawasan lindung setempat dan kawasan

lindung yang memberi

perlindungan setempat meliputi:

Sempadan pantai penetapannya dilakukan

berdasarkan ketentuan Keppres 32/1990 tentangPengelolaan Kawasan Lindung), yaitu selebar

100 meter.

Sempadan sungai (penetapannya dilakukan

berdasarkan ketentuan Keppres 32/1990 tentang

Terlampir dan

tergambarkan

dalamLampiran


dan AlbumPeta

Pasal 43

(1) Kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat 1 huruf a adalah meliputi :a. daerah sempadan sungai meliputi 4

(empat) sistem sungai yaitu KaliKedungpane, Kali Sukalila, Kali

Kesunean dan Kali Kalijaga;

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud

pada Pasal 26, terdiri dari:b. kawasan perlindungan setempat,

meliputi :1. sempadan pantai;

2. sempadan sungai;3. kawasan sekitar waduk dan

danau/situ;

Rencana zona perlindungan setampat

dalam RDTR sudah sesuai dengan

arahan Permen PU No. 20/2011 tentangPedoman RDTR & PZ serta RTRW Kota

Cirebon


4/85


4


RRTRSWK






PeraturanLainnya

Pengelolaan Kawasan Lindung), yaitu dengan

ketentuan sebagai berikut:

- Sekurangkurangnya 100 meter di kiri kanan

sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak

sungai yang berada di luar pemukiman.- Untuk sungai di kawasan permukiman berupa

sempadan sungai yang diperkirakan cukup

untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 15

meter.Arahan pengembangannya adalah bahwa seluruh

daerah tersebut di atas dihijaukan menjadi Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang tidak didirikan bangunanapapun di atasnya, melainkan ditanami denganberbagai jenis pohon / vegetasi sesuai dengan kondisi

lingkungan, baik berupa hutan semak, taman perdu, dllsejenisya dan bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan

estetika kota.

b. sempadan pantai di sepanjang

pantai Cirebon, meliputi wilayahKelurahan Kesenden, Kelurahan

Panjunan, Kelurahan Kebon Baru,Kelurahan Lemahwungkuk dan

Kelurahan Pegambiranc. sempadan embung di Kelurahan

Kalijaga dan Kelurahan Larangan;dan

d. sempadan rel kereta api meliputi

Kelurahan Kesenden, Kelurahan

Kejaksan, Kelurahan Pekiringan,Kelurahan Kesambi, Kelurahan

Drajat, Kelurahan Lemahwungkuk

dan Kelurahan Pegambiran

4. kawasan sekitar mata air;

5. RTH di Kawasan Perkotaan;

SWKII

Pasal 49(1) Rencana Zona Perlindungan Setempat

sebagaimana dimaksud pada pasal 48

huruf a yaitu Kawasan Sempadan

Sungai, terletak di seluruh DAS diWilayah SWK II

(2) Rencana pengembangan kawasanperlindungan setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi

jalur hijau di sepanjang sempadansungai



sejumlah 34 blok


dalam

Lampiran


dan AlbumPeta

Rencana zona perlindungan setampatdalam RDTR sudah sesuai dengan

arahan Permen PU No. 20/2011 tentang

Pedoman RDTR & PZ serta RTRW Kota

Cirebon

SWK

III

Pasal 93

(1) Zona Perlindungan Setempatsebagaimana dimaksud pada pasal

92 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Kawasan Sempadan Sungai,

terletak di seluruh DAS di WilayahSWK III

b.Kawasan SempadanDanau/Situ/Embung, terletak di

Kelurahan Kalijaga dan KelurahanLarangan.

(2) Rencana pengembangan zonaperlindungan setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui intensifikasi dan

ekstensifikasi jalur hijau di sepanjangsempadan sungai, dan di sekitar

Sempadan Danau/Situ/Embung.

Zona perlindungan setempat di SWK III kota

Cirebon Meliputi:a. Zona Sempadan Sungai

b. Sub Zona Sempadan Danau/Situ/Embung

c. Sub Zona Sempadan Jalan Kereta Api;

Terlampir dan

tergambarkandalam

Lampiran

Raperda,


Peta


dalam RDTR sudah sesuai denganarahan Permen PU No. 20/2011 tentang

Pedoman RDTR & PZ serta RTRW Kota

Cirebon

SWK

IV

Pasal 133

(1) Zona Perlindungan Setempat,sebagaimana dimaksud pada pasal

132 ayat (1) huruf a terdiri dariperuntukan:

a.Peruntukan Sempadan Sungai,

terletak di Wilayah SWK IVb.Peruntukan Sempadan Jalan Tol,

terletak di Wilayah SWK IV

(2) Rencana pengembangan kawasanperlindungan setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

jalur hijau di sepanjang sempadan

sungai dan sempadan jalan tol.

Jenis zona lindung yang terdapat di SWK IV Kota

Cirebon meliputi kawasan yang memberikanperlindungan terhadap kawasan perlindungan

setempat. Rencana zona lindung di wilayah SWK IVKota Cirebon meliputi :1) Sempadan sungai

2) Sempadan jalan tol

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,Materi Teknis,

dan AlbumPeta


dalam RDTR sudah sesuai denganarahan Permen PU No. 20/2011 tentang

Pedoman RDTR & PZ serta RTRW KotaCirebon

a.Sempadan Pantai

SWK I

Pasal 11

b. peruntukan sempadan pantai disepanjang pantai Cirebon, meliputi

wilayah Kelurahan Kesenden,Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan

Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan,Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan

Pegambiran.

Tabel IV.2 Luas Pola Ruang Sempadan Pantai di

SWK IPola

RuangKelurahan

Luas(Ha)

SempadanPantai(PS-1)

Kelurahan Kebonbaru 2,82

Kelurahan Kesenden 8,05

Kelurahan Kesepuhan 5,66

Kelurahan LemahWungkuk 6,76

Kelurahan Panjunan 3,03

Kelurahan Pegambiran 19,54

Total 45,86

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta

Pasal 43

(1) Kawasan perlindungan setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat 1 huruf a adalah meliputi :b. sempadan pantai di sepanjang pantai

Cirebon, meliputi wilayah Kelurahan

Kesenden, Kelurahan Panjunan,

Kelurahan Kebon Baru, KelurahanLemahwungkuk dan Kelurahan

Pegambiran

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat, meliputi:

a. Sempadan pantai, terletak diKabupaten Bekasi, Kabupaten

Subang, Kabupaten Karawang,Kabupaten Indramayu, Kabupaten

Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten

Sukabumi, Kabupaten Cianjur,

Kabupaten Garut, KabupatenTasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis;

Pasal 56

(1) Sempadan pantai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat

(2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:a. daratan sepanjang tepian laut

dengan jarak paling sedikit 100(seratus) meter dari titik pasang

air laut tertinggi ke arah darat;

atau

b. daratan sepanjang tepian lautyang bentuk dan kondis fisik


sempadan pantai dalam RDTR sudah

sesuai dengan arahan Permen PU No.20/2011 tentang Pedoman RDTR & PZ

serta RTRW Kota Cirebon

Lokasi rencana masih seperti RTRW

hanya menyebutkan kelurahan belum

spesifik ke dalam blok/sub blok


5/85


5


RRTRSWK






PeraturanLainnya

(3) Kawasan sempadan pantai yang

merupakan bagian dari kawasanperlindungan setempat seluas 68

(enam puluh delapan) hektar terdiri dari :a.

empadan pantai Kesenden mulaidari Sungai Kedung Pane sampai

Sungai Sukalila lebar sempadanadalah 50 (lima puluh) - 100

(seratus) meter;

b. sempadan pantai Pelabuhan

Cirebon mulai dari Sungai Sukalilasampai Taman Ade Irma Suryani

lebar sempadan adalah 0 (nol) - 50

(lima puluh) meter;

c. sempadan pantai Cangkol mulai dariTaman Ade Irma Suryani sampai

Cangkol lebar sempadan adalah 10(sepuluh)50 (lima puluh) meter;

d. sempadan pantai Kesunean mulaidari Cangkol sampai Sungai

Kesunean lebar sempadan adalah10 (sepuluh) - 50 (lima puluh) meter;

e. sempadan pantai Pelabuhan

Perikanan Kejawanan mulai dariSungai Kesunean sampai

Pegambiran Estate lebar sempadan

adalah 50 (lima puluh) - 100

(seratus) meter; danf. sempadan pantai Kalijaga mulai dari

Pegambiran Estate sampai Sungai

Kalijaga lebar sempadan adalah 50

(lima puluh) - 100 (seratus) meter.

pantainya curam atau terjal

dengan jara proporsionalterhadap bentuk dan kondisi

fisik pantai.SWK

II

SWKIII

SWK

IV

c.Sempadan Sungai

SWK I

Pasal 11

a. peruntukan sempadan sungai di

sepanjang Kali Tangkil, Kali Sukalila,Kali Cipadu, Kali Kesunean dan

Sungai Kalijaga;

Tabel IV.2 Luas Pola Ruang Sempadan Sungai di

SWK I

Pola Ruang KelurahanLuas(Ha)

SempadanSungai (PS-

2)




Total 3,51

Terlampir dan

tergambarkandalamLampiran


dan AlbumPeta

Pasal 43

(1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat 1 huruf a adalah meliputi :

a. daerah sempadan sungai meliputi 4(empat) sistem sungai yaitu Kali

Kedungpane, Kali Sukalila, KaliKesunean dan Kali Kalijaga;

(2) Kawasan sempadan sungai yangmerupakan bagian dari kawasan

perlindungan setempat seluas 193

(seratus sembilan puluh tiga) hektar terdiri

dari :a. sungai bertanggul di luar kawasan

perkotaan, ditetapkan sekurang-

kurangnya 5 (lima) meter di sebelah

luar sepanjang kaki tanggul meliputiKali Tangkil, Kali Kemlaka, Kali

Cideng, Kali Kedung Bima, KaliKedung Pane dan Kali Kijing;

b. sungai bertanggul di kawasanperkotaan yang mempunyai

kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)meter, garis sempadan ditetapkan

sekurang- kurangnya 10 (sepuluh)

meter dihitung dari tepi sungai

meliputi Kali Sigujeg, Kali Bedeng,Kali Sijarak I, Kali Sijarak II, KaliLangensari, Kali Sirabun, Kali

Penyuken, dan Kali Saladara;c. sungai tak bertanggul di kawasan

perkotaan yang mempunyai

kedalaman tidak lebih lebih dari 3

(tiga) meter, garis sempadanditetapkan sekurang- kurangnya 10

(sepuluh) meter dihitung dari tepisungai meliputi Kali Kayu Walang,

Kali Cikijing, Kali Sigemplo dan KaliCikenis;

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat, meliputi:b. Sempadan sungai, terletak di seluruh

DAS;

Pasal 56

(2) Sempadan sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)huruf b ditetapkan dengan

kriteria:a. daratan sepanjang tepian

sungai bertanggul denganlebar paling sedikit 5 (lima)

meter dari kaki tanggulsebelah luar;

b. daratan sepanjang tepian

sungai besar tidak bertanggul

di luar kawasan permukimandengan lebar paling sedikit

100 (seratus) meter dari tepi

sungai; dan

c. daratan sepanjang tepiananak sungai tidak bertanggul

di luar kawasan permukimandengan lebar paling sedikit

50 (lima puluh) meter dari tepisungai.


sempadan sungai dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU

No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR

& PZ serta RTRW Kota Cirebon

SWK

II

Pasal 49

(1) Rencana Zona Perlindungan

Setempat sebagaimana dimaksud

pada pasal 48 huruf a yaitu KawasanSempadan Sungai, terletak di seluruh

DAS di Wilayah SWK II(2) Rencana pengembangan kawasan

perlindungan setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasijalur hijau di sepanjang sempadan

sungai


teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang


sejumlah 34 blok


sempadan sungai dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU

No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon

Lokasi Spesifik namasungai/blok/sublok belum dijabarkan

dalam Raperda dan Materi Teknis

SWKIII

Pasal 93

(1) Zona Perlindungan Setempatsebagaimana dimaksud pada pasal 92ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan Sempadan Sungai,terletak di seluruh DAS di WilayahSWK III

(2) Rencana pengembangan zona

perlindungan setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi

jalur hijau di sepanjang sempadansungai, dan di sekitar Sempadan

Danau/Situ/Embung.

Zona Sempadan SungaiKawasan sempadan sungai di SWK III Kota Cirebonkondisinya sangat beragam. Terdapat di 2 (dua) sistem aliransungai yaitu Kesunean, dan Kalijaga. Setiap sistem sungai

memiliki sub sistem berupa anak sungai. Kawasan sempadansungai yang merupakan bagian dari kawasan perlindungansetempat seluas 88,71 Ha.Kriteria kawasan sempadan sungai di SWK III dalam RTRWKota Cirebon adalah sebagai berikut:a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan

perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima)meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul meliputiKali Kedung Pane .

b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasanperkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga)meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul meliputiKali Sijarak.

C. Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalamkawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15(lima belas) meter dihitung dari tepi sungai meliputi KaliKesunean danKali Cikalong.


dalam

LampiranRaperda,Materi Teknis,

dan AlbumPeta

Rencana zona perlindungan setampatsempadan sungai dalam RDTR sudah

sesuai dengan arahan Permen PU


Lokasi Spesifik nama

sungai/blok/sublok belum dijabarkandalam Raperda dan Materi Teknis


6/85


6


RRTRSWK






PeraturanLainnya

SWK

IV

Pasal 133

(1)Zona Perlindungan Setempat,sebagaimana dimaksud pada pasal 132

ayat (1) huruf a terdiri dari peruntukan:Peruntukan Sempadan Sungai, terletak

di Wilayah SWK IV

Kriteria kawasan perlindungan setempat dalam wilayah

SWK IV Kota Cirebon adalah sebagai berikut :a. Jalur Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kirikanan sungai, termasuk sungai

buatan/kanal/saluran/irigasi primer, yang mempunyaimanfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadansungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari

kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan

merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran

sungai.Kriteria jalur sempadan sungai adalah :

Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luarsepanjang kaki tanggul di luar kawasanperkotaan dan 3 meter disebelah luar

sepanjang kaki tanggul di dalam kawasanperkotaan;

Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri

sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai

kecil yang tidak bertanggul di luar kawasanperkotaan;

Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungaiuntuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak

lebih dari 3 meter;

Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungaiuntuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih

dari 3 meter sampai dengan 20 meter;

Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai

untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebihdari 20 meter; dan

Ketentuan garis sempadan sungai diatur lebihlanjut oleh peraturan daerah yang berlaku.

Penetapan kawasan sempadan sungai dialokasikan

secara proporsional dan situasional sesuai

karakteristik lingkungan sungai. Dalam rangkapengamanan kawasan sempadan sungai akan

dilakukan penertiban berbagai macam kegiatan /hunian tidak berijin, khususnya pada sungai yang

berfungsi primer dan sekunder.

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta

d. sungai tak bertanggul di kawasan

perkotaan yang mempunyaikedalaman lebih dari 3 (tiga) meter

sampai dengan 20 (dua puluh)meter, garis sempadan ditetapkan

sekurang-kurangnya 15 (lima belas)meter dihitung dari tepi sungai

meliputi Kali Suba, Kali Kesunean,Kali Lunyu, Kali Cikalong, Kali

Kedung Menjangan, Kali Kedung

Jumbleng, Kali Kedung Mendeng,

Kali Surapandan, dan Kali CadasNgampar; dan

e. sungai bertanggul di kawasan

perkotaan yang berbatasan denganjalan, garis sempadannya adalah tepi

bahu jalan yang bersangkutan yaitu

Kali Sukalila.

Rencana zona perlindungan setampatsempadan sungai dalam RDTR sudah




Lokasi Spesifik nama

sungai/blok/sublok belum dijabarkandalam Raperda dan Materi Teknis

d.Sekitar Danau Atau

Waduk

SWK I Pasal 43

(1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat 1 huruf a adalah meliputi :c. sempadan embung di Kelurahan

Kalijaga dan Kelurahan Larangan;dan

d. sempadan rel kereta api meliputi

Kelurahan Kesenden, Kelurahan

Kejaksan, Kelurahan Pekiringan,Kelurahan Kesambi, Kelurahan

Drajat, Kelurahan Lemahwungkuk

dan Kelurahan Pegambiran.

(3) Kawasan sempadan embung yangmerupakan bagian dari kawasan

perlindungan setempat adalah kawasanperlindungan terhadap rencana

pembuatan embung di lokasi KelurahanKalijaga dan Kelurahan Larangan

dengan lebar sempadan sebesar 5(lima) - 10 (sepuluh) meter seluas 1

(satu) hektar.

(4) Kawasan sempadan rel kereta api yang

merupakan bagian dari kawasanperlindungan setempat adalah kawasan

sempadan yang berada di sepanjang

jalur rel y ang melewatinya dengan l ebar

sempadan sebesar 10 (sepuluh) m darias rel seluas 24 (dua puluh empat)

hektar yang meliputi lokasi KelurahanSukapura, Kelurahan Kejaksan,

Kelurahan Pekalangan, Kelurahan

Pasal 56(3) Kawasan sekitar danau atau

waduk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (2) huruf c

ditetapkan dengan kriteria:a. daratan dengan jarak 50 (lima

puluh) meter sampai dengan

100 (seratus) meter dari titik

pasang air danau atau waduktertinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian

danau atau waduk y ang

lebarnya proporsional terhadapbentuk dan k ondisi fisik danau

atau waduk.

SWKII

SWKIII

Pasal 93

(1) Zona Perlindungan Setempat

sebagaimana dimaksud pada pasal 92ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan SempadanDanau/Situ/Embung, terletak di

Kelurahan Kalijaga danKelurahan Larangan.

(2) Rencana pengembangan zonaperlindungan setempat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

jalur hijau di sepanjang sempadansungai, dan di sekitar Sempadan

Danau/Situ/Embung.

Sub Zona Sempadan Danau/Situ/EmbungKawasan sempadan embung merupakan suatu

kawasan perlindungan terhadap rencana pembuatan

embung di lokasi Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan

Larangan dengan lebar sempadan sebesar 5 10meter. Kawasan sempadan Embung yang merupakan

bagian dari kawasan perlindungan setempat adalahseluas 0,8 Ha.

Untuk menjaga sempadan embung dari penggunaanruang yang tidak tepat, maka pada kawasan

sempadan perlu dilakukan upaya penanaman pohonsebagai kawasan penghijauan.

Sub Zona Sempadan Jalan Kereta Api;Kriteria jalur sempadan jalan kereta api yaitu kawasan

di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jaraksekurang-kurangnya 10 meter dari as rel seluas 4,05

Ha.


dalam

Lampiran


dan AlbumPeta

Rencana zona perlindungan setampatsempadan danau/waduk dalam RDTR

sudah sesuai dengan arahan PermenPU No. 20/2011 tentang PedomanRDTR & PZ serta RTRW Kota

Cirebon

Lokasi blok/sublok belum dijabarkan

dalam Raperda


7/85


7


RRTRSWK






PeraturanLainnya

SWK

IV

Pekalipan, Kelurahan Kesambi,

Kelurahan Pulasaren, KelurahanJagasatru, Kelurahan Drajat, Kelurahan

Larangan dan Kelurahan Pegambiran.

e.Sekitar Mata Air

f. Lindung Spiritual dan

Kearifan Lokal

g.Sempadan Jalan Tol

SWK I

SWK

II

SWKIII

SWKIV Pasal 133

(1)Zona Perlindungan Setempat,sebagaimana dimaksud pada pasal 132

ayat (1) huruf a terdiri dari peruntukan:b. Peruntukan Sempadan Jalan Tol,

terletak di Wilayah SWK IV

Kriteria kawasan perlindungan setempat dalam wilayah

SWK IV Kota Cirebon adalah sebagai berikut :b. Jalur sempadan jaln tol

Kriteria jalur sempadan jalan tol yaitu kawasan di sisikiri dan kanan jalan tol dengan jarak sekurang-

kurangnya 50 meter.


dalamLampiran


dan AlbumPeta

Letak/lokasi Sempadan jalan tolbelum disebutkan secara spesifik

dalam Raperda dan Materi Teknis

4. Zona RTH Kota

Pasal 46

(1) Kawasan RTH sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, memiliki

proporsi paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) dari luas wilayah kota, terdiri

atas :

a. RTH publik dengan proporsi paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dariluas wilayah kota; dan

b. RTH privat denganproporsi paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari luas wilayah kota.(5) Upaya mencapai 30% (tiga puluh persen)

luas RTH Kota Cirebon dilakukan dengan :a. mempertahankan luas

RTH kota eksisting yaitu kurang lebih

905,06 (sembilan ratus lima koma nol

enam) hektar atau kurang lebih23,75% (dua puluh tiga koma tujuh

puluh lima persen), yang terdiri dariRuang Terbuka Hijau Publik seluas

kurang lebih 341,46 (tiga ratus empatpuluh satu koma empat puluh enam)

hektar atau kurang lebih 8,96%(delapan koma sembilan puluh enam

persen) dan Ruang Terbuka HijauPrivat seluas kurang lebih 563,61

(lima ratus enam puluh tiga komaenam puluh satu) hektar atau kurang

lebih 14,79% (empat belas koma tujuh

puluh sembilan persen);

b. rencana penambahan luasRuang Terbuka Hijau Publik kurang

lebih seluas 421,31 (empat ratus dua

puluh satu koma tiga puluh satu)

hektar atau kurang lebih 11,06 %(sebelas koma nol enam persen).

c. pada akhir tahun perencanaan RTHPublik Kota Cirebon akan mencapai

kurang lebih 762,77 (tujuh ratus enampuluh dua koma tujuh puluh tujuh) Ha

atau kurang lebih 20,02% (dua puluhkoma nol dua persen).

Pasal 30

Kawasan perlindungan setempat, meliputi:

e. RTH di Kawasan Perkotaan, tersebar diKabupaten/Kota.

Pasal 56

(4) Ruang terbuka hijau kotasebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (2) huruf dditetapkan dengan kriteria:

a. lahan dengan luas paling

sedikit 2.500 (dua ribu lima

ratus) meter persegi;b. berbentuk satu hamparan,

berbentuk jalur, ataukombinasi dari bentuk satu

hamparan dan jalur; danc. didominasi komunitas

tumbuhan.

Rencana zona ruang terbuka hijau

dalam RDTR belum sesuai dengan

arahan Permen PU No. 20/2011

tentang Pedoman RDTR & PZ sertaRTRW Kota Cirebon

Letak RTH Kota Belum dijabarkandalam lokasi per blok/sub blok

a.Taman RT

SWK I Pasal 46

(4) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus dua

puluh satu koma tiga puluh satu) hektar

atau sekitar kurang lebih 11,06 %

(sebelas koma nol enam persen) dariluas wilayah kota, meliputi :

a. di Kecamatan Harjamukti, dengan


dalam RDTR belum sesuai denganarahan Permen PU No. 20/2011

tentang Pedoman RDTR & PZ sertaRTRW Kota Cirebon

Letak RTH Kota Belum dijabarkan

dalam lokasi per blok/sub blok

SWK SWK II (Pasal 50) Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi Terlampir dan Rencana zona ruang terbuka hijau


8/85


8


RRTRSWK






PeraturanLainnya

II (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dikembangkanoleh Pemerintah Kota dan tersebar

diseluruh wilayah SWK II, meliputi:a. taman unit lingkungan;

b. taman sepanjang sempadanSungai, jalan, dan SUTT;

c. kawasan pemakaman.d. RTH Perdagangan

(3) RTH taman unit lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, dikembangkan secarabertahap berada di Pusat-Pusat unit

lingkungan SWK II.

teknis yang diuraikan melalui tabel rencana pola ruang

dan digambarkan dalam peta per masing-masing bloksejumlah 34 blok

tergambarkan

dalamLampiran


dan AlbumPeta

luas kurang lebih 226,30 (dua ratus

dua puluh enam koma tiga puluh)hektar yang terdiri atas :

1.TH taman RT kurang lebih

seluas 11,23 (sebelas komadua puluh tiga) hektar;

b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25

(tujuh puluh koma dua puluh lima)

hektar yang terdiri atas :

1.RTH taman RT kurang lebihseluas 5,75 (lima koma tujuh

puluh lima) hektar;

c. di Kecamatan Pekalipan, dengan

luas kurang lebih 42,03 (empat

puluh dua koma nol tiga) hektar

yang terdiri atas :

1.RTH taman RT kurang lebihseluas 4,65 (empat koma

enam puluh lima) hektar;d. di Kecamatan Kesambi dengan luas

kurang lebih 46,38 (empat puluhenam koma tiga puluh delapan)

hektar yang terdiri atas :1.RTH taman RT kurang lebih

seluas 7,63 (tujuh koma enam

puluh tiga) hektar;

e. di Kecamatan Kejaksan dengan

luas kurang lebih 36,36 (tiga puluhenam koma tiga puluh enam) hektar

yang terdiri atas :1.RTH taman RT kurang lebih

seluas 4,58 (empat koma lima

puluh delapan) hektar;


arahan Permen PU No. 20/2011tentang Pedoman RDTR & PZ serta

RTRW Kota Cirebon


SWKIII

SWK III (Pasal 94 ayat (2)) :a. taman Pusat lingkungan;

RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebonterdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hij au, RTH

olah raga, RTH pemakaman, RTH sempadan relkereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jal ur hijau

jalan. Luas RTH eksisting di SWK III adalah 29,45 Ha.


dalamLampiran


dan AlbumPeta

Rencana zona ruang terbuka hijaudalam RDTR sudah sesuai dengan


RTRW Kota Cirebon

Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan

nomenklatur dan arahan rencananya.

Belum dicantumkan dalam dokumen

Materi Teknis

Letak RTH Kota Belum dijabarkan

dalam lokasi per blok/sub blok

SWKIV

Pasal 134(2)

TH Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikembangkan

oleh Pemerintah Kota dan tersebar diseluruh wilayah SWK IV, meliputi :

a. taman Pusat lingkungan;b. taman sepanjang sempadan

Sungai, jalan tol dan jalan;c. kawasan pemakaman;

d.RTH Perdagangan.

(3) RTH taman unit lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dikembangkan secarabertahap di Pusat-Pusat unit

lingkungan SWK IV.




RTRW Kota Cirebon

Dokumen Raperda dan Materi Teknis

belum sinkron, terjadi perbedaan


Belum dicantumkan dalam dokumenMateri Teknis


b.Taman RW

Pasal 46

(4) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar


(sebelas koma nol enam persen) dari

luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan

luas kurang lebih 226,30 (dua ratus

dua puluh enam koma tiga puluh)hektar yang terdiri atas :

2.RTH taman RW kurang lebih

seluas 9,50 (sembilan koma lima

puluh) hektar;

b. di Kecamatan Lemahwungkuk,

dengan luas kurang lebih 70,25

(tujuh puluh koma dua puluh lima)hektar yang terdiri atas :

2.RTH taman RW kurang lebih

seluas 5,25 (lima koma dua

puluh lima) hektar;c. di Kecamatan Pekalipan, dengan

luas kurang lebih 42,03 (empatpuluh dua koma nol tiga) hektar

yang terdiri atas :2.RTH taman RW kurang lebih

seluas 4,88 (empat komadelapan puluh delapan) hektar

Belum dijabarkan dan digambarkan

dalam RDTR per SWK


9/85


9


RRTRSWK






PeraturanLainnya

d. di Kecamatan Kesambi dengan luas

kurang lebih 46,38 (empat puluhenam koma tiga puluh delapan)

hektar yang terdiri atas :2.RTH taman RW kurang lebih

seluas 6,88 (enam komadelapan puluh delapan) hektar;

e. di Kecamatan Kejaksan dengan

luas kurang lebih 36,36 (tiga puluhenam koma tiga puluh enam) hektar

yang terdiri atas :

2.RTH taman RW kurang lebihseluas 4,38 (empat koma tigapuluh delapan) hektar;

c.Taman Kota

SWK I Pasal 12

(1) Rencana Zona RTH sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

huruf c, memiliki proporsi paling sedikit30% (tiga puluh persen) dari luas

wilayah kota, terdiri atas :

a. RTH publik dengan proporsi

paling sedikit 20% (dua puluhpersen) dari luas SWK I; dan

b. RTH privat dengan proporsipaling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari luas SWK I.(2) Rencana Zona RTH publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi kawasan:

a. di Kelurahan Panjunan

b. di Kelurahan Pegambiran

c. di Kelurahan Kesepuhand. di Kelurahan Lemahwungkuk

e. di Kelurahan Kebonbaru

f. di Kelurahan Kesenden(3) Rencana RTH privat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi area di dalam kavlingbangunan yang tidak tertutup

bagunan, yang tersebar di seluruhkawasan terbangun.

Tabel IV.2 Luas Rencana Pola Ruang Zona RTH SWK

IPola

RuangKelurahan

Luas(Ha)

RuangTerbukaHijau(RTH)

Kelurahan Kebonbaru 6,2

Kelurahan Kesenden 2,03


Kelurahan Lemah Wungkuk 2,28



Total 19,45

Pasal 46

(2) RTH publik ek sisting sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi

kawasan seluas kurang lebih 341,46(tiga ratus empat puluh satu koma empat

enam) hektar atau sekitar kurang lebih

8,96 (delapan koma sembilan puluh

enam) persen dari luas wilayah kotayang meliputi :


(seratus dua puluh enam koma tigapuluh enam) hektar yang terdiri atas :

1. RTH taman kota seluas kuranglebih 10,86 (sepuluh koma

delapan puluh enam) hektar;

c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luas

kurang lebih 15,76 (lima belas komatujuh puluh enam) hektar yang terdiri

atas :

1. RTH taman kota seluas kuranglebih 0,84 (nol koma delapanpuluh empat) hektar;

d. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 29,48 (dua puluh

sembilan koma empat puluh delapan)hektar yang terdiri atas :

1. RTH taman kota seluas kuranglebih 2,94 (dua koma sembilan

puluh empat) hektar;

(4) Rencana pengembangan RTH publik

Kota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar



luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan

luas kurang lebih 226,30 (dua ratusdua puluh enam koma tiga puluh)

hektar yang terdiri atas5. RTH taman Kota seluas kurang

lebih 43,20 (empat puluh tigakoma dua puluh) hektar;

b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh

puluh koma dua puluh lima) hektaryang terdiri atas :5. RTH taman Kota seluas kurang

lebih 5,17 (lima koma tujuh belas)hektar;

c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luas

kurang lebih 42,03 (empat puluh dua

koma nol tiga) hektar yang terdiri atas:

5. RTH taman kota seluas kuranglebih 3,00 (tiga koma nol nol)

hektar;d di Kecamatan Kesambi dengan luas

kurang lebih 46,38 (empat puluh enam


taman kota dalam RDTR sudah






Materi Teknis

Letak RTH taman Kota Belum

dijabarkan dalam lokasi per blok/sub

blok

SWK

II

Pasal 50

(1) Rencana Zona RTH sebagaimanadimaksud dalam pasal 48 huruf b,

tersebar di seluruh wilayah di SWK IImeliputi:

a. RTH Publik dan

b. RTH Privat

(2) RTH Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikembangkan

oleh Pemerintah Kota dan tersebardiseluruh wilayah SWK II, meliputi:

a. taman unit lingkungan;b. taman sepanjang sempadan

Sungai, jalan, dan SUTT;c. kawasan pemakaman.

d. RTH Perdagangan



sejumlah 34 blok

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,

Materi Teknis,

dan Album

Peta








Materi Teknis



blok

SWKIII

Pasal 94(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud

dalam pasal 92 ayat (1) huruf b,

tersebar di seluruh wilayah di SWK III

yang mempunyai arahan penyediaansampai akhir tahun rencana meliputi:

a. RTH Publik dan

b. RTH Privat


oleh Pemerintah Kota dan tersebardiseluruh wilayah SWK III, meliputi:


Sungai, jalan, danDanau/Situ/Embung;

Zona ruang terbuka hijau terdiri dari:a. Taman kota dan taman lingkungan dengan lokasi

tersebar

b. Pemakaman dengan lokasi tersebar

Kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan dasarkepemilikan terdiri dari :

a. RTH publik;

b. RTH private.

Luas ruang terbuka hijau paling sedikit adalah 30%(tiga puluh persen), terdiri dari:

a. RTH publik (20%);b. RTH private (10%).

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijauterdiri dari:

a. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH;b. mempertahankan fungsi dan menata RTH;


dalam

Lampiran


dan Album

Peta

Rencana zona ruang terbuka hijautaman kota dalam RDTR sudah

sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR



belum sinkron, terjadi perbedaannomenklatur dan arahan rencananya.


Materi Teknis

Letak RTH taman Kota Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub

blok


10/85


10


RRTRSWK






PeraturanLainnya

c. kawasan pemakaman.

d. RTH Perdagangan

c. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih

fungsi secara bertahap.RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebon

terdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hijau, RTHolah raga, RTH pemakaman, RTH sempadan rel

kereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jalur hijaujalan. Luas RTH eksisting di SWK III adalah 29,45 Ha.

koma tiga puluh delapan) hektar yang

terdiri atas :5. RTH taman Kota seluas kurang

lebih 3,00 (tiga koma nol nol)hektar;

e. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 36,36 (tiga puluh enam

koma tiga puluh enam) hektar yangterdiri atas :

5. RTH taman kota seluas kurang

lebih 4,41 (empat koma empat

puluh satu) hektar;

SWK

IV

Pasal 134

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksuddalam pasal 132 ayat (1) huruf b,

tersebar di seluruh wilayah di SWK IV

yang mempunyai arahan penyediaansampai akhir tahun rencana dengan

proporsi sebagai berikut :

a. RTH Publikb. RTH Privat


oleh Pemerintah Kota dan tersebar diseluruh wilayah SWK IV, meliputi:


Sungai, jalan tol dan jalan;c. kawasan pemakaman;

d. RTH Perdagangan.





& PZ serta RTRW Kota Cirebon Dokumen Raperda dan Materi Teknis





blok

d.Pemakaman

SWK I Pasal 46


dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputikawasan seluas kurang lebih 341,46

(tiga ratus empat puluh satu koma empat


8,96 (delapan koma sembilan puluhenam) persen dari luas wilayah kota

yang meliputi :

a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 93,85 (sembilan puluhtiga koma delapan lima) hektar yang

terdiri atas :1. RTH taman pemakaman seluas

46,16 (empat puluh enam koma

enam belas) hektar;


(seratus dua puluh enam koma tiga

puluh enam) hektar yang terdiri atas :

2. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 5,61(lima koma

enam puluh satu) hektar;d. di Kecamatan K esambi dengan luas

kurang lebih 76,01 (tujuh puluh enamkoma nol satu) hektar yang terdiri atas

:1. RTH taman pemakaman seluas

kurang lebih 8,41 (delapan koma

empat puluh satu) hektar;

e. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 29,48 (dua puluh

sembilan koma empat puluh delapan)hektar yang terdiri atas :

3. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 2,75 (dua koma

tujuh puluh lima) hektar;(4) Rencana pengembangan RTH publik

Kota seluas 421,31 (empat ratus dua

puluh satu koma tiga puluh satu) hektaratau sekitar kurang lebih 11,06 %


a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 226,30 (dua ratus dua

puluh enam koma tiga puluh) hektaryang terdiri atas :

6. RTH taman pemakaman seluas


pemakaman dalam RDTR belum



Letak RTH pemakaman belum


blok

SWK

II (Pasal 50)(5) RTH kawasan pemakaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, dikembangkan secara

bertahap melalui revitalisasipemakaman dan perluasan tempat

pemakaman umum di SWK II



sejumlah 34 blok

Terlampir dan

tergambarkandalam

LampiranRaperda,


Peta


pemakaman dalam RDTR belumsesuai dengan arahan Permen PU


Letak RTH pemakaman belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub

blok

SWKIII

(Pasal 94 ayat (2)) :

c. kawasan pemakaman

RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebonterdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hij au, RTH

olah raga, RTH pemakaman, RTH sem padan relkereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jal ur hijau



dalamLampiran


dan AlbumPeta

Rencana zona ruang terbuka hijaupemakaman dalam RDTR sudah






Materi Teknis

Letak RTH pemakaman Belum

dijabarkan dalam lokasi per blok/subblok

SWK

IV

(Pasal 134) :

(5) RTH kawasan pemakamansebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, dikembangkan secarabertahap melalui revitalisasi

pemakaman dan perluasan tempatpemakaman umum di SWK IV



sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon



nomenklatur dan arahan rencananya.Belum dicantumkan dalam dokumen

Materi Teknis

Letak RTH pemakaman Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub

blok


11/85


11


RRTRSWK






PeraturanLainnya

kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;


puluh koma dua puluh lima) hektaryang terdiri atas :

6. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 15 (lima belas)

hektar;c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luas

kurang lebih 42,03 (empat puluh dua

koma nol tiga) hektar yang terdiri atas

:6. RTH taman pemakaman seluas

kurang lebih 8 (delapan) hektar;

d. di Kecamatan K esambi dengan luaskurang lebih 46,38 (empat puluh enam

koma tiga puluh delapan) hektar yang

terdiri atas:

6. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 2,00 (dua koma nol

nol) hektar;

e. di Kecamatan Kejaks an dengan luas

kurang lebih 36,36 (tiga puluh enamkoma tiga puluh enam) hektar yang

terdiri atas :6. RTH taman pemakaman seluas

kurang lebih 3,00 (tiga koma nolnol) hektar;

e.Taman Kelurahan

Pasal 46(4) Rencana pengembangan RTH publik

Kota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar

atau sekitar kurang lebih 11,06 %(sebelas koma nol enam persen) dari

luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas

kurang lebih 226,30 (dua ratus dua

puluh enam koma tiga puluh) hektar

yang terdiri atas :3. RTH taman Kelurahan seluas

kurang lebih 4,50 (empat koma

lima puluh) hektar;b. di Kecamatan Lemahwungkuk,

dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuhpuluh koma dua puluh lima) hektar

yang terdiri atas :3. RTH taman Kelurahan seluas

kurang lebih 3,60 (tiga koma

enam puluh) hektar;

c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luaskurang lebih 42,03 (empat puluh dua


3. RTH taman Kelurahan seluaskurang lebih 3,60 (tiga koma

enam puluh) hektar;d. di Kecamatan K esambi dengan luas

kurang lebih 46,38 (empat puluh enamkoma tiga puluh delapan) hektar yang

terdiri atas :3. RTH taman Kelurahan seluas

kurang lebih 4,50 (empat koma

lima puluh) hektar;



3. RTH taman Kelurahan seluaskurang lebih 3,60 (tiga koma

enam puluh) hektar;

Belum dijabarkan dalam RDTR masing-masing SWK

f. Taman KecamatanPasal 46



Belum dijabarkan dalam RDTR masing-masing SWK


12/85


12


RRTRSWK






PeraturanLainnya

puluh satu koma tiga puluh satu) hektar



kurang lebih 226,30 (dua ratus duapuluh enam koma tiga puluh) hektar

yang terdiri atas :4. RTH taman Kecamatan seluas

kurang lebih 2,4 (dua koma

empat) hektar;


puluh koma dua puluh lima) hektar

yang terdiri atas :4. RTH taman Kecamatan seluas

kurang lebih 2,30 (dua koma tiga

puluh) hektar;


koma nol tiga) hektar yang terdiri atas

:

4. RTH taman Kecamatan seluaskurang lebih 2,40 (dua koma

empat puluh) hektar;d. di Kecamatan K esambi dengan luas

kurang lebih 46,38 (empat puluh enamkoma tiga puluh delapan) hektar yang

terdiri atas :4. RTH taman Kecamatan seluas

kurang lebih 2,40 (dua koma

empat puluh) hektar;



4. RTH taman Kecamatan seluaskurang lebih 2,40 (dua koma

empat puluh) hektar;

g.Jalur Hijau Jalan

SWK I Pasal 46(2) RTH publik ek sisting sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputikawasan seluas kurang lebih 341,46

(tiga ratus empat puluh satu koma empatenam) hektar atau sekitar kurang lebih

8,96 (delapan koma sembilan puluhenam) persen dari luas wilayah kota

yang meliputi :

a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas

kurang lebih 93,85 (sembilan puluhtiga koma delapan lima) hektar yang

terdiri atas :2. RTH jalur hijau jalan seluas 8,88

(delapan koma delapan puluhdelapan) hektar;


(seratus dua puluh enam koma tigapuluh enam) hektar yang terdiri atas :

3. RTH jalur hijau jalan seluaskurang lebih 45,96 (empat puluh

lima koma sembilan puluh enam)

hektar;

d. di Kecamatan K esambi dengan luaskurang lebih 76,01 (tujuh puluh enam

koma nol satu) hektar yang terdiri atas:

2. RTH jalur hijau jalan seluaskurang lebih 20,72 (dua puluh

koma tujuh puluh dua) hektar;e. di Kecamatan Kejaks an dengan luas

kurang lebih 29,48 (dua puluh


jalur hijau jalan dalam RDTR sudah






Letak RTH jalur hijau jalan Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub

blok

SWKII

(Pasal 50)

(4) RTH taman sepanjang sempadanjaringan jalan, sungai dan SUTTETsebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dikembangkan secarabertahap.


dan digambarkan dalam peta per masing-masing bloksejumlah 34 blok


dalamLampiran

Raperda,


Peta

Rencana zona ruang terbuka hijaujalur hijau jalan dalam RDTR sudah







Materi Teknis

Letak RTH jalur hijau jalan Belum


blok

SWK

III

Pasal 94 ayah (2)

c. taman sepanjang sempadan Sungai,jalan, dan Danau/Situ/Embung;


jalur hijau jalan dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU




13/85


13


RRTRSWK






PeraturanLainnya

sembilan koma empat puluh delapan)

hektar yang terdiri atas :2. RTH jalur hijau jalan seluas

kurang lebih 6,48 (enam komaempat puluh delapan) hektar;

(4) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus dua



luas wilayah kota, meliputi :


puluh enam koma tiga puluh) hektar

yang terdiri atas :7. RTH jalur hijau jalan seluas

kurang lebih 20 (dua puluh)

hektar;


puluh koma dua puluh lima) hektar

yang terdiri atas :

7. RTH jalur hijau jalan seluaskurang lebih 10 (sepuluh) hektar;



7. RTH jalur hijau Jalan seluaskurang lebih 0,50 (nol koma lima

puluh) hektar;



Letak RTH jalur hijau jalan Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/subblok

SWKIV

Pasal 134

(5) RTH taman sepanjang sempadanjaringan jalan, jalan tol, dan sungai

dan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dikembangkan secarabertahap.

Rencana zona ruang terbuka hijaujalur hijau jalan dalam RDTR sudah

sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon



Materi Teknis

Letak RTH jalur hijau jalan Belum


h.Hutan Kota

Pasal 46

(2) RTH publik ek sisting sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi



8,96 (delapan koma sembilan puluh

enam) persen dari luas wilayah kotayang meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas

kurang lebih 93,85 (sembilan puluhtiga koma delapan lima) hektar yang

terdiri atas :5. RTH hutan kota seluas 14,47

(empat belas koma empat puluhtujuh) hektar






puluh enam koma tiga puluh) hektaryang terdiri atas :

8. RTH hutan kota seluas kuranglebih 114,47 (seratus empat

belas koma empat puluh tujuh)hektar;

b. di Kecamatan Lemahwungkuk,

dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh


8. RTH hutan kota seluas kuranglebih 10 (sepuluh) hektar;



8. RTH hutan kota seluas kurang

lebih 10,00 (sepuluh koma nol

Belum dijabarkan/diuraikan dalam

masing-masing RDTR SWK


14/85


14


RRTRSWK






PeraturanLainnya

nol) hektar; dan

i. Lapangan Olah Raga

Pasal 46


dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi


enam) hektar atau sekitar kurang lebih8,96 (delapan koma sembilan puluh

enam) persen dari luas wilayah kotayang meliputi :

a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 93,85 (sembilan puluh

tiga koma delapan lima) hektar yang

terdiri atas :

6. RTH lapangan olah raga seluas4,24 (empat koma dua puluh

empat) hektar.b. di Kecamatan Lemahwungkuk,

dengan luas kurang lebih 126,36(seratus dua puluh enam koma tiga

puluh enam) hektar yang terdiri atas :7. RTH lapangan olah raga seluas

kurang lebih 4,32 (empat komatiga puluh dua ) hektar.

d. di Kecamatan K esambi dengan luaskurang lebih 76,01 (tujuh puluh enam

koma nol satu) hektar yang terdiri atas

:

5. RTH lapangan olah raga seluaskurang lebih 9,96 (sembilan koma

sembilan puluh enam) hektar.e. di Kecamatan Kejaks an dengan luas

kurang lebih 29,48 (dua puluhsembilan koma empat puluh delapan)

hektar yang terdiri atas :6. RTH lapangan olah raga seluas

kurang lebih 3,98 (tiga koma

sembilan puluh delapan) hektar.

(2) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar



kurang lebih 226,30 (dua ratus duapuluh enam koma tiga puluh) hektar

yang terdiri atas :

10. RTH lapangan olah raga seluas

kurang lebih 10 (sepuluih)hektar.



12. RTH lapangan olah raga seluaskurang lebih 5 (lima) hektar.



9. RTH lapangan olah raga seluas

kurang lebih 5,00 (lima koma nol

nol) hektar.

Belum dijabarkan/diuraikan dalam

masing-masing RDTR SWK

j. Perdagangan

SWK I

SWK

IISWK II (Pasal 50)

(6) RTH kawasan Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d, dikembangkan secarabertahap


teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang


sejumlah 34 blok

Terlampir dan

tergambarkan

dalam

LampiranRaperda,

Materi Teknis,

dan Album

Peta


perdagangan dalam RDTR sudah


No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ

Belum sesuai dengan RTRW KotaCirebon

Letak RTH perdagangan Belum


15/85


15


RRTRSWK






PeraturanLainnya


blok

SWK

III

(Pasal 94 ayat (2)) :

d. RTH Perdagangan

RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebon

terdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hij au, RTHolah raga, RTH pemakaman, RTH sempadan relkereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jal ur hijau


Terlampir dan

tergambarkan

dalamLampiran


dan AlbumPeta

Rencana zona ruang terbuka hijauperdagangan dalam RDTR sudah


& PZ

Belum sesuai dengan RTRW Kota

Cirebon



Materi Teknis

Letak RTH perdagangan Belum


SWK

IV

(Pasal 134 ayat (2)) :(6) RTH kawasan Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, dikembangkan secara

bertahap.


perdagangan dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU

No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ

Belum sesuai dengan RTRW KotaCirebon




Letak RTH perdagangan Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub

blok

5. Zona suaka alam dan

cagar budaya

SWK I Pasal 45Kawasan suaka alam d an cagar budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) huruf c meliputi :

a.awasan Keraton Kasepuhan di

Kelurahan Kasepuhan KecamatanLemahwungkuk seluas kurang lebih 19

(sembilan belas) hektar;

b.

awasan Keraton Kanoman di KelurahanLemahwungkuk Kecamatan

Lemahwungkuk seluas kurang lebih 18

(delapan belas) hektar;

c.awasan Keraton Kacerbonan di

Kelurahan Pulasaren KecamatanPekalipan seluas kurang lebih 5 (lima)

hektar;d.

awasan Gua Sunyaragi di KelurahanSunyaragi Kecamatan Kesambi

seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;

e.

awasan Etnis Arab di KelurahanPanjunan Kecamatan Lemahwungkuk

seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;dan

f.awasan Etnis Cina di Kelurahan

Lemahwungkuk KecamatanLemahwungkuk seluas kurang lebih 14

(empat belas) hektar

Pasal 33Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu

Pengetahuan, meliputi :g. Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan,

Keraton Kanoman, dan KeratonKacirebonan, Makam Sunan Gunung

Jati dan Gedung Negara BadanKoordinasi Pemerintahan dan

Pembangunan Wilayah III, terletak di

Kota Cirebon;

r. K awasan cagar budaya dan ilmupengetahuan lainnya, tersebar di

kabupaten/kota.

Pasal 57(9) Kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)

huruf i ditetapkan dengan kriteriasebagai hasil budaya manusia

yang bernilai tinggi yangdimanfaatkan untuk

pengembangan ilmu

pengetahuan.

SWK

II Pasal 51

Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48huruf c, terdiri atas:

a. Kawasan Keraton;b. Kawasan Goa Sunyaragi;

c. Kawasan Pecinan;d. Kawasan Kampung Arab.

Rencana suaka alam dan cagar

budaya dalam RDTR sudah sesuaidengan arahan Permen PU No.

20/2011 tentang Pedoman RDTR &PZ serta RTRW Kota Cirebon

Zona suaka alam dan cagar budaya

belum diuraikan dalam dokumenmateri teknis.

Letak suaka alam dan cagar budaya

belum dijabarkan dalam lokasi per

blok/sub blok

SWK

III

Pasal 95

Zona suaka alam dan cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 92

ayat (1) huruf c, terdiri atas kawasan SitusKalijaga (Taman Kera)

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat

kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan

cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagarbudaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau

di air yang perlu dilestarik an keberadaannya, karenamemiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melaluiproses penetapan.

Zona cagar budaya di SWK III Kota Cirebon meliputikawasan Makam Kalijaga yang terletak di Blok 14

dengan luas sekitar 20,87 Ha.

Terlampir dan

tergambarkan

dalamLampiran


dan AlbumPeta

Rencana suaka alam dan cagarbudaya dalam RDTR sudah sesuai

dengan arahan Permen PU No.20/2011 tentang Pedoman RDTR &


Letak suaka alam dan cagar budaya

dalam Raperda belum dijabarkandalam lokasi per blok/sub blok

SWK

IV

a.Suaka Alam

b.Cagar Budaya dan

Ilmu Pengetahuan

c.Suaka Alam Laut danPerairan lainnya

d.Suaka Margasatwadan Suaka


16/85


16


RRTRSWK






PeraturanLainnya

Margasatwa Laut

e.Cagar Alam dan Cagar

Alam Laut

f. Pantai Berhutan Bakau

g.Nasional dan Taman

Nasional Laut

h.Taman Hutan Raya

i. Taman Wisata Alam

dan Taman WisataAlam Laut

6. Zona rawan bencana

alam

SWK I Pasal 44

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf

b adalah kawasan yang memilikikecenderungan terjadi rawan gelombang

pasang, genangan banjir dan rawankebakaran.

Pasal 34

Kawasan rawan bencana alam, meliputi :c Kawasan rawan banjir, tersebar di

Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,

Kabupaten Majalengka, KabupatenIndramayu, Kabupaten Subang,

Kabupaten Bandung, KabupatenKarawang dan Kabupaten Bekasi.

Pasal 58

(2) Kawasan rawan gelombangpasang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (4) huruf bditetapkan dengan kriteria

kawasan sekitar pantai yangrawan terhadap gelombang

pasang dengan kecepatan antara10 sampai dengan 100 kilometer

per jam yang timbul akibat anginkencang atau gravitasi bulan atau

matahari.(3) Kawasan rawan banjir

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (4) huruf c

ditetapkan dengan kriteriakawasan yang diidentifikasikan

sering dan/atau berpotensi tinggimengalami bencana alam banjir.

SWKII Pasal 52(1) Kawasan rawan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48 huruf d, terdiri dari:a. rawan bencana kebakaran di

permukiman padat; dan

b. rawan genangan banjir

zona rawan bencana alam dalamRDTR sudah sesuai dengan arahanPermen PU No. 20/2011 tentang

Pedoman RDTR & PZ serta RTRWKota Cirebon

Zona rawan bencana alam belumdiuraikan dalam dokumen materi

teknis.

SWKIII

Pasal 96Zona rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d,terdiri dari:

a. rawan bencana kebakaran dipermukiman padat;

b. rawan genangan banjir

SWK III memiliki zona rawan bencana yaitu berupakawasan yang memiliki kecenderungan terjadi

genangan banjir dan rawan kebakaran;


dalamLampiran


dan AlbumPeta

zona rawan bencana alam dalamRDTR sudah sesuai dengan arahan

Permen PU No. 20/2011 tentangPedoman RDTR & PZ serta RTRW

Kota Cirebon

SWKIV

a.Tanah Longsor

b.Gelombang Pasang

Pasal 44

(2) Kawasan rawan gelombang pasangmeliputi wilayah seluas 4 (empat)

hektar berada di Kelurahan Kesenden,

Kelurahan Panjunan, KelurahanLemahwungkuk dan KelurahanPegambiran.

Pasal 58

(2) Kawasan rawan gelombangpasang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b

ditetapkan dengan kriteriakawasan sekitar pantai yangrawan terhadap gelombang

pasang dengan kecepatan antara10 sampai dengan 100 kilometer

per jam yang

Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis

Documents

Transcript of Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis