MATRIK SYLABUS - · PDF fileDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa...
Transcript of MATRIK SYLABUS - · PDF fileDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa...
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
MATRIK SYLABUS
PELATIHAN SETRAWAN
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
i
Kata Pengantar
Bismillahirrahmanirrahiim
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya bahwa Modul Pelatihan Setrawan Program Pendampingan
Desa dalam rangka fasilitasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah hadir dihadapan pembaca. Secara
umum modul pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan setrawan dalam melaksanakan tugas fasilitasi implementasi Undang Undang
Desa di lokasi pilot project Program Pendampingan Desa di 5 Provinsi yaitu : Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan
dan Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendesa PDTT), tugas yang wajib diemban adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan
desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara (Pasal 2).
Harapan dari kehadiran modul pelatihan ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak dalam rangka mendorong peningkatan
kapasitas setrawan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mampu melakukan fasilitasi pendampingan desa sesuai dengan kebutuhan, kondisi
sosial masyarakat dan peraturan yang berlaku. Selain itu harapannya Modul Pelatihan ini bisa menjadi bahan referensi bagi pelaku
pemerintahan baik di nasional, provinsi, kabupaten, desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam upaya memfasilitasi
implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
i
ii
A. LATAR BELAKANG
1. Tujuan Intruksional Umum (TIU)
2. Tujuan Intruksional Khusus (TIK)
B. RUANG LINGKUP
C. TUJUAN PELATIHAN
D. STRUKTUR PELATIHAN
E. SUSUNAN MATERI PELATIHAN
F. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN
Pokok Bahasan 1 : UU Desa Sebagai Jalan Transformasi Sosial Desa
Pokok Bahasan 2 : Konsep Inklusi dan Optimasi Peran Kelompok Marginal
Pokok Bahasan 3 : Desa Adat Dalam Bingkai Kebhinekaan Indonesia
Pokok Bahasan 4 : Optimasii hak Asal-Usul & Kewenangan Lokal Skala Desa
Pokok Bahasan 5 : Demokratisasi Tata Kelola Kelembagaan Desa
Pokok Bahasan 6 : Orientasi dan Tujuan Pembangunan Desa
Pokok Bahasan 7 : Pengembangan Aset dan Ekonomi Desa
Pokok Bahasan 8 : Citra Diri Setrawan
1
2
3
4
5
7
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
1
MATRIKS KURIKULUM
PELATIHAN SETRAWAN DALAM PROGRAM PENDAMPINGAN DESA
A. LATAR BELAKANG
Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya membutuhkan kesiapan
pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pendamping agar berjalan secara efektif. Peningkatan
kapasitas setrawan ( PNS) sebagai akseletator pembangunan dan pendampingan desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat
membantu pencapai tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Kapasitas setrawan selaku pendampingan desa yang
dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan UU Desa; (2) keterampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong
tatakelola pemerintah desa yang baik; (3) keterampilan tugas-tugas teknis pemberdayaan masyarakat; dan (4) sikap kerja yang sesuai
dengan standar kompetensi pendampingan dan tuntutan UU Desa. Dalam meningkatkan kinerja pendampingan tercermin dari komitmen,
tanggung jawab dan keterampilan untuk mewujudkan tatakelola desa yang mampu mendorong kemandirian pemerintah desa dan
masyarakat melalui pendekatan partisipatif.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa pasal 128 huruf dijelaskan bahwa pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah kabupaten / kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,
dan/atau pihak ketiga. Terkait pendampingan tersebut dapat dijelasakan sebagai berikut :
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang
sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
Selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi Pasal 10 huruf (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar,
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2
pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana
desa serta pemberdayaan masyarakat.
Salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang terkait langsung dengan pengelolaan proses
pelatihan atau pembelajaran (latar belakang peserta, materi, metode, media dan penilaian pembelajaran) maupun pengelolaan kegiatan
(manajemen) dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini tercermin dalam kurikulum (Garis-Garis Besar Program Pelatihan) yang dirancang
sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas Setrawan pendamping desa. Persoalan kualitas pelatih dan penyelenggraan termasuk
manajemen pelatihan seringkali menjadi penting dalam mendukung pencapian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, keseluruhan unsur
dalam pembelajaran harus diperhatikan secara seksama dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan pelatihan khususnya oleh
penyelenggara pelatihan.
Atas dasar hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang
menginisiasi penyelenggaraan pelatihan setrawan dalam rangka pendampingan desa untuk mendorong mendukung implementasi UU
Desa.
Diharapkan dalam pelatihan ini dapat menghasilkan setrawan pendampingan desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap yang memadai untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa secara profesional, efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggungjawab.
B. RUANG LINGKUP
Kurikulum Pelatihan Setrawan disusun dengan maksud memberikan kerangka acuan dalam penyelenggaraan pelatihan Setrawan
sebagai Pendampingan Desa agar siap mengawal pendampingan implementasi UU Desa.
Selanjutnya, dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Setrawan Pendamping Desa maka
disusun paket pelatihan yang terdiri dari:
(1) Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Setrawan;
(2) Matrik Kurikulum Pelatihan Setrawan;
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3
(3) Panduan Pelatih dalam memfasilitasi proses pembelajaran bagi Setrawan.
C. TUJUAN PELATIHAN
Tujuan Pelatihan Setrawan dalam Implementasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
1. Tujuan Instruksional Umum (TIU)
Peserta memiliki kompetensi Sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam memfasilitasi implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 tentang Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:
(1) Memahami perspektif dan semangat Implementasi Undang-Undang Desa;
(2) Memahami peran fungsi setrawan selaku PNS dalam Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
(3) Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan kabupaten dalam implementasi Undang-Undang Desa;
(4) Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat mengelola pembangunan desa;
(5) Terampil dalam memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
(6) Terampil dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa;
(7) Terampil dalam memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa;
(8) Terampil menyusun langkah strategis untuk transformasi desa
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4
D. STRUKTUR PELATIHAN
PB.1.
UU Desa sebagai jalan
Transformasi Sosial Desa
PB.7.
Pengembangan Ekonomi Desa
PB.8.
Citra Diri Setrawan
PB.4.
Optimalisasi Hak Asal-Usul &
Kewenangan Lokal Skala Desa
PB.3.
Desa Adat dalam Bingkai
Kebhinekaan Indonesia
PB.5.
Demokratisasi dan Tata Kelola
Kelembagaan Desa
Bagian I
Persfektif Undang
Undang Desa
Bagian II
Implementasi
Undang Undang
Desa
Bagian III
Pendampingan
Desa
PEMBULATAN
& RKTL
PB.2.
Promosi Inklusi Sosial dan
Optimas Peran Kelompok
Termarjinalkan PB.6.
Orientasi dan Tujuan
Pembangunan Desa
UMPAN BALIK
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5
E. SUSUNAN MATERI PELATIHAN
No POKOK BAHASAN SUBPOKOK BAHASAN KOMPETENSI JAMPEL
(menit) Pengetahuan Keterampilan Sikap
1 2 3 4 5
Dinamika
Kelompok dan
Pengorganisasian
Peserta
Kegiatan Pre-Test Tdk dihitung
sebagai
materi
Perkenalan
Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan
Diri Peserta
1. UU Desa Sebagai
Jalan Menuju
Transformasi
Sosial Desa
1.1 UU Desa: Syarat Transformasi Desa 90
1.2 Perkembangan paradigma tentang
desa
90
1.3 Ruang-ruang strategis untuk
mengoptimalisasi UU Desa
45
2. UU Desa dalam
Promosi Inklusi
Sosial
2.1. Konsep Inklusi sosial dalam konteks
implementasi UU Desa.
90
2.2. Analisa sosial untuk Optimasi Ruang
Inklusi Kelompok Marginal
90
3. Desa Adat Dalam
Bingkai
Kebhinekaan
Nomenklatur pengakuan desa adat
135’
4 Optimasii hak
Asal-Usul &
4.1. Pemetaan hak bawaan sesuai asal-
usul dan urusan lokal berskala desa
90
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6
No POKOK BAHASAN SUBPOKOK BAHASAN KOMPETENSI JAMPEL
(menit) Pengetahuan Keterampilan Sikap
1 2 3 4 5
Kewenangan
Lokal Skala Desa
4.2. Kewenangan tugas dari supra desa 45
4.3. Pelembagaan Kewenangan desa. 45
5 Demokratisasi
Tata Kelola
Kelembagaan
Desa
5.1. Demokratisasi Tata Kelola
Kelembagaan Desa
90
5.2. Tata Kelola dan Kelengkapan
Peraturan Desa
45
6 Orientasi dan
Tujuan
Pembangunan
Desa
6.1. Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa
90
6.2. Peran Pendampingan Dalam
Pengelolaan Anggaran Desa
90
6.3. Mengawal Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa
45
7 Pengembangan
Ekonomi Desa
7.1. Potensi dan aset ekonomi desa 90
7.2. BUMDesa sebagai pendorong
pengembangan ekonomi desa
90
8 Citra Diri setrawan 8.1. Identifikasi Citra Diri Setrrawan 45
8.2. Teknik mengembangkan citra diri
sebagai coomunity organizer
sesui dengan kebutuhan visoning
desa yang mengacu pada mandat
UU Desa.
45
Wrap Up dan Post
Test
Peyimpulan pokok pokok materi sebelum
Post test
Tdk dihitung
sebagai
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7
No POKOK BAHASAN SUBPOKOK BAHASAN KOMPETENSI JAMPEL
(menit) Pengetahuan Keterampilan Sikap
1 2 3 4 5
materi
JUMLAH JAM PELAJARAN (Menit) 1350
F. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PELATIHAN (SILABUS)
Alur pelatihan Setrawan Pendampingan Desa dimulai dengan meletakkan Perspektif kepada para calon setrawan pendamping desa
tentang UU Desa sebagai sebagai jalan masuk dan prasarat terwujudnya keselamatan hidup rakyat di perdesaan. Untuk melakukan hal
tersebut, paling tidak ada 5 syarat perubahan yang harus dilakukan oleh calon setrawan pendamping desa untuk mendorong terjadinya
transformasi di desa.
Langkah berikutnya calon setrawan pendamping desa diberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan
dalam mengimplementasikan UU Desa, serta perannya sebagai fasilitator dan pengorganisir masyarakat yang secara bertahap
ditumbuhkan melalui materi Citra Diri seorang pendamping desa.
Tumbuhnya kesadaran dan komitmen Setrawan Pendamping Desa akan tugasnya mendorong dan mewujudkan desa sebagai self
governing community melalui proses village driven development harus dibarengi dengan Pengetahuan ,ketrampilan dan sikap yang
memadai dalam memfasilitasi implementasi UU Desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Oleh karenanya calon Setrawan
Pendamping desa diberikan materi yang bersifat teknis terkait implementasi UU Desa, seperti keuangan, RPJMDesa, RKP Desa, Bumdes,
Peraturan di Desa dll.
Secara keseluruhan dalam kurikulum Pelatihan Setrawan Pendampingan Desa seluruh materi yang diberikan dibingkai dengan perspektif
POD, Pengorganisasian masyarakat (CO), deliberatif, dan Advokasi dalam pembahasan dan analisa materinya.
Adapun secara rinci keseluruhan materi tersebut dituangkan dalam matrik kurikulum pelatihan setrawan sebagai berikut;
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
8
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. UU Desa sebagai jalan
Transformasi Sosial Desa
Mampu memahami
struktur UU Desa, asas
prinsip dasar UU desa.
Mampu memahami dan
merumuskan strategi
kebijakan UU Desa dan
perubahan-perubahan
kebijakan yang ada.
1. Mampu menjelaskan latar
belakang dan visi terbitnya
UU Desa No.6 Tahun 2014
2. Mampu menjelaskan
pengertian azas rekognisi
dan subsidiaritas dan
implementasinya dalam
kehidupan berdesa
3. Mampu menganalisa
perubahan kebijakan dan
merumuskan strategi
kebijakan terkait
implementasi UU desa.
1.1. UUDesa : Syarat penting
terjadinya transformasi
desa
Curah
Pendapat &
pemantulan
Pemaparan
Tanya-jawab
Wrap up
hand out
Bahan
Bacaan
90’
Mampu mengenali dan
memahami paradigma
desa baru sebagai self
governing community dan
local self government .
1 Mampu menjelaskan
paradigma desa baru
sesuai dengan UU Desa
2 Mampu enemukenaIi
praktek-praktek terbaik
perkembangan desa
berdasarkan paradigma
1.2. UUDesa, Paradigma Baru
tentang Desa
90’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
9
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
desa baru sesuai Undang-
undang Desa
Mampu menemu kenali
ruang-ruang strategis dan
rumusan strategi untuk
mengoptimalisasi UU Desa
1 Mampu menemu kenali
dan menjelaskan ruang-
ruang strategis untuk
mengoptimalisasi UU Desa
2 Mampu menjelaskan
langkah transformasi sosial
di tingkat desa yang bisa
dilakukan.
3 Merumuskan rencana
tindak lanjut dalam
kerangka strategi
mewujudkan transformasi
desa.
1.3. Ruang-ruang strategis
Implementasi UU Desa
45’
2
Inklusi Sosial dan Optimasi
Peran Kelompok Rentan
Desa
Mampu menjelasakan
persepktif dan konsep
inklusi sosial yang terkait
dengan UU Desa
1. Menjelaskan konsep dasar,
prinsip dan indikator
inklusi sosial
2. Menjelaskan pasal-pasal
dalam UU Desa yang
terkait dengan Inklusi
sosial
2.1. Inklusi Sosial dalam
Implementasi UUDesa
Ceramah,
Curah
pendapat
Permainan
Media
tayang
Lembar
infromasi
90’
1. Mampu identifikasi
ketimpangan sosial,
ekonomi, budaya yang ada
3. Analisa Sosial untuk
Optimasi Ruang Inklusi
untuk Kelompok Marjinal
Curah
pendapat
Diskusi
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
10
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
di desa dan faktor-faktor
penyebabnya.
2. Mampu identifikasi
keterlibatan (partisipasi)
warga desa perempuan,
anak, kelompok adat dan
kelompok rentan dalam
perencanaan desa.
3. Mampu merancang
strategi optimasi ruang-
ruang keterlibatan
permempuan, anak,
kelompok adat dan
kelompok rentan
(termajinalkan) dalam
proses perencanaan,
pengawasan
pembangunan desa.
kelompok
Pemaparan
3 Desa Adat Dalam Bingkai
Kebhinekaan
Mampu menjelasakan
landasan filosofis,
sosiologis-historis, dan
yuridis nomenklatur desa
adat
1. Mampu menjelaskan dasar
pemikiran dan arti
strategis munculnya
nomenklatur desa adat
bagi kelangsungan hidup
masyarakat hukum adat di
Indonesia
Curah
pendapat
Diskusi
kelompok
pemaparan
90’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
11
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Mampu menjelaskan
persamaan dan perbedaan
nomenklatur desa dan
desa adat dalam
menyelenggarakan
pemerintahan dan
pembangunan
3. Mampu menjelaskan
faktor faktor penyebab
belum optimalnya
implementasi nomenklatur
desa adat
4. Mampu mengambil
langkah-langkah yang
diperlukan untuk
mengoptimalkan
nomenklatur desa adat
4 Optimalisasi hak asal-usul &
kewenangan lokal skala
desa
Mampu memahami esensi
dan ruang lingkup
kewenangan desa (hak
asal-usul dan kewenangan
lokal berskala desa)
sebagai perangkat
membangun desa yang
1. Dapat mengidentifikasi
dan merumuskan
kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala
desa
4.1 Pemetaan hak bawaan
sesuai asal-usul dan
urusan lokal berskala desa
Pemaparan
Disko
Pleno
Meta Plan
Kertas
Plano
Cerita
kasus
45’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
12
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
kuat, maju, mandiri dan
demokratis
1. Mampu identifikasi dan
merumuskan kewenangan
supra desa berdasarkan
UU Desa dan di regulasi
lainnya.
2. Mampu menemukan
praktek kewenangan supra
desa berdasarkan UU Desa
dan peluang menata
kembali pola relasi desa-
supra desa yang akan
dijalanakan
3. Mampu merumuskan
strategi pola relasi desa-
supra desa yang akan
dijalanakan
4.2 Kewenangan tugas dari
supra desa
Pemaparan
Disko
Pleno
Meta Plan
Kertas
Plano
Cerita
kasus
45’
1. Dapat menjelaskan
pentingnya pelembagaan
kewenangan desa (regulasi
desa) dalam perspektif
azas UU Desa
2. Dapat menjelaskan
tahapan pelembagaan
kewenangan desa
4.3 Pelembagaan Kewenangan
Desa.
Pemaparan
Disko
Pleno
Power
Point
Meta Plan
Kertas
Plano
Cerita
kasus
45’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
13
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
5.
Demokratisasi dan Tata
Kelola Kelembagaan Desa
Mampu memahami
Kelembagaan Desa
sebagai Tata Kelola yang
Demokratis.
1. Mampu menjelaskan
tentang hakekat
kelembagaan desa yang
demokratis dan sistem
kepemimpinan desa;
2. Mampu mengidentifikasi
bentuk/sosok demokrasi
desa yang tepat dengan
konteks kekinian dan
konteks local.
3. Mampu mengenal relasi
yang demokratis dalam
hubungan antara kepala
desa, BPD, dan masyarat
4. Mampu mengenali expresi
dan wahana ruang publik
sebagai meanifestasi dari
demokrasi deliberatif
5.1. Demokratisasi tata kelola
kelembagaan desa
Pemaparan,
Tanya
Jawab,
Curah
pendapat
Meta Plan
Kertas
Plano
Cerita
kasus
90’
1. Mampu menjelaskan
pengertian, jenis dan
kedudukan Peraturan di
Desa;
2. Mampu menjelaskan
kewenangan, fungsi dan
cakupan materi Peraturan
5.2. Tata Kelola dan
Kelengkapan Peraturan Desa Pemaparan
Tanya
Jawab,
Disko
Curah
pendapat
45’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
14
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Desa;
3. Mampu menjelaskan
landasan, tahap dan tata
cara penyusunan Peratun
Desa
6 Orientasi dan Tujuan
Pembangunan Desa
Memahami hubungan
antara Azas (Rekognisi dan
Subsidiaritas),
Kewenangan Desa, Tujuan
Pembangunan Desa
dengan Perencanaan
Pembangunan Desa
1. Mampu menjelaskan
pokok penting Pedoman
Pembangunan Desa terkait
dengan Perencanaan
Pembangunan Desa
sebagai tahapan proses
Pembagunan Desa yang
partisipatif.
2. Mampu menjelaskan
bentuk-bentuk partisipasi
dan keswadayaan
masyararakat dalam
Perencanaan
Pembangunan Desa
sebagai wujud nyata
pengakuan hak-hak rakyat
atas pembanguan Desa
3. Mampu menjelaskan hal-
hal strategis
pendampingan dan
6.1. Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa
Pemaparan
Disko
Pleno
90’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
15
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Desa yang
harus dilakukan Setrawan
1. Mampu mengemukakan
pokok-pokok penting
terkati ketentuan
pengelolaan keuangan
Desa sesuai peraturan dan
regulasi yang ada
2. Mampu menjelaskan APB
Desa sebagai hulu
kebijakan pembangunan
Desa
3. Menjelaskan aspirasi dan
kepentingan rakyat
sebagai basis legitimasi
APB Desa
4. Mampu menemukenali
potensi konflik terkait
anggaran dan keuangan
Desa
5. Mampu menjelaskan
langkah taktis Setrategis
dalam fasilitasi proses
Penganggaran dan
pengelolaan keuangan
Desa
6.2. Peran Pendampingan
dalam Pengelolaan
Anggaran Desa
Pemaparan
Disko
Pleno
90’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dapat menjelaskan tahap-
tahap Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Desa sebagai mekanisme
untuk mewujudkan
prinsip-prinsip Tata Kelola
yang baik
2. Bisa menjelaskan peran
Setrawan dalam ikut
mengawal Pelaksanaan
Pembangunan Desa
3. Mampu mengetahui cara
dan tindakan yang tepat
dalam melaksanakan misi
strategis pengawalan
Pelaksanaan
Pembangunan Desa
6.3. Mengawal Pelaksanaan
Pembangunan Desa Brainstromin
g
Pleno Curah
Pendapat
Pemaparan
Disko
45’
7 Pembangunan Ekonomi
Desa
Memahami Perencanaan
Pembangunan Desa
sebagai sarana
keberpihakan terhadap
rakyat.
Memahami
Kaitan Perencanaan
1. Menjelaskan keterkaitan
partisipasi warga pada
perencanaan
pembangunan desa
merupakan peluang warga
untuk menentukan tujuan
7.1. Potensi dan Aset Ekonomi
Desa Simulasi
Disko
Curah ide
Pemaparan
pleno
Kertas plano
dan alat tulis
90’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
17
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembangunan Desa
dengan partisipasi dan
keswadayaan warga aktif
pengembangan aset dan
potensi ekonomi desa.
2. Mengidentifakasi asset
potensial desa dan
memetakan potensi
ekonomi desa
3. Menganalisis peluang
pengembangan kegiatan
ekonomi desa
1. Mampu menjelaskan azas,
peran dan fungsi
BUMDesa dalam kerangka
visi UU Desa
2. Bisa merumuskan peran
dan langkah strategis
dalam mendorong
masyarakat dan para pihak
untuk pengembangan
ekonomi desa
7.2. BUMDesa sebagai
pendorong
pengembangan
ekonomi desa.
Brainstromin
g
Pleno Curah
Pendapat
Pemaparan
Disko
90’
8 Citra Diri Setrawan Memahami tugas pokok
akselerasi perubahan
mental di lingkungan
pemerintahan maupun
perubahan masyarakat
1. Mampu mengenali dan
menjelaskan fungsi dan
peran Setrawan dalam
rangka implementasi UU
8.1. Identifikasi Citra Diri
Setrawan Pleno
Curah
Pendapat
Pemaparan
Meta plan
Plano
Alat tulis
90’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
18
No Materi Pelatihan
(Pokok Bahasan)
Kompetensi Dasar Indikator keberhasilan Sub Pokok
Bahasan
Metode Media Waktu
(menit)
1 2 3 4 5 6 7 8
dalam mewujudkan visi
UUDesa.
Memahami makna citra
diri Setrawan dalam
kaitannya dengan tugas
khusus untuk mendorong
partisipasi dan inisiatif
masyarakat dalam rangka
menuju transformasi desa
Desa.
2. Mampu merumuskan
media atau alat ukur untuk
mengidentifikasi citra diri
Setrawan yang sesuai
dengan visi dan semangat
perubahan desa
sebagaimana diamanatkan
UU Desa.
Disko
1. Mengenal dan memahami
arti dan peran Community
Organizer dalam kerangka
visi perubahan desa
sebagaimana diamanatkan
UUDesa
2. Mengenal dan memahami
tugas dan tanggungjawab
Setrawan dalam perspektif
Community Organizer
3. Menemukan langkah-
langkah pengembangan
citra diri Setrawan dalam
perspektif Community
Organizer sejalan dengan
visi dan mandat UU Desa
8.2. Citra Setrawan Sebagai
Community Organizer 45’
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
19