MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG...
Transcript of MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG...
MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
Jakarta, 5 September 2016
A. LATAR BELAKANG
Penduduk merupakan asset terpenting suatu bangsa, pentingnya penduduk baik
dilihat dari kuantitas dan kualitas akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Di
Indonesia, secara kuantitas penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta pada tahun
2010 (BPS, 2010). Jumlah yang besar ini merupakan asset yang istimewa
seandainya diimbangi dengan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya
kualitas Sumber Daya Manusia yang dinilai melalui Indeks Pembangunan
Manusia oleh UNDP menempatkan Indonesia pada urutan ke 124 dari 187
negara. Tantangan terbesar dalam upaya peningkatan kualitas manusia
Indonesia adalah kuantitas serta struktur penduduk (komposisi penduduk
berdasarkan kelompok umur). Hal ini ditandai dengan munculnya gejala “triple
burden” yakni situasi dimana proporsi dan jumlah balita, anak, remaja dan lansia
yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia produktif.
Berdasarkan proyeksi Penduduk untuk tahun 2014, balita dan anak (usia 0-9
tahun) berjumlah 47,2 juta; remaja (usia 10-24 tahun) berjumlah 65,7 juta serta
lansia (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 20,8 juta jiwa. Hal ini akan berakibat
pada tingginya angka ketergantungan apalagi ditambah dengan banyaknya
jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai angka 23,7 juta jiwa (Bank
Dunia). Untuk merespon permasalahan triple burden dan kemiskinan di
Indonesia, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan pendekatan
siklus kehidupan yaitu pembinaan terhadap balita dan anak, remaja, lansia, dan
peningkatan kesejahteraan keluarga.
Pembinaan terhadap balita dan anak dilaksanakan melalui pengembangan
kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) yang bertujuan untuk
memberikan informasi kepada keluarga yang memiliki balita dan anak tentang
tumbuh kembang dan pengasuhannya.
Pembinaan terhadap remaja dilakukan melalui program Generasi Berencana
(GenRe). Program ini yang dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni
pendekatan kepada remajanya langsung melalui Pusat Informasi dan Konseling
Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) serta pendekatan kepada keluarga yang memiliki
remaja melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Pada prinsipnya,
Program GenRe bertujuan untuk mempromosikan Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) sebagai bagian penting dalam upaya penurunan TFR yang
pada gilirannya akan berujung pada terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan
1
sejahtera. Untuk kondisi saat ini, angka median kawin pertama perempuan adalah
19,8 (SDKI 2007) dan mengalami peningkatan menjadi 20,1 (SDKI 2012). Kondisi
ini masih jauh dari angka yang ditargetkan. Selain itu, Age Specific Fertility Rate
(ASFR kelompok umur 15-19) secara umum turun tidak signifikan dari 51 ke 48
per 1000 kelahiran (SDKI 2007 dan SDKI 2012), masih jauh dari angka yang
diharapkan pada Rencana Strategis BKKBN yakni 30 per 1000 kelahiran. Angka
kelahiran remaja di wilayah perkotaan masih rendah, namun mengalami kenaikan
dari 26 ke 32 per 1000 kelahiran. Sedangkan di pedesaan walaupun turun dari 74
ke 69 per 1000 kelahiran namun masih lebih tinggi. Ini merupakan tantangan
serius mengingat trend global menunjukkan bahwa secara internasional laju
penurunan ASFR 15-19 tahun melambat bahkan kembali meningkat setelah
periode 1990-2000 di negara berkembang (UN, 2012). Dalam upaya menyiapkan
masa depan remaja, program GenRe selain mempromosikan Pendewasaan Usia
Perkawinan juga merespon berbagai masalah yang sering dihadapi remaja, mulai
dari pernikahan dini, perilaku seks pranikah, kasus HIV dan AIDS serta
penyalahgunaan NAPZA.
Pada siklus yang terakhir, yaitu pembinaan terhadap keluarga yang memiliki
lansia, hal ini dilakukan sebagai respon terhadap jumlah lansia yang semakin hari
semakin banyak. Berdasarkan proyeksi penduduk untuk tahun 2014 jumlah
penduduk lansia yaitu 20.793 juta orang yang meningkat 7.93% dari kondisi tahun
2010 (18 juta orang). Jumlah lansia yang besar ini akan menjadi beban
pembangunan apabila tidak diberdayakan. Dalam rangka memberdayakan lansia
ini dilakukan pendekatan kepada keluarga yang memiliki lansia melalui
pengembangan kelompok Bina Keluarga Lansia.
Untuk ketiga pendekatan di atas, disediakan pula pelayanan yang komprehensif
yang memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada keluarga maupun
sasaran langsung remaja dan lansia melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
(PPKS) yang ada di setiap provinsi.
Satu hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga adalah masih tingginya
angka Keluarga Pra-KS dan KS-I pada tahun 2014 sebanyak 28,04 juta keluarga
(43,35%) dari sekitar 66 juta keluarga. Proporsi dan jumlah tersebut menjadi
beban negara dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karenanya salah
satu intervensi yang dilakukan adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga
yang dilaksanakan melalui upaya pembelajaran usaha ekonomi produktif kepada
kelompok akseptor KB khususnya keluarga Pra-KS dan KS I dalam kegiatan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Seluruh upaya yang dilakukan dalam pembangunan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keluarga-
keluarga di Indonesia menjadi Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
2
B. TUJUAN
1. Terbangunnya Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Kualitas Anak
dalam memenuhi Hak Tumbuh Kembang Anak
2. Terbangunnya Ketahanan Keluarga Remaja dan Kualitas Remaja dalam
menyiapkan Kehidupan Berkeluarga
3. Meningkatnya kualitas Lansia dan Pemberdayaan Keluarga Rentan
sehingga mampu berperan dalam Kehidupan Keluarga
4. Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga
C. ARAH KEBIJAKAN 2015 – 2019
Berdasarkan arah pembangunan pemerintahan Jokowi-JK, BKKBN merupakan
salah satu lembaga pemerintah yang diberi tanggung-jawab untuk mewujudkan 9
Agenda Prioritas Pembangunan, atau yang kita kenal dengan NAWACITA,
BKKBN terutama memiliki peran dan tanggung jawab pada agenda prioritas
pembangunan nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Di
antara 3 dimensi pembangunan nasional, BKKBN mempunyai tanggung jawab
untuk menyukseskan pembangunan SDM yang berkaitan dengan revolusi mental,
yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan ke-8 yaitu melakukan
revolusi karakter bangsa.
D. KEBIJAKAN
1. Penguatan Komitmen Para Pengelola dan Pelaksana
Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur dalam
mengimplementasikan program Pembangunan Keluarga
2. Penguatan Kemitraan
Untuk memperluas jejaring mitra kerja untuk secara bersama-sama
menyelesaikan suatu persoalan dan mencari solusi yang cerdas dalam
menyelenggarakan program Pembangunan Keluarga
3. Peningkatan Akses Pelayanan
Untuk memperluas ketersediaan fasilitas pelayanan dalam program
Pembangunan Keluarga
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Untuk meningkatkan mutu SDM, sarana dan prasarana pelayanan dalam
program Pembangunan Keluarga
E. STRATEGI
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program pembangunan keluarga,
maka strategi yang dilakukan yaitu :
1. Meningkatkan Sosialisasi dan Penggerakan
Pelaksanaan program Pembangunan Keluarga di seluruh tingkat wilayah,
sehingga penggerakan dan pemberdayaan pengelolaan program
3
Pembangunan Keluarga menjadi prioritas. Disamping itu pelaksanaan
program Pembangunan Keluarga yang mengutamakan pendekatan kepada
keluarga tentunya perlu dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk
masyarakat, sehingga keberhasilan program Pembangunan Keluarga akan
sangat tergantung kepada keberhasilan menggerakan dan memberdayakan
kader-kader dari masyarakat.
2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM)
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (misalnya melalui ToT, pelatihan,
orientasi, dll) pengelola dan pelaksana program Pembangunan Keluarga.
3. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Mitra
Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur sesuai dengan prisip-
prinsip transparansi, demokratisasi dan akuntabel.
4. Menyiapkan dan Meningkatkan kualitas Data Basis dan Profil Program
Pembangunan Keluarga
Pengelolaan program Pembangunan Keluarga perlu dilaksanaan melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mendukung
tercapainya sasaran program Pembangunan Keluarga secara tepat dan
akurat melalui penataan data basis, pengembangan data basis online,
pemetaan program, pengembangan profil program Pembangunan Keluarga
dan ekspos best practice.
5. Meningkatkan Kualitas Kelompok Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan kelompok kegiatan dilakukan dengan cara
mengembangkan kegiatan misalnya: penyuluhan, simulasi, diskusi,
keterampilan hidup dan berbagai kegiatan menurut kearifan lokal.
6. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana
Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program Pembangunan Keluarga,
maka perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
khususnya fasilitasi dalam penyediaan sarana KIE dan pengembangan
kelompok kegiatan agar kelompok-kelompok ini tetap berjalan.
7. Menyelenggarakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan terus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui
fasilitasi ke lapangan, monitoring dan evaluasi, dan komunikasi diantaranya
melalui teleconference.
8. Meningkatkan Pembiayaan Program
Pelaksanaan program Pembangunan Keluarga akan berjalan optimal apabila
didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Adanya keterbatasan
pembiayaan mengakibatkan program Pembangunan Keluarga belum
menjangkau seluruh daerah dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
Untuk mengoptimalkan pencapaian program Pembangunan Keluarga
tentunya perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah baik provinsi
maupun kabupaten dan kota. Dengan dukungan pembiayaan yang
mencukupi, seluruh prasyarat program Pembangunan Keluarga dapat
4
didukung dari sisi capacity building, sarana prasarana, pembinaan, pendataan
dan lain sebagainya.
F. DASAR HUKUM
Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga, Pasal 47 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung
keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
2. Peraturan Presiden RI nomor 62 Tahun 2010, tentang Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional
3. Peraturan Presiden RI nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak
Usia Dini Holistik Integratif
4. Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
5. Peraturan Kepala BKKBN nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi
G. ISU STRATEGIS
Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan hasil dari pelaksanaan Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, maka isu strategis yang
perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain :
1. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan
balita dan anak. Berdasarkan Survei Indikator Kinerja RPJMN tahun 2012,
dari 42.234 sampel keluarga, hanya 16% keluarga yang berpartisipasi dalam
pengasuhan dan pembinaan balita dan anak.
2. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita (IMR) 32 per 1000 kelahiran
hidup, setiap 1000 kelahiran terdapat 32 yang meninggal. Angka ini sedikit
mengalami penurunan dari hasil SDKI 2007 yaitu 34 kematian per 1000
kelahiran hidup.
3. Masih tingginya jumlah perempuan melahirkan (ASFR) usia 15 – 19 tahun
yaitu 48 per 1000 wanita subur (SDKI 2012). Tidak mengalami penurunan
secara signifikan dari tahun 2007 yaitu 51 per 1000 wanita subur (SDKI
2007).
5
4. Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat
mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh
melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.
Pemerintah menupayakan agar AKI ini dapat menurun hingga 108 per
100.000 pada 2015 sesuai dengan target MDGs.
5. Pengetahuan dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi masih
rendah. Berdasarkan hasil SDKI 2012, remaja yang tahu tentang resiko
kehamilan dengan sekali berhubungan masih sekitar 35%.
6. Meningkatkannya Angka Harapan Hidup menjadi 69 tahun. Hal ini berarti
adanya perbaikan derajat kesehatan namun berimplikasi kepada
bertambahnya usia lansia dan angka ketergantungan
7. Meningkatnya jumlah penduduk lansia setiap tahun dan pada tahun 2014
sudah mencapai 20,79 juta (proyeksi penduduk)
8. Keluarga miskin masih tinggi ditandai dengan jumlah Keluarga Pra Sejahtera
(KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) sebesar 28.256.737 juta keluarga
(42,71%) dari total jumlah keluarga sebesar 66.163.738 keluarga dan masih
rendahnya KPS dan KS1 dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif.
H. KERANGKA KONSEP
KERANGKA KONSEP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
INPUT PROSES OUTPUT
Masalah Penduduk Pola Pembinaan Keluarga
Kuantitas
Jumlah
Struktur Balita
Remaja
Lansia
Kualitas : Pendidikan
Kesehatan/Gizi Agama
KB/CPR
Ekonomi Masalah Keluarga: Pengasuhan
Perceraian
Aborsi Kemiskinan
KDRT
Gizi Buruk
ASFR 15 – 19
Sex Bebas
KTD
Narkoba
HIV dan AIDS
Pemerintah
Pendidikan Formal/Non Formal
TK/RA, SD/MI, SMP/STAN/SMA/AI/PT
Pendidikan Berbasis Masyarakat
BKB, PAUD, TPA, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS , PPKS, POSYANDU Masyarakat
Program BKB
Program Genre ( PIK R/M dan BKR) Program BKL dan Lansia Peduli Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Meningkatkan: Kualitas balita & anak
Kualitas remaja
Kualitas Lansia & rentan, serta
Kesejahteraan Keluarga
Keluarga kecil yang
ber-ketahanan
dan sejahtera
MISI VISI
Optimalisasi Fungsi
Keluarga
Siklus Keluarga
Masa Depan yang Diharapkan
6
I. ROAD MAP
Road Map kebijakan dan strategi Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga tahun 2014-2015 merupakan kelanjutan pembangunan
dari RPJMN 2010-2015. Apabila di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menitikberatkan
pada penataan dan pemberdayaan serta pembinaan dan pendampingan, maka
mulai tahun 2014 – 2015 akan memfokuskan pada tahap pembinaan dan
pendampingan serta penataan, pemerataan, dan pemberdayaan yang
menitikberatkan kepada peningkatan kualitas. Secara umum road map Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat dilihat di dalam
diagram berikut ini :
Diagram
Road Map
2010-2014
Road Map
2015-2019
Road Map
2020-2025
2010 2015 2020 2025
GRAND DESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA 2010-2025
Tahap Penataan dan pemberdayaan serta pembinaan dan pendampingan
Tahap pembinaan dan pendampingan serta penataan, pemerataan, dan pemberdayaan
Tahap pelembagaan dan pembudayaan, penataan, pemberdayaan pembinaan, dan pendampingan
7
J. MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
Mekanisme pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga dari pusat sampai dengan kelompok-kelompok kegiatan dapat
digambarkan sebagai berikut :
a. BKKBN Pusat
Menetapkan kebijakan dan strategi nasional, menyediakan pedoman dan
paduan pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga, melakukan pembinaan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi
dalam pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga.
PROVINSI
PUSAT
KAB DAN KOTA
GenRe (PIK R/M)
BKR
KEC.
PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
PPKS
PPKS
BERBASIS MASYARAK
AT
BERBASIS SEKOLAH
JALUR PENDIDIKAN
BKB BKL UPPKS
DESA/KEL.
8
b. BKKBN Perwakilan Provinsi
Menetapkan kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan
daerahnya untuk pengembangan Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya disamping melakukan fasilitasi dan
pendampingan bagi kabupaten kota, BKKBN Perwakilan juga membentuk
dan mengembangkan kegiatan, dan menyediakan pelayanan melalui PPKS.
c. SKPDKB Kabupaten dan Kota
Mengembangkan dan membina langsung kelompok-kelompok kegiatan juga
membentuk dan mengembangkan kegiatan, serta menyediakan pelayanan
melalui PPKS. Pada tingkat Kabupaten dan Kota langsung membentuk dan
mengembangkan kelompok kegiatan baik melalui pengelola program
kecamatan dan desa, maupun langsung kepada masyarakat melalui jalur
pendidikan berbasis sekolah (pengembangan PIK R/M), dan basis
masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan PIK R/M, BKB, BKR,
BKL dan UPPKS.
d. Kelompok Kegiatan
Memiliki kegiatan rutin, kegiatan inovatif dan melakukan pencatatan dan
pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman/panduan.
K. POKOK-POKOK KEGIATAN
1. Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara umum
a. PUSAT
1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan
dan mitra kerja melalui workshop, seminar, untuk memantapkan
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam
pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M,UPPKS dan
PPKS dengan sasaran para pengelola Program Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan
dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para
pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan
fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS.
3) Meningkatkan kompetensi pengelola dan pelaksana Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mitra kerja
melalui TOT dan Orientasi.
4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan
UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap
9
menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi
MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari.
5) Melakukan kajian Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan
keluargauntuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan hambatan
yang ada selama ini. Kajian ini bekerjasama dengan konsultan/pakar
yang menguasai bidang Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dalam implikasi peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan.
6) Pengembangan Materi dan Prototype Media KIE sebagai pedoman
operasional bagi para pemangku kepentingan, mitra kerja, sektor
terkait, pengelola dan pelaksana dalam melaksanakan Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7) Pemutakhiran data Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga yang akurat dan terpercaya.
8) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan
pengelolaanprogram di tingkat provinsi dan Kabupaten dan Kota
dalam rangka menggali potensi daerah bagi pengembangan Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
b. PROVINSI :
1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi stakeholder dan mitra
kerja terkait di provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Rakerda, Rakor,
workshop, seminar, orientasi, untuk memantapkan Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam
pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M, UPPKS dan
PPKS dengan sasaran para pengelola Program Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota.
2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan stakeholder dan mitra
kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para stakeholder
dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok
Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS.
3) Meningkatkan kompetensi pengelola dan pelaksana Program
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mitra kerja
melalui Pelatihan dan Orientasi.
4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan
UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap
10
menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi
MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari.
5) Penggandaan materi dan media KIE sebagai pedoman operasional
bagi para stakeholder, mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan
pelaksana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga.
6) Merekapitulasi dan melaporkan data Program Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga yang akurat dan terpercaya.
7) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
8) Melaksanakan kegiatan Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dengan memanfaatkan Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS) di tingkat provinsi
9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaan
program di tingkat Kabupaten dan Kota dalam rangka menggali
potensi daerah bagi pengembangan Program Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga.
c. KABUPATEN DAN KOTA
1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan
dan mitra kerja terkait di Kabupaten dan Kota melalui Rakerda, Rakor,
orientasi, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Tribina (BKB,
BKR, BKL), PIK R/M, UPPKS dan PPKS dengan sasaran para
pengelola program di tingkat Kecamatan.
2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan
dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para
pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan
fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS.
3) Meningkatkan kompetensi melalui Pelatihan dan Orientasi bagi
pengelola UPPKS, PPKS, PIK R/M, Kader Tribina,dan Pendidik
Sebaya (PS) serta Konselor Sebaya (KS).
4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan
UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap
menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi
MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari.
5) Penggandaan materi dan media KIE serta dapat memodifikasi
dengan memanfaatkan kearifan lokal tanpa merubah substansi materi
sebagai pedoman operasional bagi para pemangku kepentingan,
mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan pelaksana dalam
melaksanakan program.
11
6) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
program dan PPKS.
7) Menyiapkan data program yang akurat dan terpercaya.
8) Memanfaatkan balai penyuluhan KB (DAK) sebagai Pusat Pelayanan
Keluarga Sejahtera (PPKS).
9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaan
program di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam rangka
menggali potensi daerah bagi pengembangan program.
L. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN
Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah
satu upaya dalam merespon situasi kependudukan saat ini, melalui
pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak, Bina Keluarga
Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Rentan, Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera, serta Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa.
Pada kenyataannya upaya-upaya ini menemui kendala pada pelaksanaannya,
sehingga berjalan belum maksimal.
M. RENCANA STRATEGIS
Dalam rangka mendukung keberhasilan Program KKBPK, maka Bidang Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai target dan sasaran yang
telah teruang dalam Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019, seperti dibawah ini.
12
N. CAPAIAN SEMESTER I
Dukungan anggaran pada tahun 2016, Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga sebesar Rp. 28.652.757.000,- (Duapuluh delapan
milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
Sementara realisasi sampai dengan Bulan Juli 2016 adalah baru mencapai
24,99% atau sebesar Rp.7.161,707,210,- (Tujuh milyar seratus enam puluh satu
juta tujuh ratus tujuh ribu duaratus sepuluh rupiah).
O. PERCEPATAN SEMESTER II
Dengan sisa waktu hanya 5 (lima) bulan ke depan maka kedeputian KSPK akan
melakukan percepatan kinerja program dan anggaran sebagai berikut:
13
14
15