Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
-
Upload
kppkp-bangil -
Category
Documents
-
view
3.698 -
download
6
description
Transcript of Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMASDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN 2012
2
SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
APBN/APBDAPBN/APBD
KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
KEGIATAN OPERASIONAL
KEGIATAN OPERASIONAL
PAJAKPAJAK
KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN
Kas negara
Pajak Pusat
UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUIBANK-BANK ATAU KANTOR POS
LAPORLAPOR Kantor Pelayanan Pajak
SANKSI TERLAMBAT SETOR
• Menurut Pasal 9 ayat (2a) UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran.
SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPOR
• Menurut Pasal 7 UU No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
AGENDA SOSIALISASI
PPh Pasal 21/26PAJAK
PENGHASILAN
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 22
PPh Pasal 4 (2)
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI
Barang
Jasa
DIKELOLADIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH
LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA
MELALUI MELALUI SUATUSUATU
KEGIATANKEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KASBENDAHARA /PEMEGANG KASWAJIB MELAKUKANWAJIB MELAKUKANPEMOTONGAN DANPEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
APBN/APBDAPBN/APBD
10
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badansebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
UUUU
PPPP
- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)
- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)
-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)-PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)-PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)-PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)-PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)-PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)-PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
11
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
PERMENKEU
PERMENKEU
-PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009 (Bentuk dan Isi SPT)-PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)-PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)-PMK No.190/2007 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)-PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)-PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)-PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)-PMK No.254/2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)-PMK No.244/2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)-PMK No.154/2010(Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
-PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009 (Bentuk dan Isi SPT)-PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)-PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)-PMK No.190/2007 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)-PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)-PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)-PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)-PMK No.254/2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)-PMK No.244/2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)-PMK No.154/2010(Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
12
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badansebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
PERDIRJENPAJAK
PERDIRJENPAJAK
-Per No. 38/2009 (Bentuk Formulir SSP)-Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21)-Per No.32/2009 (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)-Per No.30/2009 (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn)-Per No.13/2010 jo. No. 65/2010(Faktur Pajak)-Per No.14/2010 jo. No. 44/2010(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)
-Per No. 38/2009 (Bentuk Formulir SSP)-Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21)-Per No.32/2009 (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)-Per No.30/2009 (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn)-Per No.13/2010 jo. No. 65/2010(Faktur Pajak)-Per No.14/2010 jo. No. 44/2010(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)
- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
DI:KPP PRATAMA/KP2KPLOKASI
DI:KPP PRATAMA/KP2KPLOKASI
Wajib NPWP
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)
Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan
KMK No.563/2003
Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan
KMK No.563/2003
- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
DI:KPP/KPP PRATAMA/KP2KPLOKASI
DI:KPP/KPP PRATAMA/KP2KPLOKASI
Wajib NPWP
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)
Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat
Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat
Kewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat (1) UU KUP
Bendaharayang Mengelola APBN/APBD
Bendaharayang Mengelola APBN/APBD
WajibMendaftarkan Diri
WajibMendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWPUntuk Mendapatkan NPWP
Tempat Mendaftarkan DiriTempat Mendaftarkan DiriPer. Dirjen No. PER-Per. Dirjen No. PER-6262/PJ./20/PJ./201010
Tempat PendaftaranTempat Pendaftaran
KPP/KP2KP di mana
BendaharaBerkedudukan
KPP/KP2KP di mana
BendaharaBerkedudukan
Objek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILANOLEH BENDAHARAOLEH BENDAHARA
PPh Ps.21/26
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan
Penghasilan
Dibayarkan atas
PEMBELIANBARANG
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)BungaDevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)
Dibayarkan atas
OBYEK-OBYEKPPh Final
PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final
Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAIOLEH BENDAHARAOLEH BENDAHARA
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK
DIPUNGUT PPN
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
Status PTKP
WP Tidak Kawin
Kode
Jumlah
0 Tanggungan TK/0 15.840.000
1 Tanggungan TK/1 17.160.000
2 Tanggungan TK/2 18.480.000
3 Tanggungan TK/3 19.800.000
WP Kawin Kode Jumlah
0 Tanggungan K/0 17.160.000
1 Tanggungan K/1 18.480.000
2 Tanggungan K/2 19.800.000
3 Tanggungan K/3 21.120.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
Jumlah
0 Tanggungan K/I/0 33.000.000
1 Tanggungan K/I/1 34.320.000
2 Tanggungan K/I/2 35.640.000
3 Tanggungan K/I/3 36.960.000
24
PTKP UTK KARYAWATIPTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRISENDIRI
HANYA UTK DIRISENDIRI
STATUS KAWINSTATUS KAWINSTATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWINSUAMI
TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUNBIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN
(MAKSIMAL)SETAHUNSETAHUN
(MAKSIMAL)SEBULANSEBULAN
BIAYA JABATAN
BIAYA PENSIUN
5 % x 5 % x PENGHASILAN BRUTOPENGHASILAN BRUTO
(GAJI)(GAJI)
5 % x 5 % x PENGHASILAN BRUTOPENGHASILAN BRUTO
(PENSIUN)(PENSIUN)
6.000.0006.000.000
2.400.0002.400.000
500.000500.000
200.000200.000
27
TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh)
NONO Lapisan PenghasilanLapisan Penghasilan TarifTarif
1.1. S.d. Rp 50.000.000S.d. Rp 50.000.000 5%5%
2.2. Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000 15%15%
3.3. Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000-Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000- 25%25%
4.4. Di atas Rp500.000.000Di atas Rp500.000.000 30%30%
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
28
TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARAOLEH BENDAHARA
- GAJI/PENSIUN- TUNJANGAN TERKAIT
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
DIBAYARKAN KEPADA
TARIF PS.17X
PENGHASILANKENA PAJAK
DITANGGUNGPEMERINTAH
0% (Gol. I & II), 5% (Gol. III) atau
15% (Gol. IV)X Ph Bruto(PPh Final)
UPAH HARIAN/MINGGUAN/BORONGAN
HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGAN DGN PEKERJAANJASA KEGIATAN
5% X(BRUTO-Rp.150RB)
PER HARI
bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya
Bila dibayar bulanan:(bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, Dibagi 12
TARIF PS.17X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS
TARIF PS.17X
DASAR PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN
30
PENGHASILAN YANG DITERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNANPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PNSANGGOTA
TNI & POLRIPENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN
PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
PEJABATNEGARA
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
DIPOTONG PPh Ps.21
31
Penghitungan PPh Pasal 21
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG
TERKAIT
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG
TERKAIT
PTKP
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
1.2.
NOMOR URUT :
:
:
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN :
NIP / NRP :
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN :
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN :
:
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN :
STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.DRI
A.
•
•
•
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
FO
RM
UL
IR 1721 - A2DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TA
HU
N K
AL
EN
DE
R
PEREMPUAN
Lembar 1 untuk P egawaiLembar 2 untuk P emotong P ajak
2 0
33
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
Penghasilan teratur dan tidak teratur
34
Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguanPenghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARIRp 150.000,-
TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARIRp 150.000,-
DIKURANGIRp 150.000,-
DIPOTONG PPhTARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
PKP
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN < Rp 6.000.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP TDK
MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH
TINGGI
Tdk termasuk Honorarium atau
Komisi yg diterima Penjaja barang &
Petugas dinas luar
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN > Rp 6.000.000
TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan
DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +
TARIF 5%
35
Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
PKP SEBULAN
PPh SETAHUN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP DISETAHUNKANX
TARIF PPh Ps.17
PPh SEBULANPPh SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
36
UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
PESERTA KEGIATAN
1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
DAN KUNJUNGAN KERJA;3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA
SELAIN
PNS/T
NI/POLR
I/
PEJABAT
NEGARA/P
ENSIU
NAN
MENERIMA IMBALAN :
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALIPEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH
37
BUKAN PEGAWAI
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR
PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDKBERKESINAMBUNGAN
MENERIMA IMBALAN BERUPA
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
* SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA
MENERIMA IMBALAN BERUPA
DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN
PTKP*
DIKURANGI
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN LAINNYA OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN;
PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA
KPD SUATU PANITIA PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU
YG MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL
MARKETING ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
SELAIN
PNS/T
NI/POLR
I/
PEJABAT
NEGARA/P
ENSIU
NAN
Tarif Tarif Final Final Penghasilan Atas Honorarium Penghasilan Atas Honorarium
Yang Bersumber dari APBN/APBDYang Bersumber dari APBN/APBDMulai 1 Januari 2011Mulai 1 Januari 2011 (PP 80/2010) (PP 80/2010)
NO.NO. PENERIMA PENGHASILANPENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket
1.1.
PNS Golongan I dan IIPNS Golongan I dan IIAnggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
0%0% Dibuat BuktiDibuat BuktiPemotonganPemotongan
2.2.
PNS Golongan IIIPNS Golongan IIIAnggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya
5%5%Dibuat BuktiDibuat BuktiPemotonganPemotongan
3.3.
Golongan IVGolongan IVAnggota TNI dan Anggota POLRI Golongan
Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya
15%15%Dibuat BuktiDibuat BuktiPemotonganPemotongan
38
Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21Dalam Pemotongan PPh Pasal 21
(PP 80/2010)(PP 80/2010)
∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.
∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.
69
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAK
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
KEWAJIBAN BENDAHARAPEMOTONG PPh PASAL 21
70
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
KEWAJIBAN PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
71
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21PPh PASAL 21
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBATTGL 10 BLN BERIKUTNYA
BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TDK ADAPENYETORAN
72
TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21
MELAPORKANPENGHITUNGAN
PPh PSL 21DLM DAFTAR GAJI
KPPN
PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPhPASAL 21
KE KPP/K2KP
•
Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadidan Penggunaannya
1770
1770 S
1770 SS
73
Contoh Kasus
1. Nama ADI SAPUTRO
2. Alamat Jl. Sakti No. 18
3. JabatanKabag Keuangan, Kementerian BUMN
4. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak
5. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)
6. NPWP 48.999.666.3.011.000
7. Masa Kerja Januari – Desember 2011
Data Wajib Pajak Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 201Orang Pribadi Tahun 20111
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2011 (Formulir 1721-A2):
:
:
:
: (+)
: *)
: **)
= (-)
=
Rp 2,845,320
Rp 1,138,128
Rp 11,760,000
Rp 2,786,400
Rp -
= Rp 46,983,048
Rp 2,349,152
Penghasilan Bruto
1,540,741Rp
Rp 3,889,893
Pengurangan :
Tunjangan struktural/ fungsional
Tunjangan istri/ suami
Tunjangan anak
Tunjangan lain-lain
Gaji pokok Rp 28,453,200
- Biaya Jabatan 5% x46.983.048
- Iuran Pensiun
Penghasilan Neto Rp 43,093,155
Tunjangan beras
BIAYA JABATAN =
5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal : 6.0006.000.000/Th, .000/Th, 500500.000/Bln.000/Bln
BIAYA JABATAN =
5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal : 6.0006.000.000/Th, .000/Th, 500500.000/Bln.000/Bln
IURAN PENSIUN =
4.75% x (Gaji Pokok+Tunjanga
n Keluarga) =4.75% 4.75%
xx32.436.64832.436.648
IURAN PENSIUN =
4.75% x (Gaji Pokok+Tunjanga
n Keluarga) =4.75% 4.75%
xx32.436.64832.436.648
Data Wajib Pajak Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 201Orang Pribadi Tahun 20111
=
:
:
:
(+)= (-)
=
=
= (-)
*)
**)
N I H I L
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimumsebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
Rp 23,293,155
PPh Telah Dipotong
PPh yang kurang atau lebih dibayar
Penghasilan Neto Rp 43,093,155
Rp 1,164,650
Rp 1,164,650
- Anak 2 orang @ Rp 1.320.000
Penghasilan Kena Pajak
Iuran pensiun sebesar 4,75 % x (gaji pokok+tunjangan keluarga)
PTKP ( K/ 3 )
- Wajib Pajak
- Status Kawin
Rp 19,800,000 Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp 15,840,000
Rp 1,320,000
Rp 23,293,155
Rp 2,640,000
PPh Terutang 5 % x Rp 23.293.000 = 1.164.650
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak
adalah Ribuan Ribuan
Penuh (000)Penuh (000)
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak
adalah Ribuan Ribuan
Penuh (000)Penuh (000)
1721
-a2
1.2.3.
•
NOMOR URUT : 0 2
: K E M E N T E R I A N X Y Z
: 0 0 0 1 1 8 8 8 9 0 1 1 0 0 0
: B E N D A H A R A K E M E N T E R I A N X Y Z
ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : A D I S A P U T R O
NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 2 7 8 8 4 6 6 6 4 0 1 5 0 0 0
: J L . S A K T I N O . 2 5
PANGKAT / GOLONGAN : I V / A
JABATAN : K E P A L A B A G I A N K E U A N G A N
STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2RI
A.
•
•
•
LAMPIRAN I - B
TA
HU
N T
AK
WIM
Lembar 1 untuk KP P
FO
RM
UL
IR1721 - A2
Lembar 2 untuk P emotong P ajakLembar 3 untuk P egawai
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
2 0 1 1PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
PEREMP
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
28,453,200
2,845,320
1,138,128
32,436,648
11,760,000
2,786,400
46,983,048
2,349,152
1,540,741
3,889,893
43,093,155
1721
-a2
•
•
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 0 1 2 2 0 1 1
K E M E N T E R I A N X Y Z
NAMA : W A R S I T O
NIP/NRP : 1 3 3 2 3 3 5 3 3
D.1.1.32.49
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
(Tempat) TGL BLN
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19
1,164,650
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
WARSI TOJ IKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
46,983,048
2,349,152
1,540,741
1,164,650
N I H I L
3,889,893
43,093,155
19,800,000
23,293,155
JUMLAH PPh PASAL 21 :
Data Penghasilan Wajib Pajak Data Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011Orang Pribadi Tahun 2011
HonorariumHonorarium Instansi Instansi Pemotong Pajak/ NPWPPemotong Pajak/ NPWP
Penghasilan Penghasilan BrutoBruto
PPh 21 PPh 21 FINAL + NON FINAL + NON
FINALFINAL
Nomor & TanggalNomor & Tanggal Bukti PotongBukti Potong
Juni 2011 Kemenhub ( 00.094.420.1.061.00) Rp 2.000.000 Rp 300.000 BP21-02/VI/2011 ( 15/06/2011)
Oktober 2011 Kemenkop&UKM ( 00.047.280.7.021.000) Rp 4.000.000 Rp 600.000 BP21-10/IX/2011 ( 10/09/2011)
Oktober 2011 Media Keuangan (01.090.209.1.014.000) Rp 5.000.000 Rp 125.000 BP21-05/RT/X/2011 ( 29/10/2011)
Jumlah Total Rp 11.000.000 Rp 1.025.000
Pak Adi Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah di Kemenhub sebesar Rp 2.000.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai
ketentuan yaitu 15%. ( Bukti Pemotongan PPh Nomor : BP21-02/VI/2011 Tanggal 15/06/2011)Pak Adi Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Keuangan di Kemenkop dan UKM sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai
ketentuan yaitu 15%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor : BP21-10/IX/2011 Tgl10/09/2011)
3
1
Pak Adi Saputro juga mendapatkan honorarium sebagai Narasumber Seminar yang diselenggarakan oleh salah satu media sebesar Rp 5.000.000,- dan telah melakukan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 17. ( Bukti
Pemotongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT/X/2011 Tanggal 29/10/2011)
2
Bukti Potong PPh 21 finalLembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : A D I S A P U T R O
Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8 1 8
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 1 7 - 0 9 4 - 4 2 0 1 - 0 6 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A K E M E N H U B
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kreditpajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)
NOMOR : BP21-02/VI/2011………
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
1.
(1) (2) (3) (4) (5)
300,000
2.
2,000,000 15%
JUMLAH 300,000
Tiga Ratus Ribu Rupiah
Jakarta , 15 Juni 2011 (4)
SOEDIBYO
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : A D I S A P U T R O
Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : 1 8 - 0 4 7 - 2 8 0 - 7 - 0 2 1 - 0 0 0
N a m a : B E N D A H A R A K E M E N K O P &
U K M
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kreditpajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
JUMLAH 600,000
Enam Ratus Ribu Rupiah
Jakarta, 4 Juni 2011
KURNIADI
600,000
2.
4,000,000 15%
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21(FINAL)
NOMOR : BP21-10/IX/2011
No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)
Bukti Potong PPh 21 Non Final Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : A D I S A P U T R O
Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1.
N P W P : 1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Orang Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
125,000 5,000,000
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
12.
11.5,000,000 2.5% 125,000
8.
9.
10.
7.
3.
4.
5.
6.
1.
PPh yang Terutang (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Jakarta,29 Oktober 2011
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP21-25/RT/X/2011
No. Jenis PenghasilanJumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif lebih tinggi 20%
(Tidak Ber-
NPWP)
Tarif
2.
Bangga BayarPajak
www.pajak.go.id