Materi SAN FISIP

28
 KEPEMERINTAHAN DAN E TIKA YANG BAIK KEPEMERINTAHAN DAN ETIKA YANG BAIK ( ( GOOD GOVERNANCE AND GOVERNMENT ETHICS GOOD GOVERNANCE AND GOVERNMENT ETHICS ) ) Dr. Aceng Ulumudin, M.Si 

description

Sistem Administrasi Negara FISIP Uniga

Transcript of Materi SAN FISIP

  • KEPEMERINTAHAN DAN ETIKA YANG BAIK(GOOD GOVERNANCE AND GOVERNMENT ETHICS)Dr. Aceng Ulumudin, M.Si

  • BEBERAPA PENGERTIANGOOD GOVERNANCE: (World Bank) Suatu Penyelenggaraan Manjemen Pemerintah Yang Solid Dan Bertanggungjawab Dengan Prinsip:

    1. DEMOKRASI DAN PASAR YANG EFISIEN 2. PENCEGAHAN KORUPSI BAIK SECARA POLITIK MAUPUN ADMINISTRATIF 3. MENCIPTAKAN LEGAL AND POLITICAL WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS USAHA

    Jadi World Bank lebih menekankan kepada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan

  • Pengertian Good Governance mencakup kehidupan yang luas mulai dari aspek moral *Agama), Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial dan terkait erat dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif, dunia usaha dan masyarakat.Dari fungsional aspek; good governance dapat dilihat dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan? Atau sebaliknya?

  • PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN PUBLIKAdanya hubungan kegiatan antara negara, swasta dan masyarakat sebagai proses kegiatan dalam memecahkan masalah bersama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan seluruh pelaku (stakeholders) yang berkepentingan. Tergantung dari permasalahan yang dihadapi, para pelaku bisa dari pemerintah dari berbagai tingkatan, organisasi politik, LSM/NGO, dunia usaha/swasta bahkan lembaga international dengan hubungan antara pihak terkait sesuai proporsinya.

  • AKTOR DALAM KEPEMERINTAHAN (governance) A. NEGARA DAN PEMERINTAHAN; Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masy madani (civil society organizations). Pengertian Negara (state) atau Pemerintahan dalam hal ini Secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. peranan dan tg jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyeleng kekuasaan utk memerintah, membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, Maupun internasional dan global

  • B. SEKTOR SWASTA. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yg aktif interaksi dlm sistem pasar, spt: industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga sektor informal . Peranan sektor swasta sangat penting dlm pola kepemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang utk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi

  • C. MASAYARAKAT MADANI (CIVIL SCIETY). kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah tengah antara perseorangan dan pemerintah. Yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yg berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat, melalui kegiatan memfasilitasi masyarakat

  • ACCOUNTABILITY (Akuntabilitas/Tanggung gugat): Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan unit organisasi/ lembaga kepada publik yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. tanggung gugat; kalau salah pemerintah bisa digugat oleh masyarakat atau clientele penerima pelayan, badan usaha oleh share holder dan stake holder dan pengelolaan warga oleh anggotanya.

  • 2. TRANPARENCY (TRANSPARANSI) ; Dapat diketahui oleh banyak pihak/yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan (publik) dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha. Seleksi jabatan berdasarkan fit and proper test, pelelangan, pelaksanaan procurement, pemberian izin dan lain sebagainya dilakukan secara transparan

  • 3. OPENESS (keterbukaan);

    Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion,terbuka terhadap kritik, yang dilihat sebagai partisipasi untuk perbaikan, jadi kalau ada permintaan harus dapat memberikan penjelasan. Kalau di badan usaha, diminta memeriksakan due diligence (hak ketekunan/kerajinan), ya harus memberikan disclousre (penyingkapan)

  • 4. RULE OF LAW (berdasarkan hukum); Artinya setiap keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, pihak ketiga dilakukan berdasarakan hukum (peraturan perundang-undangan yang sah). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang diambil. Conflic resolution (penyelesaian konflik) bersasarkan hukum (termasuk arbitrase dan out of court settlement)

  • 5. FAIRNESS, a level playing field (perlakuan yang adil/perlakuan kesetaraan).

    Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan sebagainya.

  • 1. PARTICIPATION; Setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitamate yang mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

    (UNDP plus)

  • 2. RULE OF LAW ; Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pilih bulu, terutama untuk HAM

    3. TRANSPARENCY ; Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses,lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, yang dapat dipahami dan dimonitor

  • 4. RESPONSIVENESS ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus senantiasa melayani stekeholder.

    5. CONSENSUS ORIENTATION ; Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

  • 6. EQUITY; Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

    7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY; Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia

  • 8. ACCOUNTABILITY ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung kepada organisasinya dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal, atau eksternal organisasi dan atau untuk kepentingan umum.

  • 9. STRATEGIC VISION ; Para pemimpin maupun publik harus mempunyai perispektif /pandangan dan pengembangan kemanusiaan yang luas dan pandangan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan manusia seutuhnya.

  • (CORRUPTION) : KORUPSI

    (MONOPOLY OF POWER) : MONOPOLI KEKUASAAN

    (DISCRETION BY OFFICIALS) PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN BERTINDAK PEJABAT

    (ACCOUNTABILITY / TRANSPERENCY) : PERTANGGUNGJAWABAN / TRANSPARANSI

  • Karena posisi yang sama penting dari tiga aktor good governance, maka harus ditandai dengan proses yang sinergi antar tiga aktor tersebut. Oleh karena itu indikator Good Governance mencakup:ParticipatorySustainable (keberlanjutan)Legitimate dan akseptabel bagi masy.Transparan

  • 5. Meningkatkan equity dan equality 6. Mengembangkan sumberdaya dan metode governance 7. Meningkatkan keseimbangan 8. Mentoleransi dan menerima perspektif- perspektif yang bermacam-macam 9. Mampu memobilisasi sumberdaya untuk tujuan-tujuan sosial10. Memperkuat mekanisme-mekanisme asli (indigenious)11. Beroperasi berdasarkan aturan hukum

  • 12. Efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya13. Melahirkan dan memerintahkan respect & trust14. Accountable15. Mampu mendefinisikan dan mengambil keputusan bagi masalah-masalah nasional16. Enabling dan fasilitatif17. Lebih bersifat sebagai regulator daripada kontrol18. Dapat mengatasi isu-isu temporer19. Berorientasi pada pelayanan Tetapi secara umum indikator/karakteristik Good Governance dirumuskan menjadi 9 sbb:

  • UPAYA PEWUJUDAN GOOD GOVERNANCE./ETIKAPerampingan peran dan organisasi pemerintahanMendorong peningkatan pendapatan/pengeluaran pemerintahMeningkatkan efisiensi pemberian layanan umum Mengembangkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan umum

  • Integrasi 5 (lima) wilayah strategi pembangunan regionalKepemerintahan dan etika yang baik (good governance /Good Local Governance)Pengentasan kemiskinan terutama di wilayan perkotaan (urban poverty alleviation);Pembangunan ekonomi daerah (local economic development);Keuangan dan pembiayaan pembangunan terutama di perkotaan (urban finance); sertaPelayanan publik (service delivery).

  • PENERAPAN ETIKA PEMERINTAHAN YANG BAIKPERLAKUAN DALAM PELAYANAN YANG ADIL YANG BELAKU BAGI (PERORANGAN, KELOMPOK, YANG MISKIN DAN YANG KAYAAKUNTABILITASKETERBUKAAN/TRANSPARASIMENDAPATKAN PELAYANAN YANG BAIKDI IUKUT SERTAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN UMUMTUNTUTAN MASYARAKAT

  • RENCANA TINDAKMelayani Masyarakat (bukan dilayani) Secara Adil dan RamahMenyampaikan Informasi yang Jelas Kepada MasyarakatMelakukan Konsultasi Kepada Masyarakat, Bagaimana Masyarakat dan Petugas Saling Berpartisipasi dan Menjalin Hubungan Kerja;Melayani Masyarakat Secara Akuntabilitas dan Terukur kepada para Pimpinan, Pelanggan. Masyarakat UmumMelawan Korupsi atau Dicurigai Masyarakat Menerima Imbalan di Tempat Kerja Maupun Diluar Kerja.8

  • KENDALA

    Tidak ada prioritas transparansi dan keadilan bermasyarakatKKNPenghamburan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk hal-hal yang tidak prioritasKurangnya akuntabiitasKetimpangan hak-hak azasi manusiaBirokrasi yang berlebihan

  • *********************