Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

JAKARTA, 2015

NATA IRAWANDIREKTUR JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUJUAN PENGATURAN DESA

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan

potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta

bertanggung jawab;f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat

perwujudan kesejahteraan umum;g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan

masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.


VISI DAN MISI PEMERINTAH

VISI“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


NAWA CITA (9 AGENDA PRIORITAS)


AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH TERKAIT DENGAN DESA

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKAN NEGARA KESATUAN

3

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan

Implementasi Undang-Undang Desa

√

√

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA


Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

LANGKAH PEMERINTAH

Bina Pemerintahan DesaPembangunan dan

Pemberdayaan MasyarakatPembangunan kawasan

Perdesaan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DESA, PDTT

4 TUSI DIALIHKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DESA, PDTT

Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

Usaha Ekonomi MasyarakatSDA dan TTG Perdesaan

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal PMD

(Tersisa Pemerintahan Desa dan Kelurahan)

Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian NegaraPerpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDTT

PENANGANAN BIDANG DESA


DITJEN BINA PEMDES

Pasal Pasal 4 f: Kementerian Dalam Negeri terdiri atas: f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

PERPRES 11/2015

Pasal 20 ayat (1): Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 20 ayat (2): Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.


TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMDES

Pasal 21: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22: Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan NSPK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pemberian bimtek di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa, pelaksanaan administrasi , dan pelaksanaan fungsi lain dari menterI.

PERPRES 11/2015


PERMASALAHAN DESA

Masih rendahnya efektifitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa serta pelayanan masyarakat;

Masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan desa;

Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dalam pembinaan Desa.

1. Penyesuaian Nomenklatur dan Program/Kegiatan di Kementerian yang Membutuhkan Waktu Panjang.

2. Pelaksanaan revisi DIPA yang membutuhkan waktu.3. Pelantikan pejabat definitif yang membutuhkan waktu cukup lama.4. Revisi penyesuaian anggaran kegiatan yang membutuhkan waktu.

KENDALA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN



UPAYA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI

LANGKAH PERSIAPAN

ATURAN

PROGRAM/KEGIATAN

PERMENDAGRI NO.111/2014 tentang Pendoman Teknis Peraturan di Desa

PERMENDAGRI NO.112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

PERMENDAGRI NO.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PERMENDAGRI NO.114/2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa

2

3

4

5

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional

Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Evaluasi Perkembangan Desa

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Revisi PP 43/2014 dengan PP 47/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1



PROGRAM:

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup

Regional

Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Evaluasi Perkembangan Desa

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

PROGRAM DAN KEGIATAN

BINA PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN:

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP):

Jlh. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Jlh. Fasilitasi Kapasitas Aparat dan Kader Desa

Jlh. Desa/Kel yang dibina dalam penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa/Kel

Jlh. Aparat Kecamatan , Aparat Desa/Kel, Lembaga Desa dan Kader Desa yang terampil dalam Manajemen Pemdes Lingkup Regional

1

2

3

4

SASARAN

74.093 Desa

148.186 Aparat dan Kader Desa

74.093 Desa dan 8.412 Kelurahan

1.520 Orang

Quick Wins

Mewujudkan Pemerintahan

Desa yang Mampu

Memberikan Pelayanan Prima

kepala Masyarakat

Mewujudkan Kesejahteraan

Masyarakat



PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN2 3

PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Menghadirkan Negara dan Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 74.093 Desa

2 Jumlah Kapasitas Aparat dan Kader Desa 148.186 Aparat dan Kader Desa

3 Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina Dalam Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

74.093 Desa dan 8.412 Kelurahan

4 Jumlah Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Lembaga Desa dan Kader Desa yang Terampil Dalam Manajemen Pemerintahan Desa Lingkup Regional

1.520 Orang

INDIKATOR KINERJA PROGRAM



• Terlaksananya Pilot project Pelayanan Di luar Jam Kantor Desa/Kelurahan pada 1000 Desa • Tersusunnya Permen NSPK SPM Desa • Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif

dengan Sistem Penyusunan RAPBDesa secara partisipatif pada 14.098 Desa.• Terlaksananya dukungan implementasi PP Sistem Keuangan Desa (tersusun dan

tersosialisasi permen Pengelolaan Aset)• Terlaksananya Pilot project format birokrasi Pemdes (organisasi, PNS, Perencanaan,

Penganggaran, Pengawasan) untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan pada 5 Provinsi (Jateng, Sulsel, Maluku, Sumut, Kalteng)

QUICK WINS



4,4%

19,1% 6,0% 7,9%

9,4%

5,5%

47,7% (10,8% Pusat,

89,2% Dekonsentrasi)

ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN

15

KESIMPULAN :• peningkatan peran pemerintahan desa adalah pilihan strategis yang diharapkan dapat

mewujudkan kemandirian pemerintah desa dalam proses implementasi UU desa. • Regulasi tentang pembinaan pemerintahan desa yang belum sepenuhnya lengkap.• Sebagai organisasi baru, direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa membutuhkan dukungan

pendanaan yang optimal dan Adanya Komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang kuat terhadap penyelenggaraan dan pembangunan desa tertuang dalam NAWACITA.

• Dengan dilaksanakannya langkah dalam pembahasan tsb maka diharapkan pemerintahan desa mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

REKOMENDASI :• Perlunya penguatan regulasi tentang pembinaan pemerintahan desa yang belum disusun

antara lain tentang aset desa, musyawarah desa, pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa, evaluasi perkembangan desa serta Pedoman Pengelolaan BUMDes (+/- 15 Permendagri sebagai tindak lanjut PP No. 47 Tahun 2015)

• Perlunya dukungan pendanaan yang optimal terhadap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian keuangan , Bappenas, atas persetujuan DPR-RI.

• Perlunya penjabaran yang kongkrit terhadap program NAWACITA Jokowi-JK kedalam program kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

• Membentuk forum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa antar kementerian/lembaga.

P E N U T U P

Terima Kasih



Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri

Government & Nonprofit

Transcript of Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri