Materi Kewajiban Perpajakan Bagi an
-
Upload
hadisetiawan -
Category
Documents
-
view
250 -
download
0
description
Transcript of Materi Kewajiban Perpajakan Bagi an
11
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BAGI BENDAHARA
I. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
II. PPh PASAL 21/26III. PPh PASAL 22IV.PPh PASAL 23/26V. PPh PASAL 4 Ayat 2 (FINAL)VI.PPN dan PPnBM
I. KETENTUAN UMUM I. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA DAN TATA CARA
PERPAJAKANPERPAJAKAN(KUP)(KUP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA BENDAHARA
BELANJA APBN/D
BELANJAPEGAWAI
BARANG/JASA
BARANG
JASA (BADAN)
SEWA(TANAH/
BANGUNAN( DAN JASA
KONSTRUKSI
PEKERJAAN,JASA, DANKEGIATAN
ORANG PRIBADI
PPh Psl 22
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 21/26
PPh FinalPasal 4 )2(
PPN
+++PPnBM
55
Objek Pemotongan & Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Pemungutan yg Dilakukan
BendaharaBendahara PPh PasalPPh Pasal 21 21 : : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang
PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21
PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
Luar Negeri
PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (sewa tanah dan atau bangunan dan jasa konstruksi
PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak &
Jasa Kena Pajak
Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu
66
KEWAJIBAN BENDAHARAWAN SEBAGAIPEMOTONG DAN PEMUNGUT PAJAK
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG PAJAK YANG HARUS DIPOTONG/ DIPUNGUT
MEMOTONG/ MEMUNGUT PAJAK YANG TERUTANG SETIAP BULAN
MENYETORKAN PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
MELAPORKAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK MELALUI : - SPT MASA = utk. Pemot/ Pemut Pjk selama Masa Pajak ybs - - SPT TAHUNAN = utk. Pemot/ Pemut Pjk selama tahun pajak ybs
77
Kewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat )1( UU KUP
Bendahara yang Mengelola APBN/APBD
Bendahara yang Mengelola APBN/APBD
WajibMendaftarkan Diri
WajibMendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWPUntuk Mendapatkan NPWP
00.123.456.7-407.000
BENDAHARA SD N-007 TERNATE
88
Tempat Mendaftarkan DiriTempat Mendaftarkan DiriPerPer. Dirjen No. P. Dirjen No. PER-44ER-44/PJ./200/PJ./20088
Tempat PendaftaranTempat Pendaftaran
KPP/KP2KP di mana
BendaharaBerkedudukan
KPP/KP2KP di mana
BendaharaBerkedudukan
99
Tata Cara PendaftaranPer. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
BENDAHARABENDAHARA
KPP/KP2KPKPP/KP2KP
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
MENGISI FORMULIRPENDAFTARAN
MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN
MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA
(KTP/SIM)
KARTU NPWPDAN SKT )SURAT
KETERANGAN TERDAFTAR
KARTU NPWPDAN SKT )SURAT
KETERANGAN TERDAFTAR
12
3
Tanda Terima
Arsip
1010
Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
Penghapusan NPWPPer. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
PerubahanOrganisasi
PerubahanOrganisasi
ProyekTelah Selesai
ProyekTelah Selesai
Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
KPP/KP2KPKPP/KP2KP
NPWP DihapuskanNPWP Dihapuskan
1111
PERUBAHAN IDENTITAS/ DATA BENDAHARAWAN
KARENA :- PENGGANTIAN PEJABAT BENDAHARA- PERUBAHAN ALAMAT/ DATA LAINNYA
PERMOHONAN TERTULIS/MENGISI FORMULIR
KPP
DATA NPWP DIUBAH
II. PPh PASAL 21/26II. PPh PASAL 21/26
13
PENGERTIAN PPH PASAL 21/26
PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN,
JASA DAN KEGIATAN
BERUPA GAJI , UPAH, HONORARIUM , TUNJANGAN DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
W P D N
PPh Pasal 21
W P L N
PPh Pasal 26
YANG DILAKUKAN WP PRIBADI
YANG DILAKUKAN WP PRIBADI
PEMOTONG PPh PASAL 21
PEMBERIKERJA
ORANG PRIBADI
BADAN(TERMASUK BUT)
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)
PEMOTONG
DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK
PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH, ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,
ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKANKEGIATAN
Dit.P2Humas 15
PENERIMA PENGHASILAN YANGDIPOTONG PPh PASAL 21/26
PEGAWAI
PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
BUKAN PEGAWAI
PESERTA KEGIATAN
PENERIMA PENGHASILAN
PEGAWAI TETAP*
PEGAWAI TIDAK TETAP
TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA,OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN,
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGASDINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING
*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARATERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR
TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YGBEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG
BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAK
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAP MASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
KEWAJIBAN PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
Dit.P2Humas 18
PENGHASILAN YANG DIPOTONGPPh PASAL 21/26
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR
BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN,UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN
BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS
BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAUPENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN
PENGHASILAN
TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)
Dit.P2Humas 19
TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLMNEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT
PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA
20
PENERIMA HONORARIUMPENERIMA HONORARIUM DARI APBD/ APBNDARI APBD/ APBN
PNS/ABRI BUKAN PNS/ABRI
Golongan II dke bawah/
di bawah Letda/
Ipda
Mulai GOL III aAtau LETDA/IPDA KE
ATAS
PP 45 TAHUN 1994
Tarif Pasal 17TIDAK DIPOTONGPPh PASAL 21
Tarif 15 % FINAL
2
PESERTA KEGIATAN BUKAN PEGAWAI
50% (lima puluh persen) dari
jumlah penghasilan bruto
Tarif Pasal 17
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP*
BUKAN PEGAWAI
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK(dibulatkan ke bawah hingga
ribuan penuh)
PENERIMA PENSIUN
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
GAJI, TUNJANGANTERKAIT DGN GAJI
UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN
PESERTA KEGIATAN
DIKURANGI
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN
ATAU Rp 500.000,-/BLN (HANYA
UTK PEGAWAI TETAP)- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO MAKSIMAL
Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PTKP
50% DARI HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE DGN SYARAT
PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA
PENGHASILAN DARI 1 PEMBERI
KERJA
*YANG PENGHASILAN NYA DIBAYAR
SECARA BULANAN
UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN
PENGHARGAAN
PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU PTKP BARU Mulai 1-1-2009Mulai 1-1-2009
SETAHUNSETAHUN(Rp)(Rp)
SEBULANSEBULAN(Rp)(Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,-15.840.000,- 1.320.000,-1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)KAWIN/NIKAH (K/-)
17.160.000,-17.160.000,- 1.430.000,-1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
18.480.000,-18.480.000,- 1.540.000,-1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
19.800.000,-19.800.000,- 1.650.000,-1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)
21.120.000,-21.120.000,- 1.760.000,-1.760.000,-
•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 1.320.000•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADAAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
PTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRISENDIRI, YAITU
RP 15.840.000,00SETAHUN
STATUS KAWINSTATUS TIDAK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI
- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
SYARAT:MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI
TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWIN,SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEHPENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
NONO Lapisan PenghasilanLapisan Penghasilan TarifTarif
1.1. S.d. Rp 50.000.000,-S.d. Rp 50.000.000,- 5%5%
2.2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%15%
3.3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%25%
4.4. Di atas Rp500.000.000,-Di atas Rp500.000.000,- 30%30%
25
Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
- GAJI KEHORMATAN- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT
Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN
ATAURp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)=
Rp2.100.000+Rp600.000 =
Rp2.700.000
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh12
DIKURANGI
Rp3.500.000,-
DIKALI 12
Rp39.300.000,-
- Rp15.840.000
Rp23.460.000
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.00012 12
Rp97.750 = PPh bln Januari
Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21 Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21 terutang atas
seluruh Penghasilan Kena Pajak selama
1 Tahun atau bagian tahun pajak
PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa
sebelumnya dalam tahun
pajak ybs
Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)
Rp169.000
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 =
Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000
+Rp15.840.000)=Rp43.500.000 – Rp18.615.000
=Rp24.885.000
Rp 1.075.250*
5% x Rp24.885.000 = Rp1.244.250 *Rp97.750/BULAN X 11
Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
PPh Pasal 21 Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21 Terutang atas
seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 +
jumlah penghasilan tdk teratur
PPh Pasal 21 Yg terutang atas
penghasilan teratur x 12
Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR
Rp169.000
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000
– (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000
Rp 1.173.000*
5% x Rp24.885.000 = Rp1.244.250
Dit.P2Humas
Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARIRp 150.000,-
TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARIRp 150.000,-
DIKURANGIRp 150.000,-
DIPOTONG PPhTARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
PKP
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 6.000.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP TDK
MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
Tdk termasuk Honorarium atau
Komisi yg diterima Penjaja barang &
Petugas dinas luar
TARIF 5%
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM
1 BLN > Rp 6.000.000TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tuayg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan
DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +
Bpk. JOKO MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARIPENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :
UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAKRp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00
JIKA Bpk. JOKO TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI :5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
PKP SEBULAN
PPh SETAHUN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP DISETAHUNKANX
TARIF PPh Ps.17
PPh SEBULANPPh SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
Dit.P2Humas 31
Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.
PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan per hari Rp140.000,00 Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh atas upah
Rp150.000,00
Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21
Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 = Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai berikut:
PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan 10 hari Rp1.400.000,00 PTKP 10 hari 10 x (Rp15.840.000,00/ 360)
Rp 440.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp 960.000,00 PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10 ( 5% x Rp960.000,00)
Rp 48.000,00
Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11 maka Pasal 21 yang terutang : 11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00 PTKP 11 hari {11 x (Rp15.840.000,00/ 360)}
Rp 484.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00 PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00 PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 - PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00 Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPASPENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
Dit.P2Humas
BUKAN PEGAWAI
TERDIRI DARI :-TENAGA AHLI - ARTIS - OLAHRAGAWAN - PENASIHAT, PENGAJAR
- PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH - PEMBERI JASA DLM SEGALA BIDANG
- AGEN IKLAN - PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK - PERANTARA
- PENJAJA BARANG DAGANGAN - PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
- DISTRIBUTOR MLM
DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17
DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
MENERIMA PENGHASILAN BERUPA
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
Dit.P2Humas 33
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21Contoh 1
Slamet Widodo (penceramah), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 21
5% x (50% x Rp10.000.000) = 5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000
Jika Slamet tidak punya NPWP
5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-
Contoh 2
Benny Guntur SH, LLM (tenaga ahli) menerima honorarium sebagai pengacara sebesar Rp100.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 :5% x (50% x Rp100.000.000) =5% x (Rp50.000.000) = Rp2.500.000
Jika Benny tidak punya NPWP
5% x (50% x Rp 100.000.000)x 120% = Rp3.000.000,-
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21/26PPh PASAL 21/26
TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO
PALING LAMATGL 10 BULAN BERIKUTNYA
BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TDK ADAPENYETORAN
III. PPh PASAL 22III. PPh PASAL 22
3636
BENDAHARAWAN SEBAGAI BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22PEMUNGUT PPh PASAL 22
DITJEN ANGGARAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN BEA & CUKAI
TIDAK PERLU DITUNJUKSECARA KHUSUS
YG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS PEMBELIAN BARANG
PPh
Pasa
l 22
3737
PPh PASAL 22 DIPUNGUT
BERKENAAN DENGAN PEMBAYARANBERKENAAN DENGAN PEMBAYARANATAS ATAS
PENYERAHAN BARANG PENYERAHAN BARANG OLEH OLEH
WAJIB PAJAK (REKANAN)WAJIB PAJAK (REKANAN)
PEMBAYARANATAS PENYERAHAN/
PEMBELIANBARANG
DI DALAM NEGERI
IMPOR
DIKECUALIKAN DARIPEMUNGUTAN PPh PASAL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN/PEMBELIAN BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp 1.000.000,00 (BUKAN JUMLAH YANG DIPECAH-PECAH)
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM/PDAM DAN BENDA POS,
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BARANG SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
PENYERAHAN BARANG-BARANG YG BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK TERUTANG PPh
EMAS BATANGAN YG AKAN DIPROSES UTK MENGHASILKAN BRG HIASAN DARI EMAS UNTUK TUJUAN EKSPOR
PEMBAYARAN / PENCAIRAN DANA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL OLEH KPPN
IMPOR KEMBALI (RE-IMPOR YG MELIPUTI BARANG BARANG YG TELAH DIEKSPOR KEMUDIAN DIIMPOR KEMABLI DLM KUALITAS YG SAMA ATAU BRG-BRG YG TELAH DIEKSPOR UTK KEPERLUAN PERBAIKAN, PENGERJAAN DAN PENGUJIAN YG TELAH MEMENUHI SYARAT YG DITENTUKAN OLEH DIT.BEA CUKAI
40
PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG 1.5 % X HARGA PEMBELIAN
OBJEK TARIF
TARIF DAN DASAR PEMUNGUTAN
4141
SAAT PEMUNGUTAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
4242
BUKTI PEMUNGUTANBUKTI PEMUNGUTAN
WAJIB PAJAK REKANAN
KPP MELALUI KPPN
KPP SBG LAMPIRAN SPTMASA BENDAHARAWAN
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
PEMUNGUT PPh PSL 22
LEMBAR KE-1
SSPKP.PDIP 5.1.98
LEMBAR KE-2
LEMBAR KE-3
LEMBAR KE-4
LEMBAR KE-5
4343
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
PPh PASAL 22
SSP
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4444
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORAN
PELAPORANPPh PASAL 22
SPT MASAF.1.1.32.02
KE KPP/KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
4545
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 22
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
4646
Flow chart atas PPh 22Flow chart atas PPh 22
Rekanan Kantor Pajak
Barang Barang
pembayaranpembayara
n
SSP PPh
SPT Masa PPh dan
SSPSSP PPh
Bendaharawan
IV. PPh PASAL 23/26IV. PPh PASAL 23/26
4848
PEMOTONG PPh PASAL 23/26PEMOTONG PPh PASAL 23/26
BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSATBENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4949
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL : • DIVIDEN • BUNGA• ROYALTI
5050
TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ORANG PRIBADI /BADAN
ORANG PRIBADI /BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 5151
TARIF DAN DASAR TARIF DAN DASAR PEMOTONGANPEMOTONGAN
PPh PASAL 23
SEWA DAN
JASA LAINNYA
TARIF15 %
PENGHASILAN BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DANPENGHARGAAN, DIVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
5252
Objek Pemotongan PPh Pasal 23No
Objek Tarif Dasar Penghitunga
n
Sifat Batas waktu
penyetoran
Batas waktu pelaporan
1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
5353
No
Objek Tarif Dasar Penghitunga
n
Sifat Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
5454
No
Objek Tarif Dasar Penghitunga
n
Sifat Batas waktu
penyetoran
Batas waktu pelaporan
16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
PPh Pasal 23 PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
5555
No
Objek Tarif Dasar Penghitunga
n
Sifat Batas waktu
penyetoran
Batas waktu pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
5656
TATA CARA PEMOTONGANTATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23PPh PASAL 23
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH BENDAHARA
F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26ARSIP BENDAHARA
5757
TATA CARA PENYETORAN TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIMBERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
5858
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPh PASAL 23PPh PASAL 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/K2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
5959
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 23
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-
V. PPh PASAL 4 AYAT 2 V. PPh PASAL 4 AYAT 2 (FINAL)(FINAL)
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 6161
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
Penghasilan dariJasa Persewaan
Penghasilan dariJasa Konstruksi
Penghasilan dariJasa Pengalihan
Hak atas Tanah &/bangunan
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO
DIPOTONG DGN TARIFPELAKSANAAN :- 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
PERENCANAAN & PENGAWASAN :- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA- 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA
6262
TATA CARA PEMOTONGANTATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 4 AYAT 2PPh PASAL 4 AYAT 2
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH BENDAHARA
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 4 AYAT 2ARSIP BENDAHARA
6363
TATA CARA PENYETORAN TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 4 AYAT 2PPh PASAL 4 AYAT 2
JUMLAHKAN PPh PSL 4 AYAT 2 DALAM BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIMBERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
6464
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPh PASAL 4 AYAT 2PPh PASAL 4 AYAT 2
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 4 AYAT 2
RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 4 AYAT 2* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 4 AYAT 2* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/K2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
6565
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 4 AYAT 2
Bendahara RSUD Ternate mempunyai proyek membangun gedung dengan nilai transaksi Rp. 11.000.000.000,- kepada PT Maju Membangun yang mempunyai kualifikasi usaha menengah.
Penghitungan PPh Pasal 4 ayat 2
Harga yg tertulis di kontrak adalah nilai proyek termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000.000,- x 100/110 x 3% = Rp 300.000.000,-
*Utk mencari harga proyek tanpa PPN maka nilai tertera di kontrak tsb dikalikan 100/110
VI. PPN dan PPnBMVI. PPN dan PPnBM
6767
PENGERTIANPENGERTIAN
PAJAK PAJAK PERTAMBAHANPERTAMBAHAN
NILAI (PPN)NILAI (PPN)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
PAJAK PENJUALANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)(PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN PMK TERGOLONG BRG MEWAH
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
DI DALAM
DAERAH PABEAN
PPN
6868
SYARAT PEMUNGUTAN PPN : :
• ADANYA PENYERAHAN DI ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;DALAM DAERAH PABEAN;
• YANG DISERAHKAN BARANG YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
• YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.PENGUSAHA KENA PAJAK.
• ADANYA PENYERAHAN DI ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;DALAM DAERAH PABEAN;
• YANG DISERAHKAN BARANG YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
• YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.PENGUSAHA KENA PAJAK.
6969
BARANG KENA PAJAK )BKP(
BARANGBERWUJUD
BARANG TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
YANG DIKENAKANPPN
YANG DIKENAKANPPN
BARANG BERGERAK
BARANG TIDAK BERGERAK
7070
JASA KENA PAJAK(JKP)
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKANBARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK
DIKENAKAN PPNDIKENAKAN PPN
7171
PENGUSAHA KENA PAJAKPENGUSAHA KENA PAJAK(PKP)(PKP)
- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
ORANG PRIBADI/BADAN DALAM BENTUK APAPUN
DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
KECUALI
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 7272
PENGUSAHA KECILPENGUSAHA KECILPMK No. 68/PMK.03/2010PMK No. 68/PMK.03/2010
TGL. 23 MARET 2010 Berlaku Mulai 1 April 2010TGL. 23 MARET 2010 Berlaku Mulai 1 April 2010
PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN
PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI
Rp 600 JUTA SETAHUN
PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
7373
DASAR PENGENAAN PAJAKDASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL
HARGAPENGGANTI
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAINYG DITETAPKAN
MENKEU
SEBAGAIDASAR
PENGHITUNGANPPN
YANGTERUTANG
7474
PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
BENDAHARAWAN KPKN
7575
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BMOBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHANBKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
PABRIKAN
OLEH
7676
KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 7777
KELOMPOK JASA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANGPELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
DAN SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI
KEAGAMAAN, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
7878
KELOMPOK JASA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS
KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL
TENAGA KERJA
PERHOTELAN, MELIPUTI :• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL
JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM
PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL
ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA
7979
TARIF PPN DAN PPn BMTARIF PPN DAN PPn BM
PPN PPn BM
10 % 10, 2010, 20 30, 4030, 40 50, 7550, 75
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
5%
TARIF
10%
15% 75%
SERENDAH-RENDAHNYA
SETINGGI-TINGINYA
EKSPOR
PPN 0 %
8080
SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWANKEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWANTERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%
PPN YG DIPUNGUT10/110
YG DIPUNGUT• PPN 10/130• PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
8181
Flow Chart atas Pemungutan Flow Chart atas Pemungutan PPN dan PPn BMPPN dan PPn BM
Rekanan Bendaharawan
SSP dan Faktur Pajak
SSP dan Faktur Pajak
KPP
SPT Masa PPN 1107 PUT dilampiri SSP dan Faktur Pajak
SSP dan Faktur Pajak
8282
TATA CARA PEMUNGUTANTATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKANTAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
SSP FAKTUR PAJAK
1
2
3
BENDAHARAWANARSIP PKP REKANAN
KPP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN
DITANDATANGIOLEH
BENDAHARAWANDICAP OLEH BENDAHARAWAN
DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN
8383
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORAN
PPN/PPn BM YANG DIPUNGUTBENDAHARAWAN
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DISETOR
SSP1
2
3
45
PKP REKANAN
KPP MELALUI BANK/POS
LAMPIRAN SPT MASA PPN
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
ARSIP BENDAHARAWAN
8484
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORAN
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUTOLEH BENDAHARAWAN
LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
1
2
3
KPP DGN DILAMPIRIFP LEMBAR KE-3
ATASAN BENDAHARAWAN)*
ARSIP BENDAHARAWAN*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN
SELAMBAT-LAMBATNYA20 HARI SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL TANGGAL 20JATUH PADA HARI LIBURPELAPORAN DILAKUKAN
PADA HARI KERJABERIKUTNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
8585
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BENDAHARAWAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
DALAM HALPEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
8686
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
CONTOH
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-DIPUNGUT
PPN/PPn BM
Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUTPPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANGDISETOR SENDIRI
OLEH PKP
B
A
TERIMA KASIHTERIMA KASIH