Materi Keb & Probangnas
Transcript of Materi Keb & Probangnas
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI
DIKLATPIM Tk. IV RUMPUN KAJIAN PEMBANGUNAN
DIKLATPIM Tk. IV RUMPUN KAJIAN PEMBANGUNAN
LATAR BELAKANG
PEMBANGUNANPROSES PERKEMBANGAN KUALITAS ATAU NILAI TAMBAH TINGKAT KEHIDUPAN PENDUDUK MENUJU TINGKAT KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK
PEMBANGUNAN BERSIFAT HOLISTIC (MENYELURUH/LINTAS DIMENSI/SEMUA BIDANG)
PEMBANGUNAN EKONOMIPROSES PEMBANGUNAN PENINGKATAN PENGGUNAAN “SUMBER DAYAPRODUKSI” DIUKUR DARI BERTAMBAHNYA PENDAPATAN ATAU MENINGKATNYA IMBALAN/KOMPENSASI DALAM JANGKA PANJANG
TIGA NILAI UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI (MICHAEL P.TODARO)
1.MENUNJANG KELANGSUNGAN HIDUP2.AKTUALISASI HARGA DIRI3.KEMERDEKAAN DARI PENJAJAHAN DAN PERBUDAKAN
ISU STRATEGIS
1. PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH RASIO POTENSI DAN EFFORT MASIH RENDAH
2. JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN PENGANGGURAN CUKUP BESAR AKSESIBILITAS KURANG DAN POLITICAL WILL MASIH RENDAH
3. KESENJANGAN PEMBANGUNAN MASIH LEBAR REGIONAL, SPASIAL DAN SEKTORAL
4. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR MASIH RENDAH RENDAH KEMAMPUAN AKUMULASI MODAL DAN ALOKASI ANGGARAN
5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG KONTRAPRODUKTIF BELUM SEPENUHNYA BERORIENTASI BOTTOM UP MASIH TOP DOWN
6. KUALITAS PELAYANAN UMUM SECARA PRIMA MASIH RENDAH SARANA BELUM MEMADAI DAN EKSPEKTASI YANG BERLEBIHAN
7. PERTAHANAN DAN KEAMANAN BELUM OPTIMAL
IDENTIFIKASI MASALAH MAKROEKONOMIDI MASING-MASING DAERAH
KELOMPOK IKAB/KOTA PDRB TERBESAR PERTANIAN (KEMISKINAN/PENGANGGURAN TINGGI, KEB.TENAGA KERJA PERTANIAN CUKUP BESAR,KEB.INVEST>PERKEMBANGAN)
KELOMPOK IIKAB/KOTA PDRB TERBESAR INDUSTRI MANUFAKTUR (KEB.INVEST=PERKEMBANGAN, KEB.TK INDUSTRI CUKUP BESAR PENGANGGURAN RELATIF TINGGI)
KELOMPOK IIIKAB/KOTA PDRB PHR TERBESAR (PENGANGGURAN MSH TINGGI,KEB TK JASA PERDAGANG, KEB.INVEST>PERKEMBANGAN)KELOMPOK IVKAB/KOTA PDRB PERTAMBANGAN TERBESAR (PENGANGGURAN MSH TINGGI,INVEST>PERKEMB)
Estimasi Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2025
35.724,0 39.066,7 42.555,3 46.073,8 49.512,1 52.740,8
1,8 1,71,6
1,51,27
-
10.000,0
20.000,0
30.000,0
40.000,0
50.000,0
60.000,0
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
(Rib
u J
iwa)
0
0,5
1
1,5
2
(%)
Estimasi Penduduk Laju Pertumbuhan
Estimasi Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2025 (Tahun)
66,6
69,0
72,373,2
70,9
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025
Tahun
50,3
49,7
58,8
41,2
66,2
33,8
72,4
27,6
77,4
22,6
81,4
18,6
-10,020,030,040,050,060,070,080,090,0
100,0
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 - 2025
Perkotaan Perdesaan
Hasil estimasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang terus meningkat, yaitu 205,8 juta jiwa pada tahun 2000 menjadi 273,7 juta jiwa pada tahun 2025 dengan penyebaran penduduk antarpulau dan antarprovinsi tidak merata (terkonsentrasi di Pulau Jawa). Pada tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 35,7 juta jiwa dan menjadi 52,7 juta jiwa pada tahun 2025. Walaupun demikian, laju pertumbuhannya terus mengalami penurunan yaitu 1,81% (tahun 2000 – 2005) menjadi 1,27% (tahun 2020 – 2025). Jumlah penduduk tersebut lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dimana yang tinggal di perkotaan pada tahun 2025 sebesar 81,4%. Diharapkan angka harapan hidup masyarakat semakin meningkat yaitu dari 66,6 tahun menjadi 73,2 tahun dengan asumsi kecenderungan angka kematian bayi (AKB) menurum serta adanya perubahan susunan umur penduduk.
JabarTahun 2000
35,7 Juta Jiwa th 2000 Jabar
Tahun 2025
52,7 Juta Jiwa th 2025
81,4% tinggal di perkotaan
PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2000 - 2025
STRATEGI PEMBANGUNAN (1)
TERDAPAT TRADE-OFF ANTARA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN (PAUL SIMON KUZNETS, CHENERY, SYRQUIN, AHLUWALIA)
KENAIKAN PERTUMBUHAN YG PESAT SERING DIIKUTI DENGAN
DISPARITAS PEMBAGIAN PENDAPATAN/KETIMPANGAN RELATIF
PEMERATAAN PENDAPATAN HANYA DAPAT DICAPAI JIKA LAJU
PERTUMBUHAN EKONOMI DITURUNKAN
SECARA EKSTRIM KEMISKINAN ABSOLUT PUN AKAN TERJADI YANG DITANDAI DENGAN SEMAKIN MEROSOTNYA TARAF HIDUP GOLONGAN MASYARAKAT MISKIN
STRATEGI PEMBANGUNAN (2)
HARRY T.OSHIMA & PAPANEK : DISPARITAS DISTRIBUSI PENDAPATAN TIDAK PERLU TERJADI (DAPAT DIHINDARI)
LABOUR INTENSIVE HARUS LEBIH BESAR DIBANDINGKAN CAPITAL INTENSIVE DALAM PENCAPAIAN PERTUMBUHAN (CONTOH :TAIWAN,HONGKONG,KORSEL,IRAN SEJAK ERA 60-AN)
STRATEGI KONVENSIONAL :
(1) BERORIENTASI PERTUMBUHAN,
(2) BERORIENTASI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA,
(3) BERORIENTASI PADA PENGHAPUSAN KEMISKINAN
MEKANISME YANG DIPAKAI ADALAH TRICLE DOWN EFFECT MENGALAMI HAMBATAN KARENA : (1) PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA TIDAK MAMPU MENGIMBANGI PERTUMBUHAN PENDUDUK, (2) MORAL HAZARD, (3) TEKNOLOGI RENDAH, (4) INVESTASI YANG TIDAK BERPIHAK
STRATEGI PEMBANGUNAN (3)
STRATEGI ALTERNATIF :
1. REDISTRIBUTION WITH GROWTH : mempertahankan laju
pertumbuhan yang pesat, menstabilkan pendapatan golongan
masyarakat berpenghasilan tinggi dalam beberapa tahun yang
meliputi 10% dari jumlah penduduk, menyalurkan pendapatan dan
sumber-sumber daya yang sebenarnya akan diperoleh semua
golongan
2. BASIC HUMAN NEEDS : penyediaan langsung BHN (pangan,
sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, sanitasi/air
bersih,komunikasi), lapangan kerja produktif, partisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan yang layak
1. Indonesia yg aman dan damai
2. Indonesia yg adil dan demokratis
3. Meningkatkan kesma
1. Indonesia yg aman dan damai
2. Indonesia yg adil dan demokratis
3. Meningkatkan kesma
A G E N D AA G E N D A
1. SOCIAL WELFARE
2. ECONOMIC WELFARE
3. CONTUINITY DEVELOPMENT
4. PRODUCTIVITY5. COMPETITIVEN
ESS6. GLOBAL
ENVIRONMENTALGOALS
KETERKAITAN AGENDASASARAN DAN TUJUAN
SASARANSES PEMILU 09
SASARANLH/SDAKUAL/KUAN SAR BANG
SASARANMISKIN TURUNKESENJANGAN KURANGKUALITAS MANUSIA
SASARANRASA AMAN/DAMAI,MAKINKOKOHNYA NKRI, DAMAI DUNIA
SASARANADIL/GAK HUKUM,ADIL GENDERYANMAS MELALUI OTDA/PIMDAYAN BIROKRASI,
POLA KERJASAMA BERBASIS MULTI STAKEHOLDERS
WIN-WIN SITUATIONWIN-WIN SITUATIONWIN-WIN SITUATIONWIN-WIN SITUATION
GoalsGoals
Pemerintah Pemerintah PusatPusat
Provinsi Provinsi Bersama Bersama Kab/KotaKab/Kota
Perguruan Perguruan Tinggi/ Tinggi/
Lem.Riset/Lem.Riset/KonsultanKonsultan
Dunia usaha/Dunia usaha/Swasta Swasta
dan Masyarakatdan Masyarakat
VISI
“Indonesia yang sejahtera secara merata dan berkeadilan"
PENCAPAIAN IPM TAHUN 2010
50
60
70
80
90
100
9 2002 3 4 2005 6 7 8 9 2010
( IP
M )
IPM Maksimum (Kota)
IPM Jabar
Target Jabar
IPM Minimum (Kab)
akselerasi
2001
APM SD/MI/ PAKET AAPM SD/MI/ PAKET A
APM SD/MI/PAKET A PROVINSI JAWA BARATAPM SD/MI/PAKET A
PROVINSI JAWA BARAT97.22
96.99
96.97
96.76
96.65
96.26
95.96
95.82
95.79
95.64
95.59
95.51
95.45
95.3
95.29
95.18
94.81
94.67
94.58
93.77
93.72
93.66
93.34
93.24
92.6
92.39
91
90.93
90.67
90.58
89.67
86.94
85.78
!
!
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Bali
Jawa Barat
DI Yogyakarta
Sulawesi Tenggara
Jawa Tengah
DKI Jakarta
Banten
Kalimantan Barat
Jawa Timur
Maluku Utara
Bengkulu
Sumatera Barat
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Nusa tenggara Timur
Sulawesi Selatan
Sumatera Utara
Gorontalo
Sumatera Selatan
Jambi
Sulawesi Tengah
Riau
Sulawesi Utara
NAD
Nusa Tenggara Barat
Papua
Maluku
Papua Barat
Sulawesi Barat
0 20 40 60 80 100 120Target Nasional 95.00 %
Target Nasional 95.00 %
98.02
97.7
97.44
97.43
97.36
97.04
96.77
96.73
96.65
96.29
96.16
96.12
96.11
95.67
95.6
95.49
95.19
94.74
94.59
94.27
94.02
93.7
93.42
93.25
93.23
!
!
Kota Tasikmalaya
Kota Bandung
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Bogor
Kab. Garut
Kota Cirebon
Kota Banjar
Kab. Ciamis
Kab. Cianjur
Kota Bekasi
Kab. Majalengka
Kota Sukabumi
Kab. Bogor
Kab. Sumedang
Kab. Purwakarta
Kab. Bekasi
Kab. Karawang
Kab. Sukabumi
Kab. Subang
Kab. Tasikmalaya
Kab. Bandung
Kab. Indramayu
Kab. Cirebon
Kab. Kuningan
0 20 40 60 80 100 120
Target Nasional 95.00 %
Target Nasional 95.00 %
APK SMP/MTs/PAKET BAPK SMP/MTs/PAKET B
APK SMP/MTs/PAKET B PROVINSI JAWA BARATAPK SMP/MTs/PAKET B PROVINSI JAWA BARAT
112.45
111.7
99.78
99.74
99.45
98.25
98.06
97.63
96.93
96.18
95.33
93.9
92.97
92.15
91.64
89.94
89.26
89.06
88.9
88.78
88.76
87.92
84.79
83.8
81.87
80.09
79.95
77.74
76.88
76.33
74.65
72.21
69.78
!
!
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Bali
Jawa Timur
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Riau
Sulawesi Utara
Jawa Tengah
Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Barat
Jambi
Bengkulu
Lampung
Maluku
Kalimantan Timur
Bangka Belitung
Jawa Barat
Banten
Sulawesi Tenggara
Maluku Utara
Sumatera Selatan
Sulawesi Selatan
Kalimantan Selatan
Sulawesi Barat
Kalimantan Tengah
Gorontalo
Kalimantan Barat
Sulawesi Tengah
Papua Barat
Papua
Nusa Tenggara Timur
0 20 40 60 80 100 120 140
Target Nasional 95.00 %
Target Nasional 95.00 %
120.12
119.27
118.24
116.64
112.44
108.84
108.27
106.7
100.84
100.25
97.73
94.73
91.51
90.96
88.02
85.84
84.46
84.17
83.91
83.08
81.71
80.75
79.89
75.96
70.53
!
!
Kota Cirebon
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Sukabumi
Kota Bogor
Kota Bekasi
Kota Depok
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya
Kab. Purwakarta
Kab. Sumedang
Kab. Ciamis
Kab. Kuningan
Kab. Majalengka
Kab. Subang
Kab. Tasikmalaya
Kab. Karawang
Kab. Bekasi
Kab. Garut
Kab. Bandung
Kab. Cirebon
Kab. Bogor
Kab. Indramayu
Kab. Sukabumi
Kab. Cianjur
0 20 40 60 80 100 120 140
Target Nasional 95.00 %
Target Nasional 95.00 %
APK SMA/SMK/MA/PAKET CAPK SMA/SMK/MA/PAKET C
APK SMA/SMK/MA/PAKET B PROVINSI JAWA BARAT
APK SMA/SMK/MA/PAKET B PROVINSI JAWA BARAT
111.5
91.97
82.49
81.13
80.62
79.16
73.66
71.24
70.26
69.17
67.14
66.55
66.38
65.4
65.36
64.23
61.75
58.61
56.64
56.19
55.72
54.87
54.08
53.94
52.99
52.3
52.19
51.83
51.43
50.41
50.37
47.01
45.19
!
!
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Maluku
Sumatera Barat
Bali
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Sumatera Utara
Sulawesi Tenggara
NAD
Sulawesi Utara
Bengkulu
Bangka Belitung
Gorontalo
Maluku Utara
Jambi
Jawa Timur
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Tengah
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tengah
Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan
Papua Barat
Jawa Barat
Banten
Riau
Lampung
Sulawesi Barat
Papua
0 20 40 60 80 100 120 140
Target Nasional 68.02 %
Target Nasional 68.02 %
120.11
118.44
110.36
108.18
105.97
90.85
88.41
87.75
77.05
57.64
57.17
54.27
45.46
44.58
44.4
43.22
41.95
41.73
41.42
40.05
39.41
36.07
35.44
34.91
34.84
!
!
Kota Bogor
Kota Cirebon
Kota Sukabumi
Kota Cimahi
Kota Bandung
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Tasikmalaya
Kota Depok
Kab. Purwakarta
Kab. Kuningan
Kab. Sumedang
Kab. Tasikmalaya
Kab. Majalengka
Kab. Karawang
Kab. Cirebon
Kab. Subang
Kab. Bekasi
Kab. Ciamis
Kab. Garut
Kab. Bandung
Kab. Bogor
Kab. Cianjur
Kab. Sukabumi
Kab. Indramayu
0 20 40 60 80 100 120 140
Target Nasional 68.02%
Target Nasional 68.02%
S E K T O R
P E R T A N I A N
KETIMPANGAN PENDAPATAN
I N D U S T R I
P E N G O L A H A N
PENGANGGURAN MENURUN LPE MENINGKAT INVESTASI MENINGKAT
MAYORITAS MASYARAKAT
PETANI /BURUH TANI
MASYARAKAT PENDATANG
TRANSFORMASI KEBIJAKAN SESUAI
DENGAN KARAKTERISTIK
DAERAH /MASYARAKAT
DUALISTIK EKONOMI
PENDUDUK MISKIN MENINGKAT
DAYA BELI RENDAH
PARADOKS
S E K T O R
P E R T A N I A N
KETIMPANGAN PENDAPATAN
I N D U S T R I
P E N G O L A H A N
PENGANGGURAN MENURUN LPE MENINGKAT INVESTASI MENINGKAT
MAYORITAS MASYARAKAT
PETANI /BURUH TANI
MASYARAKAT PENDATANG
TRANSFORMASI KEBIJAKAN SESUAI
DENGAN KARAKTERISTIK
DAERAH /MASYARAKAT
DUALISTIK EKONOMI
PENDUDUK MISKIN MENINGKAT
DAYA BELI RENDAH
PARADOKS
TRANSFORMASI KEBIJAKAN SESUAI DENGAN
KARAKTERISTIK DAERAH/MASYARAKAT
ISU STRATEGIS 2009
ISU STRATEGIS 2008ISU STRATEGIS 2008 ISU STRATEGIS 2009ISU STRATEGIS 2009
1) Pendidikan, Agama, dan Ketahanan Budaya2) Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan3) Kemiskinan4) Pengangguran5) Daya Beli 6) Ketahanan Pangan7) Pelayanan Infrastruktur Wilayah8) Ketersediaan Energi9) Bencana, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan10) Jumlah Penduduk11) Pengendalian Pemanfaatan Ruang12) Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah13) Pemilihan Umum secara Langsung dan Persiapan
Pemilu 2009
1) Daya saing dan Peluasan Kesempatan Pendidikan
2) Intensitas dan Penyebaran Penyakit
3) Penduduk Miskin
4) Pengangguran dan Migrasi
5) Ketersediaan Produk, Stabilitas Harga Pangan dan Komoditas Strategis
6) Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah
7) Ketersediaan Energi
8) Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
9) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
10) Kinerja Pemerintah Daerah
11) Pemilu Nasional 2009
12) Pergeseran Sistem Nilai Masyarakat
13) Nilai Tukar Produk, Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha
14) Peningkatan Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 – 2010 (contoh bagi pembangunan daerah)
1.COMMON GOALS(Prioritas pembangunan dalam rangka pelaksanaan tupoksi lintas sektor dan membutuhkan sinergitas tinggi)1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia2) Ketahanan Pangan3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat4) Peningkatan kinerja Aparatur5) Penanganan Pengelolaan Bencana6) Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan7) Pengembangan Infrastruktur Wilayah8) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku
2.NON COMMON GOALS(Prioritas pembangunan dalam rangka penumbuhan/rintisan pengembangan, peningkatan dan pemantapan pembangunan daerah; pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; serta pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD untuk mendukung pencapaian common goals)
1.1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBERDAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBERDAYA MANUSIAMANUSIA yang difokuskan untuk menciptakan sumberdaya manusia daerah yang unggul dan berdaya saingSasaran :
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Sekolah Berstandar Nasional dan Bertaraf Internasional serta terwujudnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (tripartit);
b. Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan guru serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);d. Menurunnya penyebaran penyakit menular dan Kejadian Luar Biasa (KLB);e. Menurunnya jumlah kematian, kesakitan, kasus gizi buruk dan kurang gizi pada bayi,
Balita dan ibu hamil;f. Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja.
2.2. KETAHANAN PANGANKETAHANAN PANGAN yang difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewaniSasaran :
a. Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;b. Terpenuhinya stok beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;c. Tertatanya agroindustri dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;d. Meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian;e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di sentra
produksi pertanian.
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 - 2010 (8 COMMON GOALS)
3.3. PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKATPENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa entrepreneur untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja daerah dengan berbasis standar tenaga kerja ASEAN;
b. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya;c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh dan KUMKM;d. Terwujudnya kemitraan strategis antara KUMKM, IKM, BUMD, pengusaha besar
dan lembaga keuangan;e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumberdaya air dan irigasi
di kawasan industri.
4.4. PENINGKATAN KINERJA APARATURPENINGKATAN KINERJA APARATUR yang difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan penerapan insentif berbasis kinerja.Sasaran :
a. Meningkatnya fungsi kelembagaan pemerintah daerah dan desa; b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah dan desa;c. Menurunnya tingkat KKN untuk menciptakan pemerintahan yang bersih; d. Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 - 2010 (8 COMMON GOALS)
5. PENGELOLAAN BENCANAPENGELOLAAN BENCANA yang difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsorSasaran :a. Berkurangnya resiko kejadian bencana di daerahb. Tertanganinya bencana/wabah secara cepat dan akurat;c. Meningkatnya kesiapan dini dan mitigasi bencana;d. Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi
bencana.
6. PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGANPENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN yang difokuskan pada pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung Sasaran :a. Meningkatkan luas dan fungsi kawasan lindungb. Berkurangnya lahan kritis di kawasan lindungc. Meningkatnya pengendalian pencemaran Air
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 - 2010 (8 COMMON GOALS)
7.7. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAHPENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH yang difokuskan pada pengembangan jalan tol, jalan lintas, prasarana perhubungan, waduk, serta persampahan dan sarana olah raga.
Sasaran : a. Persiapan pembangunan jalan Tol . Penyelesaian pembangunan jalan dan
jembatan, pengelolaan persampahan di Wilayah Perkotaan dan Pembangunan Sarana Olahraga
8.8. KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKUKEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU yang difokuskan pada energi perdesaan, penyediaan air baku dan air bersih Sasaran :
a. Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaaan;b. Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi alternatif;c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih.
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2008 - 2010 (8 COMMON GOALS)
COMMON GOAL 2COMMON GOAL 2
CG – 2CG – 2Ketahanan Ketahanan
PanganPangan
SASARAN
Meningkatnya Produksi
Terpenuhinya Stok Beras Regional
Jawa Barat
Tertatanya Distribusi
dan Perdagangan
Beras
Menurunnya Tingkat
KehilanganPasca Panen
PSDA
Binprod
Indag
Indag
Indag Agro
Distan
Binprod
Dinsos
Sarek
Yansos
KUKM
Bina Marga
Sarek
KUKM
Indag Agro
Tarkim
Binprod
KUKM
Indag
Bawasda
Bakorwil
Biro Hukum
Biro Keuangan
DispendaBalitbangda
Bapesitelda
Biro Dalprog
Bapeda
Dis
tan
Distan
Distan
Indag Agro
Bina Marga
Dishub
Contoh
SOLUSI ALTERNATIF PEREKONOMIAN DAERAH
KEBIJAKAN : PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI
BAGIAN DARI PEREKONOMIAN INDONESIA NAMUN MEMILIKI KEMANDIRIAAN DIDALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN IKLIM YANG KONDUSIF UNTUK DAPAT BERLANGSUNGNYA AKTIFITAS PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING BERDASARKAN POTENSI LOKAL.
UPAYA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN MERUMUSKAN PERMASALAHAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN
DAERAH MEMBUAT PETA PERMASALAHAN AKTIFITAS EKONOMI
DAERAH : SECARA UTUH SATU PROVINSI DAN KAB/KOTA. MENGUASAI PETA PERGERAKAN AKTIFITAS PEREKONOMIAN DI
ERA OTONOMI DAERAH DIDALAM KONTEK DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI (GLOBAL).
BERSAMA DENGAN INSTITUSI DAN STAKEHODERS YANG BERADA DI DAERAH MENCARI UPAYA TEROBOSAN SEHINGGA TERWUJUD ENERGI KOLEKTIF GUNA MENJAMIN KEAMANAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN DAERAH.
TINGKAT PROVINSI PENJAMINAN TINGKAT WILAYAH DAN KAB/KOTA MENJAMIN PADA TINGKAT LOKAL TERMASUK DIDALAMNYA MENJAMIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA EKONOMI KREATIF TERMASUK SKALA RUMAH TANGGA.
KEBIJAKAN DAN UPAYA-UPAYA DIATAS DIARAHKAN UNTUK;a. MENJAMIN KEAMANAN ALIRAN BARANG DAN JASAb. MENJAMIN IKLIM USAHA YANG KONDUSIFc. MENJAMIN MASYARAKAT UNTUK BERKREASI DAN BERUSAHA
DK = DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEM PUSAT KPD GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEM. PUSAT DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1 ANGKA 8) (NON FISIK)
T.P : TUGAS PEMBANTUAN YAITU PENUGASAN DARI PEM. PUSAT KPD DAERAH DAN/ATAU DESA, DARI PEM. PROV KPD KAB./KOTA DAN/ATAU DESA, SERTA DARI PEM KAB./KOTA KPD DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. (UU NO.32/2004 PS 1
ANGKA 9) (FISIK)
Pem.Pusat
Pem. Provinsi
Pem.Kab./Kota
Desa
T.P
T.P
T.P
T.P
T.P
T.P
Dk??
??
??
HUBUNGAN PEMERINTAHANHUBUNGAN PEMERINTAHAN
PENUTUP
……BILA SUATU MASALAH TERUS MENERUS DIPERDEBATKAN DAN TAK KUNJUNG SELESAI, TIDAK DITEMUKAN SOLUSI MAKSIMUM DAN KONSEPTUALNYA ……..ITU BERARTI TIDAK ADA AHLINYA ATAU PAKARNYA…
JADI SIAPA ?…….
BAPAK/IBU PESERTA DIKLATPIM IV LAH……AHLINYA !
Terima kasih, Terima kasih, hatur nuhunhatur nuhun
Semoga bermanfaatSemoga bermanfaatSelamat ber-evolusiSelamat ber-evolusi