Materi ips vi.1.1
-
Upload
danu-subagya -
Category
Documents
-
view
8.292 -
download
6
description
Transcript of Materi ips vi.1.1
PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI WILAYAH INDONESIA
OlehSUTARSO, S.P.d
Guru SDN 2 Cendana
1
Agenda
• Unsur Negara• Bentuk Negara• Bentuk Pemerintahan• Sistem Pemerintahan• Perkembangan wilayah
2
Pengertian NegaraKANSIL (1978)
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.
J.H.A. LOGEMAAN (Neg. sbg. Orgn. Kekuasaan)Keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggaraan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.(Diikuti oleh : H.J. Laski, Max Weber, Leon Duguit)
3
lanjutan
G. JELLINEKNegara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
GEORGE WILHELM FREDRICH HEGELNegara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
4
lanjutan
R. DJOKOSOETONONegara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
SOENARKONegara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan)
5
UNSUR NEGARAOPPENHEIMER DAN LAUTERPACHT :1. RAKYAT2. WILAYAH3. PEMERINTAH YANG BERDAULAT, DAN MENDAPAT
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN
KANSIL :1. WILAYAH2. RAKYAT3. PEMERINTAH YANG BERKUASA4. TUJUAN
6
lanjutan
Unsur Konstitutif- wilayah- rakyat- pemerintah yang berdaulat
Unsur Deklaratif- pengakuan negara lain
7
RAKYAT
Rakyat adalah semua manusia yang berada di wilayah suatu negara. (Penghuni negara)
Rakyat dibedakan menjadi 2 golongan :1.Penduduk
Setiap orang yang berada di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama (berdomisili).
8
lanjutan
2. Bukan pendudukSetiap orang yang berada di wilayah suatu negara tetapi hanya untuk sementara waktu (tidak untuk berdomisili).
Contoh :- para wisatawan asing- tim / delegasi olah raga- tim/ delegasi seni- tamu negara- tim kunjungan/study banding, dsb.
9
lanjutan
Penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. Warga Negara, yaitu ;- setiap orang yang tinggal di wilayah suatu
negara dalam jangka waktu lama- secara hukum merupakan anggota dari negara
tersebut, serta- Mengakui bahwa negara dan pemerintahan
tempat negara tersebut adalah negara dan pemerintahnya.
10
lanjutan
b. Warga Negara Asing/Bukan Warga Negara- setiap orang yang berada di wilayah suatu
negara dalam jangka waktu yang lama- secara hukum bukan anggota negara
tersebut- tidak mengakui bahwa negara dan
pemerintahan negara tersebut sebagai negara dan pemerintahnya.
11
KEWARGANEGARAAN
Azas kewarganegaraan ada 2 :1. Ius Soli
Azas yang digunakan suatu negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
2. Ius SanguinisAzas yang digunakan suatu negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan/kewarganegaraan orang tuanya.
12
lanjutan
Akibat penggunaan azas tersebut :1.Apatride tidak berkewarganegaraan2.Bipatride berkewarganegaraan ganda
13
WILAYAH
Wilayah suatu negara :1.Daratan2.Lautan3.Udara4.Ekstrateritorial
14
BATAS WILAYAH
1. Batas alamiah- gunung-gunung- sungai- danau- hutan- perbukitandsb.
15
lanjutan
2. Batas buatan- tembok- pagar kawat berduri- benteng- tugu tapal batas- dsb
16
Batas wilayah laut Indonesia1. Tahun 1938 berdasarkan Territoriale Zee En Maritieme
Kringen Ordonatie ditentukan batas laut teritorial 3 mil laut.
2. Berdasarkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 batas wilayah laut, meliputi ;- batas laut teritorial 12 mil laut- batas zona bersebelahan 12 mil laut- batas Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut- batas Landas kontinen lebih dari 200 mil laut
3. Klaim atas batas laut teritorial diperjuangkan di tingkat internasional pada saat Konvensi hukum laut int 1982 dan diterima masyarakat dunia, bahkan diikuti negara lain.
17
Batas wilayah Udara
Ketentuan yang mengatur batas wilayah udara suatu negara prinsipnya tidak dipastikan, tetapi menurut Perjanjian Paris 1919 suatu negara dapat mengklaim batas wilayah udara sampai dengan :
- Kurang lebih 36.000 kaki- GSO (geo stasionary orbit)- Sampai batas negara tersebut mampu
mempertahankannya.
18
PERKEMBANGAN WILAYAH
Wilayah suatu negara dimungkinkan mengalami perkembangan yang terjadi
karena pemekaran, penggabungan, dan pengurangan.
19
1945
- Sumatera- Jawa barat- Jawa Tengah- Jawa Timur- Borneo (Kalimantan)- Sulawesi- Sunda Kecil (Nusa Tenggara)- Maluku
20
1950
Tambahan provinsi karena pemekaran :- Sumatera Sumut , Sumteng dan Sumsel- Jawa Tengah Jateng dan DIY
21
1956
• Sumatera utara Sumut dan DI Aceh• Jawa Barat Jabar dan DKI• Kalimantan Kalbar, Kaltim dan Kalsel
22
1957
• Sumatera Tengah Sumbar, Riau dan Jambi• Kalimantan Selatan Kalsel dan Kalteng
23
1958
• Sunda Kecil Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
24
1959
• Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung
25
1960
• Sulawesi Sul. Utara dan Tengah Sul. Selatan dan Tenggara
26
1964
- Sulawesi Utara dan Tengah Sulut Sulteng
- Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulsel Sultra
27
1967
• Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu
28
1969
• Irian Jaya
29
1976
• Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara TimurTimor Timur
30
1999
- Timor Timur lepas (menjadi negara baru)- Maluku Maluku
Maluku Utara
- Irian Jaya Papua Irian jaya Barat
31
2000
- Sumatera Sumatera Selatan Bangka Belitung
- Jawa Barat Jawa Barat Banten
- Sulawesi Utara Sulawesi Utara Gorontalo
32
2002
• Riau Riau Kepulauan Riau
33
2004
• Sulawesi selatan Sulawesi selatanSulawesi Barat
Jumlah 33 provinsi
34
Wilayah Ekstrateritorial
• Adalah wilayah yang diakui secara hukum sebagai bagian dari wilayah suatu negara, walaupun tidak berada di dalam wilayah negara tersebut.
1.Tempat kantor/gedung perwakilan asing 2.Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu
negara. (Floating Island)
35
PEMERINTAH YANG BERDAULAT
Pemerintah lembaga beserta aparaturnya yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara.
Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh lembaga negara.
Pemerintah dalam arti sempit dipegang oleh lembaga eksekutif.
36
KEDAULATAN
Kedaulatan kekuasaan tertinggi suatu negara
Teori Kedaulatan :1.Teori kedaulatan Tuhan2.Teori kedaulatan Raja3.Teori kedaulatan Hukum4.Teori kedaulatan Negara5.Teori kedaulatan Rakyat.
37
BENTUK NEGARA
1. Negara Kesatuan (Unitaris)Negara yang merdeka dan berdaulat di mana hanya ada satu Pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah.
Azas Pemerintahan :- Sistem Sentralisasi- Sistem Desentralisasi- Sistem Dekonsentrasi- Sistem Tugas Perbantuan (medebewind)
38
LANJUTAN• NEGARA BERSUSUN TUNGGAL• TIDAK TERDAPAT NEGARA DALAM NEGARA• SATU PEMERINTAHAN PUSAT• SATU UUD• SATU PARLEMEN• SATU KABINET• SATU BENDERA• KEDAULATAN KE DALAM DAN KE LUAR
39
lanjutan
2. Negara Serikat (Federasi)Gabungan beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu
• NEGARA FEDERASI• NEGARA BERSUSUN JAMAK• TERDAPAT NEGARA DALAM NEGARA• SETIAP NEGARA BAGIAN MEMILIKI UUD, KEPALA NEGARA,
PARLEMEN, KABINET, UUD, BENDERA SENDIRI• KEDAULATAN DI PEMERINTAH FEDERAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN LUAR NEGERI, HANKAM, KEUANGAN, POSTEL
40
REPUBLIK
• KEPALA NEGARA DIANGKAT/DIPILIH OLEH RAKYAT
• MASA JABATAN KEPALA NEGARA DIBATASI• TIDAK ADA DINASTI• KEPALA NEGARANYA BIASANYA PRESIDEN
41
KERAJAAN/MONARKI
• KEPALA NEGARA DIANGKAT BERDASARKAN KETURUNAN
• MASA JABATAN KEPALA NEGARA TIDAK DIBATASI/SEUMUR HIDUP
• ADA DINASTI• KEPALA NEGARA, RAJA, RATU, SULTAN,
YANG DIPERTUAN AGUNG, KAISAR,
42
SISTEM PRESIDENSIAL• Presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan• Presiden tidak dapat membubarkan parlemen• Masa jabatan presiden dan parlemen
ditentukan dengan pasti• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
yang dipilih dan bertanggungjawab kpdnya• Presiden dan para menteri tidak
bertanggungjawab kpd parlemen
43
SISTEM PARLEMENTER PM bersama kabinet bertanggungjawab kpd
parlemen Pembentukan kabinet didasarkan pd kekuatan dlm
parlemen Para anggota kabinet mungkin seluruhnya mungkin
sebagian anggota parlemen Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen
dengan mosi tidak percaya, sebaliknya kepala negara dengan saran PM dapat membubarkan parlemen
44
LANJUTAN
• Lamanya masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti
• Presiden hanya sebagaikepala negara• Kedudukan kepala negara tidak dapat
diganggugugat atau diminta pertanggungjawaban ttg jalannya pemerintahan
45
PERKEMBANGAN SEJARAH SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
1. Sejak 18-8-1945 (UUD 1945)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem Pemerintahan presidensial
2. Sejak November 1945 (UUD 1945)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan parlementer
46
lanjutan
3. Sejak 27 Des 1949 (K RIS)Bentuk negara serikatBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan parlementer
4. Sejak 17 Agustus 1950 (UUD S)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan parlementer
47
lanjutan
5. Sejak 5 Juli 1959 (UUD 1945)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan presidensial
48
SISTEM PEMERINTAHAN
1. SentralisasiAzas pemerintahan dimana segala kewenangan pemerintah pusat dan daerah dipegang oleh pemerintah pusat
2. DesentralisasiPenyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga sendiri. (azas ini melahirkan daerah otonom)
49
lanjutan
3. Dekonsentrasi Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat kepada alat-alat (pejabat) pemerintah pusat yang ada di daerah.
Ataupelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
50