Pelaksanaan pengadaan secara bertanggung jawab - penggunaan ...
Materi Hukum Pidana tentang Kemampuan Bertanggung Jawab
-
Upload
mahasiswa-fakultas-hukum -
Category
Law
-
view
559 -
download
4
Transcript of Materi Hukum Pidana tentang Kemampuan Bertanggung Jawab
Kemampuan
Bertanggungjawab
Kelompok 4:
1. Verent Nadya Chrismonita (16.0201.0074)
2. Totok Priyo Husodo (16.0201.0079)
3. Annisa Nurdayanti (16.0201.0083)
4. Dian Ayu Meika Putri (16.0201.0089)
5. Akhmad Fatomy (16.0201.0092)
PENGERTIAN BERTANGGUNGJAWAB
Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan didalam dirinya, biasanya disebut juga dengan panggilan jiwa. (Abdullah:2010)
PENGERTIAN BERTANGGUNGJAWAB
DALAM HUKUM PIDANAPertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan ia tahu akan akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.
KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB
MENURUT PARA PAKARDalam kemampuan bertanggungjawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:
• Van HamelKemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:a) Mengarti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.b) Menyadari bahwa perbuatanya tidak di
perbolehkan oleh masyarakat.c) Mampu menentukan kehendaknya untuk
berbuat.
• Pompe
Batasan memuat beberapa unsur tentang pengertiankemampuan yaitu:
a) Kemampuan berpikir pada pelaku yangmemungkinkan pelaku menguasai pikirannya danmenentukan kehendaknya.
b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkahlakunya.
c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai denganpendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah laku)
• Soedarto
Definisi atau batasan kemampuan bertanggung jawab ituada manfaatnya. Tetapi setiap kali dalam kejadiankonkrit dalam praktik peradilan, menilai seorangterdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklahmudah.
Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normaljiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilaidengan pikiran dan perasaanya bahwa perbuatanya itudilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran danperasaan itu.
Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang artikemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungandengan itu ialah, terdapat pada pasal 44; “ barang siapamelakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya terganggu ataukarena penyakit”.
Didalam praktik pasal 44 KUHP dilaksanakanpembuktian sedemikian rupa, yaitu pertama-tamaseorang ahli diminta untuk menentukan apakahbenar orang yang melakukan tindak pidana itukeadaan jiwanya tidak tumbuh dengan sempurnaatau mendapat gangguan penyakit, jadi secaradeskriptif. Kemudian hakim yang menentukanapakah orang tersebut berdasar atas hal-hal tertentudan dikaitkan dengan hubungan sebab-akibat dapatdipertanggungjawabkan, secara normative.
Keterangan ahli yang secara deskriptif tersebuthanya merupakan nasihat belaka dan hakim tidakterikat untuk harusmenggunakannya, walaupundalam praktik biasanya hakim juga memperhatikanhal ini.
Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya
kemampuan bertanggung jawab harus ada :
1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antaraperbuatan yang baik dan yang buruk; yangsesuai dengan hukum dan yang melawanhukum.
2) Kemampuan untuk menentukan kehendakmenurut keinsyafan tentang baik danburuknya perbuatan tadi.