Materi Kuliah Komputasi tambang Materi 1 Kuliah Teknik Pertambangan STTNAS Yogyakarta Materi 5
materi hukper (MKEK)
-
Upload
eka-ratnaningsih -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of materi hukper (MKEK)
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
1/17
HUKUM
KEPERAWATAN
MISPARSIH M.KES
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
2/17
VISI
Menjadi lembaga yang otonom dalam
pembinaan perawat dan komunitaskeperawatan dalam rangka menegakkan
etika proesi! yang berkontribusi dlm
kebijakan kese"atan nasional terkait dengan
masala" etik
MKEK - PPNI
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
3/17
Misi
#. MKEK lebi" proakti memberdayakan diri dlm
pengendalian dan pemberlauan standar etik
proesi
$. Mengkaji kebutu"an untuk merumuskan kebijakan
yang ber"ubungan dengan komitmen moral dasar
%. Menyiapkan standar etik keperawatan sebagai
pedoman dalam melaksanakan praktek
keperawatan
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
4/17
&. Menyusun alur dan mekanisme
penyelesaian masala" etik sebagaipedoman dalam pelaksanaan praktekkeperawatan
'. Membina komunitas keperawatan dalampenyelesaian masala" etik
(. Mengendalikan pendidikan dan praktekkeperawatan dalam pelaksanaan etikuntuk melindungi serta menjaminkeamanan dan keselamatan masyarakat
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
5/17
#. Majelis ke"ormatan etik keperawatan )MKEK*
adala" badana otonom PP+I yang bertanggung
jawab kepada musyawara"
nasional,musyawara" propinsi, musyawara"
Kabupaten
$. MKEK dibentuk pada tinkat pusat dan pro-insi,di
tingkat kabupaten kota apabila di anggapperlu dapat dibentuk dengan pertimbangan dan
persetujuan dari pengurus Pro-insi MKEK
Kedudukan MKEK
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
6/17
%. MKEK mengadakan koordinasi dengan
pengurusPusat,Pro-insi,KabupatenKota,Komis
ariat PP+I sesuai dengan tingkat
kepengurusan.
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
7/17
#. Melakukan tugas bimbingan,pengawasan
dan penilaian dalam melasanakan etik
keperawatan,termasuk perbuatan anggota
yang melanggar ke"ormatan dan tradisi
"ukum keperawatan.
$. Memperjuangkan agar etik keperawatan
dapat diperjuangkan di Indonesia
Kewenangan dan Tugas Pokok MKEK
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
8/17
%. Memberikan usul dan saran diminta tidak
diminta kepeda pengurus Pusat,Pro-insi,
dan KabupatenKota PP+I sesuai dengan
tingkat kepengurusan majelis
&. Membina "ubungan baik dengan aparat etik
yang ada,baik pemerinta" maupun
organisasi proesi lain
'. /ertanggung jawab kepada Munas,
Muspro,MuskabMuskot dan Rapat anggota
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
9/17
#. Setiap surat pengaduan dianggap dan
diperlukan sebagai surat ra"asia
$. +ama,alamat dan identitas lainnya dari
pengadu jika dianggap perlu ole" MKEK
dapat dira"asiakan
%. Pemanggilan ter"adap pengadu,teradu
dan saksi dilakukan se0ara tertulis
Administrasi
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
10/17
&. Pemanggilan dapat dilakukan sampai %
)tiga* kali dalam jangka waktu yang wajar,
apabila setela" pemanggilan ketiga
pengadu tetap tidak datang tanpa alasan
yang sa",maka pengaduan tsb dinyatakan
batal,sebaliknya jika panggilan ketiga
teradu tetap tidak datang tanpa alasanyang sa", penelaa"an "arus tetap
dilanjutkan tanpa ke"adiran teradu
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
11/17
'. Pengadu, teradu dan saksi yang diminta
dalam sidang MKEK tidak diambil
sumpa",melainkan diminta untuk menanda
tangani pernyataan tertulis didepan MKEK
ba"wa semua keterangan yang diberikan
adala" benar. 1ika pengadu,teradu dan
saksi menolak permintaan ini,maka "altersebut di0atat untuk ba"an pertimbangan
pada waktu pengambian keputusan.
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
12/17
(. Semua keterangan yang dipertunjukan
dalam sidang MKEK "arus di0atat dalam
risala" sidang dan didokumentasikan
sebagai "ak milik pengurus PP+I
2. Risala" sidang MKEK tersebut tidak
dibenarkan untuk diketa"ui ole" dan
diteruskan kepada pi"ak ke tiga,ke0uali
dipaksa ole" ketentuan "uum yang lebi"
tinggi.
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
13/17
#. melakukan peninjauan ter"adap kejadian
$. Memanggil saksi
%. Menentukan apaka" perawat dinyatakan
bersala" melaksanakan pelanggaran&. /ila perawat dinyatakan bersala" dapat
diberikan tindakan disiplin antara lain 3
a. diberikan peringatan
b. menempatkan perawat dalam masaper0obaan
0. menolak pemba"aruan ijin praktek
injauan kasus oleh MKEK sesuai
tingkat organisasi
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
14/17
d. menunda pemberian ijin praktek
e. men0abut ijin praktek
'. /atas waktu pelaksanaan tinjauan kasuspaling lama #& "ari setela" disampaikan
banding
lanjutan
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
15/17
4ingkat komisariat
Penanganan kasus dilakukan ole" panitia tim etik Keptingkat komisariat sbb3
#. Melakukan peninjauan ter"adap kejadian
$. Memanggil saksi
%. Menentukan apaka" perawat dinyatakan bersala"melaksanakan pelanggaran
&. /ila perawat dinyatakan bersala" dapat diberikantindakan disipiln antara lain3
a. diberikan peringatan
b. menempatkan perawat dalam masa per0obaan.
'. /atas waktu pelaksanaan kasus paling lama #& "arisetela" disampaikan pengaduan
Mekanisme penanganan kasus
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
16/17
4ingkat kabupatenkota
apabila perawat tidak menerima keputusan yang diberikan ole" panitia tim Etik komisariat paling
lama #& "ari ybs dapat mengajukan banding ke PP+I kabupatenkota up. MKEK kabupaten kota.
MKEK kabupatenkota selanjutnya melakukan tinjauan kasus.
4ingkat Propinsi
Apabila perawat tidak menerima keputusan yang diberikan ole" MKEK kabupaten kota paling lama
#& "ari ybs dapat mengajukan banding ke PP+I wilaya" up. MKEK wilaya".
MKEK wilaya" selanjutnya melakukan tinjauan kasus.
4ingkat Pusat
apabila perawat tidak menerima keputusan yang diberikan ole" MKEK 5ilaya" paling lama #& "ari
ybs dapat mengajukan banding ke PP+I pusat up. MKEK Pusat
MKEK Pusat selanjutnya melakukan tinjauan kasus.
-
8/18/2019 materi hukper (MKEK)
17/17
Apabila ternyata perawat penerima sanksidinyatakan tidak bersala" ole" MKEKkabupatenkota, MKEK wilaya", MKEK Pusat,maka keputusan tsb memuat pernyataan
re"abilitasi disertai dengan permintaanmaa kpd ybs dengan tembusan kepadainstansi tempatnya bekerja dann jika perlumasyarakat umum. Penerbitan surat
keputusan re"abilitasi dilaksanakan ole"pengurus PP+I atau pimpinan ruma" sakitsesuai tingkat penanganan kasus
Rea!ilitasi