Materi How to Get Your Future - 9 Mei 2015
-
Upload
damayanti-widya -
Category
Documents
-
view
243 -
download
1
description
Transcript of Materi How to Get Your Future - 9 Mei 2015
How To Get Your Future ?
Prospek Kerja Lulusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota di Bidang Pemerintahan
SEMINAR PROFESI
Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi 2015
Universitas Diponegoro
Manda Machyus, ST, M.Si
Semarang, 9 Mei 2015
kulonuwunNama : Manda Machyus, ST, M.Si
TTL : Jakarta, 9 Juni 1984
Alamat : Perumahan Puri Botanical Blok H/7 No. 51 Joglo-Jakarta
Barat
Telp : 0816 1814 827 atau 0878 88156 759
Kantor : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12110, (021) 7245751, 722660
E-mail : [email protected]
1991 – 1996 : SD Muhammadiyah 24 Jakarta
1996 – 1999 : SLTP N 74 Jakarta
1999 – 2002 : SMUN 36 Jakarta
2002 – 2006 : Sarjana Teknik (ST) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro – Semarang
2007 – 2009 : Magister Sains (M.Si) Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia - Jakarta
2003 : Event Organizer - Will Communication Semarang
2004 : Kerja Praktek - CV. Artefak Arkindo Jakarta
2007-2009 : Staf Honorer – Deputi Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat
2009-2013 : Staf Perencana (PNS)
2013-2014 : Kepala Sub Bidang Penyusunan Strategi
2014-now : Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Susun, Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SIAPA ANDA
posisi mahasiswa
Mahasiswaterdidik terpelajar
sosok IDEALIS
TONGGAK SEJARAH PERGERAKAN MAHASISWA:
1. Perkumpulan Boedi Oetomo, eks pelajar STOVIA 1908 Dr. Sutomo, Moh.Hatta, dll2. Kongres Pemuda II, Jakarta 28 oktober 1928 Muh.Yamin, kumpulan pemuda
pelajar/jong
3. Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945 Chairul Saleh, Soekarni, dll4. Orde Baru Angkatan’66 Soe Hok Gie, Akbar Tanjung, dll5. Malari, Jakarta 1974 Hariman Siregar, Arif Rahman Hakim, dll6. Peristiwa Mei (Orde Reformasi), Jakarta 1998 Elang Mulia, Hery H, Hafidin,
Hendriawan S
Ide dan pemikiran cerdas merubah paradigma
Sikap kritis kontrol kebijakan pemerintah
Sosok yang memiliki kepedulian dan keberpihakan pada
RAKYAT moral force
Calon pemimpin menata masa depan BANGSA
Dan suatu hal yang menjadi kebanggaan mahasiswa adalah
semangat membara untuk melakukan sebuah
perubahan.
Agent of
Change!!
Carilah calon kepala keluarga
anak Planologi….
Kota aja ditata,
apalagi masa depan
kamu sama dia…
kumpulan meme
6
KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
DAN SIVITAS AKADEMIKA
Tridharma Perguruan Tinggi
Sivitas Akademika: masyarakat akademik
yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
• Pusat Penelitian atau Pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi research center
• kerjasama antar Perguruan Tinggi dan dengandunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat pengabdian masyarakat
• Kerjasama dengan pemerintah (Pusat/Daerah) Penerapan Penelitian
Bidang
Perencanaan
Wilayah dan
Kota
pengembangan wilayah, transportasi, perumahan, infrastruktur, tata ruang, pertanahan, lingkungan,
ekonomi perkotaan, pariwisata, dll
Pendidikan: Mata Kuliah
(wajib dan pilihan)
Penelitian: Studio, Kuliah Kerja Lapangan, Tugas Akhir
(spesifik pada issue tertentu)
Pengabdian: Kerja Praktek dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
(penerapan pengetahuan yg didapat)
PENGABDIAN
filosofi perencana:
“membawa kita pada pemahaman, dan
pemahaman akan membawa kita pada
tindakan yang lebih layak”
POLA PIKIR
• Identifikasi issue
• Perumusan masalah
• Analisis
• Penyusunan strategi
• Skenario implementasi
• Evaluasi
POLA TINDAK
Perencana kota
profesional yang bekerja di bidang
perencanaan kota:
Profesi keahlian yang berkaitan
dengan bidang tertentu yang
diperoleh melalui sebuah proses
pendidikan maupun pelatihan khusus.
Orientasi kepentingan masyarakat
dengan menggunakan keahlian.(Wignjosoebroto,1999)
meriset, mendesain, membuat program,
melakukan rekayasa sosial, melakukan
analisis teknis, mengelola sumberdaya kota,
dan mendidik warga kota untuk meningkatkan
kualitas kota.
Breakthrough
Thinking out of the box,
execute inside the box!
sosok perencana / perencana kota
tanggungjawab perencana
etika profesi tanggungjawab perencana
Sujarto (2006)
• masyarakat
• yang menugaskan dan kepada yang
berkepentingan (pemerintah)
• kesejawatan
• diri sendiri
6 (enam) K + LEADERSHIP
KONSEPSI perlunya pembaharuan (inovasi) konsep dalam pengembangan perkotaan
KOMUNIKASI terjalinnya komunikasi yang baik antar lembaga terkait (by sector and by level)
KOORDINASI terjalinnya sinergitas koordinasi dengan berbagai pihak
KERJASAMA terwujudnya kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat (public private partnership)
KOMITMEN komitmen penuh melaksanakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan
KONTROL monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kebijakan
LEADERSHIP karakter pemimpin yang mampu menjalankan amanat konstitusi demi
kepentingan rakyat
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
“rumah” “perumahan permukiman”
as a houseas a home/
housing
structure function
“kota”as city
living space
spatial
• Keandalan• Keamanan• Kesehatan• Kenyamanan• Kemudahan
UU 28/2002
Bangunan Gedung
UU 1/2011PKP
UU 26/2007Penataan Ruang
UU 23/2014Pemda
UU 32/2009Lingkungan Hidup
UU 20/2011RUSUN
• Wahana pendidikan• Persemaian budaya• Perkembangan anak• Aset bagi pemiliknya,• dll
• Tanah• Tata Ruang• Bangunan• Infrastruktur• Lingkungan hidup
(SDA)
“perkotaan”as urban
Secure Tenure
+
sustainability
• Urbanisasi• Kepadatan• Transportasi• RTH• Backlog• Kekumuhan• Kemiskinan• Degradasi lingkungan,
dll
more complex
activity and mobility
social, culture,politic, economic,
etc…
Bermasyarakat• Keluarga• Lingkungan• Kawasan• Perkotaan
Housing for Urban Development!!!
Pasal 28 H UUD 45
PERADABAN
Kerangka Pikir
Lingkup Perumahan Permukiman dalam Konteks Perkotaan
PP 38/2007Kewenangan
Daerah
UU PERKOTAAN ??PP 34/2009
Pengelolaan Perkotaan
5 Elements of Settlement Ekistics (Doxiadis)
nature, man, society, shell, network
User
friendly
UU 5/1960Pokok Agraria
Urbanisasi
Push
Factors
Pull
Factors
> 50 % Penduduk di perkotaan
Kumuh
Alih Fungsi Lahan
Banjir
Fisik
Sampah
Tidak tertata
Sosekbud
Tawuran Warga Pengemis
9 Addiction (Kecanduan)
Masyarakat Perkotaan
Alcohol
Tobacco
Drugs
Gambling
Shopping
Internet
Working
Eating
SexHuman Trafficking
Penggusuran
PlannerArsitek
Sipil
Teknik
Lingkungan
Hukum
Sosiolog
Psikolog
Ekonom
StatistikGeodesi
InformatikaTeknik
Industri
SastraAkuntan
KomunikasiPublic Policy
(Kebijakan
Pemerintah)
10 Prinsip Good Governance
• Partisipasi
• Penegakan Hukum
• Transparansi
• Kesetaraan
• Daya Tanggap
• Wawasan Kedepan
• Akuntabilitas
• Pengawasan
• Efisiensi & Efektivitas
• Profesionalisme
rencana pembangunan kesejahteraan masyarakat
melalui penyusunan kebijakan pemerintah dan
membantu manajemen pembangunan (Sujarto, 2006)
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Bhineka Tunggal Ika
4. NKRI
5. Gotong Royong: Kebersamaan, Kemitraan, Keswadayaan dan Peran Serta Masyarakat KEARIFAN LOKAL
Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 Cita-Cita Konstitusi!“Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa”.
“Pemerintah bukan wasit di bangku
penonton, tetapi harus turun ke lapangan
dan ikut berlari untuk mengawasi dan
menjamin tertibnya pertandingan”
PILAR BERNEGARA, BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT
Montesquieu (1748) Teori
Pemisahan Kekuasaan
“trias politica”
(legislative, yudicative, executive)
PUSAT : Presiden dan Wakil Presidenbeserta Jajaran Kabinet
DAERAH : Gubernur, Walikota/Bupatibeserta jajaran SKPD
1. Masyarakat2. Organisasi (NGO) dan
Partai Politik
3. Perguruan Tinggi4. Dunia Usaha5. Pers
kedudukan PEMERINTAH
Birokrasi: bureau yang artinya
"kantor" dan cracy yang artinya
"pemerintahan".
sebuah struktur organisasi yang
memiliki ciri-ciri harus mengikuti tata
prosedur pembagian tanggung
jawab, adanya jenjang (hirarki)
jabatan, serta adanya hubungan yang
sifatnya impersonal.
(Max Weber)
bu·reau·cra·cy (noun)
check and balances
birokrasi juga disebut sebagai badan yang
menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik)
aparat PEMERINTAH
Pegawai Negeri Sipil (PNS) = Aparatur Sipil Negara (ASN)
“ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country”
(John F. Kennedy)
“service to others is the rent you pay for your room, here
on earth”(Muhammad Ali)
abdi Negara!
Franklin Delano
RooseveltPresident AS
1933-1945
“we cannot always build the future for our youth, but we can build
our youth for the future”
Menteri
Direktur Jenderal
Direktur
Kepala Sub-Direktorat
Kepala Seksi
Deputi
Asisten Deputi
Kepala Bidang
Kepala Sub Bidang
Fungsional Umum / Staf
Jabatan politis
Hak Prerogatif Presiden
I
II
III
IV
IV c – IV d
IV b – IV c
III d – IV a
III b – III c
III a
Pembina Utama
Pembina Utama
Muda-Madya
EselonGol/Ruang
Pembina Tk. I
Penata
Pangkat
Penata Muda
Siapa?
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2015-2019
Basuki Hadimuljono
Digabungkan dengan Kementerian
Perumahan Rakyat menjadi Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabinet Kerja
27 Oktober 2014
perumusan kebijakan
operasionalisasi kebijakan
Tirta
Wisma (cipta)
Marga
Jl. Pattimura 20, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan
(021) 7392262
www.pu.go.id
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015
LINGKUP UTAMA
Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Dasar,
Lokus: Perkotaan/Perdesaan
Lingkup Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
KOORDINASI DAN
REGULASI
AKSELERASI
FASILITASI
DAN ADVOKASI
Sosialisasi, Pendampingan Kepada Masyarakat, Pelatihan Kepada Stakeholders, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUPR di daerah
Perumusan Jakstragram, Penyusunan Regulasi/ NSPM, Koordinasi lintas sektor
Stimulan Pembangunan Fisik Terbatas rumah (tapak/susun) beserta Prasarana Sarana Utilitas (PSU )
DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN
RUMAH SUSUN
RUMAH KHUSUS DAN RUMAH NEGARA
RUMAH SWADAYA
RUMAH UMUM DAN RUMAH KOMERSIAL
PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
PEMDA
BUMN
DEVELOPER DAN DUNIA USAHA
NGO DAN ASOSIASI PROFESI
MASYARAKAT
MITRA
RPJMN 2015-2019PERPRES NO 2 / 2015
RENCANA STRATEGIS PENYEDIAAN PERUMAHAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR (draft)
KONSULTAN DAN KONTRAKTOR
HUBUNGAN KERJA
Deklarasi Universal HAM PBB 1948
Ps. 28 H UUD 1945UU 39/1999 HAM Rumah Merupakan
Hak Setiap Orang!
SEKIAN
Semoga Berarti
Semoga Menginspirasi
Matur Nuwun …
bentuk dan jenis RUMAH
JENIS: • rumah komersial mencari keuntungan
• rumah umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
• rumah swadaya dibangun masyarakat
• rumah khusus kebutuhan khusus: pesisir, perbatasan, bencana,
sosial, dll
• rumah negara peyelenggaraan tugas/dinas pejabat negara
BENTUK: • rumah tunggal;
• rumah deret;
• rumah susun.
Perumahan
Permukiman
Lingkungan Hunian
Kawasan Permukiman
Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman
Pelayanan Sosial
Kegiatan Ekonomi
Jasa Pemerintahan
Pusat Kws. Perkim
Pusat Lingk. Hunian
Pusat Permukiman
Pusat Perumahan
KAWASAN PERMUKIMAN adalah
bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )
LINGKUNGAN HUNIANadalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)
PERMUKIMAN adalah bagian dari
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)
PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)
Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain
KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN
Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba
Permukiman/Lisiba
Perumahan Skala Besar
Objek Pengaturan dalam UU no.1 tahun 2011
Foto Nama Kabinet Dari Sampai Keterangan
1Cosmas
Batubara
Kabinet
Pembangunan III29 Maret 1978 19 Maret 1983
Bernama Menteri
Muda Urusan
Perumahan Rakyat
Kabinet
Pembangunan IV19 Maret 1983 21 Maret 1988
Berganti nama
menjadi Menteri
Negara Perumahan
Rakyat
2Siswono
Yudohusodo
Kabinet
Pembangunan V21 Maret 1988 17 Maret 1993
Menteri Negara
Perumahan Rakyat
3Akbar
Tandjung
Kabinet
Pembangunan VI17 Maret 1993 16 Maret 1998
Kabinet
Pembangunan VII16 Maret 1998 21 Mei 1998
Berganti nama
menjadi Menteri
Negara Perumahan
Rakyat dan
Permukiman
MENTERI YANG MENANGANI BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Foto Nama Kabinet Dari Sampai Keterangan
4Theo L.
Sambuaga
Kabinet Reformasi
Pembangunan23 Mei 1998
26 Oktober
1999
Berganti nama
menjadi Menteri
Negara Perumahan
dan Permukiman
5Erna
Witoelar
Kabinet Persatuan
Nasional21 Maret 1988
17 Maret
1993
Digabungkan dengan
Menteri Pekerjaan
Umum sehingga
menjadi Menteri
Permukiman dan
Pengembangan
Wilayah
6 SoenarnoKabinet Gotong
Royong
17 Maret 1993
16 Maret 1998
16 Maret
1998
21 Mei 1998
Menteri Permukiman
dan Pengembangan
Wilayah berganti
nama menjadi
Menteri
Permukiman dan
PrasaranaWilayah
MENTERI YANG MENANGANI BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Foto Nama Kabinet Dari Sampai Keterangan
7Muhammad
Yusuf Asy'ari
Kabinet Indonesia
Bersatu Jilid I
21 Oktober
2004
22 Oktober
2009
Dipisahkan dari
Menteri Permukiman
dan Prasarana
Wilayah dan kembali
bernama Menteri
Negara Perumahan
Rakyat
8Suharso
Monoarfa
Kabinet Indonesia
Bersatu Jilid II
22 Oktober
2009
19 Oktober
2011
Berganti nama
menjadi Menteri
Perumahan Rakyat
6 Djan FaridzKabinet Indonesia
Bersatu Jilid II
19 Oktober
2011Sekarang
MENTERI YANG MENANGANI BIDANG
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2) Membuka partisipasi publikdan pelayanan perizinanperumahan SATU ATAP
3) Pemerataan pembangunanPKP antar wilayah terutamadesa, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan
4) Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah
5) Program-program:• Rusun bersubsidi• Kampung deret• Pondok singgah (rumah sakit,
terminal, pelabuhan, stasiun, dan pasar)
• Rumah pekerja di kawasan industri baru
Terkait Perumahan
NAWACITA JOKOWI-JK (2015-2019)
BERMUKIM:• Kelurahan / RT• Lingkungan• Kawasan Perkotaan/
perdesaan• Provinsi dan• Negara
1. Tata Ruang Perizinan
2. Tanah
3. Infrastruktur Dasar (termasuk energi &
transportasi umum)
4. Pembiayaan (termasuk pendanaan, pajak,
retribusi, dll)
5. Bangunan Gedung (teknik, teknologi dan
bahan bangunan strategis) aset komunitas
NEGARA WAJIB HADIR Tata Kelola Kelembagaan Penyelenggaraan di Pusat dan Daerah :
Transparan, Akuntabel dan Bebas KKN
Menjalankan amanat Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (termasuk UU No 20/2011 tentang Rusun) POLITIK ANGGARAN (Minimal
3% dari APBN/APBD)
Dana APBN /APBD dan dana-dana lainnya (dunia usaha, CSR, masyarakat, dll) dialokasikan untuk
mendukung program dan terobosan Pemerintah (Pusat & Daerah) Kemitraan Pemerintah,
Swasta dan Masyarakat (Public Private Partnership/ PPP)
KOMPONEN DASAR HAK BERMUKIM
Apakah Penggabungan Urusan Perumahan Rakyat ke PU dapat menyelesaikan masalah?
kondisi DARURAT PERUMAHAN RAKYAT yang terjadi saat ini seperti antara lain:• Angka backlog semakin tinggi : PROGRAM SEJUTA RUMAH• Luasan permukiman kumuh meningkat : PROGRAM 100-0-100• Jumlah rumah tidak layak huni meningkat : PROGRAM BEDAH RUMAH & SEJENIS• Daya beli/cicil/sewa masyarakat semakin rendah : PROGRAM RUMAH SEWA/ SEWA-BELI• Keperdulian Pemda yang menurun : PROGRAM KEMUDAHAN, BANTUAN & FASILITASI• Kemitraan/ Kebersamaan/ Peran Serta antar pelaku (stake holders) menurun : PROGRAM
KEMITRAAN YANG SETARA & SINERJIS• Pembangunan Rumah tak hanya fisik, tapi juga non fisik : PROGRAM KESWADAYAAN
MASYARAKAT MELALUI P2BPK• Kepastian Hukum dalam Kepemilikan, Pengelolaan dan Kepenghunian : PROGRAM PRONA,
PROGRAM SERTIFIKASI TANAH KOMUNAL dan lain-lain• Dsb
Diperlukan keseriusan dan dukungan Pemerintah dalam penyelenggaraan Penyediaan PerumahanRakyat sebagai AGENDA NASIONAL Agenda 2020 (Kementerian Perumahan dan KawasanPermukiman Perkotaan) Ministry of Housing and Urban Development ??
Hal ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasimanusia untuk bertempat tinggal/ hunian (papan).
27
PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB
Oleh
Rayyan Malik, ST, MT, IAP
Semarang, 9 Mei 2015
UNDANG - UNDANG JASA KONSTRUKSI
No. 18 TAHUN 1999
+ Diundangkan & berlaku : 07 Mei 1999
+ Terdiri dari : 12 Bab dan 46 Pasal
Bab I. : Ketentuan Umum ( Ps. 1)
Bab II. : Azas dan Tujuan ( Ps. 2 )
Bab III.: Usaha Jasa Konstruksi (Ps. 4 – 13)
Bab IV.: Pengikatan Pekerjaan Konstruksi (Ps.14-22)
Bab V. : Penyelenggaraan Pek. Konstruksi (Ps. 23-24)
Bab VI.: Kegagalan Bangunan (Ps. 25-28)
Bab VII: Peran Masyarakat (Ps. 29-34)
Bab VIII: Pembinaan (Ps. 35)
Bab IX.: Penyelesaian SEngketa (Ps. 36-40)
Bab X. : Sanksi (Ps. 41-43)
Bab XI. : Ketentuan Peralihan (Ps. 44)
Bab XII.: Ketentuan Penutup ( Ps. 45-46)
+ Peraturan pelaksanaan :
a. PP No. 28/2000,
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
b. PP No. 29/2000,
tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
c. PP No. 30/2000,
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI
UU No. 18 Tahun 1999
( JK )
PP. No. 28/2000
(U&PMJK)
PP. No. 29/2000
(PJK)
PP. No. 30/2000
(PPJK)
PERATURAN
LPJK
KEPPRES
80/2003
KEPMEN KIMPRASWIL
No. 369/KPTS/M/2001
No. 257/KPTS/M/2004
KPTS. GUBERNUR
SK / SE.
MENTERI
USAHA DAN PERAN
MASYARAKAT
JASA KONSTRUKSI
diatur dalam
PP RI No. 28 Tahun 2000
PENYELENGGARAAN
JASA KONSTRUKSI
diatur dalam
PP RI No. 29 Tahun 2000
PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI
diatur dalam
PP RI No. 30 Tahun 2000
JASA KONSTRUKSIdiatur dalam UU RI No. 18 Tahun 1999
Usaha Jasa
Konstruksi
Tenaga Kerja
Konstruksi
Pengikatan
Pekerjaan
Konstruksi
Penyelengga-
ran Pekerjaan
Konstruksi
Kegagalan
Bangunan
Penyelesaian
Sengketa
Peran
Masyarakat
Sanksi
Administratif
Pembinaan
Sanksi
Administratif
PENGERTIAN
1. JASA KONSTRUKSI
2. PEKERJAAN KONSTRUKSI
3. INDUSTRI KONSTRUKSI
1. Adalah Layanan Jasa :
- Konsultansi Perencanaan Konstruksi
- Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
- Konsultansi Pengawasan Konstruksi
2. Adalah seluruh atau sebagian rangkaian
kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengawasan untuk bidang :
- Arsitektural
- Sipil
- Mekanikal
- Elektrikal
- Tata Lingkungan
3. Adalah seluruh komponen kegiatan dan proses
untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(termasuk didalamnya suplier bahan dan persewaan alat)
DEFINISI PERENCANA KONSTRUKSI : penyedia jasa orang
atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain
PELAKSANA KONSTRUKSI : penyedia jasa orang atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain
PENGAWAS KONSTRUKSI : penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan
SERTIFIKASI (pasal 8 dan 9)
Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksiyang berbentuk badan usaha harus : Memenuhi ketetentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa
konstruksi Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa
konstruksi
(1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orangperseorangan harus memiliki sertifikat keahlian
(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikatketrampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja
(3) Orang perseorangan harus dipekerjakan oleh badan usaha sbgperencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenagatertentu dalam usaha pelaksana konstruksi harus memilikisertifikat keahlian
(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikatketrampilan dan keahlian kerja
PLANNING
Planning adalah suatu proses yang secara sistematis
mempersiapkan kegiatan-kegiatan guna mencapai
tujuan dan sasaran tertentu.
Yang dimaksud dengan “kegiatan” di sini adalah kegiatan
yang dilakukan dalam rangka pekerjaan konstruksi, baik
yang menjadi tanggung jawab pelaksana (kontraktor)
maupun perencana (konsultan)
Baik kontraktor maupun konsultan, harus mempunyai
konsep “planning” yang tepat untuk mencapai tujuan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-
masing.
Kesetaraan?
Jasa Konstruksi
(UU 18/99)
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengawasan
Penataan Ruang
(UU26/2007)
Perencanaan Tata
Ruang
Pelaksana Rencana
Tata Ruang
Pengendalian
Pelaksanaan RTR
Usaha Jasa Konstruksi :
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi (Bab III Pasal 5)
Usaha Jasa Konstruksi dibedakan atas Jenis
Usaha, Bentuk Usaha, dan Bidang Usaha.
Bentuk Usaha
Orang Perseorangan Badan Usaha
Berbentuk Badan
Hukum
Bukan Berbentuk
Badan Hukum
Bidang Usaha Jasa Konstruksi
1. Bidang pekerjaan Arsitektural
2. Bidang pekerjaan Sipil
3. Bidangpekerjaan Mekanikal
4. Bidang pekerjaan Elektrikal
5. Bidang pekerjaan Tata Lingkungan :
○ penataan kota/planologi;
○ pengembangan wilayah○ teknik lingkungan;
○ bangunan pengolahan limbah
○ analisa dampak lingkungan
○ tata lingkungan lainnya.
TATA RUANG - JASA KONSTRUKSI
BIDANG
ARSITEKTURBIDANG
MEKANIKAL
BIDANG TATA
LINGKUNGANBIDANG
ELEKTRIKAL
BIDANG
SIPIL
UU 18/1999 : JASA KONSTRUKSI
RENCANA
MAKRO
RENCANA
RINCI
BIDANG TATA
LINGKUNGAN
PENATAAN RUANG
UU 26/2007
Kualifikasi Usaha Jasa Perencanan dan Pengawasan
Konstruksi (Permen PU 08/PRT/M/ 2011)
Kualifikasi Usaha Jasa Perencanan dan Pengawasan
Konstruksi (Permen PU 08/PRT/M/ 2011)
Kualifikasi Usaha Jasa Perencanan dan Pengawasan
Konstruksi (Permen PU 08/PRT/M/ 2011)
Kualifikasi Usaha Jasa Perencanan dan Pengawasan
Konstruksi (Permen PU 08/PRT/M/ 2011)
STANDAR KOMPETENSI
STANDAR
Sesuatu yang ditetapkan/dibakukan dan disusun berdasarkan
konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan:
Persyaratan yang ditentukan
Perkembangan IPTEK
Pengalaman
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
KOMPETENSI
KEMAMPUAN SESEORANG YANG DILANDASI ATAS PENGETAHUAN ,
KETERAMPILAN , DAN SIKAP KERJA UNTUK MELAKSANAKAN
SESUATU PEKERJAAN
KOMPETENSI
KOMPETENSI
Kompetensi
Pengetahuan / Knowlegde
Konseptual
Mempunyai referensi
Pola pikir
Dasar-dasar teori
Keterampilan /Skill
Management Technical
Kompetensi
Management
kepemimpinan
hubungan tim kerja
analisis
pengambilan keputusan
kerjasama
komunikasi
manajemen waktu
Technical
gambar
menghitung biaya RAB
instalasi
Finishing
Quality control
kontrol waktu
Kompetensi
Prilaku / Attitude
one-ness
sikap kerja
membuka telinga bagi orang lain
berfikir positif
budaya mencatat
continuous improvement
Peluang Kerja Planologi?
Rencana Tata Ruang (Makro dan Mikro)
Masterplan Transportasi, Pariwisata, Limbah, Sampah,
Drainase, Irigasi.
Studi Kelayakan (FS) Jalan, TPA, Kawasan Industri, PKL
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB)
Rencana Pengembangan Perumahan Permukiman
Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPLH)
Analisis Pembebasan Lahan / Penetuan Lokasi
Sistem Informasi Geografis (GIS) / Pemetaan / Data Spasial
contoh KASUS......!!
HASIL OVERLAY BATAS RTRW DENGAN
KESEPAKATAN PILAR BATAS
HASIL OVERLAY BATAS ADIMINISTRASI (a)
Batas Wilayah Adminsitrasi dari RTRW Kabupaten/Kota
Batas Wilayah Adminsitrasi dari RTRW Provinsi
Batas Utara: Berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, masih terdapat bagian
yang tumpang tindih tumpang tindih (overshoot dan undershoot).
Batas Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta sudah tidak ada bagian yang
tumpang tindih. Sedangkan batas dengan Kota Karanganyar belum terdefinisikan.
Batas Selatan: Berbatasan dengan kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo tidak terdapat bagian yang
tumpang tindih tumpang tindih (overshoot dan undershoot).
Batas Barat: Masih terdapat bagian batas administrasi yang tumpang tindih dengan Kabupaten Magelang
dan Kabupaten Semarang.
Batas Wilayah Adminsitrasi
dari RTRW Kabupaten/Kota
Batas Wilayah Adminsitrasi
dari RTRW Provinsi
HASIL OVERLAY BATAS ADIMINISTRASI (b)
Batas Utara: Berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak masih bagian yang tumpang tindih (overshoot dan
undershoot).
Batas Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa bagian batas wilayah yang
dengan Kabupaten Grobogan dan Boyolali yang masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot).
Batas Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa bagian batas wilayah yang dengan masih tumpang
tindih (overshoot dan undershoot).
Batas Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Temanggung, Kendal, terdapat beberapa bagian batas wilayah yang
yang masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot).
Batas Dalam: Berbatasan dengan Kota Salatiga terdapat bagian yang masih tumpang tindih (overshoot dan undershoot)
HASIL OVERLAY BATAS ADIMINISTRASI (c)
Batas Wilayah Adminsitrasi
dari RTRW Kabupaten/Kota
Batas Wilayah Adminsitrasi
dari RTRW Provinsi
Batas Utara Berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sudah tidak ada bagian batas administrasi yang
tumpang tindih.
Batas Timur Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu dilakukan sinkronisasi batas
dengan wilayah Provinsi Jawa Timur.
Batas Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Belum terdefinisikan
Batas Barat Berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sudah tidak ada bagian batas administrasi yang
tumpang tindih.
HASIL OVERLAY JALAN (a)
HASIL OVERLAY JALAN (b)
HASIL OVERLAY JALAN (c)
HASIL OVERLAY POLA RUANG (a)
HASIL OVERLAY POLA RUANG (b)
OVERLAY POLA RUANG (c)
OVERLAY POLA RUANG (d)
OVERLAY POLA RUANG (e)
apa itu IAP......?
IAP
IAP didirikan pada tanggal 13 April 1971
Nama organisasi profesi : IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA disingkat IAPyang merupakan wadah tunggal berhimpunnya segenap ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.
IAP berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk cabang-cabang dan sesuai kebutuhannya.
IAP bertujuan untuk : mengembangkan keahlian perencanaan wilayah dan kota
meningkatkan mutu, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bagi segenap ahli perencanaaan wilayah dan kota di Indonesia
Keanggotaan
Anggota Muda
Anggota Biasa.
Anggota Kehormatan.
Anggota Bersertifikat.
Hak Anggota IAP bersertifikat
Anggota bersertifikat mempunyai hak yang melekat pada anggota biasa dan hak tambahan lain yakni:○ Memperoleh pengakuan IAP dalam bentuk
sertifikasi atas jenjang kemampuan profesionalnya;
○ Mencantumkan sebutan “IAP” dibelakang nama yang bersangkutan;
○ Melakukan penilaian keprofesionalan bagi kegiatan dan karya di bidang perencanaan wilayah dan kota.
Sertifikasi adalah:
proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan keahlian tertentu.
KLASIFIKASI
Kegiatan menetapkan penggolongan di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub-bidang
KUALIFIKASI
Kegiatan menetapkan penggolongan di biang Jasa Konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi
KUALIFIKASI PERENCANA
AHLI PRATAMA
PERENCANA WILAYAH DAN KOTA
AHLI MADYA
PERENCANA WILAYAH DAN KOTA
AHLI UTAMA
PERENCANA WILAYAH DAN KOTA
FaktorPerencana
Muda
Perencana
Madya
Perencana
Utama
Kompleksitas Obyek Sederhana Agak rumit• Rumit
• Kawasan Khusus
Perumusan MasalahMengenali
(mengikuti fisik)
Merumuskan
(Formulasi)
Mendefinisikan
permasalahan baru
hasil wacana
Pemecahan MasalahPenyelesaian
UmumPenyelesaian Khusus
Menemukan
penyelesaian baru
Metoda Riset
Mampu
mengaplikasi
(menetapkan)
Menentukan metode
tertentu untuk
persoalan tertentu
Mampu menjelaskan
mengapa memilih
suatu metoda
tertentu
Gradasi Knowledge
(Bloom Taxonomy)
Mengetahui
(Spesifikasi, alat
bantu)
Memahami/
Menterjemahkan
(Comprehension)
Mampu mencari/
merumuskan/
menyusun
BAKUAN KOMPETENSI AHLI PERENCANAAN
Salam.....
Rayyan Malik, ST, MT, IAP
Hp : 081 666 8060Email : [email protected]
Direksi Perusahaan :• PT. TUMBUH JAYA DESAIN• CV. HRV PLANNER CONSULTANT
Pengurus :• Wakil Ketua IAP Jawa Tengah• Wakil Bidang Sertifikasi BSP – IAP Nasional• Ketua Bidang Alumni Fakultas Teknik, DPD IKA UNDIP JATENG
Peran Masyarakat :
Lembaga Jasa Konstruksi (Bab VII Pasal 33)
Lembaga (LPJK)adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional.
Tugas Lembaga (LPJK) adalah Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi,
kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di
bidang jasa konstruksi.
Lembaga (LPJK) beranggotakan wakil-wakil dari: Asosiasi perusahaan; Asosiasi profesi; Pakar dan perguruan tinggi; dan Instansi Pemerintah.
Show you off
Try Haristyo R. Wibowo, STKementerian Agraria dan Tata Ruang RI
Semarang, 9 Mei 2015
!
Rules of the game
① Jangan mencatat
② Santai saja
③ Pertemuan ini hanya untuk “menggelitik” pikiran Anda
④ Anda-lah penulis dalam buku kehidupan Anda sendiri
the book of life
Planner?? Multi-disiplin/Makro/Multi-aspek Banyak tahu, tidak tahu banyak
Leader of sectors ?
Is it your passion?? Kecenderungan terlihat sampai max semester 6
Aktif terlibat dalam kegiatan/pekerjaan/proyek
plano, baik dari dosen atau konsultan
Saya mendengar, maka saya tahu.
Saya melihat, maka saya ingat.
Saya melakukan, maka saya paham.
Quote:
(Confusius)
“”
Development: Need a planner?? Pemerintahan
Konsultan
Developer
Akademisi
LSM/Aktivis Sosial
Politisi
Have you ever find?? Newspaper Search job engine
Government Planner: Tasks
Pembina Supervisor Coordinator Policy
Maker
Bimbingan Teknis
Sosialisasi
Konsultansi
Fasilitasi
NSPK
Konsultan
Kontraktor BKPRN
K/L terkait
Konreg
Program
Prioritas
Rencana Kerja
Anggaran
Expert Needed in Government Ahli Penataan
Ruang
Ahli
Pengembangan
Wilayah
Ahli Penataan
Kawasan/Revitalisasi
Ahli
Pengembangan
Perkotaan
dan/atau
Perdesaan
Ahli Perancangan
Kota
Ahli Pengaturan
Zonasi
Ahli
Pengembangan
Masyarakat
Ahli Transportasi
Ahli GIS
Ahli Ekonomi
Wilayah
Ahli Kebijakan
Publik
Government Planner: All-around?? Acara/event Keuangan
Anggaran
Perjalanan Dinas ++
Akomodasi
Pengadaan Barang/Jasa Administratif
Print, FC, Kurir, Ngecap, Minta tanda tangan, etc………………..
Bersih-bersih
Pijat
Nganter pulang
Nyuapin makan
dll. dll.
dll.
……………
How to act
Quick Learning
Depth Learning
Praktek dalam Dunia Kerja
Jika kamu membaca buku yang sama
dengan yang dibaca oleh semua orang,
maka kamu hanya dapat berpikir sama
seperti apa yang dipikirkan oleh semua
orang lain juga.
Quote:
(Haruki Murakami, Norwegian Wood)
“”
Pinter VS Pinter-Pinter
Diferensiasi
Arsipkan !
How to survive
Layang-layang
Jurus Sabar
Sarjana: struktur
berpikir, logika,
analisis,kepekaan
How to be a special one
Prajurit yang pernah bertempur di medan perang akan lebih
terampil dibandingkan dengan prajurit yang belajar perang hanya
dari buku, latihan perang atau simulasi.
Jangan berharap lebih, ketika kita tidak bisa memberi lebih.
Ketidakpastian adalah kepastian.
Kejarlah Nilai
Grade?Value
WatchoutFatamorgana
kelulusan
!
Politik kantor
Fenomena PNS Indonesia Dicintai atau dibenci ?
Dicurigai kalau kaya ?
Siap ditempatkan dimana saja ?
PU
ATRVS Feator
Badan PengembanganInfrastruktur Wilayah
PusatPerencanaanInfrastruktur
PusatPemogramandan EvaluasiInfrastruktur
PusatPengembangan Kaw. Strategis
PusatPengemban
gan Kaw. Perkotaan
Set. Badan
ATR
Ditjen Tata Ruang
Dit. Perencanaan TR
Dit. Pemanfaatan TR
Dit. Penataan Kawasan
Dit. PembinaanDaerah
Ditjen PengendalianPemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah
Dit. Pengendalian
Dit. Penertiban
Dit. Dal dan Tau Tanah
Dit. Tib dan GunaTanah Telantar
Show your work
“Untuk terhubung dengan banyak orang, kita harus terlihat—benar-benar terlihat” (Brene Brown)
!Do something
Kabar harian lebih baik daripada resume atau daftar karya:
“Waktu kuminta menunjukkan karya, mereka memperlihatkantugas sekolah, atau portofolio dari pekerjaan di bidang lain,
padahal aku lebih tertarik pada apa yang mereka lakukan akhirpekan lalu” (Ze Frank)
Remind!“Apa pun pfofesi dan jalan hidup seseorang, selama dia bisa
membuat apa yang dilakukannya bermanfaat dan memberi
kontribusi yang baik bagi lingkungannya, maka selayaknya pilihan
itu disebut sebagai profesi yang baik dan terhormat.”
terima kasih