Materi DK Dlm JK
-
Upload
aziz-andriyanto -
Category
Documents
-
view
234 -
download
0
description
Transcript of Materi DK Dlm JK
DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) DAN PERSIAPAN
IMPLEMENTASI
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
SISTEMATIKA PENYAJIAN
1. PENDAHULUAN2. LANDASAN HUKUM3. ASPEK PENYELENGGARAAN JKN4. PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN5. PENUTUP
1. PENDAHULUAN
DERAJAT KESMAS
YG SETINGGI-TINGGINYA
TUJUAN NASIONAL
RPJPK DAN SKN
(Arah, dasar pembangunan kesehatan dan pengelolaan kesehatan)
KONDISI SAAT INI
Derajat Kesehatan Masyarakat
Rendah
MASALAH MENDASAR BANGKES:
LINGKUNGAN STRATEGIS:(Ideologi, Politik, Ekonomi Sosial Budaya dan
Pertahanan Keamanan)
GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL, LOKAL
PELUANG/KENDALA
PARADIGMA NASIONAL
(PANCASILA, UUD 1945,WASANTARA, TANNAS,)
(UU 36/2009 Kesehatan, UU 17/2007 RPJPN)
RAKYAT SEHAT
PRODUKTIF
- KETIDAKPASTIAN HUKUM
- PERILAKU MASYARAKAT BURUK
- LINGKUNGAN BURUK
- RAWAN PANGAN DAN RAWAN GIZI
- AKSES PELAYANAN PUBLIK BURUK
- SUMBER DAYA KESEHATAN TERBATAS
RENCANA PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
22/04/2023
4
bbb
04/22/2023 bbb
5
Sistem Pelayanan Kesehatan
Public Health& Goods
Private Goods
Jaminan Kesehatan (UKP)
Program Kesehatan (UKM)
Individu Sehat, dan DTPKIndividu Sakit
UKP: Upaya Kesehatan Perorangan UKM: Upaya Kesehatan Masyarakat
MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN?
Tak terjangkau
Terpaksa bayar
Tidak adil Membayar Sendiri
Jaminan Kesehatan
Individu/keluarga: Solusi :
• Service/jasa,• Dominasi
profesional,• Uncertainty,• Price In-elastic, • Asymmetry Information,• PPK Induce
demand.• Patient
ignorancy, • Externality,
PelayananKesehatanterkendali
Karakteristik Yankes:
2. LANDASAN HUKUM
UNDANG-UNDANG 1945
Pasal 28 H ayat (1) (2) (3) UUD 45(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Pasal 34 ayat (1) (2) UUD 45(1) Fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
UNDANG-UNDANG 1945
Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Undang- Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang terkait lainnya.
3. ASPEK PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)
JAMINAN KESEHATAN DALAM SJSN
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta Jaminan Kes
Fasilitas Kesehatan
Baya
r iura
n P
enan
gana
n kelu
han
Perjanjuian Kerjasama
Ajukan klaim
Pembayaran Klaim
Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, dan Co-sharingKe
ndal
i Bia
ya &
kua
litas
Yank
es
Pemerintah
Sistem Rujukan
• SK Menko Bidang Kesra No.17/2012 jo. No.22/2012 untuk menyiapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ttg Tim Penyiapan Implementasi BPJS
• Roadmap JK-SJSN 2012-2019
Program Public Health, DTPK
12
PRINSIP JAMINAN KESEHATANMENURUT UU SJSN
ASURANSI SOSIAL
AKUNTABILIT
AS
NIRLABA KEHATI-
HATIAN
KETERBUKAAN
PENGELOLAAN DANA
PORTABILITAS
DANA AMANA
T
GOTONG
ROYONG
PESERTA
WAJIB
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Sesuai amanat UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai 1 Januari 2014
• Penyelenggara JKN adalah BPJS Kesehatan
• Pemerintah berfungsi sebagai regulator, menetapkan peraturan dan standar-standar
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar
iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta jaminan kesehatan.
• Peserta meliputi: a. PBI jaminan kesehatan b. bukan PBI jaminan kesehatan (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja)
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Fasilitas Kesehatan meliputi: - fasilitas kesehatan tingkat pertama (primer) - fasilitas kesehatan tingkat kedua (sekunder) - fasilitas kesehatan tingkat ketiga (tersier)
• Fasilitas Kesehatan terdiri dari milik pemerintah dan milik swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
• Manfaat jaminan tsb terdiri dari manfaat medis dan non medis
• Manfaat non medis meliputi manfaat akomodasi dan ambulans
• Pelayanan yg dijamin dan pelayanan yg tidak
dijamin
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Iuran Jaminan Kesehatan bersumber dari peserta PBI maupun non PBI.
• Bagi peserta PBI, iurannya ditanggung oleh Pemerintah,dalam bentuk nominal
• Bagi peserta Non PBI pekerja penerima upah,
iuran ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja, dalam bentuk prosentase gaji/upah Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dalam bentuk nominal
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Pola pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan dengan pembayaran prospektif: - Fasilitas kesehatan primer kapitasi- Fasilitas kesehatan sekunder, tersier
INA-CBG’s
• Standar tarif ditetapkan oleh Kemenkes
• Besaran tarif disepakati antara Asosiasi Fasilitas
Kesehatan dengan BPJS Kesehatan
Disain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
• Peserta Jaminan Kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur pelayanan
• Pelayanan kesehatan dalam JKN dengan memberlakukan sistem rujukan (pelayanan terstruktur dan berjenjang)
• Akan dilakukan penguatan pelayanan kesehatan
primer yang berfungsi sebagai gate keeper, diharapkan sistem rujukan berjalan optimal
4. PERSIAPAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(JKN)
Tugas Kemenkes bersama Kementerian
terkait
SK Menkokesra No. 17/ 2012 ;
SK Menkes No. 176/Menkes/SK/V/2012
UU No. 40 / 2004 SJSN;
UU No. 24 / 2011 BPJS
BPJS Kesehatan harus dibentuk dan mulai beroperasi paling lambat pada 1 Januari 2014.
Menyiapkan pelaksanaan SJSN melalui operasionalisasi BPJS KesehatanSK Menkokesra tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS;
dan SK Menkes ttg Kelompok Kerja Persiapan Pelaksanaan SJSN
Peta Jalan Jaminan Kesehatan SJSN2012-2019
2012 2013Penyiapan Komponen Esensial JK
Konsensus Penetapan
Manfaat
Iuran
PentahapanUHC
2014 - 2019
GCG BPJS
Sosialisasi, Edukasi, Advokasi
Implementasi Seluruh Kegiatan yang Disepakati di Roadmap
BPJS Kesehatan bertransformasi dan menyelenggarakan JK secara profesional
Koordinasi, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi
Kemenkes, Pemda, Provider Swasta, Asosiasi Provoder, dll mempersiapkan diri dengan harga keekonomian layanan dan ketersediaan layanan
Langkah dan Kegiatan
Persiapan Transformasi BPJS
Perpres
PP dan Peraturan Lainnya
Komunikasi dg Stakeholders: Pekerja dan
Majikan
Roadmap
23
Kemana Kita Sedang Melangkah?
BPJS Kesehatan mulai beroperasi
Mengelola setidaknya 121,6 Juta peserta (sekitar 50,1 juta masih dikelola Badan lain)Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis. Masih ada beda kelas perawatan
Cakupan jaminan kesehatan mulai terakselerasi dan kepuasan meningkat
Skema BPJS didasarkan perhit.akutuarial dan dikelola secara efisien dan akuntabel
2014
BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik
Seluruh penduduk (sekitar 257,5 juta jiwa) Terjamin
Paket manfaat komprehensif sesuai kebutuhan medis dan tidak ada perbedaan manfaat antar kel peserta
UHC tercapai dan tingkat kepuasan peserta mencapai minimal 85%
Dikelola secara efisien dan akuntabel
2019
Persiapan Operasi BPJS Kesehatan
Calon BPJS Mengelola >16 Juta jiwa, Maskin dikelola terpisah, berbagai skema Jaminan Kesehatan
Paket manfaat Masih bervariasi dan variasi besaran kontribusi
Baru lk 63% penduduk terjamin dengan variasi tingkat kepuasan
Belum semua skema didasarkan pada perhit. aktuarial meski dikelola secara efisien dan akuntabel
2012
24
ROADMAP KEPESERTAAN
20% 50% 75% 100%
20% 50% 75% 100%
10% 30% 50% 70% 100% 100%
`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri
ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur Kepesertaan dan
Pengumpulan Iuran
Pemetaan
Perusahaan dan sosialisa
si
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke
BPJS Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK
Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial --
NIK
Penduduk yang dijamin di berbagai skema
148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan
50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain
257,5 juta peserta (semua
penduduk) dikelola BPJS Keesehatan
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan
BSK
73,8 juta belum jadi peserta
90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan
Operasional Kesehatan bagi
TNI Polri
96 juta PBI
22/04/2023
25
bbb
KEPEMILIKAN JAMKES TAHUN 2014
BPJS Kesehatan Jumlah %PBI 96.000.000 39,2PNS + Pensiunan +Vet 17.300.000 7,1Jamsostek 5.600.000 2,3TNI POLRI aktif 2.200.000 0,9
121.100.000 49,4
Non BPJS Kesehatan Jumlah %Jamkesda 31.866.390 13,0asuransi Perusahaan 15.351.532 6,3Asuransi Swasta 2.856.539 1,2
50.074.461 20,4
total jamkes 2014 171.174.461 69,9belum punya jamkes 73.847.239 30,12014 penduduk 245.021.700 10022/04/2023
26
bbb
ROADMAP MANFAAT DAN IURAN
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Konsensus
manfaat
Penyesuaian
Perpres Jamkes
Manfaat bervariasi belum
komprehensif sesuai kebutuhan
medis
- Manfaat standar
- Komprehensif sesuai keb medis
- - Berbeda non medisIuran :
Masih berbeda PBI dan Non
PBI
Manfaat sama untuk semua
penduduk
Nilai Iuran sama untuk
semua penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN
Iuran bervariasi
Penetapan manfaat
dlm Perpes JK,
termasuk koordinasi manfaat
Kajian berkala tahunan tentang upah , iuran, efektifitas manfaat , dan pembayaran antar wilayah
Telaah utilisasi kontinyu untuk menjamin efisiensi, menurunkan moral hazard, dan kepuasan peserta dan
tenaga/fasilitas kesehatan
Penyesuaian Perpres Jamkes
Iuran PBI Disepakati: Rp 27.000Non PBI:3% - 2%1% tambahan
27
ROADMAP ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN
DAN INFRASTRUKTUR
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi
• Distribusi belum merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan belum optimal
• cara Pembayaran
belum optimal
- Perluasan dan
Pengembangan faskes dan nakes
secara komprehensi
f - Evaluasi dan
penetapan pembayaran
• Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan berfungsi optimal
• Pembayaran dengan cara
prospektif dan harga
keekonomian untuk semua
penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya.
Penyusunan Standar, prosedur
dan pembayara
n faskesImplementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga
keekonomian
28
ROADMAP ASPEK KEUANGAN
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Kebijakan Pengelolaan Dana
Amanat
• Belum ada standar
akuntansi untuk
jaminan sosial nir
laba• Belum ada
PP pegelolaan
dana jaminan sosial
• PP Pengelolaa
n Dana Amanat
diundangkan
• Standar akuntansi
JS diundangka
n
• Dana cadangan akumulatif
sehat sekali• Pengelolaan
Efisien dan Akuntabel
KEGIATAN-KEGIATAN EFISIEN DAN AKUNTABEL
Penyusunan ketentuan
cadangan tehnis dan valuasi
aktuaria
Penyusunan dan publikasi akuntabilitas dan kecukupan dana tiap semester sebagai indikator efisiensi dan
akuntabilitas publikLaporan Keuangan
Penutup dan Pembuka
Penyempurnaan Sistem
dan Prosedur Akuntansi
dan Keuangan
Analisis Estimasi Dampak Fiskal
dan Produktifitas
Penyusunan Kebijakan akuntansi
keuangan khusus BPJS
29
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ROADMAP ASPEK PERATURAN PERUNDANGAN
Belum ada
peraturan
pelaksana yang
disahkan
Sebagian besar
Peraturan
Pelaksana
disahkan
Seluruh Peraturan Pelaksana disahkan
Sebagian besar Peraturan Teknis sudah
dibuat
Peraturan Pelaksana dan Peraturan Teknis disempurnakan
Penyesuaian Per
Pres Jaminan
Kesehatan
1 Ijin Prakarsa dari Presiden
2 Bentuk Panitia Antar Kementrian/Lembaga
3 Harmonisasi di Kemenhukham
4 Hasil harmonisasi ke Kementrian/Lembaga teknis
5 Hasil harmonisasi ke Mensesneg/Sekab
6 Pengajuan ke Presiden
KEGIATAN-KEGIATAN:
PP PBI
PER PRES JAMINAN
KESEHATANN
PP Modal Awal dan Pengelolaan
Dana PP Pelaksanaan UU
BPJSPerpres Tata Cara Pemilihan Dewas &
Direksi BPJSKepres Pengangkatan Pertama Kali
Dewas & Direksi BPJS
Penyesuaian Per
Pres Jaminan
Kesehatan
Perpres Dukungan Operasional
Kesehatan bagi TNI Polri
30
ROADMAP ASPEK KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
BPJS Kesehatan beroperasi
dengan baik
Pengelolaan bervariasi oleh banyak Badan
BPJS Kesehatan mengelola
seluruh penduduk dengan
indikator efisien dan
memuaskan
KEGIATAN-KEGIATAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA
Penyiapan Beroperasinya BPJS
KesehatanPemantapan organisasi dan manajmen
Perubahan AD/ART dan Atribut PT Askes
Menyusun berbagai Sisdur
Koordinasi pengalihan
kepesertaanPembentukan dan
beroperasinya PMO
Pengembangan jumlah kantor perwakilan dan cabang
Pengembangan kompetensi dan kinerja SDM BPJS dan Faskes
Susun Pedoman Good
Governance (GCG)
Implementasi tata keclola (good governance) yang baik dan pelaporan publik
Blue Print
IT
Penyusunan dan Standarisasi Bisnis
Proses
Pengembangan Aplikasi
Pengembangan kebijakan berbasis data, information warehouse, Jaringan dan Infrastruktur sistem informasi
31
ROADMAP SOSIALISASI, PENGAWASAN DAN MONITORING
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Manfaat bervariasi belum
komprehensif sesuai kebutuhan
medis
BPJS Kesehatan beroperasi
dengan baik
BPJS Kesehatan
mengelola JKN secara efisien, akuntabel, dan
memuaskan
KEGIATAN-KEGIATAN
Penyusunan
strategi sosialisasi
Sosialisasi dan publikasi ilmiah menuju universal coverage
Penyusunan Pedoman Monitoring dan
Pengawasan Operasional BPJS Kesehatan
Susun bahan-bahan
sosialisasi
Monitoring semesteran dampak sosialisasi (perkembangan kespesertaan dan kepuasan peserta)
Analisis Laporan BPJS Kes tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Monitoring dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh DJSN
Koordinasi dan Monitoring menjelang BPJS
Kesehatan
Sosialisasi menjelang BPJS Kesehatan
Penyusunan Indikator Kinerja
Analisis Laporan BPJS Kes tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Analisis Laporan BPJS Kes tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Analisis Laporan BPJS Kes tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Analisis Laporan BPJS Kes tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Analisis Laporan BPJS Kes tentang
Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
Penyusunan Pedoman Pengawasan Keuangan BPJS
KesehatanPelaksanaan Pengawasan Keuangan oleh BPK/akuntan
publik/ OJK
Peralihan Verifikator
Inddependen
32
FOKUS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN :
1) Fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur
2) Pembiayaan, transformasi kelembagaan dan program
3) Regulasi
4) Kefarmasian dan alat kesehatan
5) SDM dan Capacity Building
6) Sosialisasi dan advokasi
PERSIAPAN POKJA BPJS KESEHATAN S/D OKTOBER 2012
Telah disusun:
Roadmap Jaminan Kesehatan 2012-2019
Rancangan Perpres JamKes dan PP PBI
Manfaat Jaminan Kesehatan dan usulan Besaran Iuran
Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan
5. PENUTUP
PENUTUP
Sesuai amanat UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS upaya kesehatan perorangan akan dijalankan dalam mekanisme jaminan kesehatan
Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional disiapkan sebaik-baiknya meliputi aspek fasilitas kesehatan, pembiayaan, regulasi, SDM Kesehatan, kefarmasian dan alkes serta sosialisasi dan advokasi
TERIMA KASIH