Materi Diklat TKDN Kemenperin

PENDIDIKAN DAN LATIHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

(TKDN)

Presented By: Donny FahamsyahM Miftahul Ilmi

1Surabaya, 26 - 28 Agustus 2014

PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)

AGENDA

DASAR HUKUM KLASIFIKASI BARANG/JASA KONSEP PERHITUNGAN TKDN TKDN BARANG TKDN JASA TKDN GABUNGAN BARANG/JASA BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN VERIFIKASI TKDN HARGA EVALUASI AKHIR (HEA) SANKSI DAFTAR INVENTARISASI B/J DN

LOGO

DASAR HUKUM

Perpres : No. 70 Tahun 2012Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Inpres No. 2 Tahun 2009Tentang

Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

Permenperin No. 02/2014Tentang

Pedoman Penggunaan Produksi

DN Dalam Pengadaan B/J Pemerintah


Ketentuan dan Tatacara Perhitungan

TKDN dan BMP

PermenperinNo.57/M-IND/PER/6/2006 Ttg Penunjukan Surveyor

Pelaksana Verifikasi

Peraturan TKDN lainnya:1. PTK 007 Rev 2 (Migas)2. Permenperin No. 54/2012

(ketenagalistrikan)3. Permen Kominfo No.

41/2009 & No. 14/2010

DASAR HUKUM


Pedoman Penggunaan Produksi

DN Dalam Pengadaan B/J Pemerintah


Perubahan atas Permenperin No. 49/2009

KETENTUAN TKDN – INPRES NO. 2 /2009

• Bagian Kedua:– Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa

hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, agar berpedoman dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian

KETENTUAN TKDN – PERPRES NO. 70/2012

Pasal 96;• (1) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya wajib: • memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri,

termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;

• memaksimalkan pengunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan• memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro

dan usaha kecil termasuk koperasi kecil

• (2) Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/Kontrak


Pasal 97;• (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

• (2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40.

Barang Peserta Lelang

TKDN (%)

BMP (%)

TKDN + BMP (%)

Produksi DN

A 35 0 35

Produksi DN

B 26 14 40

Produksi DN

C 25 10 35

Produksi DN

D 10 10 20

Impor E 0 0 0

Impor F 0 0 0

Barang impor tak bisa ikut lelang

CONTOH – TKDN + BMP ≥ 40%

Barang Peserta Lelang

TKDN (%)

BMP (%)

TKDN+ BMP (%)

Produksi DN

A 35 0 35

Produksi DN

B 30 5 35

Produksi DN

C 25 10 25

Produksi DN

D 10 10 20

Impor E 0 0 0

Impor F 0 0 0

Barang Impor masih bisa ikut lelang

CONTOH – TKDN + BMP < 40%


Pasal 97;• (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh penyedia Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang penyedia Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.

• (5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian..


Pasal 97;• (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

• (2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40.

KETENTUAN HEA – PERPRES NO. 70/2012

Pasal 98;• (1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri

diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional..

• (2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagai berikut:– sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa

bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);– mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Pasal 98;• (2a) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.

• (3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25%.

• (4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.


Pasal 98;• (5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri

paling tinggi 15%.• (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang

dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.


Pasal 98;• (7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan

sebagai berikut:a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah

tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga;b. preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran

yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;

• (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.

• HEA : Harga Evaluasi Akhir• KP : Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri dikali Preferensi tertinggi barang/jasa)• HP : Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

HEA = x HP

1

1 + KP

PERHITUNGAN HEA

Sumber : Perpres No. 70/2012, Pasal 98 ayat 7c

Pasal 98;c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:


Pasal 98;• (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan

HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

• (9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi

KETENTUAN TKDN – PERMENPERIN NO. 15/2011

Pasal 2;• Ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku bagi:a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya

baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia

(BI), Badan Hukum Milik Negara(BHMN} dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; dan

c. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.


Pasal 3;• TKDN meliputi TKDN pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.

Pasal 4;• TKDN barang untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merujuk pada

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Neger; yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

Pasal 5;• TKDN jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan melalui

penghitungan TKDN oleh Penyedia Jasa.

Pasal 6;• KDN gabungan barang dan jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ditentukan melalui penghitungan TKDN oleh Penyedia Barang dan Jasa.


Pasal 16;1. Nilai TKDN barang hasil verifikasi berlaku selama 2 (dua)

tahun. 2. Hasil verifikasi terhadap nilai TKDN jasa dan TKDN gabungan

barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pada setiap lelang/kontrak.

3. Nilai TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandasahkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

4. Dalam hal verifikasi terhadap nilai TKDN barang dilakukan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hasil verifikasi yang baru dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

LOGO

www.ptsi..com

KLASIFIKASI BARANG/JASA

BARANGDiserahkan dan menjadi milik

pengguna barang

JASA(Alat Kerja)

Dipakai sebagai layanan jasa tetapi tetap dimiliki Penyedia Jasa (hanya sebagai alat kerja)

PRODUK

IDENTIFIKASI PRODUK

Preferensi Barang & Jasa berbeda

Penentuan KDN & KLN untuk Barang & Jasa berbeda

Barang = 15%

Jasa = 7,5% terhadap Kontraktor Asing

Barang (Material & Barang Jadi) di-treatment sebagai Country of Origin

Jasa (Alat Kerja) ditreatment sebagai Kepemilikan

1

2

Klasifikasi diperlukan karena :

KLASIFIKASI BARANG/JASA

ProdukTunggal

TKDN BARANG

(MASS PRODUCT)

TKDN LELANG BARANG ATAU

GABUNGAN BARANG & JASA

BARANG

MultiProduk

IDENTIFIKASI BARANG

Contoh:

PompaJika lelang sewa2 unit POMPA selama 2 tahun

Jika lelang nya pengadaan 2 unit POMPA

Barang

Jasa

Baju

Jika Penjahit Baju menjahit dan menyiapkan Bahan

JasaJika Penjahit Baju hanya menjahit saja dan Bahan dari pengguna

Barang

IDENTIFIKASI PRODUK

KomputerJika lelang nya pengadaan20 unit komputer

Jika lelang nya rental service 12 unit komputer

???

???

Mobil

Jika Pabrik melakukan fabrikasi dan menyiapkan materialnya

???Jika material dari pengguna, pabrik hanya membuat saja.

???

Contoh:

IDENTIFIKASI PRODUK

LOGO

www.ptsi..com

KONSEP PERHITUNGAN

TKDN

KDN KLN

BerdasarkanBIAYA PRODUK

KDN

KDN KLN%TKDN X 100% =

Barang

Jasa

Gabungan barang/jasa (Proyek)

Terdiri dari:1. Material 2. Tenaga Kerja3. Alat Kerja

Produk

KONSEP PERHITUNGAN TKDN

1.Material

KetentuanTKDN

2.Tenaga Kerja

3. Alat Kerja

KDNKLN

KDNKLN

KDNKLN

Dibuat LN, TKDN 0% Dibuat DN, TKDN 0% - 100%

NEXT SLIDE……….

KETENTUAN TKDN

DN LN

Dimiliki ..

Dibuat ............

LNDN DN+LN LNDN DN+LN

%TKDN .. 100% 75% 75%+ 25% proporsional Saham DN

100% 0% proporsional saham DN

1 2 3 4 5 6

KETENTUAN TKDN – BARANG

DN LN

Dimiliki ..

Dibuat ............

LNDN DN+LN LNDN DN+LN

%TKDN .. 100% 75% 75%+ 25% proporsional Saham DN

75% 0% proporsional saham DN

1 2 3 4 5 6

Alat Kerja – Permen No. 49/2009

Alat Kerja – Permen No. 15/2011

Berinvestasi di Indonesia

Berlokasi di Indonesia

Berproduksi di Indonesia

SYARAT PERUSAHAAN PRODUKNYA BISA DIHITUNG

TKDN

LOGO

www.ptsi..com

TKDN BARANG

TKDN Barang dihitung berdasarkan biaya produksi sbb :

% TKDN Barang = Biaya Produksi Total – Biaya Produksi LN

Biaya Produksi Total x 100%

RUMUS TKDN - BARANG

STRUKTUR HARGA BARANG

1. BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel)

2. BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel)

3. BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap)_____________________________________________________+

4. BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap)5. BEBAN PEMASARAN (Marketing Expenses)6. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&A Expenses) _________________________________________+7. HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)

8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax) _________________________________________+9 . HARGA JUAL (Selling Price)10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN _________________________________________+11 . HARGA FOB

KETENTUAN PERHITUNGAN TKDN BARANG

Sumber : Permen Perindustrian No. 16 tahun 2011

• Pasal 3;1) Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis

barang.2) Jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan

proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.• Pasal 4;

1) Perhitungan TKDN barang dilakukan sampai dengan produsen tingkat 2.

2) TKDN barang tingkat dua dinyatakan 100%, apabila: barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri; harga barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya

produksi barang tingkat satu; dan akumulasi harga seluruh barang tingkat dua sebagaimana

dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.

KETENTUAN PERHITUNGAN TKDN BARANG


• Pasal 4;3) Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat barang/ komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Tenaga Kerja

TKDN Barang

Alat Kerja

Material

Biaya Produksi Barang

K e u n t u n g a n &

P P n J u a l

Keuntungan & PPn Jual

O v e r h e a d

P e r u s a h a a n

Overhead Perusahaan

T ra n s p o r t a s i ,

H a n d l in g ,

A s u ra n s i d a n

B ia y a la in n y a

d a la m ra n g k a

s e ra h t e r im a

B a ra n g J a d i

Transportasi, Handling,

Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka serah terima Barang Jadi

Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka serah terima

Bahan Baku

Transportasi, Handling, Asuransi dan Biaya lainnya dalam rangka serah terima

Bahan Baku

DIHITUNG

DIHITUNG

TIDAK DIHITUNG

TIDAK DIHITUNG

STRUKTUR HARGA TKDN BARANG

http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://files.satrio.webnode.com/200000618-aeb9eafb3d/Elektronika.jpg&imgrefurl=http://satrio.webnode.com/my-school/&usg=__9iemMf7Z60zsgCKMsRcyy1rHDR0=&h=458&w=600&sz=116&hl=id&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=K0hdLCiS7_iwDM:&tbnh=103&tbnw=135&prev=/images?q=elektronika&um=1&hl=id&tbs=isch:1

BATASAN BIAYA

Biaya dihitung sampai di

lokasi pabrik/worksh

op

BAHAN BAKU/MATERIAL

BIAYA TIDAK LANGSUNG

PABRIK

TENAGA KERJA

Penelusuran dilakukan sampai dengan produsen tingkat 2. Contoh:

KABEL : NYM

Wire Rod

PVC Copper

Alumunium

Plastik

Kayu

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Packaging

Insulator

PE

Marking

PENELUSURAN LAYER

TKDN Kabel NYM = 60/120TKDN = 50%

DN LN10

5 15

25 25 10 10

Biaya Produksi

60 60 120Saham 50:50

Tenaga Kerja

BahanBak

u

Alat Kerja

10

20

50

20

10

Total

TKDN 25%

5 5

TKDN 50%

TKDN 50%

105 5TKDN 50%

CONTOH – TKDN KABEL

CONTOH SERTIFIKAT

CONTOH BIAYA BARANG

43

FORMULIR REKAPITULASI TKDN BARANG

DAFTAR INVENTARISASI B/J PRODUKSI DN

Daftar barang/ jasa produksi dalam negeri

Acuan bagi Penyedia / Pengguna barang dalam pelaksanaan lelang.

Diperbarui dan dievaluasi setiap tahun

Disebarluaskan oleh Kementerian Perindustrian

WEBSITE – PRODUK DN

http://tkdn.kemenperin.go.id/

MENGHITUNG TKDN BARANG

F O R M ISIAN TKDN BARANG

LOGO

www.ptsi..com

TKDN GABUNGAN

BARANG

% TKDN Gabungan Barang =

Biaya KDN Gabungan Barang x 100%

Biaya Total Gabungan Barang

PENGADAAN GABUNGAN BARANG

• Pengadaan paket gabungan barang terdiri dari beberapa jenis poduk.

• Jenis produk yang diikutsertakan bisa berupa gabungan: Produk Lokal (Dalam Negeri) Produk Impor (Luar Negeri) Produk Lokal dan Produk Impor

Penelusuran dilakukan sampai dengan Penyedia Barang / Jasa tingkat 3. Contoh:

PengadaanPipa Baja

Pipa BajaLSAW

Pipa BajaERW

Pipa BajaAPI

Cat Pelat Kawat Las

Produk Tingkat 1(Layer 1)



STRUKTUR HARGA GABUNGAN BARANG

Barang B

Barang C

Barang A

Biaya Pengadaan

Barang

LAMPIRAN 3.2 : REKAPITULASI FORMULIR ISIAN PENILAIAN SENDIRI CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN

DALAM NEGERI BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI ( BARANG MULTI PRODUK )

FORMULIR 3.2

Penyedia Barang/Jasa

: PT. Bening Sejati

Alamat : Jl. Jend Sudirman 007

Paket Pengadaan Multi Produk :Pengadaan Pipa dan Pompa

Pengguna Barang : Pemda Kabupaten XX

No. Dokumen : 557/Pemda/XX

Uraian

PENILAIAN OLEH PRODUSEN

Biaya Barang Multi Produk TKDN Multi Produk(%)Biaya KDN Biaya KLN Biaya Total

1. Barang Multi Produk 1.920.000,00 1.730.000,00 3.650.000,00 52,60

Capaian Nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh PT. Bening Sejati

Formulasi Perhitungan :

% TKDN Barang Multi Produk =Biaya Total Barang Multi Produk - Biaya KLN Barang Multi Produk

X 100% Biaya Total Barang Multi Produk

% TKDN Barang Multi Produk =Biaya KDN Barang Multi Produk

X 100%Biaya Total Barang Multi Produk

PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG

TKDN Barang Multi Produk

FORMULIR REKAPITULASI TKDN GABUNGAN BARANG

MENGHITUNG TKDN GABUNGAN BARANG

F O R M ISIAN TKDN GABUNGAN BARANG

LOGO

www.ptsi..com

TKDN JASA

TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya jasa sbb :

RUMUS TKDN - JASA

% TKDN Jasa = Biaya Jasa Total – Biaya Jasa LN

Biaya Jasa Total x 100%

Harga Jasa Kontrak/PO

Pajak/PPN Keuntungan Total Biaya Operasional Jasa

Biaya tidak langsung Perusahaan (Overhead)

Biaya Jasa

Manajemen Proyek & Perekayasaan

Alat Kerja/ Fasilitas Kerja

Konstruksi & Fabrikasi

Jasa Umum

STRUKTUR HARGA JASA

BATASAN BIAYA

1. Manajemen Proyek dan

Perekayasaan

Biaya dihitung sampai di SITE

3. Konstruksi dan Fabrikasi

4. Jasa Umum

2. Alat Kerja/Fasilitas

Kerja

KETENTUAN PERHITUNGAN TKDN JASA


• Pasal 9;1) TKDN jasa dihitung pada setiap kegiatan penyediaan jasa.2) Perhitungan TKDN barang dilakukan sampai dengan jasa

tingkat 2.3) Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua terdapat

komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% .

Penelusuran dilakukan sampai dengan Penyedia Jasa tingkat 2. Contoh:

Jasa Pengangkutan Udara (Kargo)

Jasa Pengangkutan Udara (Kargo)

Jasa Cargo Handling

Jasa Penyewaan Gudang

Jasa Pengurusan Dokumen

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Jasa Suplai Bahan Bakar

Jasa Penyewaan Pesawat

TKDN = 100%Jika

dilaksanakan Penyedia Jasa Dalam Negeri

PENELUSURAN BIAYA

TKDN Sewa Kapal = 367/725TKDN = 50,62%

DN LN

12 8

300 300

50 50

Biaya Produksi

367 358 725

Dimiliki 50% WNI

Material

Jasa Penyewaan

Kapal

20

600

100

5

Total

TKDN 60%

5

TKDN 100%

Alat Kerja

Tenaga Kerja

Jasa Umum

TKDN 100%

Persh Asuransi DN

CONTOH TKDN JASA

CONTOH BIAYA JASA

FORMULIR REKAPITULASI TKDN JASA

MENGHITUNG TKDN JASA

F O R M ISIAN TKDN JASA

LOGO

www.ptsi..com

TKDN GAB.BARANG/JASA

TKDN Gabungan Barang/Jasa dihitung berdasarkan biaya gabungan barang/jasa sbb :

RUMUS TKDN – GABUNGAN BARANG/JASA

% TKDN Jasa = Biaya Jasa Total – Biaya Jasa LN

Biaya Jasa Total x 100%

% TKDN Gabungan = Biaya Gabungan – Biaya Gabungan LN

Biaya Gabungan x 100%

Harga Jasa Kontrak/PO

Pajak/PPN Keuntungan Total Biaya OperasiJasa

Biaya tidak langsung

Perusahaan (Overhead)

Biaya Gab

Biaya Barang

Material Langsung

Peralatan

Biaya Jasa

Manajemen Proyek&Pereka

yasaan

Alat Kerja/Fasilitas

Kerja

Konstruksi &Fabrikasi

Jasa Umum

STRUKTUR HARGA – GABUNGAN BARANG/JASA

BATASAN BIAYA

2. Peralatan (Barang Jadi)

3. Manajemen Proyek dan

Perekayasaan4. Alat Kerja / Fasilitas Kerja

Biaya dihitung sampai di SITE

1. Material Langsung

(Bahan Baku)

5. Konstruksi & Fabrikasi

6. Jasa Umum

Penelusuran dilakukan untuk masing2 kelompok sub Total biaya Barang & sub Total biaya Jasa, Contoh : Pembangunan Gardu Induk

PEMBANGUNAN GARDU INDUK

Transformator

Struktur Baja Pondasi

Penelusuran sesuai TKDN

Barang

JASA

KabelJasa

KonstruksiJasa

Instalasi

BARANG

Penelusuran sesuai TKDN Jasa

PENELUSURAN BIAYA GAB. BARANG/JASA

CONTOH BIAYA GABUNGAN BARANG/JASA

FORMULIR TKDN GABUNGAN

F O R M ISIAN TKDN GABUNGAN

BARANG/JASA

MENGHITUNG TKDN GABUNGAN BARANG/JASA

LOGO

www.ptsi..com

VERIFIKASI TKDN

BARANGGABUNGAN

BARANG DAN JASA

J A S A

LELANGJOB

ORDERMASS

PRODUSTKONTRAK

Sebelum Proses Lelang

Proses Lelang

Setelah Proses Lelang

GABUNGAN BARANG

WAKTU PENILAIAN & VERIFIKASI

- Verifikasi yang dilakukan pada saat lelang apabila terjadi dispute TKDN : sanggahan/keraguan panitia lelang.- Nilai TKDN hasil verifikasi hanya berlaku untuk lelang yang bersangkutan saja.

- Verifikasi yang dilakukan pada saat kontrak berjalan- Untuk memastikan kesesuaian antara komitmen dengan realisasi dan optimalisasi produksi DN- Nilai TKDN hasil verifikasi hanya berlaku untuk kontrak yang bersangkutan saja

-Verifikasi yang dilakukan setelah kontrak selesai dilakukan- Untuk memastikan kesesuaian TKDN komitmen dengan realisasi- Nilai TKDN hasil verifikasi hanya berlaku untuk kontrak yang bersangkutan saja.

- Verifikasi yang dilakukan utk industri barang dalam negeri yang mempunyai fasilitas produksi.- Masa berlaku sertifikat 2 tahun diterbitkan Kemenperin

Verifikasi TKDN

1. Mass

Produk

2. Lelang

3. Monitoring

Kontrak

4. Post Audit

LINGKUP TKDN

METODE PENILAIAN

Self Assessment

Verifikasi

Penyedia Barang & Jasa

Surveyor Independent

PROSEDUR SERTIFIKASI TKDN - BARANG

Ya

Tidak

Pengajuan PermohonanSertifikasi TKDN

- Penelaahan Permohonan- Perhitungan Biaya Sertifikasi

Penawaran Biaya SertifikasiMenelaah Penawaran

dari PT.SI

Setuju ? Revisi Penawaran

Penerbitan KO /Konfirmasi Order

Menerima KO

Menandatangani KO

- Opening Meeting- Verifikasi Layer 1 dan Layer 2 ( Verifikasi Dok & Lapangan)

Laporan dan Tanda Sah

Menerima Tanda Sah TKDN ( Asli)

Tanda Sah Kemenperin

Perusahaan PT. Surveyor Indonesia Kemenperin

Menerima Tanda Sah TKDN (Copy)

KETENTUAN DOKUMEN PENDUKUNG TKDN

Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb :

Penilaian Sendiri/Self Assessment (Rekapitulasi dan Lampirannya) Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan

Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri /Self Assessment

JENIS DOKUMEN

Description Dokumen pendukung Keterangan

Tenaga Kerja 1. KTP / Passport Tenaga kerja yang terlibat2. Slip gaji / surat pernyataan gaji bermaterai yang

ditandatangani dan stempel pejabat yang berwenang3. Untuk biaya-biaya jasa terkait personel harus disertai

dokumen pendukung.

Surveyor melakukan verifikasi berdasarkan dokumen pendukung yang diserahkan. Keabsahan dokumen pendukung menjadi tanggung jawab penyedia barang dan jasa .

Alat Kerja (Dimiliki Sendiri)

1. Akte perusahaan terakhir 2. Invoice pembelian alat kerja3. perhitungan depresiasi alat kerja (berdasarkan laporan

keuangan tahun terakhir perusahaan yang di ttd pejabat berwenang dan bermaterai atau yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik).

Alat Kerja (Disewa)

1. Quotation sewa alat kerja2. Akte pendirian Perusahaan yang menyewakan alat

tersebut

Bahan baku/Material

1. PO/Quotation/invoice penawaran material2. Mill Certficate3. Sertifikat TKDN Mass Produk dari Deperin (jika belum

ada, dapat membuat self assesment sesuai aturan yang berlaku berikut dokumen pendukungnya).

Jasa Pendukung 1. PO/Quotation/invoice penawaran jasa 2. Akte Vendor

KETENTUAN KLN

Komponen biaya pada Self Assessment TKDN yang tidak dilengkapi dokumen

pendukung, maka dinyatakan sebagai :

“Komponen Luar Negeri (KLN)”

LOGO

www.ptsi..com

HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)

Click icon to add chartPemberian Preferensi Harga digunakan Panitia Lelang untuk keperluan perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) dan tidak mengubah harga penawaran.

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, pemenang diberikan kepada penawar dengan Capaian TKDN terbesar.

H E A = X H P H P= Harga Penawaran Kp = Koefisien Preferensi

Kp = TKDN (%) x Preferensi (%)

1

1 + Kp

HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)

Penyedia Brg/Jasa

Harga Penawaran (Rp)

TKDN (%) HEA (Rp) Peringkat

A 1.050.000.000 60 II

B 1.150.000.000 50 III

C 1.025.000.000 25 I

1

HEA = -------------- X HP ; HP = harga penawaran Kp = koef. preferensi

1 + Kp Kp = TKDN X preferensi

Catatan: Untuk Pengadaan barang dalam negeri dgn preferensi 15%.

CONTOH - HEA PENGADAAN BARANG

Kp = TKDN (%) X preferensi (%)

Kp A = 60% x 15% = 0,09Kp B = 50% x 15% = 0,075Kp C = 25% x 15% = 0,0375

HEA A = ------------ X 1.050.000.000 = 963.302.752

HEA B = -------------- X 1.150.000.000 = 1.069.767.442

HEA C = -------------- X 1.025.000.000 = 987.951.807

PERHITUNGAN - HEA PENGADAAN BARANG

1



Penyedia Brg/Jasa

Harga Penawaran (Rp)

TKDN (%) HEA (Rp) Peringkat

A 1.050.000.000 60 963.302.752 II … I

B 1.150.000.000 50 1.069.767.442 III

C 1.025.000.000 25 987.951.807 I --- II

PERHITUNGAN - HEA PENGADAAN BARANG

Nama Perusahaan

Status Perusahaan

Penawaran ( dalam Juta Rupiah ) TKDN Preferensi

Barang Jasa Total Barang Jasa Barang Jasa

A Nasional 730,000 10,000 740,000 30.00% 100.00% 15.00% 0.00%

B Nasional 730,000 7,000 737,000 25.00% 50.00% 15.00% 0.00%

C Asing 718,000 8,000 726,000 10.00% 20.00% 15.00% 0.00%

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing

CONTOH - HEA PEKERJAAN KONSTRUKSI

1



1 1 HEA PT. A = --------------------- X 730.000 + -------------------- X 10.000 1 + (30%x15%) 1 + (100%x0%)

= 698.564,6 + 10.000 = 708.564,6

1 1 HEA PT. B = --------------------- X 730.000 + ------------------- X 7.000 1 + (25%x15%) 1 + (50%x0%)

= 703.614,5 + 7.000 = 710.614,5

PERHITUNGAN - HEA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nama Perusahaan

Status Perusahaan

HEA Barang & Jasa( dalam Juta Rupiah )

Preferensi kontraktor Nasional

HEA Kontraktor Nasional

( dalam Juta Rupiah )Barang HEA Barang Jasa HEA Jasa HEA Gabungan

Barang/Jasa

A Nasional 730,000 698,564.59 10,000.00 10,000.00 708,564.59

7,5% x 726.000,00 =

54.450,00

654,114.59

B Nasional 730,000 703,614.46 7,000.00 7,000.00 710,614.46 656,164.46

C Asing 718,000 718,000.00 8,000.00 8,000.00 726,000.00 726,000.00

Harga Penawaran Asing Terendah

CONTOH - HEA PEKERJAAN KONSTRUKSI


Pasal 98;• (8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan

HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

• (9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi

LOGO

www.ptsi..com

SANKSI

KETENTUAN SANKSI – PERPRES NO. 70/2012

SANKSI

Pasal 118 : • Ayat 1 huruf f : Sanksi bagi Penyedia barang/jasa

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 3 ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

Pasal 118 Ayat 2 : • Sanksi Administrasi• Pencantuman dalam Daftar Hitam

Pasal 119 :• Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 1

huruf f selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat 2 huruf a dan b dikenakan sanksi Finansial

KETENTUAN SANKSI – PERMENPERIN NO. 16/2011

TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

(Pasal 15)

• (1) Penyedia Barang/Jasa yang dengan sengaja menyediakan Barang/Jasa dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan sanksi finansial.

• (2) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

Penyedia Barang/

Jasa

Penawaran Pelaksanaan

Harga Penawaran (Ribu Rp)

TKDN Kontrak

HEA(Ribu Rp)

TKDN RealisasiSelisih TKDN X Harga

Penawaran

Sanksi

(Ribu Rp)

PT. ABC

110,000,000 80% 98,214,286 70% 10% X 110,000,000 11,000,000

110,000,000 80% 98,214,286 50% 15% X 110,000,000 16,500,000

110,000,000 80% 98,214,286 5% 15% X 110,000,000 16,500,000

Sanksi :

Besarnya Sanksi yang dikenakan kepada PT. ABC adalah :

(80% - 70%) x Rp. 110,000,000 = Rp. 11,000,000

(80% - 5%) x Rp. 110,000,000 = Rp. 16,500,000 (Max 15% dari Harga Penawaran)

CONTOH SANKSI FINANSIAL

Sanksi Maks adalah 15% dari Harga Penawaran

LOGO

www.ptsi..com

BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

BMP Maksimum = 15%

Obyek yang dinilai :

No Obyek yang Dinilai Bobot Maks.

1. Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan

30% dari 15% (=4,50%)

2. Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%); - pemeliharaan lingkungan (70%)

20% dari 15% (=3,00%)

3. Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan 30% dari 15% (=4,50%)

4. Fasilitas Pelayanan Purna Jual 20% dari 15% (=3,00%)

BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)

- Min. Rp 500 Jt 5%

- Setiap Kelipatan Rp 500 Jt 5%

- Tidak Ada 0%

- Ada 20%

- Minimal Rp 250 Jt 3%

- Setiap kelipatan Rp 250 Jt 3%

- Investasi Min. Rp 1 Milyar 5%

- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar 5%

Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan

KRITERIA BOBOT

Pemberdayaan Masyarakat / Lingkungan

Fasilitas Pelayanan Purna Jual

Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%) - pemeliharaan lingkungan (70%)

FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN

KRITERIAN PENILAIAN BMP

BATASAN WAKTU DATA UNTUK BMP

Untuk Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat / lingkungan adalah satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

Untuk kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan sertifikat pemeliharaan lingkungan adalah pada saat diverifikasi sertifikat tersebut masih berlaku.

Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah dari mulai melakukan investasi sampai dengan tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

PRODUK

CONTOH

CONTOH

LOGO

www.ptsi..com

DAFTAR INVENTARISASI

DAFTAR INVENTARISASI

1. Bahan Penunjang Pertanian2. Mesin & Peralatan Pertanian3. Mesin & Peralatan Pertambangan4. Mesin & Peralatan Migas5. Alat Berat, Konstruksi dan

Meterial Handling6. Mesin dan Peralatan Pabrik 7. Bahan Bangunan/Konstruksi8. Logam & Barang Logam9. Bahan / Barang Kimia10.Peralatan Elektronika

11 Peralatan Kelistrikan12 Peralatan Telekomunikasi13 Alat Transpor14 Bahan / Peralatan Kesehatan15 Peralatan Laboratorium16 Komputer dan Peralatan Kantor17 Pakaian & Perlengkapan Kerja18 Peralatan OR & Pendidikan19 Sarana Pertahanan20 Barang Lainnya21 JASA ENGINEERING

PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC )

KELOMPOK BARANG

DAFTAR INVENTARISASI B/J PRODUKSI DN

Daftar barang/ jasa produksi dalam negeri

Acuan bagi Penyedia / Pengguna barang dalam pelaksanaan lelang.

Diperbarui dan dievaluasi setiap tahun

Disebarluaskan oleh Kementerian Perindustrian

WEBSITE – PRODUK DN



Daftar inventarisasi barang/jasa Produksi Dalam Negeri dipublikasikan secara on-line pada situs internet Kementerian Perindustrian

Daftar inventarisasi barang/jasa Produksi Dalam Negeri juga dapat diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM

Daftar inventarisasi dalam bentuk buku atau CD-ROM diperbarui dan dievaluasi setiap tahun

Dalam hal terdapat perbedaan nilai TKDN atau BMP antara yang dipublikasikan secara On-Line dengan yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau CD-ROM, maka yang berlaku adalah yang secara On-Line

Informasi lebih lanjutdapat mengunjungi website Kementerian Perindustrian

http://www.kemenperin.go.id

klik : Produksi Dalam Negeri

atau

http://tkdn.kemenperin.go.id

Donny [email protected][email protected] 8180 3165

M. Miftahul [email protected]@yahoo.com0817 511 7183

Materi Diklat TKDN Kemenperin

Documents

Transcript of Materi Diklat TKDN Kemenperin