MATERI DIKLAT tentang HAK ASASI MANUSIA
Transcript of MATERI DIKLAT tentang HAK ASASI MANUSIA
MATERI DIKLAT tentang
HAK ASASI MANUSIA
Oleh:
Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI
Bahan Ajar
Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXV
Jakarta, 28 Maret 2018
2
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
(Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi Manusia)
HAK ASASI MANUSIA
MENGHORMATI MELINDUNGI
MEMENUHI
MENGHORMATI
MEMAJUKAN MENEGAKKAN
PEMANGKU
KEWAJIBAN
PEMANGKU
HAK
NEGARA/PEMERINTAH INDIVIDU/WARGA
NORMA UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA
UUD NRI TAHUN 1945
• Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34
• Bab X A Pasal 28 A-J
Pasal 28i ayat (5) UUD NRI 1945:
Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
1. Norma dasar HAM tertulis dalam
Kitab-kitab Suci Semua Agama.
1. Piagam Hak dan Konvensi Ketatanegaraan :
• Magna Charta 1625
• Habeas Corpus Act
• Bill of Rights 1689
• Declaration Of Independence USA 1776
• Declaration des Droits de
L’homme et du Citoyen 1789
3. Universal Declaration of
Human Rights , 10 Desember
1948
1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia 2. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3. UU No. 5 Tahun 1998 ratifikasi terhadap aturan anti Penyiksaan. 4. UU UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka
Umum 5. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 6. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 7. UU UU No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang
Penghapusan Pekerja secara Paksa. 8. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 136 mengenai
Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja 9. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.111
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan 10.UU No. 39/1999 tentang Hak
Asasi Manusia 11.UU No. 40 Tahun 1999, tentang Pers. 12.UU No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak 13.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 14.UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang
Hak EKOSOB 15.UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang
Hak SIPOL 16.UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga 17.UU No. 26 TAhun 2006, tentang Pengadilan HAM. 18.UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 19.UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 20.UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
21.UU No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5
1) International Covenant on
Civil and Political Rights 1966.
2) International Covenant on
Economic, Social and Cultural
Rights)1966
INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
INSTRUMEN HUKUM NASIONAL
UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSATAU DEKLARASI UNIVERSAL TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA, 10 DESEMBER 1948
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
INTERNATIONAL CONVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHT (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAKHAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA) 1966
KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CEDAW)
KONVENSI HAK ANAK
KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PENGHUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK MNUSIAWI DAN MERENDAHAKAN DERAJAT MANUSIA
KONVENSI TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASIAL
KONVENSI-KONVENSI DARI ORGANISASI BURUH INTERNASIONAL (ILO)
UUD NRI TAHUN 1945 KHUSUSNYA PASAL 28A S.D. 28J
KETETAPAN MPR NO.XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
UU NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK
UU NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
UU NO 29 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965
UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
UU NO.7 TAHUN 1984 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW)
UU NO. 8 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG
KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA (CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT)
UU NO 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN
KONVENSI ILO NOMOR 182 MENGENAI PELANGGARAN DAN TINDAKAN SEGERA BENTUKBENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK.
UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERPRES NO 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
AKSI HAM
INSTRUMEN HUKUM HAM Instrumen Hukum Internasional yang Tidak Mengikat
1. Pedoman Berperilaku bagi Penegak Hukum (Code of Conduct for Law
Enforcement Officials)
2. Prinsip-Prinsip Dasar Mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (Basic
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)
3. Deklarasi Mengenai Penghilangan Paksa (Declaration on the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance)
4. Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Declaration on the
Elimination of Violence against Women)
5. Deklarasi Mengenai Pembela HAM (Declaration on Human Rights Defender)
6. Prinsip-prinsip tentang Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-sewenang, dan
Sumir (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal,
Arbitrary, and Summary Executions )
7
HAM DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
– HAK ATAS PEKERJAAN,
– HAK UNTUK MENIKMATI KONDISI KERJA YANG ADIL DAN
MENYENANGKAN,
– HAK UNTUK MEMBENTUK DAN IKUT SERIKAT BURUH,
– HAK ATAS JAMINAN SOSIAL, TERMASUK ASURANSI SOSIAL,
– HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN BANTUAN YANG SELUAS
MUNGKIN BAGI KELUARGA, IBU, ANAK, DAN ORANG MUDA
– HAK ATAS STANDAR KEHIDUPAN YANG MEMADAI, HAK UNTUK
MENIKMATI STANDAR KESEHATAN FISIK DAN MENTAL YANG
TERTINGGI YANG DAPAT DICAPAI,
– HAK ATAS PENDIDIKAN , DAN
– HAK UNTUK IKUT SERTA DALAM KEHIDUPAN BUDAYA.
HAK-HAK SIPIL DAN HAK HAK POLITIK
• HAK UNTUK HIDUP, MEMPERTAHANKAN HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.
• HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN
YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT
KEMANUSIAAN.
• HAK UNTUK BEBAS DARI SEGALA BENTUK PERBUDAKAN.
• HAK DAN KEBEBASAN MEMELUK AGAMA DAN BERIBADAH MENURUT
AGAMANYA.
• HAK UNTUK BEBAS MEMILIKI KEYAKINAN, PIKIRAN DAN HATI NURANI.
• HAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DI HADAPAN HUKUM.
• HAK ATAS PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM DAN
PEMERINTAHAN.
• HAK UNTUK TIDAK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU SURUT.
• HAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN
MELALUI PERKAWINAN YANG SAH.
• HAK AKAN STATUS KEWARGANEGARAAN.
• HAK UNTUK BEBAS BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH NEGARANYA,
MENINGGALKAN DAN KEMBALI KE NEGARANYA.
• HAK MEMPEROLEH SUAKA POLITIK.
• HAK BEBAS DARI SEGALA BENTUK PERLAKUAN DISKRIMINATIF DAN BERHAK
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT
DISKRIMINATIF TERSEBUT
TANGGUNG JAWAB NEGARA
• PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, DAN
PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ADALAH
TANGGUNG JAWAB NEGARA, TERUTAMA PEMERINTAH
(Pasal 28i ayat (4) UUD NRI 1945)
• PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGGUNG JAWAB
MENGHORMATI, MELINDUNGI, MENEGAKAN,
DAN MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA YANG
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN, DAN
HUKUM INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI
MANUSIA YANG DITERIMA OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Pasal 71 UU 39 /1999 tentang HAM)
PEMENUHAN
PEMAJUAN
PENEGAKAN
PELINDUNGAN
P ENGHORMAT AN
IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA
• Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah:
– Rencana Aksi Nasional HAM
– Program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi
Manusia
– Pelayanan Publik Berbasis HAM
– Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Berperspektif HAM
• Upaya Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran
HAM
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BERPERSPEKTIF HAM
MENGAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS
BERPERSPEKTIF HAM ?
PERTIMBANGAN NORMATIF:
▪ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
MERUPAKAN HUKUM DASAR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
▪ DI ANTARA ATURAN-ATURAN DASAR YANG DIATUR DALAM UUD NRI TAHUN
1945 ADALAH HAK ASASI MANUSIA
▪ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAHNYA SECARA HIERARKIS
MERUPAKAN IMPLEMENTASI DARI UUD NRI TAHUN 1945
▪ SEMUA LEMBAGA NEGARA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK
MENGIMPLEMENTASIKAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMENUHAN,
PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
MENGAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS
BERPERSPEKTIF HAM ?
• Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
• Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.
• Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
• Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundangundangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah.
PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN MENTERI DALAM NEGERI RI
NOMOR : 20 TAHUN 2012
NOMOR : 77 TAHUN 2012
TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PERSPEKTIF HAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH
• Non Diskriminasi: Materi muatan produk hukum daerah tidak
boleh bersifat diskriminasi.
• Kesetaraan Gender: mengupayakan substansi produk hukum
daerah responsif terhadap berbagai persoalan dalam
masyarakat, termasuk persoalan kesenjangan gender.
• Kesesuaian dengan nilai-nilai HAM yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan, termasuk instrumen hukum
HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
PROSES DILAKUKANNYA UPAYA UNTUK TEGAKNYA ATAU BERFUNGSINYA
NORMA-NORMA HUKUM SECARA NYATA SEBAGAI PEDOMAN PERILAKU DALAM LALU LINTAS ATAU HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.
SUBJEK PENEGAKAN HUKUM
SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM,
PENEGAKAN HUKUM
DALAM ARTI LUAS :
MELIBATKAN SEMUA
SUBJEK HUKUM DALAM
SETIAP HUBUNGAN HUKUM
DALAM ARTI SEMPIT :
APARATUR PENEGAK
HUKUM
APABILA DIPERLUKAN, APARATUR PENEGAK HUKUM
DIPERKENANKAN UNTUK MENGGUNAKAN DAYA PAKSA PENEGAKAN
HUKUM DAN PENEGAKAN KEADILAN
• HUKUM YANG FORMAL HANYA BERSANGKUTAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERTULIS, SEDANGKAN HUKUM MATERIL MENCAKUP PULA PENGERTIAN NILAI-NILAI KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT.
– KADANG-KADANG ORANG MEMBEDAKAN ANTARA PENEGAKAN HUKUM DAN PENEGAKAN KEADILAN.
– DALAM ISTILAH BAHASA INGGRIS TERKADANG DIBEDAKAN ANTARA KONSEPSI “COURT OF LAW” DALAM ARTI PENGADILAN HUKUM, DAN “COURT OF JUSTICE” ATAU PENGADILAN KEADILAN. MAHKAMAH AGUNG DI AMERIKA SERIKAT DISEBUT DENGAN ISTILAH “SUPREME COURT OF JUSTICE”
– DOKTRIN YANG MEMBEDAKAN ANTARA TUGAS HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA DAN PERDATA. DALAM PERKARA PERDATA DIKATAKAN BAHWA HAKIM CUKUP MENEMUKAN KEBENARAN FORMIL BELAKA, SEDANGKAN DALAM PERKARA PIDANA BARULAH HAKIM DIWAJIBKAN MENCARI DAN MENEMUKAN KEBENARAN MATERIL YANG MENYANGKUT NILAI-NILAI KEADILAN YANG HARUS DIWUJUDKAN DALAM PERADILAN PIDANA.
– HAKIKAT TUGAS HAKIM ITU SENDIRI MEMANG SEHARUSNYA MENCARI DAN MENEMUKAN
KEBENARAN MATERIL UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN MATERIL. KEWAJIBAN DEMIKIAN
BERLAKU, BAIK DALAM BIDANG PIDANA MAUPUN DI LAPANGAN HUKUM PERDATA.
• PENGERTIAN KITA TENTANG PENEGAKAN HUKUM SUDAH SEHARUSNYA BERISI PENEGAKAN
KEADILAN ITU SENDIRI, SEHINGGA ISTILAH PENEGAKAN HUKUM DAN PENEGAKAN KEADILAN
MERUPAKAN DUA SISI DARI MATA UANG YANG SAMA.
PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
• Issue hak asasi manusia itu terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan.
• Karena itu, sebenarnya, tidak terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri.
• Apakah hak asasi manusia an sich dapat ditegakkan? Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan aturan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri?
• Salah kaprah: Kita sudah terbiasa menggunakan istilah “penegakan hak asasi manusia”.
PROSES
PENEGAKAN
HUKUM
INSTITUSI
PENEGAK HUKUM
SARANA DAN
PRASARANA , DAN MEKANISME
KERJA
PERANGKAT PERATURAN HUKUM:
HUKUM MATERI L DAN HUKUM FORMIL ( ACARA )
PROSES PENEGAK AN HUKUM
BUDAYA
K IN ERJA
APARAT UR ,
DAN
KESEJAH -
TERAAN
UPAYA PENEGAKAN HUKUM SECARA SISTEMIK HARUS MEMPERHATIKAN KETIGA ASPEK
SECARA SIMULTAN, SEHINGGA PROSES PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DAPAT
DIWUJUDKAN SECARA NYATA
PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
IMPLEMENTASI HAM BERDASARKAN
UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL
( NEGARA/PEMERINTAH )
HAK KONSTITUSIONAL
( WARGANEGARA )
TIDAK
DILAKSANAKAN• Pasal 28i Ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
• Pasal 28i Ayat (4)
Untuk menegakan dan
melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan
perundangan-undangan.
• Pasal 28A
• Pasal 28B
• Pasal 28C
• Pasal 28D
• Pasal 28E
• Pasal 28F
• Pasal 28G
• Pasal 28H
• Pasal 28I Ayat (1)
• Pasal 28I Ayat (2)
PELANGGARAN
HAK ASASI
MANUSIA
UPAYA
PENYELESAIAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Pelanggaran Hak Asasi Manusia:
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak
disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau
kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan,
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
(Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
UNSUR PELANGGARAN HAM:
1. Perbuatan seseorang, atau kelompok orang, termasuk aparat negara
2. Disengaja, atau tidak disengaja, atau akibat kelalaian
3. Secara melawan hukum (yang berakibat mengurangi, menghalangi, membatasi
dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang)
4. Tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
23
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM
• MEKANISME NASIONAL
– PROSEDUR ATAU TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIDASARKAN PADA INSTRUMEN ATAU ATURAN HAM NASIONAL, ATAU TUNDUK PADA KETENTUAN DAN ATURAN PENYELESAIAN MENURUT HUKUM NASIONAL.
• MEKANISME INTERNASIONAL
– PROSEDUR ATAU TATACARA PENANGANAN PELANGGARAN HAM YANG DIDASARKAN PADA ATURAN HAM INTERNASIONAL, ATAU TUNDUK PADA ATURAN PENYELESAIAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, BAIK REGIONAL MAUPUN UNIVERSAL.
MEKANISME PENYELESAIAN NASIONAL
1. LITIGASI (PENGADILAN)
Penyelesaian Pelanggaran HAM dengan melalui jalur hukum seperti mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni melalui proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian RI, dilanjutkan ke Penuntutan oleh Kejaksaan, dalam Persidangan di Pengadilan.
2. NON LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN)
Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur di luar
Pengadilan/Hukum. Sebagai Contoh penyelesaian melalui lembaga Arbitrase,
Mediasi, dan Pelaporan pada Komisi-komisi HAM yang dibentuk (Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak Indonesia), Ombudsman Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dll.
3. JUDICIAL REVIEW (PENINJAUAN KEMBALI)
Judicial Review atau Peninjauan Kembali atas sebuat produk kebijakan/hukum,
bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (jika substansinya muatan
undangundang), sedangkan PK terhadap ketentuan di bawah UU (Peraturan
Daerah)
MEKANISME PENYELESAIAN INTERNASIONAL
1. REGIONAL
Di masa yang akan datang mekanisme penanganan pelanggaran HAM dapat
dilakukan melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
(AICHR).
2. GLOBAL/UNIVERSAL
Hampir semua instrumen HAM internasional mengatur tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM. Mekanisme ini dapat ditenukan pada klausul yang mengatur tentang pembentukan badan-badan pemantau, prosedur pelaporan, dan mekanisme penyelesaiannya, serta peran dan kewajiban negara peserta perjanjian terhadap keputusan penyelesaian internasional.
Ada 4 prosedur penyelesaian:
• Prosedur pelaporan oleh negara anggota;
• Prosedur pengaduan antar negara; • Prosedur pengaduan individu;
dan
• Prosedur penyelidikan.
26
PENYELESAIAN HAM MELALUI PROSES LITIGASI
(MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA)
• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:
Pasal 104 (1): Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak
Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.
•
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:
Pasal 4: Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Pasal 7: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
(a). kejahatan genosida;
(b). kejahatan terhadap kemanusiaan.
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM
DI PENGADILAN INTERNASIONAL
• Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakan HAM.
• Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Jika terjadi, maka kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh, di dalam pergaulan internasional.
• Sebagai negara hukum, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai unwillingness state. Indonesia mampu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional.
• Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di Indonesia ada proses peradilan untuk menangani masalah HAM terutama yang sifatnya berat. Sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Peradilan Umum.
PENYELESAIAN HAM MELALUI PROSES NON-LITIGASI
• Ciri utama dalam penyelesaian melalui jalur non
litigasi atau non adjudikasi adalah kesepakatan
pihak-pihak yang berperkara. Apabila kedua
belah pihak sudah sepakat maka perkara
tersebut selesai.
• Sifat non litigasi
a. Penyelesaian sengketa bisa lebih cepat b.
Konfidensial/rahasia (tertutup) c. Tidak formal d.
Penyelesaiannya oleh tim yang professional e.
Putusan final dan mengikat
NON-LITIGASI
(PENYELESAIAN DI LUAR LEMBAGA PERADILAN)
Penyelesaian perkara Pelanggaran HAM melalui mekanisme non-litigasi,
antara lain, sebagai berikut :
1. Negosiasi (dalam UU no 39/1999 ttg HAM disebut dengan konsultasi);
2. Penyelidikan (enquiry). (Hal ini dilakukan untuk menyelidiki latar belakang
timbulnya sengketa, serta fakta-fakta);
3. Mediasi (mediator yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak
yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan
perjanjian dengan memuaskan. Mediator tidak memiliki wewenang
untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini
para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka
menyelesaikan persoalan diantara mereka.);
4. Konsiliasi (upaya untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih
untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian);
5. Arbitrasi ( Para pihak sepakat untuk menyerahkan perkaranya kepada
pengambil keputusan dengan cara-cara yang mereka tentukan
bersama).
PENYELESAIAN EFEKTIF TERHADAP KASUS
PELANGGARAN HAM
• Penyelesaian yang efektif terhadap kasus pelanggaran hak asasi
manusia tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jenis solusi. Tanpa
solusi komprehensif, upaya-upaya yang dilakukan hanya akan
berlangsung secara tanpa kesinambungan.
• Upaya penyelesaian melalui harus berorientasi pada kepentingan korban.
Bentuk penyelesaiannya dapat menunjang proses demokratisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan upaya penciptaan
kehidupan Indonesia yang demokratis, yang menjunjungtinggi hukum
dan dihormatinya hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental
• Solusi untuk memenuhi hak para korban pelanggaran HAM, mencakup:
1) penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum,
2) pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran itu,
3) pemulihan martabat dan penghidupan korban,
4) pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi,
5) pencegahan keberulangan melalui perubahan kebijakan dan
pembaruan kelembagaan, dan
6) Adanya partisipasi aktif korban.
TERIMAKASIH
UNTUK INFORMASI HAM DI INDONESIA
kunjungi website
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI
http://www.ham.go.id