Materi Bunga Pinjaman_SGU_Selisih Kurs_Updated 2012_Rev Agkt 16
-
Upload
facedera262379289 -
Category
Documents
-
view
97 -
download
7
Transcript of Materi Bunga Pinjaman_SGU_Selisih Kurs_Updated 2012_Rev Agkt 16
April 10, 2023
1
Asral Simatupang, SE, Ak., MAk.
Akuntansi Pajak
Fakultas Ekonomi & BisnisPKK – Jurusan Akuntansi
Bunga Pinjaman, Leasing dan Selisih Kurs
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kuis Pinjaman Tanpa Bunga
Leasing
AGENDA ATAU TOPIK
BAHASAN
Selisih Kurs
Bunga Pinjaman
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1. Tanggal 8 Desember 2012: Membahas 2 Topik sekaligus, yaitu: Bunga Pinjaman dan SGU, serta Topik PPN
2. Tangal 15 Desember 2012: Membahas Topik Perbedaan Waktu dan Permanen serta Koreksi Fiksla dan Rekonsiliasi Fiskal, serta Pengisian SPT
3. Tanggal 22 Desember 2012: Libur (Cuti). Kita Cari Penggantian di tanggal 15 Desember 2012 Pagi
4. Tanggal 29 Desember 2012: Cuti, kita cari penggantian di tanggal 5 Januari 2013: Latihan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
5. Tanggal 5 Januari 2013: UAS Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
6. Tanggal 26 Januari 2013: UAS dari Kampus UMB
04/10/23
3
Jadwal Perkuliahan
4
April 10, 2023
Landasan Hukum Beban Bunga, SGU dan Selisih Kurs Valas1. Perhitungan Bunga Yang Boleh Diakui Sebagai
Biaya Sesuai SE-46/PJ.4/19952. KMK No.1169/KMK.01/19913. PSAK 30 (Revisi 2007) Tentang Leasing4. PP No.94 Tahun 2010, syarat pinjaman tanpa
bunga
5
April 10, 2023
KUIS (WAKTU 15 MENIT)
1. Jelaskan syarat pinjaman tanpa bunga menurut ketentuan perpajakan? 2. Jelaskan syarat pembayaran bunga pinjaman yg dapat diperlakukan
sebagai biaya secara fiskal dlm perhitungan PPh Badan ?
3. Jelaskan perhitungan beban bunga pinjaman yang dapat diakui sebagai biaya menurut SE-46/PJ.4/1995?
4. Jelaskan aspek perpajakan dari Capital/financing Lease dengan hak opsi? 5. Jelaskan secara singkat aspek perpajakan yg terkait dgn Operating Lease?6. Jelaskan kriteria capital lease dan kriteria operating lease?7. Jelaskan 5 contoh Barang yang biasa di-leasing-kan?
8. Apakah semua perusahaan dapat melakukan kegiatan finance lease dalam konteks pengertian secara fiskal. Apa syarat syarat dan dasar hukum menjadi perusahaan finance lease secara fiskal?
9. Jelaskan 2 (dua) sistem pembukuan terhadap selisih kurs?
10. Apa yang dimaksud dengan Kurs Pajak dan Kurs Komersial?
11. Jelaskan perbedaan operating lease dengan finance lease secara fiskal?
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 6-41
Bunga tersebut dikapitalisasi, pada:- pembelian saham, - pembelian tanah (real estate)- masa konstruksi (IDC)
Perlakuan PPh atas Bunga Pinjaman
Bunga Pinjaman
Sepanjang berhubungan dengan biaya untuk 3 M Penghasilan (obyek PPh non-final)
Dapat dibebankan
Kecuali
Apabila WP juga mempunyai deposito atau tabungan (SE-46)
Bunga tidak bolehdibebankan
Rata-rata Pinjaman= <
Rata-rata Dep/Tab
Bunga dibebankanatas selisih lebih
rata-rata pinjaman
Rata-rata Pinjaman>
Rata-rata Dep/Tab
Bunga dapat dibebankan seluruhnya dalam hal :- dana pinjaman ditempatkan dalam rekening giro- ketentuan mengharuskan dana pinjaman ditempatkan di dep/tab- saldo dep/tab dananya berasal dari tambahan modal/sisa laba
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 7-41Akuntansi Pajak
Biaya Bunga PinjamanBiaya Bunga PinjamanBiaya Bunga PinjamanBiaya Bunga Pinjaman
Dalam dunia bisnis, meminjam uang adalah suatu hal yang biasa. Bisnis berkembang atau maju dan juga sebaliknya bisa bangkrut tidak terlepas dari kegiatan utang piutang atau pinjam atau meminjamkan.1. Bagaimana definisi bunga menurut pajak?2. Coba jelaskan aspek perpajakan yang terkait
denan bunga pinjaman?3. Apakah menurut pajak bahwa suatu
perusahaan dapat pinjaman kepada pihak lain tanpa harus dikenakan bunga atau meminjam kepada pihak lain tanpa harus membayar bunga pinjaman?
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 8-41Akuntansi Pajak
Biaya Bunga PinjamanBiaya Bunga PinjamanBiaya Bunga PinjamanBiaya Bunga Pinjaman1. Bunga bagi pihak yang meminjam disebut sebagai cost of capital dan
bagi yang meminjamkan disebut sebagai capital income (masuk dalam kelompok passive income)
2. /Tidak ada penjelasan secara eksplisit mengenai definisi bunga dalam UU PPh No.36 Tahun 2011. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mengatakan: yang termasuk pengertian bunga adalah premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Berarti pengertian bunga menurut pajak cukup luas dan tidak ada definisi dan batasan yang jelas.
3. Bunga sangat terkait dengan konsep time value of money (nilai uang menurut waktu atau dari sudut waktu).
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang/modal yang dibayar pada waktu tertentu sesuai kesepakatan/ketentuan yang biasanya dihitung berdasarkan % dari pokok pinjaman.
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 9-41Akuntansi Pajak
Biaya Bunga PinjamanBiaya Bunga PinjamanBiaya Bunga PinjamanBiaya Bunga Pinjaman
1. Pinjaman dari Bank2. Pinjaman dari pemegang Saham atau pihak
terkait3. Pinjaman dari pihak ketiga4. Pinjaman dari luar negeri5. Pinjaman antar afiliasi6. Pinjaman dari lembaga keuangan non bank
atau lembaga pembiayaan 7. Pinjaman dari Koperasi dan pinjaman lainnya
Perusahaan dapat menerima pinjaman atau memberikan pinjaman dari/kepada:
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 10-41
Aspek Pajak Terkait Bunga PinjamanAspek Pajak Terkait Bunga PinjamanAspek Pajak Terkait Bunga PinjamanAspek Pajak Terkait Bunga Pinjaman
1. Jika yang menerima bunga adalah WPDN (baik Badan atau OP) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%. Namun dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23, jika bunga tersebut dibayarkan kepada Bank (sesuai Pasal 23 ayat 4 huruf a UU PPh).
2. Jika yang menerima bunga adalah WPLN selain BUT, maka dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai tarif dalam Tax Treaty antara Indonesia dengan negara si WPLN tersebut.
3. Bagi pihak yang menerima pembayaran bunga pinjaman, maka pendapatan bunga tersebut harus dilaporkan dalam laba rugi fiskal sebagai pendapatan bunga atau penerimaan penghasilan dan akan dikenakan PPh Badan (taxable income). Disamping itu, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak pembayara bunga dapat dicatat sebagai pajak dibayar dimuka yang akan dikreditkan di akhir tahun sebagai pengurang PPh Badan di tahun pajak yang bersangkutan.
4. Bagi pihak pembayar bunga dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan (deductible expenses) dalam perhitungan PPh Badan) dgn syarat:
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 11-41
Aspek Pajak Terkait Bunga PinjamanAspek Pajak Terkait Bunga PinjamanAspek Pajak Terkait Bunga PinjamanAspek Pajak Terkait Bunga Pinjaman
Syarat pembayaran bunga pinjaman yg dapat diperlakukan sebagai biaya secara fiskal dlm perhitungan PPh Badan adalah:1. Dana yang pinjam benar-benar digunakan untuk kegiatan
usaha pokok perusahaan atau tidak digunakan untuk kegiatan di luar usaha. Jika digunakan untuk membeli atau membangun aktiva tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat dikapitalisasi (SE-22/PJ.42/1999)
2. Dana yang dipinjam tidak digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak penghasilan
3. Dana yang dipinjam tidak digunakan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final (depo & tab), jika ternyata terbukti akan dikoreksi sesuai SE-46/PJ.4/1995)
4. Tingkat bunga pinjaman yang diberikan sesuai tingkat bunga yang wajar (arm leght rate).
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 12-41
Pinjaman Tanpa Bunga Yang DiperbolehkanPinjaman Tanpa Bunga Yang DiperbolehkanPinjaman Tanpa Bunga Yang DiperbolehkanPinjaman Tanpa Bunga Yang Diperbolehkan
Membina
PT penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.
Pindana milik pemegang saham perusahaan itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;jaman berasal dari
Pemegang saham
pemberi pinjaman tidak
dalam keadaan merugi
Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya kepada perusahaan yang menerima pinjaman;
Sesuai PP No.94 Tahun 2010, syarat pinjaman tanpa bunga
Pinjaman yang diterima WP dari
pemegang sahamnya
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 13-41
Membina
Jumlah bunga yang dibayar atau tertuang atas rata-rata pinjaman yg melebihi jlh rata-rata dana yang ditempatkan
Jika rata-rata jlh pinjaman > dari jlh rata-rata dana yang ditempatkan dlm depo/tab, maka Jumlah bunga pinjaman yg boleh dibiayakan adalah
Apabila pinjaman yg diperoleh ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan
Jika rata-rata pinjaman = atau > dari jumlah rata-rata dana yg ditempatkan di depo/tabungan, maka semua bunga pinjaman yg dibayar non deductible
Perhitungan Bunga Yang Boleh Diakui
Sebagai Biaya Sesuai
SE-46/PJ.4/1995
Perhitungan Bung Pinjaman Yang DikoreksiPerhitungan Bung Pinjaman Yang DikoreksiPerhitungan Bung Pinjaman Yang DikoreksiPerhitungan Bung Pinjaman Yang Dikoreksi
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 14-41
Contoh Praktek Penerapan SE-46Contoh Praktek Penerapan SE-46Contoh Praktek Penerapan SE-46Contoh Praktek Penerapan SE-46
PT X memperoleh pinjaman sebesar Rp200 jt. Dengan tingkat bunga 20%. Pinjaman tersebut telah dicairkan bulan Feb 125 jt, bulan Juni 25 jt, Agst 50 jt.
1. Hitung berapa rata-rata pinjaman per bulan2. Hitung berapa rata-rata deposito per bulan3. Berapa jumlah bunga pinjaman yang dapat dibiayakan
sesuai SE-46?
PT X menempatkan dana dalam bentuk deposito sbb: Feb s.d Mar 25 jt, April s.d Agst 46 jt, Sep s.d Des 50 jt.
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 15-41
Rata-rata pinjaman Pinjaman JW Jumlah
Januari 0 1 bulan -
Feb s.d Mar 125.000.000 4 bulan 500.000.000
Jun s.d Jul 150.000.000 2 bulan 300.000.000
Ags s.d Des 200.000.000 5 bulan 1.000.000.000 Jumlah 1.800.000.000
Rata-rata pinjaman per bulan 150.000.000
Rata-rata Dana Deposito Penempatan JW Jumlah
Januari 0 1 bulan - Feb s.d Mar 25.000.000 2 bulan 50.000.000
Apr s.d Ags 46.000.000 5 bulan 230.000.000
Sep s.d Des 50.000.000 4 bulan 200.000.000
Jumlah 480.000.000 Rata-rata deposito per bulan 40.000.000 Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya dihitung dengan rumusKelebihan Rata-Rata Pinjaman di atas Rata-Rata Deposito x Tarif Bunga Biaya bunga yang deductible 22.000.000
Akuntansi Pajak
Tax Audit Halaman 16-41
Dikecualiakan Penerapan SE-46Dikecualiakan Penerapan SE-46Dikecualiakan Penerapan SE-46Dikecualiakan Penerapan SE-46
1. Jika dana ditempatkan dalam bentuk Giro yang jasanya telah dipotong PPh Final
2. Dapat dibuktikan bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan berasal dari tambahan setoran modal dari pemegang saham atau berasal dari laba usaha setelah pajak
3. Dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan semata-mata merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan yang disyaratkan pemerintah misalnya dana jaminan atau dana cadangan biaya reklamasi dll
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
SEWA GUNA USAHA (LEASING)
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pengertian Leasing/Sewa Guna Usaha (PSAK30)
• Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan
• Untuk suatu jangka waktu tertentu
• Berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal ybs atau memperpanjang jw leasing berdasarkan nilai sisa yg disepakati
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pengertian Leasing Menurut KMK No.1169/KMK.01/1991
• Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh lesee
• Selama jangka waktu tertentu
• Berdasarkan pembayaran secara berkala
• Pihak atau perusahaan lessor yang memberikan jasa pembiyaan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Jika belum dapat ijin, maka transaksi financing lease tersebut dianggap transaksi sewa-menyewa biasa
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Alasan memilih leasing• Masalah fleksibilitas, karena dengan cara leasing, konsumen dapat
memilih barang/peralatan yang dibutukan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhannya, serta dapat menambah atau memperbaharui jenis barang selama periode leasing, karena ada banyak pilihan dan jw cicilan leasing yang rata-rata relatif lebih rendah dari pada pinjaman.
• Relatif tersedia beragam jenis produk leasing dibanding alternatif lain dan lessee dapat mendesain paket pembiayaan sesuai kebutuhan arus kas bulanan dan tahunan, karena pembayaran dilakukan secara angsuran dengan jumlah pembayaran relatif tetap selama masa leasing
• Dengan leasing, secara langsung lessee telah melakukan manajemen aset dan lessor mengatur resikonya karena barang masih miliknya
• Lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang di akhir periode leasing
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Barang yang biasa di-leasing-kan
• Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal Laut dan Kendaraan Air
• Peralatan produksi/pemrosesan• Peralatan kehutanan, telekomunikasi/penyiaran• Peratalan jasa kesehatan• Mobil dan Kendaraan Penumpang, Bis• Material Handling• Peralatan Konstruksi• Perabot dan peralatan toko dan kantor, komputer• Peralatan Hotel/restoran, peratalan pertambangan dan minyak
• Truk, Trailer, Traktor & Kendaraan Rekreasi
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Adalah kegiatan pembiayaan dlm bentuk penyediaan barang modal baik secara SGU dengan hak opsi maupun tanpa hak
opsi untuk digunakanoleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala
Dengan Hak OpsiFinance Lease
Tanpa Hak OpsiOperating Lease
SGU LangsungDirect Lease
Jual & Sewa KembaliSale & Lease Back
SGU SindikasiSyndicated Lease
TeknisPelaksanaan
Jenis SGU
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Unsur-unsur SGU
Lessor
Lessee
Barang Modal
Perjanjian SGU
Badan
Badan/OP
AT Berwujud
Dgn syarat tertentu
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Membedakan SGU Operating Lease atau Finance Lease Secara Komersial
PSAK 30 (Revisi 2007) Sewa
KLASIFIKASI SEWA
Sewa Operasi / Operating Lease
Sewa Pembiayaan /
Financial Lease
Aset Sewa dicatat sebagai Aset Tetap dan biaya yang dikeluarkan adalah Biaya Depresiasi.
Aset Sewa tidak dicatat sebagai Aset Tetap dan biaya yang dikeluarkan adalah Biaya Sewa.
DIDASARKAN PADA SUBSTANSI TRANSAKSI BUKAN KONTRAK
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Is the lease non-cancellable (Apakah sewa dapat dibatalkan)
Is the lease term a major part of the economic life of the leased asset?
Is the PV of the minimum lease payment substantially all of the fair value of theLeased asset? Do gain/losses relating to fair value changes accrue to the lease?
Is there an option to continue the lease at a rent lower than market?
Is the substance of the leasing arrangement and any related arrangment such
That substantially all the risk and rewards incident to ownership are transferred to the leasee
Is ownership expected to be transferred at the end of the lease term? or Is there a BPO (Bargain Purchase Option) or the leased asset of
a specialist Nature?
Operating LeaseCapital Lease
Yes
No
No
No
No
No
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
KriteriaFinance
Lease
1.Jumlah pembayaran selama masa SGU I + nilai sisa brg, harus dpt menutup cost brg + profit Lessor;2.Masa SGU minimal : - 2 th utk brg modal Gol. I - 3 th utk brg modal Gol. II & III - 7 th utk brg modal Gol. Bangunan;3.Perjanjian memuat hak opsi bagi Lessee.
KriteriaOperating
Lease
1.Jumlah pembayaran selama masa SGU I tidak dpt menutup cost brg + profit Lessor;2.Perjanjian tidak memuat hak opsi bagi Lessee.
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perjanjian SGU
Minimalharus
memuat
1.Jenis transaksi SGU;2.Identitas masing-masing pihak;3.Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang;4.Harga perolehan, nilai pembayaran, pembayaran SGU, angsuran pokok, imbalan jasa, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas brg modal;5.Masa SGU;6.Ketentuan masa SGU yg dipercepat dan kerugian yg harus ditanggung Lessee atas risiko brg modal;7.Opsi bagi Lessee (utk finance lease);8.Tanggungjawab atas brg modal.
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
a.Selama masa SGU tidak boleh menyusutkan brg modal, sampai hak opsi dipakai;b.Dasar penyusutan setelah pemakaian hak opsi adalah nilai sisa brg ybs;c.Dapat membebankan pemba- yaran SGU dari pengh bruto;d.Bila masa SGU lebih pendek, biaya akan dikoreksi.
a.Objek PPh adalah Imbalan Jasa (pembyrn - angs.pokok);b.Tidak boleh menyusutkan brg modal;c.Bila masa SGU lebih pendek, penghasilan akan dikoreksi;d.Dapat membentuk cadangan;e.Kerugian piutang tak tertagih dibebankan ke cadangan ybs;f.Dlm hal cadangan > kerugian, sisanya mrpk penghasilan, demikian sebaliknya;g.Angsuran PPh Ps 25 dihitung dari laporan keuangan tri- wulan disetahunkan dibagi 12.
Finance Lease
Lessor Lessee
Perlakukan PPh atas SGU
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
a.Seluruh pembayaran dpt di- bebankan sbg biaya;b.Tidak boleh membebankan biaya penyusutan brg modal;c.Wajib memotong PPh Ps. 23 atas pembayaran kpd Lessor.
a.Objek PPh adalah seluruh pembayaran yg diterima;b.Dapat membebankan biaya penyusutan brg modal;c.Tidak diperkenankan mem- bentuk cadangan penghapu- san piutang ragu-ragu.d.Memungut PPN
Perlakukan PPh atas SGU
Operating Lease
Lessor Lessee
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perlakukan Pajak Transaksi Finance Lease & Oeprating Lease Untuk Lessor Khususnya Untuk Perhitungan PPh Badan
UraianUraian Operating LeaseOperating Lease Finance LeaseFinance Lease
Obyek PPh BadanObyek PPh Badan Seluruh pembayaran Seluruh pembayaran angsuran leasing (lease angsuran leasing (lease payment) yang diterima payment) yang diterima atau diperoleh lessor dari atau diperoleh lessor dari lessee merupakan taxable lessee merupakan taxable income .income .
Obyek PPh hanya sebagian Obyek PPh hanya sebagian dari pembayaran yang dari pembayaran yang diterima yaitu seluruh diterima yaitu seluruh pembayaran leasing pembayaran leasing dikurangi dengan angsuran dikurangi dengan angsuran pokok.pokok.
Penyusutan aktiva Penyusutan aktiva leasingleasing
Boleh disusutkan dan Boleh disusutkan dan dibiayakan dalam SPT dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh BadanTahunan PPh Badan
Tidak boleh disusutkan dan Tidak boleh disusutkan dan dibiayakan dalam SPT dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh BadanTahunan PPh Badan
Pembentukan Pembentukan Cadangan Piutang Cadangan Piutang Ragu-RaguRagu-Ragu
Tidak boleh membentuk Tidak boleh membentuk Cadangan penghapusan Cadangan penghapusan piutang ragu-ragupiutang ragu-ragu
Boleh membentuk cadangan Boleh membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-penghapusan piutang ragu-ragu sesuai PMK ragu sesuai PMK 80/KMK.04/1995 jo 80/KMK.04/1995 jo 83/PMK.03/200683/PMK.03/2006
Kewajiban Kewajiban Pemungutan PPNPemungutan PPN
Transaksi merupakan Transaksi merupakan obyek pemungutan PPNobyek pemungutan PPN
Bukan obyek pemungutan Bukan obyek pemungutan PPNPPN
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perlakukan Pajak Transaksi Finance Lease & Oeprating Lease Untuk Lessee Khususnya Untuk Perhitungan PPh Badan
UraianUraian Operating LeaseOperating Lease Finance LeaseFinance Lease
Biaya dalam Biaya dalam perhitungan PPh perhitungan PPh BadanBadan
Seluruh pembayaran Seluruh pembayaran angsuran leasing (lease angsuran leasing (lease payment) yang ddibayarkan payment) yang ddibayarkan oleh lesee kepada lessor oleh lesee kepada lessor dapat dibiayakan sebagai dapat dibiayakan sebagai biaya secara fiskal oleh biaya secara fiskal oleh lessee .lessee .
Biaya sewa yg dibayar/ Biaya sewa yg dibayar/ terutang boleh menjadi terutang boleh menjadi pengurang penghasilan pengurang penghasilan (boleh menjadi biaya secara (boleh menjadi biaya secara fiskal bagi lessee fiskal bagi lessee
Penyusutan aktiva Penyusutan aktiva leasingleasing
Tidak boleh disusutkan dan Tidak boleh disusutkan dan dibiayakan dalam SPT dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh BadanTahunan PPh Badan
Tidak boleh disusutkan dan Tidak boleh disusutkan dan dibiayakan dalam SPT dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Lessee Tahunan PPh Badan. Lessee boleh menyusutkan setelah boleh menyusutkan setelah hak opsi telah dipergunakanhak opsi telah dipergunakan
Kewajiban Kewajiban Pemotongan PPhPemotongan PPh
Pada saat melakukan Pada saat melakukan pembayaran Lessee wajib pembayaran Lessee wajib memotong PPh Pasal 23memotong PPh Pasal 23
Tidak wajib memotong PPh Tidak wajib memotong PPh Pasal 23Pasal 23
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Sewa guna usaha (leasing)•Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)
•Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)
•Periode leasing dapat meliputi jangka waktu beberapa tahun
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
SGU tanpa hak opsi• Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)
yaitu :
1. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU tdk dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di SGU kan ditambah keuntungan yg diperhitungkan oleh lessor
2. Perjanjian SGU tdk memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee
3. Kepemilikan barang masih berada ditangan pihak lessor sehingga yg berhak menyusutkan barang adalah lessor.
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perlakuan Perpajakan
LessorLessor LesseLesse
Seluruh pembayaran Seluruh pembayaran sewa yg diterima sewa yg diterima obyek PPh pasal 23obyek PPh pasal 23
Biaya sewa yg dibayar/ Biaya sewa yg dibayar/ terutang boleh menjadi terutang boleh menjadi pengurangpengurang
Menyusutkan aktiva yg Menyusutkan aktiva yg di SGU karena di SGU karena kepemilikankepemilikan
Tidak boleh Tidak boleh menyusutkan karena menyusutkan karena milik lessormilik lessor
Memungut PPN jasa Memungut PPN jasa sewa yang diberikansewa yang diberikan
Memotong PPh ps 23 Memotong PPh ps 23 sesuai tarifsesuai tarif
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kasus•PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee) jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000.
•Jumlah pembayaran adalah Rp192 jt lebih kecil dari 200jt, karena tidak klausul untuk memiliki maka termasuk operating lease
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Contoh SGU Tanpa HO/Hak Opsi & Dengan HO)
LessorLessor : PT. Jaya: PT. JayaHrg perolehan brg modal (truk)Hrg perolehan brg modal (truk) : Rp 200.000.000: Rp 200.000.000Jangka waktuJangka waktu : 24 bulan: 24 bulanPembayaran per bulanPembayaran per bulan : Rp 8.000.000: Rp 8.000.000LesseeLessee : PT. Adil: PT. Adil
PT. JayaPT. JayaTagihan setiap bulanTagihan setiap bulan : Rp 8.000.000: Rp 8.000.000PPNPPN : : Rp 800.000Rp 800.000
Rp 8.800.000Rp 8.800.000PT. AdilPT. AdilMemotong PPh Pasal 23Memotong PPh Pasal 23 : : Rp 120.000Rp 120.000Dibayar ke lessorDibayar ke lessor : Rp 8.680.000: Rp 8.680.000
Jmlh pembayaran SGU tdk dpt menutupi HP brgJmlh pembayaran SGU tdk dpt menutupi HP brgmodal yg diSGUkan + keuntungan lessormodal yg diSGUkan + keuntungan lessor
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
SAK Koreksi Fiskal (PPh)
Lessor
(PT. Jaya)
Ph. SGU
Penyusutan brg modal
8 jt
XX
-
Beda waktu
8 jt
YY
Lessee
(PT. Adil)
Biaya SGU 8 jt - 8 jt
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
SAK Koreksi Fiskal (PPh)
SGU tanpa HO
Pmbayarn XX - YY
SGU dgn HO
-Penyst
-Pembyrn XX
-
XX
XX
-
XX
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
JawabanLessor Lessor PT. XPT. X LesseeLessee PT. ZPT. Z
TerimasewaTerimasewa 8.000.0008.000.000 BayarsewaBayarsewa 8.000.0008.000.000
Pungut PPNPungut PPN 800.000800.000 Bayar PPNBayar PPN 800.000800.000
Dipotong Dipotong PPh ps 23PPh ps 23
360.000360.000 Memotong Memotong PPh ps 23PPh ps 23
360.000360.000
DiterimaDiterima 8.440.0008.440.000 DibayarDibayar 8.440.0008.440.000
PenyusutanPenyusutan Sesuai Sesuai metodemetode
PenyusutanPenyusutan Tidak adaTidak ada
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
SGU dengan hak opsi• Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) yaitu :
1. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU ditambah nilai sisa harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor
2. Masa SGU ditetapkan sekurang2nya 2 th utk gol I, 3 th utk gol II dan III dan 7 tahun utk gol bang
3. Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenal hak opsi bagi lessee
4. Lessor berniat menjual barang dengan menghitung jumlah seluruh angsuran lebih besar dari harga pokok barang
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perlakuan perpajakan
LessorLessor LesseeLessee
Ph yg menjadi obyek PPh adl Ph yg menjadi obyek PPh adl seluruh pembayaranseluruh pembayaran
Seluruh pembayaran angsuran Seluruh pembayaran angsuran pokok dan bunga boleh menjadi pokok dan bunga boleh menjadi pengurang atau diakui sebagai pengurang atau diakui sebagai biayabiaya
Tidak ada penyusutanTidak ada penyusutan Tidak boleh menyusutan atau Tidak boleh menyusutan atau tidak ada biaya penyusutantidak ada biaya penyusutan
Dapat membentuk cad piutang Dapat membentuk cad piutang ragu-raguragu-ragu
Tidak memotong PPh pasal 23 Tidak memotong PPh pasal 23 atas angsuranatas angsuran
Kerugian dibebankan pd Kerugian dibebankan pd akm.cad.piutang ragu2akm.cad.piutang ragu2
Besarnya PPh pasal 25 Besarnya PPh pasal 25 triwulanantriwulanan
Jasa pembiayaan tdk terutang Jasa pembiayaan tdk terutang PPN. Penyerahan terutan PPNPPN. Penyerahan terutan PPN
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kasus•PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee) jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000. pembayaran terdiri dari pokok Rp.5.555.555 dan bunga Rp.2.444.445 Ada klausul opsi bagi lessee untuk membeli
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
jawaban
LessorLessor PT XPT X LesseeLessee PT YPT Y
Mencatat Mencatat piutangpiutang
288 juta288 juta
Terima Terima bungabunga
2.444.4452.444.445
TerimapokoTerimapokokk
5.555.5555.555.555
JumlahJumlah 8.000.0008.000.000 Byr sewaByr sewa 8.000.0008.000.000
PenyusutanPenyusutan Tidak adaTidak ada PenyusutPenyusut Tidak adaTidak ada
Debet biaya Debet biaya pnyisihan pnyisihan piutpiut
2.5% x 2.5% x saldo piutsaldo piut
PPh PPh pasal 23pasal 23
Tidak Tidak memungutmemungut
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kuis-1
PT. Sejahtera Sekali (PKP) menyewa kendaraan operasional dari PT Astra (PKP) dengan harga sewa sebesar Rp.5 juta (belum termasuk PPN). Tagihan diterima tanggal 1 November 2010 dan dibayar pada tanggal 18 November 2010.
•Buatlah jurnal saat tagihan diterima dan saat tagihan dibayarkan
•Ssaat disetorkan pajak yang dipotong ke Kas Negara?
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jawaban
Jurnal saat tagihan diterima:Jurnal saat tagihan diterima:
Dr: Rent Expenses Rp. 5.000.000Dr: Rent Expenses Rp. 5.000.000
Dr: Vat InDr: Vat In Rp. 500.000 Rp. 500.000
Cr: Others LiabilityCr: Others Liability Rp. 5.400.000 Rp. 5.400.000
Cr: Income Tax Payable Art 23 Rp. 100.000Cr: Income Tax Payable Art 23 Rp. 100.000
(Income Tax = 2% x Rp.5 juta = Rp. 100.000)(Income Tax = 2% x Rp.5 juta = Rp. 100.000)
Jurnal saat pembayaran:Jurnal saat pembayaran:
Dr: Others Liability Rp. 5.400.000.000Dr: Others Liability Rp. 5.400.000.000
Cr: Cash Rp. 5.400.000.000Cr: Cash Rp. 5.400.000.000
Jurnal saat pembayaran pajak ke Kas Negara:Jurnal saat pembayaran pajak ke Kas Negara:
Dr: Income Tax Payable Art 23 Rp.100.000.000Dr: Income Tax Payable Art 23 Rp.100.000.000
Cr: Cash Rp..100.000.000Cr: Cash Rp..100.000.000
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kuis-2
• PT. Sejahtera Sekali (PKP) pada tanggal 1 Juli 2010 membeli mesin seharga Rp.1.600.000.000 dengan capital lease dari PT Astra (PKP) dgn opsi dan masa leasing 4 tahun dan diangsur setiap 6 bulan (mulai tanggal 31 Desember 2010 dan setiap tanggal 30 Juni) sebesar Rp.200 juta, belum termasuk bunga 12%/tahun atau 6% per semester. Mesin disusutkan secara accounting 8 tahun dan metode garis lurus. Daftar pembayaran angsuran pokok dan bunga terlampir:
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PVIFA 1% 2% 3% 4% 5% 6%
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434
2 1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334
3 2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730
4 3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651
5 4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124
6 5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173
7 6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824
8 7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632
6,2098
Tabel Bunga Present Value Ordinary Annuity
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Tanggal Keterangan
Pembayaran Leasing
Saldo Kewajiban Leasing PPN Termasuk PPN Jumlah Bunga
Pembayaran Pokok
01/07/2010 Saldo awal - - - 1.600.000.000,00
31/12/2010 Byr 1 277.657.251,00 257.657.251,00 96.000.000
161.657.251,00
1.438.342.749,00
20.000.000 30/06/2011 Byr 2 277.657.251,00 257.657.251,00 86.300.565
171.356.686,06
1.266.986.062,94
20.000.000 31/12/2011 Byr 3 277.657.251,00 257.657.251,00 76.019.164
181.638.087,22
1.085.347.975,72
20.000.000 30/06/2012 Byr 4 277.657.251,00 257.657.251,00 65.120.879
192.536.372,46
892.811.603,26
20.000.000 31/12/2012 Byr 5 277.657.251,00 257.657.251,00 53.568.696
204.088.554,80
688.723.048,45
20.000.000 30/06/2013 Byr 6 277.657.251,00 257.657.251,00 41.323.383
216.333.868,09
472.389.180,36
20.000.000 31/12/2013 Byr 7 277.657.251,00 257.657.251,00 28.343.351
229.313.900,18
243.075.280,18
20.000.000 30/06/2014 Byr 8 277.657.251,00 257.657.251,00 14.584.517
243.075.280,18 -
20.000.000
2.221.258.008,00 2.061.258.008,00 461.260.554,00
1.600.000.000,00 6.087.675.899,92
160.000.000 Jumlah pembayaran angsuran (belum termasuk PPN) adalah Rp.1.600.000.000/6,2098) = Rp.257.657.251, dimana nilai 6,2098 diambil dari tabel PV Penyusutan secara komersial per tahun: 12,5% x Rp.1.600.000.000= Rp.200 juta dan per semester Rp.100 juta.
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pertanyaan•Buat jurnal secara komersial accounting atas transaksi tersebut yaitu pada saat pembelian, pembayaran dan pembebanan penyusutan
•Apakah biaya penyusutan diakui secara fiskal?
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jawaban
Jurnal saat pembelian,
Dr: Leased Asset - Mechines – Capital Lease Rp.1.600.000.000Dr: Leased Asset - Mechines – Capital Lease Rp.1.600.000.000
Dr: Vat InDr: Vat In Rp. 160.000.000 Rp. 160.000.000
Cr: Lease Liability (Obligation)Cr: Lease Liability (Obligation) Rp.1.760.000.000 Rp.1.760.000.000
Jurnal saat pembayaran hutang, misalnya pembayaran 1:Jurnal saat pembayaran hutang, misalnya pembayaran 1:
Dr: Lease Liability (Pokok + PPN) Rp. 181.657.251Dr: Lease Liability (Pokok + PPN) Rp. 181.657.251
Dr: Interest ExpensesDr: Interest Expenses Rp. 96.000.000 Rp. 96.000.000
Cr: CashCr: Cash Rp. 277.657.251 Rp. 277.657.251
Jurnal saat pembebanan penyusutan:Jurnal saat pembebanan penyusutan:
Dr: Depreciation Expenses Rp. 100.000.000Dr: Depreciation Expenses Rp. 100.000.000
Cr: Accumulated Depreciation Rp. 100.000.000Cr: Accumulated Depreciation Rp. 100.000.000
(Penyusutan 2010:12,5% x 6/12 x Rp.1.600.000.000=Rp.100.000.000)(Penyusutan 2010:12,5% x 6/12 x Rp.1.600.000.000=Rp.100.000.000)
IBMC
© PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jawaban•Biaya penyusutan yang dicatat secara komersial tidak diakui secara fiskal dan biaya penyusutan tersebut dikoreksi menjadi koreksi positif, namun pembayaran pokok dan bunga diakui menjadi pengurang penghasilan atau menjadi biaya pada saat menghitung laba atau rugi secara fiskal.
•Alasan biaya penyusutan tidak diakui sebagai biaya secara fiskal karena?
52 cluster service
April 10, 2023
Selisih Kurs
53 cluster service
April 10, 2023
Kerugian selisih kurs
PERLAKUAN PAJAK ATASSELISIH KURS
Jenis Kurs Mata Uang Asing
Akan terkenadampak fluktuasi
kurs rupiah thd valasberupa selisih kurs
Bagi WP yangmenyelenggarakan
pembukuan dalam Rupiah
Bagi WP yangmenyelenggarakan
pembukuan dalam Rupiah
Keuntungan selisih kurs
ObyekPajak
Pengurangpenghasilan
Diakui sesuaiSistem Pembukuan
yg dianut WP
Kurs Tetap Kurs Neraca
Harus diterapkansecara taat azasHarus diterapkan
secara taat azas
Kurs Menkeu Kurs BIKurs Realisasi
54 cluster service
April 10, 2023
Kurs Menteri Keuangan (Kurs Fiskal)• Kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan yang diterbitkan setiap minggu dan berlaku selama 1 minggu (mulai dari hari Senin sampai hari Minggu)
• Kurs digunakan untuk penghitungan pajak-pajak yang terutang dalam valuta asing yang harus terlebih dahulu di nilai ke dalam mata uang rupiah
• Perhitungan bea masuk, PPN-import, PPh pasal 22 sesuai dengan tanggal PIB
• Penghitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal faktur pajak• Penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 apabila
penghasilan diterima dlm mata uang asing• Penghitungan pajak ekspor• Penghitungan Pajak final yang dibayarkan dlm valuta asing
55 cluster service
April 10, 2023
5Sistem pembukuan terhadap selisih kurs ada 2 macam, yaitu:
a.a. Kurs tetap atau kurs historis, pembebanan selisih kurs Kurs tetap atau kurs historis, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut, mata uang asing tersebut,
b.b. Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun dan dilakukan secara taat berlaku pada akhir tahun dan dilakukan secara taat asas yaitu pembebanan dilakukan pada setiap akhir asas yaitu pembebanan dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.
Kurs Tengah BI (Kurs Komersial)Kurs Tengah BI (Kurs Komersial)
Digunakan oleh perusahaan yg Digunakan oleh perusahaan yg pembukuan dgn rupiah untuk pembukuan dgn rupiah untuk membukukan transaksi yg nilainya dalam membukukan transaksi yg nilainya dalam valuta asingvaluta asing
Perbedaan selisih kurs BI terjadi pada Perbedaan selisih kurs BI terjadi pada saat membukukan utang piutang valas saat membukukan utang piutang valas dengan kurs BI pada saat realisasi dengan kurs BI pada saat realisasi menimbulkan laba atau rugi selisih kursmenimbulkan laba atau rugi selisih kurs
Cth 1: utk Kurs Tetap/HistorisCth 1: utk Kurs Tetap/HistorisPT mengekspor barangnya bulan 15 Januari 2011 ke USA nilai US PT mengekspor barangnya bulan 15 Januari 2011 ke USA nilai US 100,000 (Kurs Rp.9000/dollar). Bulan31 Maret 2011 dterima 100,000 (Kurs Rp.9000/dollar). Bulan31 Maret 2011 dterima pembayaran dengan niai kurs Rp.10.000/dollar. Maka laba selisih kurs pembayaran dengan niai kurs Rp.10.000/dollar. Maka laba selisih kurs yang diakui oleh PT A= (100.000 x Rp.10.000) – (100.000 x yang diakui oleh PT A= (100.000 x Rp.10.000) – (100.000 x Rp.9000)=100.000.000Rp.9000)=100.000.000
15/01 Dr : Piutang dgg Rp.900.000.00015/01 Dr : Piutang dgg Rp.900.000.000
Cr: Penjualan Rp.900.000.000Cr: Penjualan Rp.900.000.000
31/03 Dr: Kas/bank Rp. 1.000.000.00031/03 Dr: Kas/bank Rp. 1.000.000.000
Cr: Piutang dgg Rp 900.000.000Cr: Piutang dgg Rp 900.000.000
Cr: Laba selkurs Rp. 100.000.000Cr: Laba selkurs Rp. 100.000.000
Kurs Tengah BIKurs Tengah BI
Pada tgl 30-4-05 PT.A deposito uangnya Pada tgl 30-4-05 PT.A deposito uangnya $10.000 dgn kurs Rp.12.457. Jatuh tempo $10.000 dgn kurs Rp.12.457. Jatuh tempo deposito 31-10-05. pada saat pencairan deposito 31-10-05. pada saat pencairan kurs Rp.13.200kurs Rp.13.200Rp yg dikeluarkan ($10.000xRp.12.457) = 124.570.000Rp yg dikeluarkan ($10.000xRp.12.457) = 124.570.000
Rp. Diterima($10.000xRp.13.200) = 132.000.000Rp. Diterima($10.000xRp.13.200) = 132.000.000
Keuntungan selkursKeuntungan selkurs 7.430.000 7.430.000
Cth 2Cth 2Contoh sblmnya, Kurs tengah BI 17 Juni 2005, Rp.10.200 dan kurs Contoh sblmnya, Kurs tengah BI 17 Juni 2005, Rp.10.200 dan kurs realisasi tgl 13 ags 2005 Rp.10.300realisasi tgl 13 ags 2005 Rp.10.300
Penjualan PT.X $10.000 x Rp.10.200 = 102.000.000Penjualan PT.X $10.000 x Rp.10.200 = 102.000.000
Jml yg dibayar PT.Y 103.000.000Jml yg dibayar PT.Y 103.000.000
Selisih kursSelisih kurs 1.000.000 1.000.000
Jurnal PT.X PT.YJurnal PT.X PT.Y
30/0630/06 Piutang dgg 102.000.000 Pembelian 102.000.000Piutang dgg 102.000.000 Pembelian 102.000.000
Penjualan 102.000.000 Utang dgg 102.000.000Penjualan 102.000.000 Utang dgg 102.000.000
13/08 Kas/bank 103.000.000 Utang dgg 102.000.00013/08 Kas/bank 103.000.000 Utang dgg 102.000.000
Piutang dgg 102.000.000 Rugi selkurs 1.000.000Piutang dgg 102.000.000 Rugi selkurs 1.000.000
Laba selkurs 1.000.000 Kas/bank 103.000.000Laba selkurs 1.000.000 Kas/bank 103.000.000
Cth Kurs Tengah BI Akhir ThnCth Kurs Tengah BI Akhir ThnPT S menjual garmen ke LN selama tahun 2011 dengan nilai PT S menjual garmen ke LN selama tahun 2011 dengan nilai 1,000.000 USD. Piutang Dagang Awal tahun 2011 sebesar 5.000 USD 1,000.000 USD. Piutang Dagang Awal tahun 2011 sebesar 5.000 USD dengan nilai kurs Rp.9.000 per dollar, Piutang akhir tahun sebesar dengan nilai kurs Rp.9.000 per dollar, Piutang akhir tahun sebesar 15.000 dengan nilai kurs Rp.10.000 per dollar, pelunasan piutang 15.000 dengan nilai kurs Rp.10.000 per dollar, pelunasan piutang selama tahun 2011 sbsr 990.000 UDS. Perhitungan Laba Selisih Kursselama tahun 2011 sbsr 990.000 UDS. Perhitungan Laba Selisih Kurs
Keterangan USD Kurs TBI Dgn Kr Awal Thn (Rp) Kurs TBI Dgn Kr Akhir Thn (Rp) Laba Selisih Kurs
Piutang dagang awal
5.000 9000
45.000.000 10000
50.000.000 5.000.000
Penjualan
1.000.000 9000
9.000.000.000 10000
10.000.000.000
1.000.000.000
Piutang dagang akhir 15.000 9000
135.000.000 10000
150.000.000
15.000.000
Pelunasan
990.000 9000
8.910.000.000 10000
9.900.000.000
990.000.000
Laba selisih kurs yang diakui adalah sebesar
1.000.000.000
Jurnalnya sbb:Jurnalnya sbb:
Penjualan Dr : Piutang dgg kurs 9.000 Rp.9.000.000.000Penjualan Dr : Piutang dgg kurs 9.000 Rp.9.000.000.000
Cr: Penjualan Rp.9.000.000.000Cr: Penjualan Rp.9.000.000.000
Pelunasan Dr: Kas/bank Rp. 9.900.000.000Pelunasan Dr: Kas/bank Rp. 9.900.000.000
Cr: Piutang dgg Rp 9 900.000.000Cr: Piutang dgg Rp 9 900.000.000
Penyesuaian : Dr: Piutang Dagang Rp.9.900.000.000Penyesuaian : Dr: Piutang Dagang Rp.9.900.000.000
Cr: Piutang Dagang Rp.8.910.000.000Cr: Piutang Dagang Rp.8.910.000.000
Cr: Laba selkurs realisasi Rp. Rp. 990.000.000Cr: Laba selkurs realisasi Rp. Rp. 990.000.000
Laba kurs yang belum direalisasi: 15.000 – 5.000) x (10.000 – 9.000) = Laba kurs yang belum direalisasi: 15.000 – 5.000) x (10.000 – 9.000) = Rp.10.000.000.Rp.10.000.000.
Saldo piutang daganga akhir : 1.005.000 – 990.000 = 15.000 US x kurs Saldo piutang daganga akhir : 1.005.000 – 990.000 = 15.000 US x kurs akhir tahun 10.000 menjadi sebesar Rp.150.000.000.akhir tahun 10.000 menjadi sebesar Rp.150.000.000.
Kurs Menteri Keuangan (Kurs Pajak)Kurs Menteri Keuangan (Kurs Pajak)
Pada tgl 17 Juni 2005 PT. Z (PKP) menjual Pada tgl 17 Juni 2005 PT. Z (PKP) menjual barang secara kredit kepada PT.Y (PKP) barang secara kredit kepada PT.Y (PKP) seharga $ 10.000 belum termasuk PPN. FP seharga $ 10.000 belum termasuk PPN. FP standar dibuat tanggal 31 Juli 2005 dan dilunasi standar dibuat tanggal 31 Juli 2005 dan dilunasi tanggal 13 Agustus 2005. Kurs menkeu 15-20 tanggal 13 Agustus 2005. Kurs menkeu 15-20 juni Rp. 10.000, 29 jul-4 ags Rp. 10.100 dan 11-juni Rp. 10.000, 29 jul-4 ags Rp. 10.100 dan 11-16 ags Rp.10.200. Berapa jumlah PPN 16 ags Rp.10.200. Berapa jumlah PPN terutang ?terutang ?Faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2005, Faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2005, PPN dihitung 10% x $ 10.000 x 10.100 = PPN dihitung 10% x $ 10.000 x 10.100 = Rp.10.100.000Rp.10.100.000
Kurs…Kurs…
Jurnal PT. ZJurnal PT. Z
Piutang dagangPiutang dagang 10.100.00010.100.000
PPN KeluaranPPN Keluaran 10.100.00010.100.000
Jurnal PT. YJurnal PT. Y
PPN MasukanPPN Masukan 10.100.00010.100.000
Utang dagangUtang dagang 10.100.00010.100.000
Selisih kurs akhir tahunSelisih kurs akhir tahun
PSAK menyatakan utang piutang dalam valas PSAK menyatakan utang piutang dalam valas pada akhir tahun dinyatakan dalam kurs per tgl pada akhir tahun dinyatakan dalam kurs per tgl 31 Desember. Pajak memberikan pilihan bagi 31 Desember. Pajak memberikan pilihan bagi WP untuk menyesuaikan nilai utang piutang WP untuk menyesuaikan nilai utang piutang valas dengan kurs BI atau tidak asalkan taat valas dengan kurs BI atau tidak asalkan taat asas/konsistenasas/konsisten
Apabila WP tidak menyesuaikan nilai utang Apabila WP tidak menyesuaikan nilai utang piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun berarti WP menggunakan kurs tetapberarti WP menggunakan kurs tetap
Terima Kasih