Materi BUK

8/17/2019 Materi BUK

1/48

KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jakarta, 28 November 2013

OLEHdr. H.R Dedi Kuswenda , M.Kes

DIREKTUR BINA UPAYA KESEHATAN DASARDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN

KEMENKES RI

Pertemuan Penguatan Faskes Primer dan Evaluasi Nasional Prolanis


2/48

OUTLINE

I. KEBIJAKAN YANKES DASAR

II. JENIS, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FASKESPRIMER DLM JKNIII. KREDENSIALING & AKREDITASIIV.

SISTEM RUJUKANV. BESARAN TARIFVI. PENUTUP

2


3/48

KEBIJAKAN YANKES DASAR

3KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN


PERILAKU HIDUP SEHAT ATAU PARADIGMA SEHAT TERWUJUD


4/48

SISTIM PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT

PELAYANANPRIMER

PELAYANANSEKUNDER

PELAYANANTERSIER

UKM UKP

SKN 2012 Perpres72/2012

JKN KAPITASI

INA CBGs

KABUPATEN/KOTA

BOK

DUKUNGANPUSAT

4



5/48

PELAYANAN KESEHATANPRIMER

UKP

1. Pelayanan pengobatan2. Pelayanan Pemulihan3. Pelayanan peningkatan &

pencegahan4. Gaya hidup sehat ( healthy life

style )/PHBS

Pengobatan dan pemulihan

Perorangan & Keluarga

UKM

1. Pelayanan peningkatan

2. Pelayanan pencegahan3. Pengobatan4. Pemulihan

Peningkatan dan Pencegahan

Kelompok & Masyarkat

5PETA STRATEGIS PELAYANAN

KESEHATAN PRIMER

Revitalisasi UKMPeningkatan Efektifitas UKBMOptimalisasi Sistem Rujukan

Optimalisasi FasyankesPrimer sebagai GatekeeperOptimalisasi Sistim Rujukan


6/48

Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 35 (Ketersediaan)PEMERINTAH dan PEMERINTAH DAERAH bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan

Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan)• Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan

Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan.• Faskes swasta yang memenuhi persyaratan

dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan.• Kerja sama membuat perjanjian tertulis.• PERSYARATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

diatur dengan PERATURAN MENTERI.

Pasal 42 (Kinerja Faskes)• Memperhatikan mutu pelayanan• Orientasi aspek keamanan pasien• Efektifitas tindakan• Kesesuaian kebutuhan pasien• Efisiensi biaya

Pasal 37 (1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatanditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasiFasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standartarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 39(1) Dalam hal Faskes tingkat PERTAMA di suatu DaerahTIDAK memungkinkan pembayaran beradasarkan KAPITASI, BPJSKesehatan diberikan kewenangan untuk pembayaran denganmekanisme lain yang lebih berhasil guna


7/48

ASOSIASIFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

7

ADINKES

PUSKESMASBPMPPM

ASKLIN

KLINIKPRATAMAUTAMA

PKFI

KLINIKPRATAMAUTAMA

DR/DRGPRAKTIKMANDIRI


8/48

JENIS, PERAN & TUGAS

FASYANKES PRIMER

8KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN



9/48

PERMENKES 71/ 2013KETENTUAN UMUM

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pperorangan yang bersifat non spesialistik (primerrawat jalan dan rawat inap.

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutapelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lan

tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan

Y

AN

KES

PESERT

A

JKN

KEWENANGAN PELAYANANKESEHATAN


10/48

JENIS FASYANKES TINGKAT PERTAMA

PUSKESMAS ATAU YANG SETARA;PRAKTIK DOKTER;

PRAKTIK DOKTER GIGI;

KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA; DAN

RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA ATAU YANG SETARA.

Catatan :Bidan dan Perawat dimungkinkan jadi jejaring pelayanan kesehatan TINGKAT PERTAMAnamun TIDAK menjadi GATE KEEPER. Pelayanan yang diberikan mengacu pada kompetensidan kewenangan sesuai ketentuan

PERMENKES, 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Ps 2 ( 2)


11/48

KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASKESTINGKAT PERTAMA DI ERA JKN

Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang

berperan sebagai kontak pertama dan penapis

rujukan sesuai dengan standar pelayanan medik.

GATEKEEPER

Di ERA JKN :

KECUALI GAWAT DARURAT, SEMUA PESERTA HARUS MELALUI FASKES

TINGKAT PERTAMA BARU DAPAT MEMPEROLEH PELAYANAN DI TINGKAT

LANJUT (RS)


12/48

1. PEMENUHAN STANDAR & PEDOMANPEDOMAN

2. KREDENSIALING DAN REKREDENSIALING

( BPJS)3. KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA4. AKREDITASI5.

DOKTER LAYANAN PRIMER

MELALUI

OLEH KARENA SEBAGAIGATE KEEPER

PERLU PENINGKATAN KUALITAS


13/48

PEMENUHAN STANDAR & PEDOMAN PEDOMAN

PEMBUATAN PEDOMAN (selesai 2013)1. Panduan Praktik Klinis bagi dokter layanan primer / Standar Pelayanan Medik2. Panduan Penatalaksanaan Klinis berdasarkan symton di Pelayanan Primer3. Panduan Ketrampilan Klinis di layanan primer

4. Pedoman Pelayanan Dokter di layanan primer5. Panduan Pelayanan Kesehatan Primer & Sistem Rujukan (

Gatekeeper)6. Peningkatan Teknis Dokter di layanan Primer7. Pedoman & Pelaksanaan Audit Medis di layanan primer8. Pemenuhan SPA di seluruh Puskesmas9. Pedoman & Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas & Fasyankes Primer Lainnya


14/48

BUKU PEDOMAN PELAYANAN BAGI DOKTER DIFASYANKES PRIMER

PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGIDOKTER DI FASYANKES PRIMER

1

3 4

2

Panduan ketrampilan klinis bagiDOKTER di Fasyankes Primer

Panduan Penataan klinis berdasarkansimpton pd layanan primer

Panduan Pelayanan Dokter diFasyankes Primer


15/48

KREDENSIALING

&KENDALI MUTU

15





16/48

6

KRITERIA PENILAIAN KREDENSIALINGFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. KRITERIA ADMINISTRATIFMerupakan persyaratan yang wajib untuk bekerjasama denganBPJS Kesehatan

2. KRITERIA TEKNISMeliputi:a. Sumber daya manusia;b. Kelengkapan sarana dan prasarana;

c. Peralatan medis dan obat obatand. Lingkup pelayanan; dane. Komitmen pelayanan.


17/48

PUSKESMAS

Surat Ijin Operasional;

Surat Ijin Praktik (SIP) bagidokter/drg , Surat Ijin PraktikApoteker (SIPA) bagi Apoteker,

Surat Ijin Praktik atau Surat IjinKerja (SIP/SIK) bagi tenagakesehatan lainnya

Perjanjian kerjasama denganjejaring, JIKA Diperlukan

Surat Pernyataan Kesediaanmematuhi ketentuan yang terkaitdengan JKN

sumber daya manusia;sarana dan fasilitas;peralatan medis;obat-obatan danpenunjang; dancakupan pelayanan dan

komitmen jaga mutu.

• Persyaratan Administrasi • Persyaratan Teknis

PERMENKES 71/2013.


18/48

PRAKTIK Dr dan PRAKTIK Drg

Surat Ijin Praktik;Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);

Perjanjian kerjasamadengan LaboratoriumSederhana, apotek, danjejaring lainnya ; danSurat Pernyataan Kesediaanmematuhi ketentuan yangterkait dengan JaminanKesehatan Nasional

sumber daya manusia;sarana dan fasilitas;peralatan medis;obat-obatan danpenunjang; dancakupan pelayanan dan

komitmen jaga mutu.


PERMENKES 71/2013


19/48

KLINIK PRATAMA


Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/drg, Surat Ijin Praktik atau Surat IjinKerja (SIP/SIK) bagi tenagakesehatan lainnya

Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagiApoteker dalam hal klinikmenyelenggarakan pelayanankefarmasian,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Perjanjian Kontrak kerjasama denganjejaring, jika diperlukan; dan

Surat Pernyataan Kesediaanmematuhi ketentuan yang terkaitdengan Jaminan Kesehatan Nasional

sumber daya manusia;

sarana dan fasilitas;

peralatan medis;

obat-obatan danpenunjang; dan

cakupan pelayanan

dan komitmen jagamutu.


Permenkes 71/2013


20/48

RS KELAS D PRATAMA


Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/drg, Surat Ijin Praktik atau Surat IjinKerja (SIP/SIK) bagi tenagakesehatan lainnya

Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagiApoteker dalam hal klinikmenyelenggarakan pelayanankefarmasian,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Perjanjian Kontrak kerjasama denganjejaring, jika diperlukan ; dan

Surat Pernyataan Kesediaanmematuhi ketentuan yang terkaitdengan Jaminan Kesehatan Nasional

sumber daya manusia;

sarana dan fasilitas;

peralatan medis;

obat-obatan danpenunjang; dan

cakupan pelayanan

dan komitmen jagamutu.


PERMENKES 71/2013


21/48

KENDALI MUTU

Pasal 6 (2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FasilitasKesehatan tingkat pertama juga harus telah terakreditasi.

Permenkes 71/2013

Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama

dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan

b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatandikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6.

(2)

Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam PeraturanMenteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteriini mulai berlaku.

(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harusmenyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam

jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.


22/48

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui:a. pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan;b. pemenuhan standar proses pelayanan kesehatan; danc. pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biayasebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan membentuk timkendali mutu dan kendali biaya yang terdiri dari unsur organisasiprofesi, akademisi, dan pakar klinis.

(3) Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat melakukan:a. sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan

praktik profesi sesuai kompetensi;b. utilization review dan audit medis; dan/atauc. pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.

KENDALI MUTUPermenkes 71/2013

SIAPA TIM KENDALI MUTUNYA ?


23/48

-

-

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan sistem kendali mutupelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 serta penjaminan kendali mutudan kendali biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan PeraturanMenteri . Perpres 12/13 ( psl 44, ayat 1)

23

2012-2013

2015-2018

20114PENYUSUNAN PEDOMAN ( NSPK)AKREDITASI FASYANKKES PRIMER

1. UJI COBA AKREDITASI PUSKESMAS DI JATIM & NTT2. FINALISASI NSPK AKREDITASI FASYANKES PRIMER3. REKRUTMEN & TOT SURVEIOR4. REKRUTMEN & TOT PENDAMPING5. PENETAPAN KELEMBAGAAN AKREDITAS

6. PENYUSUNAN PMK AKREDITASI FASYANKES PRIMER

AKREDITASI GK PADA FASYANKES PRIMER(Puskesmas, Klinik, dokter praktik mandiri)

KENDALI MUTU FASYANKES PRIMER DENGAN AKREDITASI

Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harusmemperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspekkeamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengankebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Perpres 12/13 ( psl 42,

ayat 1)

TARGET AKREDITASI FASYANKES PRIMER

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam bekerja sama dengan BPJS ,Faskes n tingkat pertama juga harus telah TERAKREDITASI ( pasal 6 (2) Permenkes 71/2013)


24/48

KENDALI MUTU

Penerapan sistem kendali mutu pelayanansecara menyeluruh meliputi :

Pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan,

Memastikan proses pelayanan kesehatanberjalan sesuai standar yang ditetapkan,Pemantauan terhadap luaran kesehatanPeserta.

Aspek keamanan pasien,Efektifitas tindakan,Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhanmedis pasien


25/48

KOMPETENSI DOKTER PELAYANAN PRIMER

Dokter

Spesialis

MahalKompetensi

Bidang ilmu kedokteran

I n t e r n a l M e d i c i n e

O b s - G y n e c o l o g y

S u r g e r y

P e d i a t r i c s

O p h t h a l m o l o g y

D e r m a t o l o g y

E t c

Kedokteran DasarFamily Medicine

Ib

II

IIIIII

II

I

Spesialis

DK / DU /

DokterPelayananPrimer

Murah

Ia

Sub-Spesialis

SAAT INI GOALDokter yang mampu

memenuhi sebagianbesar kebutuhan

kesehatan individu dankeluarga

Marjinalisasi DokterPelayanan Primer

Revitalisasi Dokter PelayananPrimer melalui program

pendidikan dokter

Ko ndis i in i t idakm e n d u k u n g J K N Program pedidikan dokter layanan primer telah

masuk dalam Undang Undang PendidikanKedokteran (UU No.20 Tahun 2013)


26/48

BESARAN TARIF

KEMENTERIAN KESEHATAN RIDIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHA TAN

26


27/48

BPJS Kesehatan melakukan pembayarankepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertamasecara praupaya berdasarkan kapitasi atas

jumlah Peserta yang terdaftar di FasilitasKesehatan tingkat pertama (PSL 39 ayat 1,Perpes No.12/2013).

PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN

27

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA


28/48

28

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

NO JENIS FASILITAS KESEHATANTK PERTAMA

KAPITASI

1 Puskesmas atau FasilitasKesehatan yang setara

3000 – 6000

2 RS. Pratama, Klinik Pratama, Praktek

Dokter, atau FasilitasKesehatan yang setara

8.000 – 10.000

3 Dokter Gigi Praktek 2.000


29/48

29

TARIF RAWAT INAP FASKES TK I( NON KAPITASI )

NO JENIS FASILITASKESEHATAN

TARIF

1 Puskesmas 100.000

2 RS Pratama 100.000


30/48

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS( NON KAPITASI )

NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF

1 Pemeriksaan ANC 25.000

2 Persalinan Normal 600.000

3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinanpervaginam dan emergency dasar 750.000

4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000

5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placentamanual) 175.000

6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal125.000

7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant danSuntik

100.00015.000

8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan125.000

30


31/48

BAGAIMANATARIF

DI DTPK

Pembiayaan untuk pelayanan ambulans, pelayanan obat rujuk balik,pelayanan skrining kesehatan tertentu, dan/atau pelayanan kesehatanpada daerah terpencil dan kepulauan dibayar oleh BPJS Kesehatanyang diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

(Pasal 19, UU No 40 tahun 2004)


Jakarta, 28 Nopember 2013

Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidakmemungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenanganuntuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih

berhasil guna. ( Ps 39 (2) Perpres 12/13)


32/48

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

32

Dana yankes JKN yg telah menjadi pendapatandaerah sesegera mungkin dikembalikanseutuhnya kepada Puskesmas ataupun RS milikPemerintah Daerah untukmenunjang yankes di

Puskesmas dan RS

Percepatan status RSUD dan Puskesmas menjadiBadan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuaiamanat UU No. 36 th 2009 ttg Kesehatan danUU No. 44 th 2009 ttg RS

Surat Edaran : Kemendagri, 13 Nov 2013

PELAKSANAAN


33/48

- Fasyankes tingkatpertama yang telahbekerjasama denganPT Askes,Jamsostek, ASABRI,Jamkesmas

- Fasyankes yangmengajukanpermohonansebagai ProviderBPJS Kesehatann

- Fasyankestingkat pertamasudah dikontraksebelumnya

- Fasyankes baruyang

mengajukanpermohonansebagai providerBPJS Kesehatan

2014 2015 - 2018 2019

MELENGKAPI PERSYARATAN ADMINISTRASI & TEKNIS

PELAKSANAANKREDENSIALING DAN REKREDENSIALING

FASYANKES TINGKAT PERTAMA

- FasyankesTingkat pertamasudah dikontraksebelumnya

- Fasyankes baruyang mengajukan

permohonansebagai ProviderBPJS Kesehatan

33

MASA TRANSISI


34/48

34

SISTEM RUJUKAN


35/48

Dalam hal Peserta memerlukan pelayanankesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatantingkat pertama harus merujuk ke FasilitasKesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat

sesuai dengan SISTEM RUJUKAN yang diaturdalam ketentuan peraturan perundangundangan(Psl 29 ayat 5).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanankesehatan tingkat pertama dan pelayanankesehatan rujukan tingkat lanjutan diatur denganPERATURAN MENTERI (Psl.29 ayat 6)

35

PERATURAN PRESIDEN NO. 12 TAHUN 2013

SISTEM RUJUKAN ( P k 71/2013)


36/48

SISTEM RUJUKAN ( Permenkes 71/2013)Pasal 14

(1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuaikebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama .

(2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama bagi Peserta diselenggarakan olehFasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.

(3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak berlaku bagi Peserta yang:a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat

Peserta terdaftar; ataub. dalam keadaan kedaruratan medis.

(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih FasilitasKesehatan tingkat pertama selain Fasilitas Kesehatan tempat Pesertaterdaftar pertama kali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih.

Pasal 15

(1) Dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan TingkatLanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harusmerujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuaidengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukandari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

(3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukandari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususanpermasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, danpertimbangan ketersediaan fasilitas.

(5) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.


37/48

Selama ini, sistem rujukan kurang efektifdan efisien karena :

•

Jarak yang ditempuh pasien untukmendapatkan pelayanan rujukan lebih panjang

• Biaya yang diperlukan lebih besar• Waktu yang diperlukan lebih lama


38/48

BAGAIMANA ALUR RUJUKAN

YANG BENAR

P l Si R j k


39/48

PEL KES YANG ‘UNSTRUCTURED’ KE ‘STRUCTURED’

Tertiary Care

Tertiary

Secondary

Primary Care

Rujukan -Kewenangan

Gatekeeper

Perlunya Sistem Rujukan


40/48

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatansehingga Pasien tidak berkumpul dan menumpuk di

RS besar tertentu

2. Perencanaan Pengembangan fasyankes di daerah

dapat direncanakan secara sistematis , efisien danefektif, dengan menggunakan skala prioritas


41/48

RegionalisasiSistem Rujukan

1. Mapping2. PenetapanRS Regional

3.Pembagian

Peran

4.PenguatanFasyankes

5 .Penyusunan

PedomanPelayananKedokteran

(PPK)

6.Penyusunan

ClinicalPathway

7.Melakukan uji

coba

8.MengadakanP

embinaan

9.Membangun

sistemInformasi

Rujukan

10 . MOnev

10 Langkah Regionalisasi

PERAN & UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGUATAN


42/48

PERAN & UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGUATANPELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PRIMER

1) Merumuskan kebijakan dalam rangka Pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitasSDM Kesehatan.

2) Pembuatan PPK Dokter di Fasilitas Pelayanan Primer.

3) Peningkatan kerjasama dengan klinik swasta dan dokter praktek mandiri bagidaerah yang kurang tenaga dokternya

4) Pembuatan izin operasional dan registrasi puskesmas,5) Melakukan rehabilitasi puskesmas dan pustu.

6) Pemenuhan alkes faskes primer dan farmasi

7) Pengadaan puskesmas keliling dan ambulans

8) Diterbitkannya formularium nasional9) Kendali Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Akreditasi

10) Penguatan sistem rujukan dengan memperhatikan aksesibilitas dan portabilitas

11) Pembuatan peraturan bersama 3 Menteri (Menteri Kesehatan, Menteri DalamNegeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi)

tentang perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan.


43/48

1. Penyiapan sarana pelayanan khususnya di DTPK

(menjamin akses dan pemerataan)2. Penyediaan SDM Kesehatan dan mengatur distribusinya

termasuk anggaran pelatihan SDM kesehatan3. Penyiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer untuk

krendensialing4. Sosialisasi kepada seluruh stakeholder di daerah5. Mendorong pihak swasta dalam pemenuhan fasilitas

pelayanan kesehatan terutama di DTPK ( daerahterpencil dan sangat terpencil)

6. Persiapan daerah mencapai universal coverage. 7. Pembentukan Tim safe guarden , Forum Komunikasi dan

Forum Kontrol.8. Mempersiapkan RS untuk terpenuhinya pelayanan kasus

rujukan

PERAN PEMERINTAH DAERAH

HAL HAL YANG AKAN MENDAPAT


44/48

HAL-HAL YANG AKAN MENDAPATPERHATIAN KHUSUS

1. FASYANKES DI DAERAH TERPENCIL DANSANGAT TERPENCIL

2. FASYANKES DENGAN JUMLAH PESERTAYANG TERBATAS3. WILAYAH DENGAN FASYANKES YANG

PADAT PENDUDUK

44

HAL HAL YANG SEGERA DILAKUKAN


45/48

NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH PEMDA SWASTA ORANISASI PROFESI

1 Perizinan :

a.Fasilitas pelayananb.Ketenagaan

vv v

2 Persiapan Akreditasi v v

2 Kredensial awal v v

3 Pemenuhan :a.Sarana & Prasarana

b.Peralatanc.SDMd.Jenis Pelayanane.Standar Pelayanan

v

vvVV

v

vvvv

v

vvvv

v

vV

v

4 Penetapan tarif pelayanan v v v v

5 Pola penghitungan unit cost v v

6 Pelatihan SDM v v v v

7 Sistem Informasi :Pencatatan dan Pelaporan (sesuaiketentuan Puskesmas – Simpus,SIRS)

vv

vv

vv

8 Penguatan Kabupaten/Kota v

HAL HAL YANG SEGERA DILAKUKAN


46/48

ANTISIPASI PENINGKATAN TAJAM JUMLAH KUNJUNGANKE FASILITAS KESEHATAN PADA JKN 2014

Dinkes prov/kab/kota membuat prediksi daerah/faskesyg berpotensi kunjungan akan meningkat tajamMemastikan sistem informasi --> monitoring jumlahkunjungan secara real time

Memperkuat fungsi faskes primer sebagai gate keeper pasien tdk memenuhi RS

Langkah penguatanRelokasi dokter ke tempat yg memerlukan

Bekerja sama dgn RS Rujukan/RS PendidikanMenjamin adanya tim dokter di RS yg selalu siapdigerakkanMemperbantukan dr.Sp/residen di layanan primer yg

jml kunjungannya akan meningkat tajam


47/48

ISU STRATEGIS

Kenyataannya 80% penyakit yang ditangani rumah sakit rujukan di Provinsi adalahpenyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas Tingkat okupansi tempat tidur yangtinggi di RS Rujukan Provinsi bukan indikator kesuksesan suatu Jaminan Kesehatan. Hal iniberdampak pada beban fiskal daerah yang terlalu tinggi.Oleh karenanya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan membutuhkan sistem rujukanberjenjang dan terstruktur Setiap Provinsi harap segera menyusun peraturan terkaitsistem rujukan.Fokus penanganan pelayanan kesehatan masyarakat seharusnya berada padafasyankes dasar/Puskesmas Kebijakan provinsi harus berfokus untuk memperkuatlayanan puskesmas sebagai ujung tombak dalam sistem rujukan.Tujuan JKN bukan menjadi pesaing Jamkesda tetapi mengintegrasikan seluruh sistemJaminan Kesehatan agar terpadu secara nasional Sosialisasi Provinsi dan RSUD hinggake tingkat Kabupaten/Kota diperlukan.

Pelaksanaan JKN membutuhkan data dan informasi secara terintegrasi dari tingkatterbawah hingga nasional Kesamaan data yang digunakan provinsi dengan pusatmelalui harmonisasi dan sinkronisasi menjadi urgen untuk segera dilakukan.


48/48

Materi BUK

Documents

Transcript of Materi BUK