Bogor 8 Juni 2012 e

mail:

ed

y_

bu

r@yah

oo

.co

m

INDONESIA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

GLOBALISASIGLOBALISASI

Globalisasi bukan hanya bermakna leluasanya pergerakan barang, jasa, dan modal melewati batas-batas negara. Globalisasi juga berarti kian lajunya pergerakan gagasan… yang paling mendasar adalah pertarungan gagasan antara mereka yang menganjurkan peran minimal negara dengan mereka yang meyakini besarnya kebutuhan akan pemerintahan jika ingin mencapai suatu masyarakat yang diidamkan. Joseph Stiglitz (2003)

Free Flow of GoodsFree Flow of InvesmentFree Flow of ServiceFree Flow of Labour

Pilar Utama Globalisasi

Free Flow of GoodsPaham perdagangan bebas menghendaki agar kebijakan dalam negeri sebuah negara tidak ”mendistorsi” harga produk-produk dagangan (barang dan jasa). Negara-negara berkembang juga tidak diperkenankan menekan harga produk ekspor ”secara dibuat-buat”—kebijakan ini meliputi tarif bea masuk atas barang dan jasa, subsidi atas ekspor produk industri dan pertanian, bahkan juga regulasi, hukum dan standar perburuhan, peraturan lingkungan dan hak cipta, undang-undang tentang investasi asing, kepemilikan tanah, dan sebagainya.

Proteksionisme

Daya Saing Yang Menurun

Neraca Perdagangan Minus

Produksi Menurun

Free Flow of Invesment/Service

◦ Menghilangkan segala bentuk perlindungan terhadap perekonomian nasional dan perekonomian rakyat dengan memberlakukan azas perlakukan yang sama (equal treatment).

◦ Menghapus segala bentuk hambatan investasi. ◦ Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang strategis, pertanian, industri, jasa-jasa pedagangan dan keuangan kepada setiap investasi asing.

◦ Pemberian fasilitas tax holiday (pembebasan pajak) kepada invetasi asing yang masuk.

Free Flow of Labour

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara.

Fleksibelitas Pasar Tenaga Kerja

Fleksibelitas Pasar Tenaga KerjaFleksibelitas Pasar Tenaga KerjaUpah MurahOut SourcingKKWT (Kontrak Kerja Antar Waktu

Tertentu)Jaminan Perlindungan BuruhTenaga Kerja Asing

DeregulasiDeregulasi

UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003UU 2 tahun 2004 tentang PPHI

(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)

Tunjangan bagi Pengangguran (unemployment benefits) dan merombak pasar tenaga kerjanya.

(Revisi UU 13/2004 dengan Revisi UU No.40/2004 Ttg Sistem Jaminan Sosial)

Dampak/Implikasi melucuti kegiatan kelembagaan dalam memperjuangkan

hak-hak kolektif buruh (seperti KKB, hak berorganisasi, hak serikar buruh, dan perlindungan terhadap PHK). Pada saat yang sama, muncul cara baru untuk menekan hak-hak sosial dan ekonomi buruh, seperti berikut ini :

Penerapan sistem buruh kontrak (kasualisasi) dan penghapusan sistem perburuhan reguler

Dengan mengatasnamakan persaingan, dilakukan penekanan terhadap angka gaji

Peningkatan jumlah jam kerja Penghapusan ‘rintangan-rintangan’ bagi kepentingan

pemodal seperti penghapusan jaminan pengangguran dan hak-hak kesejahteraan

Penekanan atau penghacuran serikat buruh

Rekomendasi Strategi Perusahaan

◦ Menutut perlakukan yang sama antara TKA dan Lokal◦ Menutut pemberian gaji/upah yang setara antara TKA dan Lokal◦ Menutut perbaikan iklim kerja dan Berserikat◦ Penguatan Kelembagaa Organisasi Buruh Di Perusahaan

Nasional◦ Pembatasan penempatan TKA (jumlah dan jabatan)◦ Kampanye Tolak Revisi UU 13/2004◦ Advokasi legilasi (Inisiasi berbagai UU yang melindungi buruh atau

mengawal revisi sejumlah UU yang berpotensi merugikan buruh)

Regional/International◦ Kovenan ECOSOC Rights◦ CEDAW tentang penghapusan diskriminasi ◦ Konvensi ILO No. 183 / 2000 dan Rekomendasi ILO No. 191 / 2000

tentang Perlindungan Maternitas ◦ Peguatan jaringan regional dan global◦ Kampaye international tentang pelangaran hak-hak buruh di dalam

negeri

T E R I M A K A S I H