Cara Membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan

kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun

perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib

memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di

seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jenis SIUP :

SIUP KECIL : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan

kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta,

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP MENEGAH : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan

kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10

Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan

kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.

SIUP MIKRO : SIUP yang dapat diberikan kepada Perusahaan Perdagangan Mikro

Tujuan pembuatan SIUP adalah untuk mendapatkan legalisasi dari pihak yang terkait

sehingga bisa mencegah adanya kemungkinan masalah dikemudian hari.

Manfaat SIUP

1. sebagai syarat legalisasi yang diminta pemerintah

2. mendukung kegiatan ekspor – impor yang dijalankan

3. syarat untuk bisa mengikuti lelang legal

Tahapan dan Persyaratan

1. Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yang dikuasakan ke

kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk mengurus perizinan.

2. Mengambil formulir pendaftaran, mengisi formulir SIUP / PDP bermaterai Rp 6.000

yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Kemudian formulir yang sudah diisi

kemudian di fotocopy sebanyak dua rangkap, yang dilengkapi dengan syarat – syarat

berikut :

Fotocopy akte pendirian usaha  atau badan hukum sebanyak 3 lembar

Fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) sebanyak 3 lembar

Fotocopy NPWP ( No Pokok Wajib Pajak ) sebanyak 3 lembar

Fotocopy ijin gangguan atau HO sebanyak 3 lembar

Neraca perusahaan sebanyak 3 lembar

Gambar denah lokasi tempat usaha

3. Untuk biaya pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan ditentukan oleh masing

masing daerah melalui peraturan daerah masing – masing. Karena itu di tiap daerah

tarif yang di tentukan berbeda – beda.

SYARAT PEMBUATAN SIUP

Syarat-syarat SIUP untuk PT, CV, Koperasi dan PO

Perseroan Terbatas (PT)

Fotocopy Akta pendirian berbentuk Perseroan dari Notaris.

Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Instansi berwenang

Fotocopy KTP Pemilik / Dirut Utama / Penanggungjawab perusahaan

Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha

Fotocopy Izin Gangguan / HO

Fotocopy NPWP perusahaan

Neraca awal perusahaan

Pasfoto 4 x 6

Koperasi

Fotocopy Akta pendirian koperasi yang mendapatkan pengesahan dari instansi

berwenang

Fotocopy KTP Pemilik / Dirut  Utama / Penanggungjawab perusahaan

Fotocopy Izin Gangguan / HO

Fotocopy NPWP perusahaan

Neraca awal perusahaan

Pasfoto 4 x 6

Persekutuan Comanditer (CV) Fotocopy Akta pendirian perusahaan / akta Notaris yang telah didaftarkan pada

Pengadilan Negeri

Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung jawab perusahaan

Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha

Fotocopy Izin Gangguan / HO

Fotocopy NPWP perusahaan

Neraca awal perusahaan

Pasfoto 4 x 6

Perusahaan Perseorangan (PO) Fotocopy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang

menerbitkan SIUP tersebut

Fotocopy Akta atau Penunjukkan tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan

Fotocopy KTP Penanggung jawab Kantor cabang

Fotocopy TDP Kantor Pusat

Fotocopy HO dari Pemerintah tempat kedudukan Kantor Cabang

Contoh bentuk SIUP

berikut merupakan beberapa hal yang harus diisi pada surat pendaftaran :

Prosedur Pembuatan SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Cara Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk UKM

Salah satu perizinan yang diperlukan oleh UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah

SITU (Surat Izin Tempat Usaha). SITU mutlak dimiliki oleh badan usaha atau usaha

perorangan. SITU dikeluarkan oleh pemerintah daerah setingkat kecamatan dan

kabupaten.

Dasar Hukum Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah daerah.

Misalnya, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dasar hukumnya adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Kulon Progo No. 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat

Usaha/HO juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No. 11

Tahun 1991 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo No. 13

Tahun 1998.

Sanksi Hukum Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Sanksi hukumnya juga berbeda-beda di tiap daerah. Namun sanksi pada umumnya adalah

ditutup kegiatan usahanya atau tidak bisa mendapat izin-izin lain yang dibutuhkan untuk

meningkatkan kegiatan operasionalnya.

Persyaratan Administratif Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Salinan akta pendirian badan usaha yang sudah dilegalisasi oleh pengadilan negeri.

Salinan para pengurus atau pendiri badan usaha.

Salinan IMB bangunan yang ditempati untuk berusaha.

Surat keterangan sewa/kontrak rumah atau bangunan jika bangunan bukan milik

sendiri atau sewa dari pihak lain.

Salinan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat

usaha (sertifikat, letter C, atau surat keterangan dari desa).

Mengurus Surat-Surat Perizinan.

Denah atau peta tempat usaha yang disahkan atau diketahui pejabat kelurahan atau

kecamatan.

Prosedur Perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada camat atau bupati dengan

melampirkan semua persyaratan administratif yang diperlukan.

Apabila di kecamatan atau kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu

Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada camat atau bupati melalui Kepala

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap.

Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk

mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika ada

ketidakcocokan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahan.

Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi

kepada pemerintah yang dalam waktu sekitar 14 (empat belas) hari kerja, SITU akan

diterbitkan.

Berikut adalah form pengajuan SITU

Kewajiban Pemilik Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Merealisasikan kegiatan maksimum 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal

dikeluarkannya izin.

Menyediakan alat pemadam api/kebakaran/tanda bahaya di tempat usahanya

Menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan serta mencegah terjadinya

pencemaran/kerusakan Lingkungan kegiatan usahanya dan segera menanggulangi

apabila terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan

usahanya.

Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas umum dalam melakukan kegiatan

usahanya dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum untuk

melakukan kegiatan usahanya.

Menyediakan obat-obatan (P3K).

Bersedia diperiksa petugas yang berwenang.

Melaksanakan perintah dan petunjuk dari instansi berwenang dengan penuh

tanggung jawab.

Tidak dapat menggunakan SITU sebagai jaminan bagi lokasi yang akan digunakan

oleh pemerintah

Mengajukan surat izin baru maksimum 15 (lima betas) hari sebelum SITU habis

masa berlakunya atau hilang.

Melaporkan kepada bupati maksimum 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal

usahanya ditutup.

Melaporkan kepada bupati jika usahanya tidak sesuai dengan izin atau tidak

melakukan usahanya sama sekali.

SITU akan dicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mengadakan

kegiatan usaha.

Membuat akta pendirian perusahaan

Tujuan pembuatan Akte pendirian Perusahaan

1. menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian

keuntungan atau proforsi kerugian.

2. memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal

yang tidak di inginkan, seperti perselisihan.

3. mencantumkan nilai saham (presentase kepemilikan ) dan jumlah lembar saham

di akta sehingga anda mengetahui nilai aset anda.

4. mengetahui besarnya modal yang harus di setor sesuai proporsi saham, baik saat

mengawali usaha, saat menerima keuntungan maupun saat dilakukan

perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan .

Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut”:

1. foto kopi kartu tanda penduduk ( ktp) para pendiri ,minimal dua orang.

2. foto kopi kartu keluarga(KK) penanggung jawab atau direktur.

3. foto kopi NPWP penanggung jawab.

4. foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak dua lembar berwarna

5. foto kopi lunas PBB Tahun terakhir sesuai domisili perusahaan

6. foto kopi surat kontrak / sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha

7. surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung jika

berlokasi di gedung perkantoran

8. surat vbketerangan domisili dari RT / RW ( untuk prusahaan yang berdomisili di

lingkungan perumahan)

9. foto kantor tampak depan , tampak dalam ( ruang berisi meja ,kursi , dan

komputer). Foto- foto ini di gunakan untuk mempermudah survei lokasi untuk

mendapatkan SIUP( surat izin usaha perdagangan)

Setelah mendapat akta pendirian perusahaan , Anda hrus mendaftarakan dan

mengasahkan perusahaan ke kementrian tekait , yaitu :

a. kementrian hukun dan hak asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mengesah kan

akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di

departemen ini , sehingga tidak bisa ditiru atau di salah gunakan oleh orang lain.

b. kementrian tenaga kerja , untuk mengurus masalah ketenaga kerjaan , misalnya jam

sostek ( jaminan sosial dan tenaga kerja)

c. kementrian perindustrian dan kementrian perdagangan , bila perusahaan di bidang

perdagangan .

d. kementrian perdagangan umum , apabila anda mebuka usaha konsturksi , selain itu ,

anda perlu mengurus SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang berguna untuk

ikut serta dalam tender-tender pemerintah dan swasta.

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Sebelum membangun sebuah rumah, ada satu kewajiban yang perlu dimilki, yaitu IMB

(Izin Mendirikan Bangunan). Surat IMB diberikan instansi berbentuk dinas yang berada

di wilayah pemerintah tingkat kota untuk setiap rencana pembangunan rumah baru,

rehabilitasi atau pun renovasi. Bangunan yang dimaksud termasuk rumah tinggal, rumah

susun, rumah ibadah, hingga gedung perkantoran.

Mengurus IMB sebaiknya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pendirian pembangunan

sehingga kedepannya tidak bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ketidaklengkapan dokumen property akan menyulitkan sipemilik rumah kedepannya saat

ingin merenovasi ataupun menjual rumah.

 Dalam mengurus permohonannya harus disertai dengan kelengkapan sejumlah dokumen.

Untuk mengajukan IMB diperlukan dokumen-dokumen sebagai prasyarat

kelengkapannya yang nantinya diperiksa kesesuaiannya oleh petugas yang bersangkutan.

Adapun dokumen-dokumen tersebut antara lain :

Formulir permohonan IMB, yang bisa diminta di instansi tersebut. Isi dari surat permohonan tersebut kira-kira seperti ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ____________________

Alamat: ____________________

____________________

No KTP: ____________________

Sebagai pemilik rumah yang dimaksud, bersama ini memohon penerbitan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal pada alamat di atas.

Demikian surat permohonan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaiman

mestinya.

Tertanda,

(nama anda)

Fotokopi KTP pemilik dan/atau pengurus

Surat kuasa, bila yang mengurus adalah kontraktor pelaksana

Fotokopi bukti pelunasan PBB terakhir

Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang sah

Gambar arsitektur berikut gambar situasi. Jika rumah anda tidak memiliki gambar

arsitektur, dapatkan denah rumah dari kontraktor anda. Jika tidak memungkinkan,

Dinas Tata Kota dan Bangunan juga memberikan jasa untuk pembuatan denah

rumah.

Proses pengurusan IMB

skema tahapan pengurusan IMB :

Secara prinsip, bila dokumen lengkap, 5-7 hari kemudian akan diterbitkan IP. Dengan IP

kita sudh bisa mulai membangun sambil menunggu IMB yang keluar 20-30 hari

kemudian. Selama pembangunan, petugas daerah akan melakukan control berkala dan

evaluasi di lapangan. IMB memiliki masa berlaku 1 tahun. Apabila dalam 1 tahun

pembanguna belum selesai, maka harus mengajukan permohonan perpanjangan IMB.

Bila tahun berikutnya masih belum selesai, maka harus mengajukan permohonan

pembuatan IMB baru.

Setelah bangunan selesai, masih ada surat yang diperlukan yaitu IPB (Ijin Penggunaan

Bangunan). IPB memiliki masa berlaku 10 tahun untuk rumah tinggal dan 5 tahun untuk

bangunan non hunian. Bila masa IPB habis, maka pemilik harus mengajukan PKMB

(Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses tersebut petugas akan

memriksa kelayakan bangunan tersebut, terutama dari segi struktur dan konstruksinya.

Semoga penjelasan tadi bisa membantu sebelum kita melakukan tahapan pembangunan.

Dengan mengurus IMB secara benar dan jujur, akan memberikan kenyamanan,

keamanan, dan keselarasan dari bangunan yang akan kita bangun dengan lingkungan

sekitar.

PROSEDUR PENGAJUAN IZIN GANGGUAN (HO)

Izin HO (hinder ordonantie) atau izin UU Gangguan berdasarkan Staatsblad Tahun 1926

Nomor 226) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan

Staatsblad Tahun 1940Nomor 450.

Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Hal

ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah:

     “Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah”

 

Selanjutnya pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa

pemberian izin HO, merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Jadi, teknis pemberian izin

HO bisa berbeda-beda di daerah-daerah, tergantung pada peraturan daerah di masing-

masing tempat.

Sebagai Contoh :

Untuk DKI Jakarta, persyaratan pengajuan izin HO yang dimuat dalam situs resmi Provinsi DKI Jakarta adalah:

Fotokopi Surat tanah atau bukti lainnya

 Fotokopi KTP, NPWP

 Fotokopi Akte Pendirian

Fotokopi Tanda Pelunasan PBB

Persyaratan tidak berkeberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan

Daftar bahan baku penunjang

Fotokopi IMB/siteplan

Izin keramaian, sesuai pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, diberikan oleh Polri. Menurut situs Puskominfo Bid. Humas Polda Metro Jaya diperlukan apabila hendak menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, contohnya pertandingan olah raga atau konser musik. Jadi, izin keramaian tidak diperlukan kecuali jika restoran hendak mengadakan acara-acara seperti konser musik atau acara-acara lain yang melibatkan banyak orang. 

Syarat pengajuan Izin Keramaian di wilayah DKI Jakarta:

1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, U.p. Dir Intelkam Polda Metropolitan Jakarta Raya (tingkat polda/provinsi)

2. Melampirkan:

Proposal kegiatan.

KTP Penanggungjawab kegiatan.

Izin tempat kegiatan.

Rekomendasi instansi terkait, sebagai contoh: bila ada kegiatan yang bersifat penjualan tiket, harus ada izin dari Dinas Pariwisata, selanjutnya masalah pengamanan harus ada rekomendasi dari Polres atau Biro Operasi (Ro. Ops.) Polda Metropolitan Jakarta Raya.

3. Izin diajukan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dan pihak kepolisian akan mengeluarkan izin 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.