MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN … · PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT...

[Type the company name]

Kerjasama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Dengan

PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (MP3ED)

KABUPATEN BANYUWANGI

1 PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI

I. Latar Belakang

Sumberdaya alam merupakan faktor penting dan

strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan. Apalagi hal itu

didukung dengan sumberdaya manusia yang unggul, kuat dan

berdayasaing tinggi, tentu akan menjadi pendorong berbagai aspek yang

mendukung peningkatan pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun

social dan budaya. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia

merupakan factor kunci keberhasilan di era globalisasi. Kehadiran era

globalisasi ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan serta

tiadanya batasan antar Negara (borderless nation) dalam interaksi hidup

dan kehidupan manusia. Untuk memenangkan dan menangkap peluang

yang ada, pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan

sumberdaya manusia yang berkualitas akan mendorong terciptanya

produktivitas yang tinggi dan menjadi modal dasar bagi peningkatan

daya saing dan menjamin keberhasilan pembangunan perekonomian

wilayah, regional, nasional dan internasional.

Perlu dilakukan pemetaan terhadap potensi unggulan daerah.

Perlu dilakukan penilaian terhadap supply-side dan demand-side

dalam implementasi pengembangan kapasitas sumberdaya.

Diperlukan perhatian serius serta fokus untuk mengemas potensi

keunggulan Banyuwangi.

Dalam rangka memperluas kegiatan ekonomi yang berfokus

pada potensi unggulan daerah, dan upaya mendukung

kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia) secara Nasional, maka

perlu disusun profile pengembangan potensi keunggulan

daerah. Berkenaan dengan hal ini, maka perlu dilakukan

Analisis Evaluasi Ex-Ante Pada Rencana Pengembangan

Keunggulan Pariwisata Ramah Lingkungan Untuk Percepatan

Pembangunan Kawasan Produktif di Kabupaten Banyuwangi

Dalam MP3EI 2011-2025.

Maksud dan tujuan

Kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Daerah (MP3ED) Kabupaten Banyuwangi

2014 ini, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau

situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang berguna

untuk membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di

Kabupaten Banyuwangi.

Melakukan pemetaan terhadap potensi unggulan daerah.

Kegiatan tersebut meliputi:

1) Identifikasi terhadap potensi sumberdaya alam dan keunggulan

masa depan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi;

2) Identifikasi terhadap potensi pembangunan kawasan produktif

di Banyuwangi;

3) Identifikasi gambaran utuh tentang situasi sumberdaya

manusia di Banyuwangi yang sudah ada dibandingkan dengan

pola kebutuhan masa depannya; dan

4) Melakukan konsistensi antara kebijakan dengan

pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan dan

kesesuaian antara pencapaian pembangunan daerah


dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan

termasuk konsistensi antara RKPD dengan RPJMD,

RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah dan Nasional.

Sasaran Kegiatan

Sasaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Daerah/MP3ED yakni untuk Pengembangan Kawasan Andalan

Berbasis Ramah Lingkungan Dalam Konteks Percepatan

Pembangunan Kawasan Produktif di Kabupaten Banyuwangi

adalah:

1) Identifikasi data dasar pembangunan di Banyuwangi,

2) Identifikasi potensi sumberdaya alam dan keunggulan masa

depan di Banyuwangi,

3) Gambaran kondisi sumberdaya manusia yang sudah ada

dan pola kebutuhan masa depannya,

4) Identifikasi kompetensi, pengetahuan, dan keahlian

sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola

sumberdaya alam di di Banyuwangi,

5) Identifikasi kelompok kegiatan ekonomi utama produksi,

6) Identifikasi kelompok kegiatan konektivitas utama,

7) Identifikasi kegiatan ekonomi ikutan (pendukung),

8) Identifikasi kelompok kegiatan Iptek (pendukung),

9) Identifikasi kelompok kegiatan SDM (pendukung),

10) Identifikasi kelompok kegiatan regulasi (pendukung),

11) Identifikasi kelompok konektivitas ikutan (penjamin

keberlanjutan pembangunan, sustainnability-based project),

12) Identifikasi kelompok kegiatan regulasi ikutan (penjamin

kenyamanan berusaha),

13) Analisis potensi Pengembangan Kawasan Andalan.

Lokasi Kegiatan

Lingkup wilayah kegiatan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi 2014

adalah meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Data Penunjang

Data Dasar

Data dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan

penyusunan Masterplan Percepatan Dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012 - 2032;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 -2015;

3. Tatralok Kabupaten Banyuwangi;

4. Kabupaten Banyuwangi dalam angka;

5. Dokumen Potensi sektor ekonomi unggulan

Standar Teknis


Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Referensi Hukum

Referensi Hukum yang digunakan dalam melakukan

kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan Dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

4. Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengolahan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/kota;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang

berlaku.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Daerah/MP3ED yang menuangkan Kajian Pengembangan

Kawasan Andalan Berbasis Ramah Lingkungan Dalam Konteks

Percepatan Pembangunan Kawasan Produktif ini meliputi empat

bagian sebagai berikut:


Pertama, manajemen data. Manajemen data dilakukan

sejak pengumpulan data hingga mempersiapkan data agar

dapat dilakukan analisis data.

Kedua penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk

memformulasikan informasi yang dihasilkan dari analisis

data agar mudah dicermati dan dipahami para pemangku

kepentingan.

Ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan sejak

tabulasi data hingga tersusun kodifikasi untuk penyajian

data dan hasil analisisnya.

Keempat, Pelaporan. Pelaporan dilakukan dalam tiga

tahapan, yaitu: tahap pertama disusun laporan awal kajian,

tahap kedua disusun laporan antara, dan tahap terakhir

adalah laporan akhir (Hasil Kajian) mendukung MP3EI 2011-

2025.

II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

awasan Perhatian Investasi (KPI) Banyuwangi

mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi,

sebagian wilayah Kabupaten Bondowoso dan

Kabupaten Situbondo. Untuk memahami KPI Banyuwangi, maka

diperlukan pemahaman wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten

Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa di 7°43’–8°46’ Lintang

Selatan dan 113°53’–114°38’ Bujur Timur, berbatasan dengan

Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember,

Samudera Indonesia dan Selat Bali. Kabupaten ini adalah kabupaten

terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,50 km2 dan

sebagian besar merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan

ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar

66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha

atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau

22,04%, dan sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Panjang garis pantai sekitar 175,8 km dengan jumlah pulau 10 buah.

Kondisi Daratan

Wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran

tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk

perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil

pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah

utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Secara topografi, bagian barat dan utara pada umumnya merupakan

pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran

rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan

utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding

dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar

mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah

hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan


tanah. Dataran rendah terbentang luas dari selatan hingga utara dan di

dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 35 DAS, sehingga selain dapat mengairi

hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap

tingkat kesuburan tanah.

Di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso

terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung

Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), yang keduanya adalah

gunung api aktif. Perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan

merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar

alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan

kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga

terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo.

Selain potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi

merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak

yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Selain

itu, dengan bentangan pantai yang cukup panjang, pengembangan

sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya

intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah

perairan laut. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu

penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di Muncar terdapat pelabuhan

perikanan.

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, yaitu

Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar,

Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono,

Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin,

Banyuwangi, Giri, Kalipuro, dan Wongsorejo.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat

dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan

sebagian besar merupakan dataran rendah.Tingkat kemiringan rata-rata

pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan

lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.Daratan yang

datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150,

dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah

tingkat kesuburan tanah.

Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0 sampai dengan >

2500 meter diatas permukaan laut. Ketinggian tempat tersebut dapat

dibedakan atas :

- Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut meliputi luas

wilayah 131.714 Ha (38,10 % dari luas kabupaten). Ketinggian ini

terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali

kecamatan Singojuruh, Songgo, Genteng, Glenmore dan Kalibaru.


wilayah 159.056 Ha ( 46,01 % ) dari luas kabupaten. Ketinggian ini

terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali

kecamatan Banyuwangi, Muncar, dan Purwoharjo.



wilayah 36.191 Ha (10,47%) dari luas kabupaten. Ketinggian ini

terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon,

Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

- Ketinggian 1000 – 1500 meter diatas permukaan air laut meliputi

luas wilayah 10.226,5 Ha (2,96%) dari luas kabupaten. Ketinggian

ini terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon,

Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

- Ketinggian 1500 – 2000 meter diatas permukaan air laut meliputi

luas wilayah 5.075,5 Ha (1,48%) dari luas Kabupaten Ketinggian ini

terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon, dan

Glenmore.

Di Kabupaten Banyuwangi tekstur geologi hasil gunung api

kwater muda memiliki angka paling tinggi yaitu sebesar 131.547 Ha atau

38,05% dari luas wilayah Kabupaten. Lapisan batuan ini paling tinggi

terdapat di Kecamatan Glenmore yaitu seluas 26.260 Ha atau 19,96%

dari luas total hasil gunung api kwater muda. Sedangkan ynag paling

rendah adalah lapisan andesit yaitu 8.654 Ha atau 2,50% dari luas

wilayah dan tersebar dikecamatan Pesanggaran, Glenmore, dan Kalibaru.

Gambar : Road Map MP3ED

III. TINJAUAN KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

Kebijakan pembangunan yang dibahas pada bagian ini meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik di tingkat

nasional maupun Propinsi Jawa Timur. Pembahasan kebijakan

Kondisi

Eksisting 2014

Kondisi Eksisting

2015

Kondisi Eksisting

2019

Kondisi Eksisting

2018

Kondisi Eksisting

2017

Kondisi Eksisting 2016

PENGUATAN PROGRAM DAN

KEBIJAKAN PENDUKUNG

INVESTASI

INVENTARISASI POTENSI

INVESTASI DAN PROMOSI KE MULTI

STAKEHOULDER, PENGUATAN

INVESTASI DAN DAYA SAING

PENINGKATAN INVESTASI DAN

SARANA WISATA, PERDAGANGAN

DAN DAYA SAING INDUSTRI

PROMOSI DAN POLA INTEGRASI

PARIWISATA BANYUWANGI DAN

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

PENATAAN PARIWISATA,

PERDAGANGAN DAN JASA YANG

TERINTEGRASI

PARIWISATA, JASA DAN PERDAGANGAN YANG

TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN EKONOMI

RAKYAT (UKM)

DAYA SAING


pembanguan jangka menengah bertujuan untuk melihat arahan

umum maupun yang spesifik untuk masing-masing sektor dalam

kaitannya dengan pengembangan wilayah Kab. Banyuwangi.

RPJP Nasional adalah arahan kebijakan sektoral nasional dalam

jangka waktu 20 tahun. Dalam konteks pengembangan Kab.

Banyuwangi.

Visi & Misi Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang

Maju, Mandiri, dan Adil yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional

seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan

nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat

kemajuan, kemandirian dan keadilan yang ingin dicapai.

Sasaran Pembangunan Nasional

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil,

pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada

pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat

yang lebih makmur dan sejahtera,

- Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum,

- Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta

terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari

ancamanbaik dalam negeri maupun luar negeri,

- Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,

- Terwujudnya Indonesia yang Asri dan Lestari,

- Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Bermoral, Beretika dan

Berbudaya,

- Terwujudnya Peranan Indonesia yang Meningkat Dalam

Pergaulan Dunia Internasional,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional

Penyusunan RPJM Nasional bersumber dari penjabaran RPJP

Nasional. RPJM Nasional berfungsi sebagai: 1) pedoman

kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategis

kementerian/lembaga, 2) penyusunan RPJM daerah untuk mencapaian

tujuan pembangunan nasioanal, dan 3) pedoman pemerintah dalam

penyusunan rencana kerja pemerintah.

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi :

- Penanggulangan Kemiskinan

- Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

- Ketahanan Pangan

- Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Bencana

- Peningkatan Pengelolaan BUMN

- Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

- Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

- Pembangunan Perdesaan

- Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah


- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang

Berkualitas

- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan yang

Berkualitas

- Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

- Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas

Serta Pemuda dan Olahraga

- Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

- Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian

Fungsi Lingkungan Hidup

- Percepatan Pembanguan Infrastrutur

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Banyuwangi 2005 – 2025

KEBIJAKAN RPJD KABUPATEN BANYUWANGI

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2005-2025 adalah “KABUPATEN BANYUWANGI YANG

RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS

DAN ECOTOURISM TERPADU“ memberikan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang jelas. Arah kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama

20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara

bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan

yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah

dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan

selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2015

Sejahtera, Adil, Beriman dan Berbudaya merupakan tiga kata

kunci visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki makna

strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Ketiga kata kunci

tersebut akan dirumuskan dalam misi pembangunannya dengan

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan pelayanan umum,

membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan

supremasi hukum danpemberdayaan perempuan serta menciptakan

pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.

Visi :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA".

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

organisasi untuk mewujudkaan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi kepala daerah

Kab. Banyuwangi memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting

dalam proses pembangunan di Kab. Banyuwangi.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Banyuwangi


Rencana Struktur Ruang

- Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Hingga tahun 2014 batas wilayah kota di Kab. Banyuwangi masih

mengacu pada Perda No 12 Tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota

dimana terdiri dari 18kecamatan. Tetapi sejak tahun 2005, wilayah

kecamatan yang ada di Kab. Banyuwangi bertambah dari 18 kecamatan

menjadi 24 kecamatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan

kembali terhadap perda batas wilayah di Kab. banyuwangi karena

adanya perkembangan jumlah kecamatan tersebut.

- Rencana Pola Ruang

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung di Kab. Banyuwangi pada dasarnya

merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya

dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk

mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan

sekitarnya.Melihat definisi tersebut, maka secara umum rencana

pengembangan kawasan lindung di Kab. Banyuwangi

Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten

Banyuwangi

Acuan kebijakan untuk landasan hokum berkaitan dengan pariwisata

meliputi :

- UU NO. 5/1992 Tentang Benda Cagar Budaya

- Pengertian Benda Cagar Budaya

- Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya

- Pengelolaan Benda Cagar Budaya

- Pemanfaatan Benda Cagar Budaya

- UU NO. 10/2009 Tentang Kepariwisataan

Beberapa hal yang esensial termuat dalam UU No. 10/2009 tentang

Kepariwisataan.

Dari pemahaman terhadap definisi, diperoleh rujukan :

- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang

atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

- Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

- Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan,

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

- Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan

pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau

lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,

serta pertahanan dan keamanan


Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

(RZWP3K) Kabupaten Banyuwangi

Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan

Pulau-Pulau Kecil

- Tujuan

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi

adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi

dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan

jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan”.

Tujuan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kabupaten Banyuwangi merupakan arahan perwujudan dan

pengendalian ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ingin dicapai

dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimasa akan datang.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil

Kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kabupaten Banyuwangi adalah :

- Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau

kecil Kabupaten Banyuwangi

- Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan

kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis

- Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung

- Rencana Penetapan Kawasan Strategis

- Penanganan Terhadap Kawasan Rawan Bencana

- Pengembangan kawasan perikanan

- Penataan sistem jaringan prasarana wilayah

- Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan,

daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya

alam.

Rencana Pengembangan Kawasan Industri (BIEW)

Dewasa ini telah berkembang kawasan-kawasan industri sesuai

dengan karakteristiknya masing-masing.Untuk menyamakan persepsi

maka berikut ini adalah beberapa pengertian yang berkaitan dengan

kawasan industri.

Pengertian

Tujuan pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan Kawasan Idnustri sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Industri

Dalam pengembangan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip

– prinsip

Studi Pemilihan Lokasi Dan Rencana Induk Kawasan

Industri Terpadu BIEW

Rencana induk kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi diarahkan

pada Kecamatan Wongsorejo, lebih tepatnya pada Desa Bangsring,

dimana rencana ini meliputi rencana linkage system jenis industri


potensial, rencana penggunaan lahan,rencana pembagian zona industri,

rencana vegetasi, rencana sirkulasi, dan rencana utilitas.

Rencana Pengembangan Kawasan Bandara

Skenario Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari

Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara

Blimbingsarididasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan

permasalahan yang ada.

Adapun skenario pengembangan sub kawasan bandar udara Blimbingsari

adalah:

1. Menetapkan dan Mengembangkan kegiatan perdagangan jasa

yangmendukung kegiatan bandara

2. Mengembangkan sistem jaringan

3. Mengembangkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi arah

pertumbuhan kawasan

4. Menyusun program yang lebih rinci

5. Meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan

6. Mengembangkan sistem pelayanan utilitas

7. Mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan secara efesien

Sistem Keterpusatan Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari

Sistem Keterpusatan menggambarkan sebuah sistem alokasi ruang

untuk pelayanan fasilitas dan kegiatan yang mempengaruhi

kecenderungan pergerakan penduduk, arah dan dampak perkembangan

kawasan, serta hirarki jaringan jalan.

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pola ruang dari hasil

surveyprimer dan survey sekunder serta analisa, maka diketahui bahwa

Kawasan StrategisSekitar Bandar Udara Blimbingsari berkembang dan

meningkat intensitasnya.Pusatperkembangan kawasan dipicu tidak lain

karena keberadaan Bandar UdaraBimbingsari sendiri. Untuk itu, maka

perkembangan kawasan yang menjadi perhatianutama adalah pada

kawasan sekitar pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang koridorjalan

arteri Banyuwangi-Jember dan jalan utama menuju Bandar Udara

Blimbingsari.

Pembagian Sub Kawasan Dan Blok

Sub Kawasan adalah bagian dari Kawasan yang dibatasi dengan batasan

fisik dan terdiri dari beberapa blok dan memiliki pengertian yangsama

dengan subzona. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Kawasan

terbagi dalam 3 (tiga) Sub Kawasan.

Penetapan Pola Ruang, Kode Zona Dan Subzona

Jenis kawasan yang terdapat di BWP Kawasan Strategis Sekitar Bandar

Udara Blimbingsari terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan


budidaya. Zona-zonayang terdapat dalam kawasan lindung antara lain

meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, dan

zona rawan bencana. Sedangkan zona zona yang yang berada di

kawasan budidaya merupakan zona tempat berlangsungnya berbagai

aktivitas manusia. Selanjutnya zona maupun subzone ini dituangkan

dalam bentuk blok-blok. Rencana pola ini nantinya berfungsi sebagian

zoning map bagi peraturan zonasi.

- Rencana Transportasi Lokal

- Kebijakan Transportasi Jawa Timur

- Sistem Transportasi Jalan Raya

Dalam rangka mendukung perkembangan wilayah dan

kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka fungsi

jaringan jalan harus disesuaikan. Peningkatan fungsi berarti akan

mempengaruhi pola pembangunan geometrik dan konstruksi jalan.

Sesuai dengan ketentuan UU no 38 tahun 2004 tentang jalan dikaitkan

dengan penetapan orde kota-kota di Jawa Timur.

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan di

Jawa Timur

Pengembangan prasarana transportasi jalan bertujuan untuk

memajukan dan meratakan pembangunan di wilayah Jawa Timur.

Transportasi jalan berperan untuk melayani wilayah dalam dua bentuk

pelayanan utama. Pertama untuk melayani aktifitas ekonomi dalam

bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang, barang, dan jasa. Kedua,

transportasi jalan juga berperan untuk membuka akses bagi wilayah-

wilayah terpencil dan memperbaiki akses bagi kawasan yang relatif

terbelakang. Arahan pengembangan prasarana transportasi jalan

Provinsi Jawa Timur dikelompokan menjadi tujuh golongan prasarana

berikut : Jaringan Jalan Tol, Jaringan Jalan Nasional, Jaringan Jalan

Provinsi, Jalan Lintas Selatan, Jaringan Jalan Tembus Antar

Kabupaten/Kota, Jalan Lingkar Perkotaan, Terminal Penumpang Barang.

Berikut rencana pengembangan prasarana transportasi jalan

untuk Provinsi Jawa Timur :

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Jalan Tol

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Nasional

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Provinsi

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan Lintas

Selatan

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Jalan

Lingkar

- Rencana Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang Jalan

IV. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG MP3EI

1. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam

pemberian ijin industri yang rawan pencemaran,

penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi

bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian:


Mengarahkan pembangunan kehutanan pada :

a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya

dan

b. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam

pengelolaan hutan;

Mengarahkan pembangunan kelautan pada:

a. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan

dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang

disertai dengan penegakan hukum yang ketat,

b. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta

merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove

dan terumbu karang,

c. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar dan

d. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif

masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya

pesisir dan laut;

Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada:

a. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang

pembangunan,

b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,

c. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten

kepada pencemar lingkungan,

d. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan

hidup, dan

e. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu

lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol

sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;

Kerjasama lintas wilayah dalam penanganan kawasan

lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang

yang berbatasan;

2. Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan,

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan atau permukiman,

energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong

perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan

Pengembangan Kawasan Perkotaan Banyuwangi

Kota Banyuwangi sebagai Kota Besar menunjukkan adanya

penyatuan antar Kota Banyuwangi dengan sekitarnya, terutama pada

kecamatan Kalipuro, Glagah, Licin dan Kabat. Perkembangan selanjutnya

menunjukkan adanya perkembangan kawasan yang linier dan memusat

pada kawasan perkotaan kecamatan ternyata menunjukan adanya

penyatuan Kalipuro, Glagah, Licin dan Kabat.


Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Dasar-dasar pengembangan yang digunakan dalam sistem

jaringan prasarana wilyah adalah tatanan transportasi dengan hirarki

yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Tatranas dan Tatrawil serta

kebijakan wilayah yang terkait dengan pengembangan transportasi baik

yang bersifat nasional, regional maupun lokal.Pengembangan yang

dilakukan adalah pengembangan jaringan yang terdiri dari

pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang

diharapkan keduanya dapat menjadi suatu perencanaan yang

terintegrasi dengan aspek pendukung pembangunan lainnya sehingga

pengembangannya dapat mendukung pembangunan Kabupaten

Banyuwangi kearah yang lebih baik.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

Transportasi

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Banyuwangi lebih

didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian

kereta api, sedangkan untuk transportasi laut saat ini terdapat

prasarana penangkapan ikan dan dikembangkan pelabuhan laut yang

melayani pelayaran nasional maupun internasional. Transportasi udara

di masa mendatang akan ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi

penerbangan, pembuatan jalur penerbangan baru, dan pengembangan

inter konektivitas antar kota di Indonesia.

Transportasi Darat

Berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang, arahan

pengembangan transportasi darat di Kabupaten Banyuwangi meliputi

jaringan jalan dan terminal.

Jalan

Kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat

dikatakan cukup baik. Perkerasan jalan menuju tempat-tempat penting

dan daerah tujuan utama di Kabupaten Banyuwangi hampir seluruhnya

diperkeras aspal, yakni 95 % dengan perkerasan aspal, serta 5 %

dengan perkerasan kerikil dan makadam.

Jalan raya

Uraian mengenai pengembangan jaringan prasarana moda

jalan raya di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Jalan arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayanai

angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan

rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara

berdaya guna.

2. Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan

jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan

masuk dibatasi.

3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani

angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak sedang,

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.


JalanLintas Selatan

Rencana pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten

Banyuwangi meliputi dua ruas jalan yakni, ruas jalan arteri sebagai jalan

utama dan ruas jalan kolektor sebagai jalan sirip atau penghubung ruas

jalan utama. Kebutuhan panjang jalan arteri 74,30 Km yang

menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember meliputi

ruas jalan :

Banyuwangi - Rogojampi

Rogojampi - Genteng

Genteng - Glenmore

Glenmore - Kendeng Lembu

Kendeng Lembu - Malangsari

Jalan Tol

Pengembangan jalan tol dilakukan untuk:

Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;

Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi

barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan

ekonomi;

Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi

pengguna jalan; dan

Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara

berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer

ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulangpunggung

transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama

(pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).

Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer 1 adalah jalan kolektor primer yang

menghubungkan antar Ibukota Provinsi (PKW dengan PKW); Jalan

Kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan

Ibukota Provinsi (PKW) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKL); serta

Jalan Kolektor Primer 3 adalah jalan kolektor primer yang

menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota (PKL dengan PKL).

Terminal

Terminal transportasi merupakan prasarana angkutan yang

merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus

penumpang dan barang. Berdasarkan jenis angkutannya terminal

dibedakan menjadi :

a) Terminal Penumpang,

b) Terminal Barang,

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Banyuwangi, untuk itu

perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang

maupun penumpang. Pengembangan terminal tersebut dapat

menunjang segala aktivitas maupun kegiatan terutama sektor


perekonomian. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten

Banyuwangi adalah sebagai berikut:

A. Terminal Penumpang

B. Terminal Peti Kemas

C. Terminal Kargo

D. Terminal Agribis

Angkutan Umum

Tersedianya sarana angkutan umum yang memadahi dan menjangkau

seluruh wilayah Kabupaten merupakan bagian dari sistem transportasi.

Data jaringan angkutan umum yang tersedia memperlihatkan bahwa

belum seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi terjangkau pelayanan

angkutan umum yang tersedia.

Rencana Pengembangan Kereta Api

Pokok pengembangan jaringan prasarana Kereta Api menurut

Tatrawil Jawa Timur adalah :

Penyiapan prasarana bagi Angkutan Masal Cepat

Penyiapan prasarana bagi Angkutan Komuter GKS

Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Regional

Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Antar Propinsi

Dan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Banyuwangi adalah :

Penyiapan prasarana bagi angkutan missal cepat

Penyiapan jaringan yang lebih baik bagi kepentingan dengan

mempertimbangkan factor perkembangan wilayah dan juga

potensi permintaan perjalanan.

Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Regional dan

AntarPropinsi

Peningkatan kondisi rel untuk memperbaiki kinerja dalam hal

keamanan dan kenyamanan

Rencana Pengembangan Transportasi Laut

Pengembangan fungsi pelabuhan di Kabupaten Banyuwangi ada

beberapa bagian yaitu pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan

dan pelabuhan ikan.

1. Pelabuhan penyeberangan

2. Pelabuhan laut

3. Pelabuhan Ikan

Rencana Pengembangan Transportasi Udara

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan

bandara baru antara lain:

- Ketersediaan lahan

- Sesuai dengan pembagian fungsi lahan per kabupaten

- Aksesbilitas besar

- Memenuhi syarat teknis

V. PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI

Tahapan Pelaksanaan

MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi

pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang


bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI.

Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan didalam 3

(tiga) fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Sebagaimana terlihat didalam gambar 6.1, masing–masing fase

mempunyai fokus yang berbeda. Pada fase 1 (2011–2015), kegiatan

difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi

pelaksana MP3EI. Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan

melakukan penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi,

perizinan, insentif,dan pembangunan dukungan infrastruktur yang

diperlukan, realisasi komitmen investasi, serta dilakukan penguatan

konektivitas (quick-wins). Penyiapan SDM difokuskan pada

kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama.

Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada

pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga

tahun 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini

dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat

terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya. Untuk itu,

pembentukan dan operasionalisasi Tim Pelaksana MP3EI perlu segera

diselesaikan disamping penyelesaian debottlenecking regulasi dan

pelaksanaan investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh

seluruh pihak terkait. Selanjutnya pada fase 2 (2016-2020), kegiatan

akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek

infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk

peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan

tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan

pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah. Pada

fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk

pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan

persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk

pembangunan berkelanjutan.

Perbaikan Regulasi dan perizinan


Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan

ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan

infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa

pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan.

Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional

adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan

dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun

perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait

dengan sektor mineral, kehutanan, dan transportasi (perkeretaapian,

pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan

perizinan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan perundang-

undangan;

2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada;

3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan

untuk mendukung strategi MP3EI;

4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama

yang sesuai dengan strategi MP3EI;

5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan

kepastian perizinan.

Perbaikan dan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi

Permasalahan yang teridentifikasi di daerah yang membutuhkan

perbaikan regulasi dan perizinan adalah:

1. Peraturan daerah yang diidentifikasi dapat menghambat investasi

seperti pada beberapa peraturan daerah tentang retribusi daerah

dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan

pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan;

2. Percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan

berusaha di daerah kepada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPTSP);

3. Efisiensi lembaga perizinan dan pengelolaan investasi daerah.

Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah

percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan oleh MP3EI, akan

dibentuk Tim Pelaksana MP3EI. Tim yang dimaksud akan dipimpin

langsung oleh Bupati Banyuwangi agar dapat lebih efektif di dalam

melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, maupun di dalam

mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk

menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap

pelaksanaan MP3EI. Tim ini akan beranggotakan seluruh pemangku

kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah

daerah dan dunia usaha.

Tim Pelaksana MP3EI akan terdiri atas Komite Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi dan Tim Teknis Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi dengan penjelasan sebagai

berikut:


- Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Kabupaten Banyuwangi merupakan tim yang beranggotakan SKPD

Kabupaten Banyuwangi, BUMN dan BUMD Wilayah Banyuwangi yang

memiliki andil dalam pelaksanaan MP3EI. Komite ini bertugas untuk

mengkoordinasikan dan mengarahkan serta melaporkan hasil

pelaksanaan MP3EI Kabupaten Banyuwangi pada Menteri Pekerjaan

Umum selaku Ketua Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Koridor Jawa;

- Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia Kabupaten Banyuwangi beranggotakan SKPD Kabupaten

Banyuwangi terkait pelaksanaan Program MP3EI. Tim Teknis

bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan

infrastruktur terkait kegiatan ekonomi utama pendukung

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten

Banyuwangi dengan seluruh pemangku kepentingan kemudian

mensosialisasikan, menfasilitasi serta melaksanakan monitoring

dan evaluasi program MP3EI Kabupaten Banyuwangi.

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN … · PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT...

Documents

Transcript of MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN … · PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT...