MASTER MODUL 5 LBM 1.docx
-
Upload
nurul-ulfa-septa-adiyati -
Category
Documents
-
view
96 -
download
0
description
Transcript of MASTER MODUL 5 LBM 1.docx
MODUL 5 LBM 1
STEP 1
Pemukiman Kumuh : Kawasan padat penduduk yang kotor dan tidak sehat,dan tidak kondusif untuk ditempati,umumnya dihun oleh masyarakat yang kurang mampu,bangunannya tidak layak dihuni,biasanya terletak dilokasi strategis pusat kota
Industri : Bangunan yang digunakan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang berguna.
Kepadatan Penduduk : Banyaknya warga yang menghuni disuatu wilayah, melebihi batas luasnya.
STEP 2
1. Sebutkan masalah yang timbul akbat Pemukiman Kumuh?2. Ciri-ciri daerah kumuh?3. Apa penyebab Pemukiman kumuh?4. Solusi menangani Pemukiman kumuh?5. Dampak yang timbul dari segi kesehatan akibat pemukiman kumuh?6. Bagaimana penyelesaian pemerintah akibat pemukiman kumuh?7. Syarat-syarat pemukiman yang sehat?8. Sebutkan alasan berkembangnya pemukiman kumuh ?9. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk?10.Faktor penyebab kepadatan penduduk?11.Dampak dari kepadatan penduduk?12.Dasar hukum dalam pengaturan pemerintah tentang lahan pemukiman?
STEP 31. Sebutkan masalah yang timbul akbat Pemukiman Kumuh?
Tidak tersedianya MCK yg tdk memadai Terciptanya perilaku menyimpang Mudahnya penularan penyakit Biasanya menumpuknya sampah Banjir Tanah longsor Timbulnya lingkungan yang kotor Sarana jalan sempit
2. Ciri-ciri daerah kumuh? Langkanya air bersih,listrik,fasilitas MCK Dihuni oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah Tingkat kriminalitas tinggi Tingkat kesejahterann hidupnya rendah Dihuni oleh penduduk yang padat Tata bangunannya tidak teratur Biasanya ditempati secara ilegal
Ukurannya dibawah standar
3. Apa penyebab Pemukiman kumuh? Tingkat angka kelahiran yang tidak terkendali Urbanisasi Ledakan penduduk Penghasilan yang rendah Kurang efektifnya penggunaan lahan
4. Solusi menangani Pemukiman kumuh? Membangun rumah susun Diberiakannya penyuluhan tentang dampak tinggal di pemukiman
kumuh Transmigrasi Perbaikan sanitasi lingkungan Penertiban oleh pemerintah Menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi
5. Dampak yang timbul dari segi kesehatan akibat pemukiman kumuh? Meningkatnya vektor dan roden Terbatasnya sarana air bersih Semakin banyaknya penyakit menular Timbulnya perilaku menyimpang (kriminalitas,kesehatan
jiwa,Pergaulan bebas) Meningkatnya angka kematian
6. Syarat-syarat pemukiman yang sehat? Sanitasi baik Satu orang menmpati lebih dari 6 m Ruang tamu,ruang keluarga,dapur tdk jd satu dlm satu ruangan yg
sempit Jarak sumber air dan pembuangan sesuai ketentuan. Sirkulasi udara yang lancar
7. Sebutkan alasan berkembangnya pemukiman kumuh ? Meningkatnya pengangguran Urbanisasi
8. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk? Transmgrasi KB Pemerataan penduduk Pembangunannya dilakukan tdk terpusat pd kota Pemerataan Lapangan kerja Menekan angka nikah muda
9. Faktor penyebab kepadatan penduduk? Angka kelahiran tinggi Faktor budaya (banyak anak banyak rejeki,)
Adanya ledakan penduduk Nikah muda Kurangnya pengetahuan mengenai dampak kepadatan penduduk.
10.Dampak dari kepadatan penduduk? Timbulnya pemukiman kumuh Banyaknya pengangguran Banyaknya sampah Kesehatan masyarakat terganggu Susah mengontrol tingkat kesehatan masyrakat
11.Dasar hukum dalam pengaturan pemerintah tentang lahan pemukiman?12.Dampak pemukiman kumuh bagi sosial?
Ketidaktertiban masyarakat Timbulnya perilaku menyimpang (kriminalitas ) Kurangnya PHBS
STEP 4
MAPPING
Kawasan Industri
Aktifitas manusia
Kepadatan Penduduk
Faktor penyebab
-Pendidikan Rendah
-Lahan padat
-Kurangnya PHBS
-Sosek
Pemukiman Kumuh
Akibat :
-Ganggguan Kesehatan
STEP 7
1. Sebutkan masalah yang timbul akbat Pemukiman Kumuh?
ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk bangunan layak huni
rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akan bahaya kebakaran
sarana jalan yang sempit dan tidak memadai tidak tersedianya jaringan drainase kurangnya suplai air bersih jaringan listrik yang semrawut fasilitas MCK yang tidak memadai
(Rukmana, Deden.2008. Kemiskinan dan Permukiman Kumuh di Perkotaan.)
- wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, - planologi penertiban bangunan sukar dijalankan, - banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda
permukiman ini.
Akibat :
-Ganggguan Kesehatan
- kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh dibawah garis kemiskinan (Sri Soewasti Susanto, 1974)
2. Ciri-ciri daerah kumuh? Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1984) adalah: 1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangannya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar. b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah Rukun Tetangga, atau sebuah Rukun Warga. c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar. 5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga
dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil (Kurniasih, 2007). Menurut Sinulingga (2005) ciri kampung/pemukiman kumuh terdiri dari: a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Pendapat para ahli perkotaan (MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit. b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain. c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalanjalan tanpa
drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air. d. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat. e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur
dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan. f. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umumnya tidak permanen dan malahan banyak yang darurat. g. Kondisi a sampai f membuat kawasan ini sangat rawan terhadap penularan penyakit. h. Pemilikan hak atas lahan sering tidak legal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa. Sumber : http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22314/3/Chapter%20II.pdf
Menurut UNCHS ( 1982; dalam Sochi, 1993) ciri – ciri permukiman kumuh ini antara lain : Sebagian besar terdiri atas rumah tua (rusak) pada bagian lama suatu kota
( semula didirikan dengan ijin),
Sebagian besar penghuninya merupakan penyewa,
Di beberapa tempat ada rumah bertingkat pemilik yang sekaligus menyewakan beberapa rumah kumuh,
Kepadatan rumahnya tinggi,
Ada yang berasal dari proyek perumahan yang kurang terpelihara, dan
Ada yang dibangun oleh sektor informal, dengan sewa murah untuk menampung migran ekonomi lemah yang datang dari desa.
3. Apa penyebab Pemukiman kumuh?
Menurut Khomarudin, 1997 penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut : 1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
2. Sulit mencari pekerjaan,
3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah,
4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan,
5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah,
6. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.
Menurut Constantinos A.Doxiadis (1968), disebutkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
- Growth of density (pertambahan penduduk)
Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman
- Urbanization (Urbanisasi)
Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota
Secara umum, ada 2 (dua) faktor yang bertindak sebagai kekuatan pembangkit dan menentukan kualitas serta ukuran sebuah permukiman termasuk permukiman kumuh dan liar (Srinivas, 2007), yaitu :
1. Faktor Internal (Alami), berkaitan dengan kekuatan dan tekanan yang disebabkan dari dalam permukiman dan dari pemukim itu sendiri seperti: Agama/Etnik, Tempat/Lokasi Kerja, Tempat Asal, Bahasa, Lama Menetap di permukiman, Modal dalam Perumahan (buruh, material lokal yang tersedia, dll), Aktivitas Pembangunan atau Kehadiran penyewa.
2. Faktor Eksternal (yang disebabkan), dapat berasal dari luar permukiman seperti Pemilik lahan, Keamanan tetap, Kebijakan Pemerintah kota atau Lama menetap di kota.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31741/4/Chapter%20II.pdf
1.Faktor Urbanisasi Dan Migrasi Penduduk
Rumusan beberapa faktor secara umum yang dapat mempengaruhi terjadinya proses keurbanan, antara lain :
1.Ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antara desa dengan perkotaan2.Peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan3.Terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari pertanian ke industri, utamanya bagi penduduk usia kerja di perdesaan4.Lebih majunya teknologi dan infrastruktur prasarana transportasi, sehingga memudahkan terjadinya mobilitas penduduk baik yang permanen atau yang ulang alik.5.Keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, utamanya aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya
Lee dalam Lisna Yoeliani P (1966) mendekati migrasi dengan formula yang lebih terarah. faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai berikut :a.Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran.b.Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran (destination)
c.Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (intervening factors)d.Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran.
2.Faktor Lahan di Perkotaan
3. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar
4. Faktor Sosial Ekonomi
5.Faktor Sosial Budaya
Kaum migran desa-kota cenderung berharap mereka akan mampu memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka ketika melakukan migrasi kekota. Mereka dipenuhi pikiran untuk memapankan hubungan pekerjaan dan nilai finansial yang akan didapatkannya ketika berada dikota. Namun perlu diketahui bahwa persaingan dikota jauh lebih besar dibandingkan dengan di desa. (darsono Wisadirana : 2004)
6.Faktor Tata Ruang
7. Faktor Aksesibilitas
8. Faktor Pendidikan
Sumber : Laode MAsrun, ST, M.Si Pendidikan (S1). Perencanaan WIlayah dan Kota (S2). Manajemen Perkotaan
http://www.scribd.com/doc/76066106/28/Strategi-Penanganan-Permukiman-Kumuh Sedangkan menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003:3-5) sebabadanya permukiman kumuh adalah:1.Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi,ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.2.Karakter lingkungan: tidak adaopen space (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga;kepadatan penduduk yang tinggi;sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.
ermukiman kumuh dipilah atas tiga macam berdasarkan asal atau proses terjadinya, yaitu (Sutanto, 1995):
A. Kumuh bangunan (created), daerah hunian masyarakat ekonomi lemah
dengan ciri fisik :
1. Bangunan mudah dipindah,
2. Dibangun dengan bahan seadanya,
3. Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni (kumuh sejak awal).
B. Kumuh turunan (generated);
1. Rumah – rumah yang semula dibanguan dengan ijin, pada bagian kota yang lama, kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi rumah kumuh,
2. Desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat,
3. Banguan dan prasarana merosot oleh kurangnya pemeliharaan.
C. Kumuh dalam proyek perumahan (in project housing);
1. Kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah,
2. Rumah – rumah diperluas sendiri oleh penghuni dengan pemeliharaan sangatjelek yang mengakibatkan kemerosotan jasa prasarana.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31741/4/Chapter%20II.pdf
4. Solusi menangani Pemukiman kumuh?
1. Perbaikan lingkungan permukiman. Disini kekuatan pemerintah/public investment sangat dominan, atau sebagai faktor
tunggal pembangunan kota. 2. Pembangunan rumah susun sebagai pemecahan lingkungan kumuh. Mungkin dengan
adanya rumah susun, masyarakat yang masih tinggal dipemukiman kumuh ini dapat tinggal di rumah susun ini. Walaupun biayanya tidak begitu murah tetapi fasilitas dan kelayakannya dapat di pertimbangkan. Apalagi dengan adanya rumah susun ini dapat menghemat lahan pemukiman. Selain itu apabila terjadi campur tangan pemerinah, mungkin saja rumah susun ini dapat menjadi lebih murah harga sewanya.
3. Peremajaan yang bersifat progresif oleh kekuatan sektor swasta seperti munculnya super blok (merupakan fenomena yang menimbulkan banyak kritik dalam aspek sosial yaitu penggusuran, kurang adanya integrasi jaringan dan aktifitas trafik yang sering menciptakan problem diluar super blok).
Sumber : (http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pemukiman-kumuh/ - Penyediaan rumah murah bagikaum urban. Salah satu alternatifnya
adalah Rumah Susun (Rusun) yang dalam hal ini bisa disediakan oleh
Pemerintah dan swasta.
- Penyediaan Rumag Murah di pinggir kota yang memungkinkan penghuni
dapat memanfaatkan transportasi massal yang - Menyiapkan hidran air dan MCK yang memadai sehingga dapat
dimanfaatkan untuk keamanan lingkungan. Dengan padatnya bangunan, resiko
kebakaran sangat tinggi maka akan sulit pemadaman kebakaran untuk menjangkau
kawasan kumuh ini, sehingga perlu sumber air yang siap dimanfaatkan setiap
saat. - Pemberlakuan peraturan secara lebih ketat pada daerah yang sudah dilakukan perencanaan tata ruangnya. Adanya upaya penegakan hukum
dan instrumen pengendalian pembangunan.
http://www.bandung.go.id/images/ragaminfo/rumah_kumuh.pdf
a.Mewujudkan proses transformasi kapasitas kepada masyarakatmelalui pembelajaran dan pelatihan secara langsung di lapangan.b.Mendorong akses bantuan kepada masyarakat yang tinggal dilingkungan permukiman kumuh.c.Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah/PemerintahDaerah dan kelompok masyarakat di bidang perumahan danpermukiman.d.Meningkatkan kesadaran hukum bagi para aparat Pemerintahe.Memberdayakan pasar perumahan untuk melayani lebih banyakmasyarakat.f.Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan saranaumum dan ekonomi lingkungan permukiman
(Koestoer. RH, 1997. Perspektif Lingkungan Desa-Kota Teori dan Kasus,UI-Press.)
5. Dampak yang timbul dari segi kesehatan akibat pemukiman kumuh?
Dampak munculnya perkampungan kumuh di perkotaan adalah sebagai berikut:
1. Perilaku Menyimpang Masyarakat Miskin
Perilaku menyimpang pada umumnya sering dijumpai pada permukiman kumuh
adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial, tradisi dan
kelaziman yang berlaku sebagaimana kehendak sebagian besar anggota
masyarakat.
Wujud perilaku menyimpang di permukiman kumuh ini berupa perbuatan tidak disiplin lingkungan seperti membuang sampah dan kotoran di sembarang tempat.
6. Bagaimana penyelesaian pemerintah akibat pemukiman kumuh? melaksanakan program pembangunan perumahan dan tata kota yang
berkelanjutan. sosialisasi pemerintah, terutama pada proses penggusuran, relokasi,
dan pembebasan lahan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya lokal.
http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=293
Sesuai dengan UU No. 4/1992 pasal 27, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal sebagi berikut : 1. Perbaikan dan pemugaran
Secara konseptual, implementasi prinsip perbaikan dan pemugaran meliputi : 1. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki oleh sebua kota,
2. Rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi,
3. Renovasi adalah melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman,
4. Rekontruksi merupakan upaya mengembalikan suatu lingkungan permukiman sedakat mungkin dari asalnya yang diketahui, dengan menggunakan komponen-komponen baru maupun lama,
5. Preservasi merupakan upaya mempertahankan suatu lingkungan pemukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan. Penanganan ini bertujuan untuk memelihara komponen yang berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dini (kerusakan), misalnya dengan menggunakan instrument : ijin mendirikan bangunan (IMB). Ketentuan atau pengaturan tentang : Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Sungai .
2. Peremajaan
Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan pemukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai pemanfaatan lahan yang optimal sesuai dengan potensi lahannya.
3. Pengolahan dan pemeliharaan berkelanjutan
Pengolahan dan pemeliharaan berkelanjutan adalah upaya-upaya untuk mencengah, mengendalikan atau mengurangi dampak negatif yang timbul, serta meningkatkan dampak positif yang timbul terhadap lingkungan hunian.
(Dainur. Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat)
7. Syarat-syarat pemukiman yang sehat?
Committee on The Hygiene of Housing di Amerika menetapkan sebuah dasar tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan syarat-syarat rumah sehat menurut para ahli , untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan sosial penghuninya.
a. Kebutuhan Kebutuhan Fisiologis 1) Mempertahankan temperatur lingkungan untuk menjaga
keseimbangan pengeluaran panas tubuh. 2) Membuat ketentuan ketentuan tentang kadar pengotoran udara
yang diperkenankan oleh bahan bahan kimia. 3) Ketentuan tentang iluminasi cahaya siang yang cukup, tapi
terhindar dari penyilauan. 4) Ketentuan tentang direct sunlight yang diperkenankan.
5) Ketentuan tentang cahaya buatan yang cukup baik 6) Perlindungan terhadap keributan yang berlebihan 7) Adanya lapangan terbuka untuk berolah raga, rekreasi dan
tempat anak-anak bermain. b. Kebutuhan kebutuhan Psikologis. 1) Ketentuan-ketentuan tentang privacy yang cukup bagi setiap
individu 2) Kebebasan dan kesempatan bagi setiap keluarga yang normal. 3) Kebebasan dan kesempatan hidup bermasyarakat. 4) Fasilitas–fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan-
pekerjaan tampa menyebabkan kelelahan fisik dan mental. 5) Fasilitas-fasilitas untuk mempertahankan kebersihan rumah dan
lingkungan. 6) Ketentuan tentang kenyamanan rumah dan disekitarnya. 7) Membuat indeks standar sosial dari setiap masyarakat secara
lokal. c. Perlindungan terhadap penularan penyakit 1) Penyediaan air yang sehat bagi setiap rumah. 2) Ketentuan tentang perlindungan air minum dari pencemaran. 3) Ketentuan tentang fasilitas pembuangan kototan ( jamban ) untuk
mengurangi bahaya penyebaran penyakit. 4) Melindungi interior rumah terhadap cowage contamination. 5) Menghindarkaninsanitary condition disekitar rumah. 6) Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menyimpan susu dan
makanan agar tidak mudah busuk. 7) Ketentuan tentang space dikamar tidur untuk menghindarkan
terjadinya kontak infeksi. 8) Menghindarkan adanya sarang tikus dan kutu busuk dalam rumah
yang bisa menularkan penyakit. d. Perlindungan terhadap kecelakaan 1) Membuat konstruksi rumah yang kokoh untuk menghindari
bangunan ambruk. 2) Menghindari bahaya kebakaran. 3) Mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan jatuh dan
kecelakaan mekasnis lainnya. 4) Perlindungan terhadap electrical shock. 5) Perlindungan terhadap bahaya keracunan oleh gas.
6) Menghindarkan bahaya-bahaya lalu lintas kendaraan. Adapun Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman
menurutKepmenkes No 829/Menkes/SK/VII/1999 adalah : 1. Lokasi •Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliranlahar,
tanah longsor, gel tsunami, daerah gempa, dll •Tidak terletak pada daerah bekas TPA sampah atau bekas tambang •Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti
jalur pendaratan penerbangan 2. Kualitas udara •Gas H2S dan NH3 secara biologis tidak terdeteksi •Debu dengan diameter kurang dari 10 ug maks 150 ug/m3 •Debu mak 350 mm3/m2 perhari 3. Kebisingan dan Getaran •Kebisingan dianjurkan 45 dB A, mak 55 dB. A •Tingkat getaran mak 10 mm/ detik Kualitas Tanah di daerah Perumahan dan Pemukiman harus memenuhi
persyaratanberikut: •Kandungan Timah hitam (Pb) mak 300 mg/kg •Kandungan Arsenik (As) total mak 100 mg/kg •Kandungan Cadmium ( Cd) mak 20 mg/kg •Kandungan Benzoa pyrene mak 1 mg/kg Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman: 1.Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi kel dengan konstruksi
yangaman dari kecelakaan 2.Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor
penyakit 3.Memiliki sarana jln lingk dengan ketentuan konstruksi jln tidak menganggu
kes,konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyadang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata
4.Tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan
5.Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan
6.Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah RT harus memenuhi syarat kesehatan
7.Memiliki akses terhadap sarana pelayanan kes, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dll
8.Pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya 9.Tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi
makananyg dapat menimbulkan keracunan http://www.scribd.com/doc/45193783/Persyaratan-Rumah-Dan-Pemukiman-Sehat
6, Vektor penyakit a. Indeks lalat harus memenuhi syarat b. Indeks jentik nyamuk dibawah 5%.
7. Penghijauan
Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan dan kelestarian alam.
Sumber : Kepmenkes No 829/Menkes/SK/VII/1999
8. Sebutkan alasan berkembangnya pemukiman kumuh ?1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,1. Sulit mencari pekerjaan,
3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah,
4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan
5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta
disiplin warga yang rendah,
6. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.
Khomarudin, 1997
Ada dua alasan mengapa permukiman kumuh tetap berkembang: pertumbuhan penduduk dan tata-kelola kepemerintahan (governance). 1. Pertumbuhan Penduduk
Tingkat pertumbuhan penduduk dunia di perkotaan semakin tinggi. Pertumbuhan ini dapat berasal melalui migrasi dari perdesan ke perkotaan, migrasi antar kota, maupun pertumbuhan penduduk alami. Beberapa faktor terjadinya mirgasi ke kota adalah karena faktor dorong dan tarik. Faktor dorong misalnya terjadinya bencana alam atau perubahan ekologi yang mengakibatkan berkurangnya peluang kerja, sedangkan faktor tarik ke kota karena adanya peluang kerja lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik.
2. Tata-kelola pemerintahan (governance)Tata-kelola pemerintah yang kurang baik juga dapat memicu pertumbuhan permukiman kumuh. Pemerintah seringkali tidak mengakui hak masyarakat miskin dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan. Hal ini justru mendukung pertumbuhan permukiman kumuhhttp://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/edisi3e.pdf
9. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk?
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk : 1. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah
anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran.2. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.
- Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk :
1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerjaDengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukanDengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasiDengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.4. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makananHal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.
http://organisasi.org/ cara_untuk_mengatasi_mengurangi_ledakan_penduduk_dan_laju_pertumbuhan_penduduk_ilmu_kependudukan_biologi
10.Faktor penyebab kepadatan penduduk?
Faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk :
a. Faktor iklim dan topografi, iklim yang nyaman topografi yang relative landai
menyebabkan penduduk terkonsentrasi dan menjadi padat.
b. Faktor ekonomi, yang termasuk faktor ekonomi adalah tersedianya sumber daya alam,
tersedianya lapangan kerja.
c. Faktor sosial budaya, yang termasuk factor sosial budaya adalah kesempatan untu
meneruskan pendidikan, keterbukaan masyarakat. Selain itu daerah yang relative
aman akan selalu jadi pemukiman yang padat.
http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/02/21/0038.html
Secara umum, ada 2 (dua) faktor yang bertindak sebagai kekuatan pembangkit
dan menentukan kualitas serta ukuran sebuah permukiman termasuk permukiman
kumuh dan liar (Srinivas, 2007), yaitu : 1. Faktor Internal (Alami), berkaitan dengan kekuatan dan tekanan yang disebabkan dari dalam permukiman dan dari pemukim itu sendiri
seperti: Agama/Etnik, Tempat/Lokasi Kerja, Tempat Asal, Bahasa, Lama Menetap
di permukiman, Modal dalam Perumahan (buruh, material lokal yang
tersedia, dll), Aktivitas Pembangunan atau Kehadiran penyewa. 2. Faktor Eksternal (yang disebabkan), dapat berasal dari luar
permukiman seperti Pemilik lahan, Keamanan tetap, Kebijakan Pemerintah kota atau
Lama menetap di kota.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31741/4/Chapter%20II.pdf
11.Dampak dari kepadatan penduduk?a. turunnya kualitas lingkungan dan mempengaruhi perkembangan
kawasan tepian sungai tersebut secara keseluruhan
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-11993-3605100007-Chapter1.pdf
Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik phisik maupun non phisik yang selanjutnya mengakibatkan keinginan untuk pindah semakin tinggi. Arus perpindahan penduduk biasanya bergerak dari daerah yang agak terkebelakang pembangunannya ke daerah yang lebih maju, sehingga daerah yang sudah padat menjadi semakin padat.
1. Gizi Buruk
Banyak faktor dan penyebab mengapa gizi buruk bisa menghinggapi tubuh masyarakat di Indonesia salah satunya adalah karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yg cukup tentang seberapa pentingnya menjaga kesehatan. Biasanya disebabkan kurangnya pasokan gizi pada saat ibu sedang mengandung ataupun padda saat anak mulai tumbuh .
2. Persaingan lapangan pekerjaan
Persaingan lapangan pekerjaan ini di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk di negara kita yang sangat tinggi dan rupanya pertumbuhan penduduk ini tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah selama ini sehingga yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia .
3. Meningkatnya jumlah kemiskinan
4. Persaingan untuk mendapatkan pemukiman
Persaingan untuk mendapat permukiman yang layak ini biasa terjadi didaerah perkotaan yg padat, dan permasalahan seperti ini biasa terjadi karena perumahan yang tidak memadai dan kondisi rumah yang sudah tak layak huni . Namun tidak semua masyarakat bersaing untuk mendapatkan pemukiman yang layak , nyatanya banyak juga masyarakat yang memilih tetap tinggal yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat tinggalnya dengan alasan sudah terbiasa dan warisan dari nenek moyang sehingga mereka engga untuk meninggalkannya
Sumber : http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-sri%20rahayu.pdf
Menurut Heimstra dan McFarling,1978; Gifford,1987).· Stress, kepadatan tinggi menumbuhkan perasaan negative, rasa cemas,
stress (Jain, 1987) dan perubahan suasana hati (Holahan, 1982).· Menarik diri, kepadatan tinggi menyebabkan individu cenderung menarik
diri dan kurang mau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Heimstra dan McFarling,1978; Holahan,1982; Gifford,1987).
· Perilaku menolong, kepadatan tinggi menurunkan keinginan individu untuk menolong atau member bantuan pada orang lain yang membutuhkan, terutama orang yang tidak dikenal (Holahan,1982; Fisher dkk., 1984).
· Kemampuan mengerjakan tugas, situasi padat menurunkan kemampuan individu untuk mengerjakan tugas-tugas pada saat tertentu (Holahan,1982)
· Perilaku agresi, situasi padat yang dialami individu dapat menumbuhkan frustrasi dan kemarahan, serta pada akhirnya akan terbentuk perilaku agresi (Heimstra dan McFarling,1978; Holahan, 1982).
1). Perkembangan fisik kota yang tidak baik,
2). Memberikan efek visual yang jelek,
3). Tingkat kesehatan masyarakat yang semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar kesehatan,
4). Memberikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang buruk
(Koswaram Mustara, 1985). http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-11993-3605100007-Chapter1.pdf
12.Dasar hukum dalam pengaturan pemerintah tentang lahan pemukiman? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 1992,
perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, misalnya pendidikan, pasar, transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan keuangan, dan administrasi.
repository.usu.ac.id%bitstream%123456789%31741%4%ChapterII.pdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.UU No. 24 Tahun 1992 junto. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang.PP Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penatagunaan TanahPeraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi TanahPeraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
NasionalRepublik Indonesia.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang
TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai
Obyek Konsolidasi Tanah.4Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun2006 temntang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.2007 Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245
tanggal 7 Desember1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
Surat edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor
410-1078 ggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.
Surat Deputi Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah nomor 410-1078 tanggal 15 Mei 1996 tentang Petunjuk Kerjasama Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHUNIAN RUMAH OLEH BUKAN PEMILIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Penghunian adalah penggunaan atau pemakaian suatu rumah oleh seseorang atau badan.3. Sewa menyewa rumah adalah keadaan di mana rumah dihuni oleh bukan pemilik berdasarkan
perjanjian sewa menyewa.4. Harga sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain
yang telah disepakati oleh pemilik dan penyewa, dan oleh penyewa dibayarkan kepada pemilik sebagai pembayaran atas penghunian untuk jangka waktu tertentu.
5. Pemilik adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas rumah.6. Penyewa adalah setiap orang atau badan yang membayar harga sewa kepada pemilik
berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.7. Penghuni adalah seseorang atau badan yang menempati atau memanfaatkan rumah secara
sah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan lain dalam rangka pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga.
8. Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 2
(1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sewa
menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa.
Pasal 3
Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah.
BAB II
PENGHUNIAN RUMAH DENGAN CARA SEWA MENYEWA
Pasal 4
(1) Penghunian rumah dengan cara sewa menyewa didasarkan kepada suatu perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa, dan besarnya harga sewa.
(3) Rumah yang sedang dalam sengketa tidak dapat disewakan.
Pasal 5
(1) Dalam hal rumah yang disewakan berada di atas tanah milik orang lain, maka sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemilik hak atas tanah.
(2) Persetujuan dari pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis.
(3) Jangka waktu sewa menyewa rumah di atas tanah hak orang lain tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diizinkan oleh pemilik hak atas tanah.
Pasal 6
(1) Pemilik berhak menerima uang sewa rumah dari penyewa sesuai dengan yang diperjanjikan.(2) Pemilik wajib menyerahkan rumah kepada penyewa dalam keadaan baik sesuai dengan yang
diperjanjikan.
Pasal 7
Penyewa berhak menempati atau menggunakan rumah sesuai dengan keadaan yang telah diperjanjikan.
Pasal 8
(1) Penyewa wajib menggunakan dan memelihara rumah yang disewa dengan sebaik-baiknya.(2) Penyewa wajib memenuhi segala kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan rumah sesuai
dengan perjanjian.(3) Apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan rumah
kepada pemilik dalam keadaan baik dan kosong dari penghunian.
Pasal 9
(1) Penyewa dengan cara apapun dilarang menyewakan kembali dan atau memindahkan hak penghunian atas rumah yang disewanya kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik.
(2) Penyewa dilarang mengubah bentuk bangunan rumah tanpa izin tertulis dari pemilik.
Pasal 10
(1) Penyewa wajib mentaati berakhirnya batas waktu sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.(2) Dalam hal penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bersedia meninggalkan dan
mengosongkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian, penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengosongkannya.
Pasal 11
(1) Apabila salah satu pihak tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, maka hubungan sewa menyewa dapat diputuskan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa dengan ketentuan-ketentuan:a. jika yang dirugikan pihak penyewa maka pemilik berkewajiban mengembalikan uang
sewa;b. jika yang dirugikan pihak pemilik, maka penyewa berkewajiban mengembalikan rumah
dengan baik seperti keadaan semula, dan tidak dapat meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan.
(2) Selain kewajiban untuk mengembalikan uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dalam perjanjian sewa menyewa dapat pula diperjanjikan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemilik.
Pasal 12
(1) Apabila rumah yang disewakan sama sekali musnah selama jangka waktu sewa menyewa, maka hubungan sewa menyewa dinyatakan berakhir.
(2) Apabila rumah yang disewakan tersebut musnah akibat kesalahan pemilik, maka pemilik wajib mengembalikan uang sewa rumah kepada penyewa.
(3) Dalam hal rumah yang disewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) musnah dan tidak dapat dihuni lagi, penyewa dapat meminta pengembalian harga sewa sesuai dengan waktu yang tersisa, dan apabila yang musnah hanya sebagian dari rumah, hubungan sewa menyewa dapat dilanjutkan berdasarkan musyawarah.
Pasal 13
Pemindahan hak milik atas rumah yang sedang dalam hubungan sewa menyewa tidak mengakibatkan hapusnya atau terputusnya hubungan sewa menyewa rumah.
BAB III
PENGHUNIAN RUMAH DENGAN CARA BUKAN SEWA MENYEWA
Pasal 14
(1) Penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa didasarkan kepada suatu persetujuan antara pemilik dengan penghuni.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jangka waktu penghunian.
Pasal 15
Persetujuan penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menimbulkan hak dan kewajiban serta larangan pemilik dan penghuni seperti hak dan kewajiban serta larangan pemilik dan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, kecuali yang berkaitan dengan harga sewa.
Pasal 16
Penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa berakhir sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis atau apabila tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis penghunian berakhir sesuai dengan isi kesepakatan.
BAB IV
HARGA SEWA
Pasal 17
Besarnya harga sewa rumah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan penyewa.
Pasal 18
Dalam hal pembayaran harga sewa menyewa rumah dilaksanakan setiap bulan sekali, maka besarnya uang sewa tersebut berlaku paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian tertulis.
Pasal 19
(1) Harga sewa bagi rumah sewa yang pembangunannya memperoleh kemudahan dari Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
(2) Dalam menetapkan harga sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah harus tetap memperhatikan tingkat pengembalian dana yang telah ditanamkan oleh pemilik serta kelangsungan usaha atau kegiatan sewa menyewa rumah dengan kondisi daerahnya.
Pasal 20
Kemudahan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa baik kredit pembangunan perumahan dengan bunga yang ringan maupun bantuan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
(1) Sewa menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut.
(2) Dengan berakhirnya sewa menyewa rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penghuni rumah atau penyewa dapat memperbaharui sewa menyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang baru dengan pemilik.
Pasal 22
Penyelesaian sengketa penghuni rumah oleh bukan pemilik dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
(1) Penghunian rumah terhadap rumah-rumah yang hingga saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini berlangsung atas dasar ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan tetap berlangsung atas dasar perizinan tersebut.
(2) Penyelesaian lebih lanjut penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan kecuali ketentuan Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1981 serta segala peraturan pelaksanaannya, sepanjang yang mengatur sewa menyewa rumah, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Desember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Desember 1994
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 73