BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah terjadinya kedaulatan, Indonesia mulai memasuki masa

Demokrasi liberal yang ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada masa

masa demokrasi liberal ini indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu yang

demokratis, tetapi kabinet yang ber-kuasa tidak bertahan lama dan selalu berganti.

Masa Demokrasi Parlementer berlangsung tahun 1950 dan diakhiri oleh Dekrit

Presiden 5 Juli 1959.

Sedangkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia dimulai dengan

berlakunya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden Soekarno

mnegeluarkan dekrit tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara

yang semakin tidak menentu.

B. Rumusan Masalah

1. Masa Demokrasi Liberal

2. Awal lahirnya Demokrasi Terpimpin

C. Tujuan

Agar siswa dapat mengetahui sejarah bangsa Indonesia pada masa demokrasi

liberal serta mengetahui proses awal lahirnya demokrasi terpimpin.

1

BAB II

PEMBAHASAN

A. Masa Demokrasi Liberal

1. Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah suatu bentuk system politik dan pemerintahan

yang bertumpu pada asas – asas liberalisme yang ada dan berkembang di

Eropa dan Amerika Serikat. Demokrasi liberal pertama kali muncul pada

abad pertengahan dari teori kontrak sosial. Penerapan system demokrasi

liberal pada setiap negara akan berbeda – beda. Di Indonesia demokrasi

liberal yang berjalan dari tahun 1950 – 1959 mengalami seringnya

perubahan – perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan di

Indonesia tidak stabil. Pemerintahan pada waktu itu berlandaskan pada

undang – undang sementara tahun 1950 sebagai pengganti konstitusi RIS

(republic Indonesia Serikat) tahun 1949. Ciri-ciri Demokrasi Liberal :

Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan atau kepada

parlemen.

Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR.

Perdana menteri diangkat oleh presiden.

2. Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal di Indonesia tahun 1950 – 1959 sering juga disebut

masa kabinet parlementer.Kabinet parlementer adalah kabinet yang

pemerintahannya di pegang oleh seorang perdana menteri. Dalam masa kabinet

parlementer ini ternyata konflik antar partai di Indonesia sangat tinggi sehingga

kabinet yang memimpin terpaksa jatuh bangun silih berganti memimpin

Indonesia. Hingga pada masa akhir demokrasi liberal di Indonesia sudah terdapat

7 kabinet yang silih berganti memimpin Indonesia. Kabinet – kabinet yang pernah

memimpin Indonesia itu ialah :

2

a. Kabinet Mohammad Natsir (September 1950 – Maret 1951)

Kabinet ini merupakan kabinet yang pertama kali ada di Indonesia dimana

kabinet ini dipelopori oleh partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya

pada tanggal 21 Maret 1951 setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan

pembubaran DPRD sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan

Undang – Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi dan adanya

tentangan dari PNI yang menentang kebijakannya mengenai Irian Jaya.

b. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)

Kabinet Sukiman merupakan Kabinet koalisi antara partai Masyumi dan

partai PNI. Pada masa Kabinet Sukiman terdapat banyak masalah gangguan

keamanan dalam negeri seperti semakin meluasnya DI / TII dan munculnya

Republik Maluku Selatan (RMS). Kabinet ini jatuh karena politik luar negerinya

yang lebih condong ke barat yang diwarnai dengan penentangan PNI terhadap

penandatanganan Mutual Security Act (MSA) yang diadakan pada tanggal 15

Januari 1952 dimana MSA tersebut berisi kerja sama keamanan antara Indonesia

dan Amerika Serikat dimana Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi

dan militer. PNI khawatir bantuan itu dapat digunakan sebagai alat untuk

memasukan Indonesia ke dalam blok barat. Dengan demikian Indonesia tidak

bersikap bebas aktif lagi dalam melihat “Perang Dingin” antara Uni Soviet

dengan Amerika Serikat.

c. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)

Kabinet ini bertugas mengadakan persiapan pemilihan umum dan pembentukan

dewan konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, Kabinet ini pun

harus meletakkan jabatannya. Hal ini disebabkan karna daerah – daerah semakin

tidak percaya kepada pemerintah pusat. Disamping itu terjadi peristiwa 17

Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu

tuntutan atau desakan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat agar DPRS

dibubarkan dan diganti dengan parlemen baru. Sedangkan peristiwa Tanjung

Morawa (Sumatera Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung

Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani

tewas.

3

d. Kabinet Ali Satroamijoyo (Juli 1953 – Juli 1955)

Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan

Wongsonegoro). Tugas Kabinet Ali Sastroamijoyo adalah melanjutkan program

kabinet Wilopo, yaitu melaksanakan pemilihan umum untuk memilih DPR dan

konstituante. Meskipun Kabinet Ali Sstroamijoyo berhasil dalam politik luar

negerinya dengan keberhasilannya menyelenggarakan KAA di Bandung pada

bulan April 1955, namun Kabinet ini harus meletakkan jabatannya sebelum dapat

melaksanakan tugas utamanya yaitu pemilu. Hal ini disebabkan karena pemimpin

TNI AD menolak pimpinan baru yang baru saja diangkat sebagai Menteri

Pertahanan. Calon pimpinan TNI yang diajukakan oleh Kabinet ditolak oleh

Korps. Perwira sehingga menimbulkan krisis Kabinet.

e. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

Kabinet Burhanudin bertugas untuk melaksanakan pemilu. Tugas ini berhasil

dilaksanakan meski harus melewati berbagai kendala. Pada tanggal 29 September

1955 dilakukan pemilihan anggota – anggota parlemen, dan pada tanggal 15

Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk Konstituante. Selain masalah

pemilihan umum, Kabinet Burhanudin juga berhasil menyelesikan masalah antara

TNI AD dengan diangkatnya kembali Kolonel A. H. Nasution. Setelah itu pada

tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)

Kabinet ini mempunyai rencana kerja untuk lima tahun, isinya antara lain

adalah perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI,

otonomi daerah, mengusulkan perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan

pemebentukan Dewan Ekonomi Nasional. Namun seiring berjalannya program –

program kabinet ini juga terdapat masalah – masalah yang mengiringinya seperti

munculnya anti Cina dan kekacauan di daerah – daerah yang membuat kabinet

goyah. Akhirnya pada Maret 1957 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.

g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)

Kabinet Djuanda sering disebut pula dengan Zaken Kabinet. karena dalam

kabinet ini terdapat orang – orang yang memiliki keahlian di bidang masing –

masing. Tugas kabinet Djuanda adalah melanjutkan perjuangan membebaskan

Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi

4

yang berhasil diraih kabinet ini adalah berhasil menetapkan lebar wilayah

Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik –

titik terluar pulau Indonesia. Ketetapan ini disebut dengan Deklarasi Djuanda.

Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit

Presiden 5 Juli 1959.

3. Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal

Sesudah Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, KMB membebankan

pada Indonesia hutang luar negeri sebesar Rp 2.800 juta. Sementara ekspor masih

tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan saja. Dari sisi moneter defisit

pemerintah sebagian berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah pada 20

Maret 1950. Jumlah itu didapat dari pinjaman wajib sebesar Rp 1,6 milyar.

Kemudian dengan kesepakatan Sidang Menteri Uni Indonesia-Belanda, diperoleh

kredit sebesar Rp 200.000.000,00 dari negeri Belanda. Pada 13 Maret 1950 di

bidang perdagangan diusahakan untuk memajukan ekspor dengan sistem sertifikat

devisa. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor. Keadaan sedikit

membaik tahun 1950. Ekspor Indonesia menjadi 187% pada bulan April 1950,

243% pada bulan Mei atau sejumlah $ 115 juta. Selain itu diupayakan mencari

kredit dari luar negeri terutama untuk pembangunan prasarana ekonomi. Menteri

Kemakmuran Ir. Djuanda berhasil mendapatkan kredit dari Exim Bank of

Washington sejumlah $ 100.000.000. Dari jumlah tersebut direalisasi sejumlah $

52.245.000. Jumlah ini untuk membangun proyek-proyek pengangkutan

automotif, pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api, dan

perhubungan udara. Namun demikian sejak 1951 penerimaan pemerintah mulai

berkurang lagi, karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia

dengan ekonomi agrarianya memang tidak memiliki barang-barang ekspor lain

kecuali hasil perkebunan. Upaya perbaikan ekonomi secara intensif diawali

dengan Rencana Urgensi Perekonomian (1951) yang disusun Prof. Dr. Soemitro

Djojohadikusumo di masa Kabinet Natsir. Sasaran utamanya adalah

industrialisasi. Setahun kemudian, pada zaman Kabinet Sukiman, pemerintah

membentuk Biro Perancang Negara yang berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr.

Soemitro Djojohadikusumo, Ir. Djuanda, dan Mr. Ali Budiardjo. Pada tahun 1956

5

badan ini menghasilkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960)

dan untuk melaksanakannya, Ir. Djuanda diangkat sebagai Menteri Perancang

Nasional. Pembiayaan RPLT ini diperkirakan berjumlah Rp 12,5 milyar,

didasarkan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama

lima tahun. Ternyata harga ekspor bahan mentah Indonesia merosot. Hal ini

mendorong pemerintah untuk melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan-

perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember 1957. Sementara itu,

ketegangan politik yang timbul akibat pergolakan daerah ternyata tidak dapat

diredakan dan untuk menanggulanginya diperlukan biaya yang besar, sehingga

mengakibatkan meningkatnya defisit. Padahal ekspor justru sedang menurun.

Situasi yang memburuk ini berlangsung terus sampai tahun 1959. Dalam bidang

ekonomi satu fenomena moneter yang paling terkenal pada periode ini adalah

pemotongan mata uang rupiah menjadi dua bagian. Pengguntingan uang ini

terkenal dengan sebutan “gunting Syafrudin”. Tujuan dari pengguntingan uang ini

adalah untuk menyedot jumlah uang beredar yang terlalu banyak, menghimpun

dana pembangunan dan untuk menekan defisit anggaran belanja.

4. Akhir masa demokrasi liberal

Selama kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi pergantian kabinet yang

menyebabkan instabilitas politik. Parlemen mudah mengeluarkan mosi tidak

percaya terhadap kabinet sehingga koalisi partai yang ada di kabinet menarik diri

dan kabinet pun jatuh. Sementara Sukarno selaku Presiden tidak memiliki

kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-

kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang

rumit. Kabinet Koalisi yang diharapkan dapat memperkuat posisi kabinet dan

dapat didukung penuh oleh partai-partai di parlemen ternyata tidak mengurangi

panasnya persaingan perebutan kekuasaan antar elite politik. Setelah negara RI

dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia

selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan

sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila

dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan

Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta

merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan

6

makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit presiden tersebut sebagai berikut :

a. Pembubaran Konstituante

b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

c. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut maka berakhir pula lah masa

demokrasi liberal yang kemudian berganti manjadi demokrasi terpimpin. 

B. Awal Lahirnya Masa Demokrasi Terpimpin

Dalam sejarah Indonesia, masa Demokrasi Terpimpin merupakan suatu

periode yang cukup penting karena penerapan sistem ini membawa pengaruh

besar dalam berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia. Mengenai kelahiran

sistem ini, sebenarnya sudah dilontarkan oleh Presiden Soekarno sejak tahun

1956. Dan sejak tahun 1957 Presiden Soekarno mengemukakannya secara formal

dengan mengusulkan pembentukan kabinet Gotong Royong dan pembentukan

Dewan Nasional.

Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno menyatakan konstitusi 1950 tak

berlaku lagi dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sistem pemerintahan

presidensial ini dipandang sebagai alternatif yang sesuai di Indonesia bila

dibandingkan dengan sistem Demokrasi Liberal yang merupakan impor, dan

dipandang sebagai upaya kembali kepada semangat revolusi nasional.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno langsung

memimpin pemerintahan dan bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan (Perdana Menteri) serta membentuk Kabinet Kerja  yang menteri-

menterinya tidak terikat kepada partai.

Konsepsi Presiden Soekarno ini didasarkan pada penafsiran “terpimpin” dari

isi pembukaan UUD 1945, tepatnya sila keempat Pancasila yang berbunyi

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan”, dimana “terpimpin” diartikan sebagai terpimpin secara mutlak oleh

diri pribadinya dan menciptakan atribut “Pemimpin Besar Revolusi, Panglima

Tertinggi Angkatan Perang“, sehingga Presiden menjadi penguasa tertinggi dan

mutlak di dalam Negara.

7

Di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa presiden adalah mandataris MPR,

dengan demikian, presiden berada dibawah MPR. Namun dalam kenyataannya

anggota MPRS diangkat berdasarkan penetapan presiden. Presidenlah yang harus

menentukan apa saja yang akan diputuskan MPRS. Hal ini berarti bahwa UUD

1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sebagai akibatnya, terjadi

ketidakstabilan kehidupan ketatanegaraan terutama dalam bidang politik. Hal ini

dapat kita lihat dari beberapa tindakan Soekarno yang otoriter seperti menetapkan

Manipol (Manifesto Politik) sebagai GBHN (Pen-Pres no.1 tahun 1960),

pembubaran DPR hasil Pemilu (Pen-Pres no.3 tahun 1960), pembentukan DPR

Gotong Royong untuk mengganti DPR hasil Pemilu yang dibubarkan (Pen-Pres

no.4 tahun 1960). Begitu pula dalam penggantian ketua,wakil dan anggota, wakil

dan anggota DPR-GR, Presiden Soekarno Pen-Pres tanpa meminta persetujuan

lembaga legislatif yang ada, tetapi menurut keinginan Soekarno sendiri”.

Tindakan Presiden Soekarno yang inkonstitusional ini menimbulkan

perpecahan dalam negeri, terutama dengan angkatan bersenjata di bawah

Nasution. Selain dengan Nasution, Soekarno memandang Masyumi dan PSI

sebagai penghalang kebijaksanaan yang akan diambilnya, apalagi dikaitkan

dengan pemberontakan PRRI/Permesta, di mana menurut Soekarno; militer,

Masyumi dan PSI terlalu lemah dalam menangani masalah PRRI tersebut.Kini

Indonesia bergerak menuju radikalisme yang akan memberi peluang kepada PKI

untuk berkembang walaupun walaupun masih menghadapi permusuhan dengan

pihak tentara. Tersisihnya tentara di dalam pandangan Soekarno dan semakin

dekatnya PKI merupakan gambaran inti kehidupan atau suasana politik masa awal

demokrasi terpimpin yang dalam beberapa tulisan Soekarno dicap sebagai

diktator. Namun oleh beberapa sejarawan menolak anggapan tersebut, seperti

pendapat Prof.Legge (guru besar sejarah dari Universitas Monash, Melbourne)

yang dikutip oleh Moedjanto yakni sebagai berikut:

Betapapun juga besarnya kekuasaan Soekarno tetapi pemusatan kekuasaan

secara riil tidak ada padanya. Yang nampak justru pembagian kekuasaan dengan

kekuatan sosial politik lain meskipun tidak secara konstitusional. Ia tidak

mengambil keputusan secara egosentris tetapi bermusyawarah dulu meski ia yang

paling menentukan. Seorang dikataor membrangus pers dan memenjarakan lawan

8

politiknya dalam suatu kamp konsentrasi adalah hal biasa. Tetapi di jaman

Soekarno pembrangusan pers dan pemenjaraan lawan politiknya hanya

merupakan suatu kekecualian, tidak merupakan hal yang umum” . Meski diakui

bahwa situasi politik pada masa awal demokrasi terpimpin tidak stabil namun

untuk mengatakan bahwa Soekarno seorang diktator diperlukan penelaahan yang

lebih mendalam. Namun dapat disimpulkan bahwa tindakan Soekarno dalam

menerapkan Demokrasi menimbulkan pro dan kontra, begitu juga penilaian

terhadap tindakannya.

9

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut kami, masa demokrasi liberal ini banyak merugikan bangsa

Indonesia. Karna pada masa liberal ini politik di Indonesia tidak stabil, sehingga

pemerintahan bangsa Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Sedangkan pada awal masa demokrasi terpimpin seharusnya presiden

Soekarno bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota legislatif dalam

penggatian wakil ketua dan anggota-anggota lainnya dalam pemerintahan, agar

tidak terjadi suatu perpecahan dalam negri. Karna semua itu merugikan bangsa

dan pemerintahan Indonesia.

C. Saran

Saran dari kelompok kami, pemerintah Indonesia hendaklah bangkit untuk

menjadikan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Terutama dalam ketidak

stabilan ke tatanegaraan di bidang politik. Serta pemerintah harus memperbaiki

perekonomian Negara Indonesia agar tidak terjadi kerugian ekspor dan

pemasukan pada defisit Negara.

10

DAFTAR PUSTAKA

http://www.anneahira.com/masa-demokrasi-liberal.htm

http://makalahhisto.blogspot.com

http://febrianenugroho.blogspot.com

http://www.tuanguru.com

11