MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI

KONSEPSI PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH GUNA PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN

BIDANG PERTAHANAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL

Penulis : Kolonel Adm I Wayan Sunhantika, S.E. Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., S.I.P., S.E., M.M.

Marsma TNI Emanuel Sugiharto

Pendahuluan

1. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang

merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai

tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial.1 Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat

semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,

serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,

terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.2 Guna mendukung kekuatan dan

kemampuan komponen pertahanan negara, diperlukan pembinaan dalam pengelolaan

dan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional yang diarahkan sebagai potensi

pertahanan untuk mendorong terwujudnya kekuatan dan kemampuan komponen

pertahanan negara dan unsur lain kekuatan bangsa yang mampu mengantisipasi setiap

bentuk ancaman.

2. Perubahan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

yaitu dipisahkannya jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI sehingga

secara signifikan mengubah aspek manajemen pertahanan dimana Menhan secara politik

mempunyai wewenang menangani hal-hal terkait kebijakan penyelenggaraan pertahanan

sedangkan Panglima TNI mempunyai wewenang sebagai penyelenggara di tingkat

operasional. Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai pelaksana tugas dan fungsi

Kementerian Pertahanan di daerah telah dicabut kewenangan tersebut tahun 2012 dan

sambil menunggu terbentuknya instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah

1 Undang-Undang RI Nomor 3 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara, hal 1. 2 Ibid

2

dibentuk organisasi Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor Pertahanan

(DESK PPKP) yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah

dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan

Nomor 1 tahun 2017 berubah nama menjadi Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan

Kementerian Pertahanan di daerah (PTP PKP) masih bersifat sementara sampai

terbentuk atau beroperasinya Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.

3. Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan (PTP PKP) di

daerah, sampai saat ini masih bersifat penugasan dari Kementerian Pertahanan.

Pengawakan PTP PKP belum bisa dijabat oleh personel dengan jabatan struktural karena

status hukum pembentukan sebagai instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah

belum ada payung hukum yang sah dan masih diperlukan sinkronisasi serta harmonisasi

antar lembaga kementerian yang terkait. Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan

fungsi pemerintahan bidang pertahanan di daerah, maka Peraturan Presiden Nomor 58

tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan

organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan atau Perwakilan Kementerian

Pertahanan di daerah yang permanen, dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk

pengawakan organisasi, serta melengkapi sarana, fasilitas kantor dan gedung instansi

vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.

4. Daftar Pengertian. Untuk menyamakan pemahaman isi dalam naskah ini, maka

perlu dibuat daftar pengertian sebagai berikut:

a. Desentralisasi.3 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan

oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

b. Dekonsentrasi.4 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,

dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab

urusan pemerintahan umum.

3 Undang-Undang RI Nomor 23 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum hal. 3

4 Ibid

3

c. DESK PPKP.5 Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor

Pertahanan adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Kementerian

Pertahanan di daerah dalam rangka melaksanakan program kementerian yang

dilaksanakan di daerah.

d. Forkopimda.6 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya

disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

e. Instansi Vertikal.7 Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/

atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan

yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka

dekonsentrasi.

f. Komponen Utama.8 Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia

yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

g. Komponen Cadangan. Komponen cadangan adalah sumber daya

nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna

memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

h. Komponen pendukung. Komponen pendukung adalah sumber daya

nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan

komponen utama dan komponen cadangan.

i. Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap

bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,

disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara

kepulauan.

5 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan DESK PPKP

6 Undang-Undang RI Nomor 23 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah hal 4.

7 Ibid 8 Undang-Undang RI Nomor 3 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara hal 2.

4

j. Perwakilan Kementerian Pertahanan. Perwakilan Kementerian

Pertahanan di daerah adalah organisasi sementara sebagai pelaksana tugas

pokok Kementerian Pertahanan di daerah yang berkedudukan dan berlokasi di

daerah tingkat satu (Provinsi).9

k. Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah.

Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di daerah yang selanjutnya disebut PTP Kemhan

di daerah adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pokok Kemhan di

daerah.

l. PTP Kemhan di daerah Tipe A.10 PTP Kemhan di daerah Tipe A dijabat

oleh Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat non struktural yang berasal

dari lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar

Angkatan, atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

m. PTP Kemhan di daerah Tipe B.11 PTP Kemhan di daerah Tipe B dijabat

oleh Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang non struktural berasal dari

lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan,

atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

n. Sumber Daya Nasional. Sumber daya nasional adalah sumber daya

manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

o. Sistem Pertahanan Negara. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem

pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,

dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah

dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan

berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan

wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah hal. 2 10 Ibid 11 Ibid

5

p. Urusan Pemerintahan Absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional

serta agama.

Landasan dan Dasar Pemikiran

5. Landasan dan dasar pemikiran yang dipakai sebagai pedoman dalam penulisan

naskah tentang konsepsi pembentukan instansi vertikal Kemenhan di daerah adalah

sebagai berikut:

a. Landasan Pemikiran

1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.12 Pasal 1

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-

masing, dimana dalam pasal 2, TNI adalah alat negara yang berperan

dalam pertahanan negara, sehingga tidak lagi mempunyai fungsi sebagai

penyelenggara pemerintahan yang sekaligus mengemban tugas sebagai

kekuatan sosial politik.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara. Bab III Pasal 6, Penyelenggaraan Pertahanan Negara

diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan,

daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7 menyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh

pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan. Pasal

10 TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI.

12 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang

Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 dan pasal 2 hal 2.

6

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia.13 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 8 Departemen

Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan

negara. Ayat 9 Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung

jawab di bidang pertahanan negara. Pasal 5 TNI berperan sebagai alat

negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 6 TNI sebagai

alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih

terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar

dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan

bangsa.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara. Pasal 4 ayat (1) Setiap Menteri membidangi urusan

tertentu dalam pemerintahan. Ayat (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan

yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pasal 5 yaitu Luar

Negeri, Dalam Negeri dan Pertahanan. Pada pasal 9 Susunan Organisasi

terdapt dalam ayat 1 point f yaitu pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau

perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 10 (1) Urusan pemerintahan

absolut sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) meliputi : Politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (2)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana

13 Undang_Undang RI Nomor 34 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat

8 dan ayat 9 serta pasal 5 dan 6 hal 4.

7

dimaksud ayat (1) pemerintah pusat : a. melaksanakan sendiri; atau b.

melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekosentrasi.

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei

2015 tentang Kementerian Pertahanan14. Pasal 48 ayat (1) Untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah,

apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas,

fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015

tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019. Pembentukan

instansi vertikal di daerah merupakan upaya dalam membangun sumber

daya nasional secara lebih konfrehensif dan tertata untuk kepentingan

Pertahanan Keamanan Negara.

8) Keputusan Menhankam Nomor Kep/012/VII/1988 tanggal 31 Agustus

1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai

pelaksana Tugas dan Fungsi Departemen Pertahanan dan Keamanan (PTF

Dephankam).

9) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang

pencabutan wewenang Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai

Pelaksana Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan di daerah.

14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei 2015 tentang Kementerian Pertahanan Bab III Bagian Kesatu

Pasal 48 hal 22.

8

10) Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor KEP/216/M/III/2012 tanggal

26 Maret 2012 tentang Pembentukan DESK PPKP. Sambil menunggu

terbentuknya perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah maka tugas

sementara dilaksanakan oleh DESK PPKP.

11) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun

2016 tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali

Pusat Kantor Pertahanan (DESK PPKP)

12) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan

Kementerian Pertahanan di daerah (PTP PKP).

b. Dasar Pemikiran. Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah

keberadaannya sampai saat ini bersifat sementara, berdasarkan undang-undang

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa

Kemenhan dapat membentuk instansi vertikal di daerah. Sesuai Peraturan

Presiden nomor 58 tahun 2015 Kemenhan dapat membentuk instansi vertikal di

daerah, hal ini karena kewenangan bidang pertahanan merupakan kewenangan

pemerintah pusat yang absolut15 dan tidak didelegasikan ke pemerintah daerah

seperti kewenangan yang dimiliki oleh 5 institusi lainnya yaitu bidang politik luar

negeri, bidang keamanan, bidang yustisi, bidang moneter dan fiskal serta bidang

agama yang telah mempunyai kantor perwakilan/wilayah di daerah atau perwakilan

di luar negeri yang bersifat tetap atau permanen.

6. Latar Belakang.

a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pertahanan

dan Keamanan Negara setelah reformasi berubah menjadi Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan yang mendasar

pada undang-undang Pertahanan Negara adalah dimana fungsi dan kedudukan

15 Undang-Undang RI Nomor 23 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 dan Pasal 10 hal 10.

9

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara yang mempunyai tugas

sebagai pelaksana operasi militer perang dan pelaksana operasi militer selain

perang sedangkan kewenangan melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang

Pertahanan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan.

b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang pencabutan

Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi

Kementerian Pertahanan di daerah, mengakibatkan terjadinya kekosongan

pelaksana fungsi pemerintah bidang pertahanan di daerah. Sambil menunggu

terbentuknya organisasi perwakilan kementerian pertahanan di daerah maka tugas

sementara dilaksanakan oleh Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat

Kantor Pertahanan (DESK PPKP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri

Pertahanan RI Nomor Kep/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, organisasi DESK

PPKP ini berlanjut sampai tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan Peraturan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 terbentuklah

Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan (PTP PKP) namun

masih bersifat sementara sambil menunggu terbentuknya instansi vertikal

Kemenhan di daerah.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei 2015

tentang Kementerian Pertahanan. Pasal 48 ayat (1) Untuk menyelenggarakan

tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu

dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Permasalahan yang Dihadapi 7. Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah mempunyai tugas dan fungsi

sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pertahanan, merupakan kewenangan

absolut pemerintah pusat yang tidak didelegasikan ke pemerintah daerah dan sampai

saat ini masih bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun

10

2015 tentang Kementerian Pertahanan, dapat membentuk instansi vertikal di daerah,

namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

a. Organisasi. Organisasi Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat

Kantor Pertahanan (DESK PPKP) dibentuk sejak tahun 2012 sampai dengan 2016

merupakan organisasi yang bersifat sementara sebagai pengganti Pelaksana

Tugas dan Fungsi Kemenhan di Kodam yang telah dicabut sejak tahun 2012,

sambil menunggu terbentuknya organisasi instansi vertikal yang permanen.

Selanjutnya berdasarkan Permenhan nomor 1 tahun 2017 berubah nama menjadi

Perwakilan Kementerian Pertahanan namun masih juga bersifat sementara

sehingga organisasi belum dapat melaksanakan tugas bidang pertahanan di

daerah dengan optimal

b. Sumber Daya Manusia. Pengawakan organisasi Pelaksana Tugas Pokok

Perwakilan Kementerian Pertahanan (PTP PKP) sebagai perwakilan sementara

Kementerian Pertahanan di Daerah yang teridiri dari PTP PKP tipe A dijabat oleh

perwira tinggi bintang satu dengan staff dua orang pamen (Kolonel dan Letkol)

serta satu orang Pama dan satu orang bintara/tamtama. Sementara untuk PTP

PKP tipe B dijabat oleh perwira menengah yang berpangkat Kolonel dengan

maksimum 3 orang staf yang berpangkat (Pama, Bintara dan atau Tamtama)

sehingga untuk pengawakan organisasisi PTP PKP belum dapat menjalankan

tugas Kementerian Pertahanan di daerah dengan optimal.

c. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana DESK PPKP di

daerah dari tahun 2012 sampai dengan organisasi Perwakilan Kementerian

Pertahanan tahun 2017 secara bertahap dilengkapi mulai dari sarana untuk

bekerja yaitu komputer, printer, laptop, faksimile, alat tulis kantor, meja, kursi

kantor, maupun sarana akomodasi seperti kazenering tempat tidur, sofa ruang

tamu, almari pakaian masih bersifat terbatas untuk 3 atau maksimum 5 orang serta

sarana sosial dan transportasi yang masih bersifat sewa atau pinjam pakai

sehingga kelengkapan sarana dan fasilitas gedung dan kantor Pelaksana Tugas

Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah masih terbatas dan belum

memadai.

11

Konsepsi Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan

8. Pembentukan Instansi Vertikal Kemenhan di daerah diharapkan segera terwujud,

oleh sebab itu perlu adanya konsepsi pembentukan instansi vertikal kementerian

pertahanan di daerah yang dituangkan melalui kebijakan, strategi dan upaya-upaya

sebagai berikut:

a. Kebijakan. Terwujudnya Pembentukan Organisasi Instansi Vertikal

Kemenhan di daerah melalui pembuatan peranti lunak Peraturan Menteri

Pertahanan tentang pembentukan organisasi instansi vertikal Kementerian

Pertahanan yang permanen, pengawakan struktur organisasi dari sumber daya

manusia TNI ketiga matra dan PNS serta kelengkapan sarana dan prasarana yang

memadai.

b. Strategi. Berdasarkan rumusan kebijakan di atas, untuk mewujudkan

terbentuknya instansi vertikal Kemenhan di daerah perlu disusun strategi-strategi

sebagai berikut:

1) Strategi pertama. Mewujudkan pembentukan organisasi Instansi

Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah dengan menindaklanjuti Perpres

nomor 58 tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan melalui pembuatan

peraturan Menteri Pertahanan tentang pembentukan instansi vertikal yang

permanen.

2) Strategi kedua. Mewujudkan pengawakan organisasi Instansi

Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah sesuai dengan kualifikasi yang

dipersyaratkan dengan riwayat penugasan atau latar belakang personel

yang pernah menjabat sebagai komandan satuan di wilayah, atau pernah

menjabat bidang penugasan di bidang intelijen dan bidang teritorial.

3) Strategi ketiga. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan

prasarana serta fasilitas gedung beserta kazenering kantor instansi vertikal

Kementerian Pertahanan di daerah.

12

c. Upaya. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi

instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah, dilakukan dengan upaya dan

strategi sebagai berikut:

1) Strategi pertama. Mewujudkan pembentukan organisasi instansi

vertikal Kemenhan tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Instansi Vertikal

Kemenhan dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 58

tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan Negara melalui pembuatan

Peraturan Menteri Pertahanan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

a) Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan selaku

penanggung jawab kementerian membuat Peraturan Menteri

Pertahanan tentang pembentukan organisasi Instansi Vertikal

Kementerian Pertahanan di daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

(1) Membentuk kelompok kerja dan melaksanakan rapat

koordinasi internal kementerian pertahanan tentang susunan

kepanitian kelompok kerja pembuatan peraturan menteri

pertahanan tentang Organisasi Tata Laksana Kementerian

Pertahanan khususnya organisasi Instansi Vertikal

kementerian Pertahanan di daerah.

(2) Melaksanakan rapat koordinasi gabungan bersama

Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan di bawah

koordinasi Kementerian Pertahanan.

(3) Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar

kementerian dan lembaga terutama keterlibatan Kemenpan

RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Nasional

serta Kementerian Hukum dan HAM.

13

(4) Membuat Peraturan Menteri atau peranti lunak turunan

berikutnya sebagai pedoman dalam penjabaran pelaksanaan

tugas dan fungsi Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan

seperti Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi,

Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran serta

aturan lainnya terkait dengan instansi vertikal Kemenhan.

b) Panglima TNI. Panglima TNI membantu dan mendukung

pembentukan organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan di

daerah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Memberikan saran dan masukan tentang Peraturan

Menteri Pertahanan tentang tugas pokok organisasi instansi

vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.

(2) Mendukung pembuatan Peraturan Menteri atau peranti

lunak turunan lainnya sebagai pedoman dalam penjabaran

pelaksanaan tugas dan kegiatan instansi vertikal Kementerian

Pertahanan di daerah.

c) Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan membantu dan

mendukung pembentukan organisasi Instansi Vertikal Kementerian

Pertahanan di daerah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Memberikan saran dan masukan tentang Peraturan

Menteri Pertahanan tentang pembentukan dan tugas pokok

organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.

(2) Mendukung pembuatan Peraturan Menteri atau peranti

lunak turunan lainnya sebagai pedoman dalam penjabaran

pelaksanaan tugas dan kegiatan Instansi Vertikal Kementerian

Pertahanan di daerah.

14

d) Kedudukan instansi vertikal Kemenhan di daerah. Kedudukan

instansi vertikal Kemenhan di daerah di bawah Menteri Pertahanan

dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan melalui

koordinator Sekretaris Jenderal Kemenhan.

e) Tugas Instansi Vertikal Kemenhan di Daerah. Instansi

Vertikal Kemenhan di daerah bertugas melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah.

f) Fungsi organisasi Instansi Vertikal Kemenhan di daerah.

Instansi Vertikal Kemenhan di daerah mempunyai fungsi sebagai

berikut:

(1) Pelaksana tugas teknis di bidang Strategi Pertahanan

(Strahan), Potensi Pertahanan (Pothan), Kekuatan Pertahanan

(Kuathan) dan Analisa Informasi.

(2) Pelaksana Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

(Bindalwas) tugas teknis serta Koordinator Pelaksana

Penataan Wilayah Pertahanan di daerah.

(3) Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Survey dan

Pemetaan Wilayah Pertahanan di daerah.

(4) Pelaksanaan Pendataan dan Pembinaan Potensi

Pertahanan di daerah.

(5) Pelaksanaan Pengumpulan Analisis dan Penyusunan

laporan informasi di daerah.

(6) Pengelolaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

Kantor Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.

15

2) Strategi kedua. Mewujudkan pengawakan organisasi Instansi

Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah dengan komposisi personel dari

TNI AD, TNI AL, TNI AU dan PNS sesuai dengan kualifikasi dan spesialisasi

yang diperlukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan meminta personel

dari tiga angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU) kepada Mabes TNI

dengan tembusan Kepala Staf Angkatan untuk mengisi organisasi

instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.

b) Panglima TNI. Panglima TNI meneruskan permintaan

personel dari Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan

untuk ditindaklanjuti dengan meminta personel yang mempunyai

kualifikasi dan jumlah personel sesuai permintaan Kementerian

Pertahanan.

c) Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan menyiapkan

dan mengirimkan permintaan personel yang mempunyai kualifikasi

dan spesialisasi serta jumlah personel sesuai permintaan dari

Kementerian Pertahanan melalui Panglima TNI.

d) Susunan Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan

di daerah adalah sebagai berikut:

(1) Pengarah

(2) Penanggungjawab

(3) Ketua dan Wakil Ketua

(4) Nara Sumber

(5) Sekretariat terdiri atas:

(a) Pejabat Sekretaris

(b) Pejabat Koordinator Bidang Program & Anggaran

(c) Pejabat Bidang Program

(d) Pejabat Bidang Anggaran

16

e) Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di daerah, terdiri dari Pejabat

Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kemenhan (PTP PKP) Tipe A

dan Pejabat PTP Perwakilan Kemenhan Tipe B dengan uraian dan

susunan sebagai berikut:

(1) Unsur Pimpinan. Pejabat Pelaksana Tugas Pokok

Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah.

(2) Unsur Pembantu Pimpinan:

(a) Kepala Bidang Strategi Pertahanan mempunyai 3

sub bidang yaitu :

i. Subbidang Kebijakan Pertahanan

ii. Subbidang Wilayah Pertahanan

iii. Subbidang Pengerahan Komponen

Pertahanan

(b) Kepala Bidang Potensi Pertahanan mempunyai 3

sub bidang yaitu:

i. Subbidang Sumberdaya Pertahanan

ii. Subbidang SDM Dukungan Pertahanan

iii. Subbidang Teknologi Informasi dan

komunikasi Pertahanan.

(c) Kepala Bidang Kekuatan Pertahanan mempunyai

3 sub bidang yaitu :

i. Subbidang SDM Kekuatan Pertahanan

ii. Subbidang Materiil.

iii. Subbidang Kesehatan.

17

(d) Kepala Bidang Analisa dan Informasi mempunyai

3 sub bidang yaitu :

i. Subbidang Geografi, Demografi dan SDA.

ii. Subbidang Ideologi, Politik, dan Ekonomi.

iii. Subbidang Sosial, Budaya dan Hankam.

(3) Unsur Pendukung. Kepala Bagian Tata Usaha

mempunyai 3 sub bagian yaitu:

(a) Subbagian Program dan Laporan.

(b) Subbagian Data dan Informasi.

(c) Subbagian Umum.

(4) Jabatan Fungsional. Jabatan Perwira Menengah yang

diperlukan sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

18

STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH

PENGARAH

KETUA ANGGOTA

PENANGGUNG JAWAB

NARA SUMBER

KETUA WAKIL KETUA

SEKRETARIS

KOORD BID PROGAR BIDANG PROGRAM

BIDANG ANGGARAN

PTP KEMHAN

DI DAERAH TIPE A

PTP KEMHAN DI DAERAH TIPE B

1. ACEH

2. KALBAR

3. KALTIM

4. KALTARA

5. KEPRI

6. DKI JAKARTA

7. JABAR

8. JATENG

9. JATIM

10. NTT

11. SULSEL

12. PAPUA

1. SUMUT

2. SUMBAR

3. RIAU

4. JAMBI

5. SUMSEL

6. BENGKULU

7. LAMPUNG

8. BABEL

9. KALTENG

10. BANTEN

11. DIY

12. BALI

13. NTB

14. KALSEL

15. SULUT

16. SULTENG

17. SULTRA

18. SULBAR

19. GORONTALO

20. MALUKU

21. MALUT

22. PAPUA BARAT

ESELON PIMPINAN

ESELON PEMBANTU PIMPINAN

ESELON PELAKSANA

ESELON PENDUKUNG

ESELON PELAKSANA DI DAERAH

19

STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL KEMENHAN DI DAERAH

3) Strategi ketiga. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan

prasarana serta fasilitas kantor Instansi Vertikal Kemenhan di daerah,

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan merencanakan

pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana gedung Instansi

Vertikal Kemenhan di daerah dan sarana penunjang lainnya seperti:

INSTANSI VERTIKAL KEMENHAN DI DAERAH

BIDANG

STRATEGI PERTAHANAN

SUBBIDANG KEBIJAKAN

PERTAHANAN

SUBBIDANG WILAYAH

PERTAHANAN

SUBBIDANG PENGERAHAN

KOMPONEN PERTAHANAN

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI

SUBBAGIAN PROGRAM DAN

LAPORAN

BIDANG

POTENSI PERTAHANAN

SUBBIDANG SUMBERDAYA PERTAHANAN

SUBBIDANG SUMBERDAYA MANUSIA

PENDUKUNG PERTAHANAN

SUBBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI PERTAHANAN

BIDANG

KEKUATAN PERTAHANAN

SUBBIDANG SUMBERDAYA MANUSIA

KEKUATAN PERTAHANAN

SUBBIDANG MATERIIL

SUBBIDANG KESEHATAN

BIDANG

ANALISA INFORMASI

SUBBIDANG GEOGRAFI,DEMOOGRAFI DAN SUMBERDAYA ALAM

SUBBIDANG IDEOLOGI POLTIK DAN

EKONOMI

SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

HANKAM

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

20

(1) Kantor Instansi Vertikal Kemenhan di daerah.

(2) Rumah Jabatan, rumah dinas staf dan anggota instansi

vertikal Kemenhan di daerah.

(3) Fasilitas dan sarana dan prasarana olahraga Kantor

instansi vertikal Kemenhan di daerah.

(4) Gedung pertemuan serba guna untuk anggota

(5) Gedung fasilitas dan sarana penunjang lainnya.

b) Gubernur Kepala Daerah. Gubernur Kepala Daerah

bekerjasama dalam rangka mendukung dan membantu keberadaan

instansi vertikal Kemenhan di daerah dengan memberikan hak pinjam

pakai sarana dan prasarana serta fasilitas milik Pemerintah Daerah

sambil menunggu pembangunan selesai yang dilaksanakan oleh

Kementerian Pertahanan seperti sarana, prasarana dan fasilitas

sebagai berikut:

(1) Pinjam pakai lahan atau lokasi pembangunan kantor.

(2) Kantor Sementara Instansi Vertikal Kemenhan.

(3) Rumah Jabatan/Dinas Staf dan Anggota.

(4) Sarana dan Fasilitas olahraga.

(5) Sarana Transportasi.

c) Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan dapat

menghibahkan atau pinjam pakai infrastruktur, sarana dan prasarana

yang dimiliki satuan TNI di daerah sampai pembangunan yang

dilaksanakan oleh Kemenhan selesai seperti:

(1) Kantor sementara Perwakilan Kementerian.

(2) Rumah jabatan/dinas staf dan anggota.

(3) Sarana dan fasilitas olahraga.

(4) Sarana transportasi.

21

Penutup

9. Kesimpulan. Hasil pembahasan tentang konsepsi pembentukan organisasi

instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah guna penyelenggaraan fungsi

pemerintahan bidang pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

a. Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah perlu

segera dilaksanakan melalui pembuatan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

pembentukan Instansi Vertikal Kemenhan. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk

Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan

khususnya pasal tentang pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di

daerah.

b. Keberadaan Instansi Vertikal Kemenhan sebagai pengganti Pelaksana

Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan di daerah yang pada saat ordebaru

dipegang oleh Komando Daerah Militer. Adanya perubahan manajemen tentang

tugas dan wewenang Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kebijakan

bidang pertahanan sedangkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di

tingkat operasional. Oleh karena itu keberadaan instansi vertikal kemenhan di

daerah menjadi suatu keniscayaan.

c. Pembentukan Instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah perlu

mendapat dukungan dari semua pihak yaitu dukungan Panglima TNI, Kepala Staf

Ketiga Angkatan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Hukum dan Ham, Pemerintah Daerah serta tidak ketinggalan

dukungan masyarakat luas.

10. Saran. Berdasarkan pembahasan di atas tentang organisasi Instansi Vertikal

Kemenhan di daerah disarankan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengawakan organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah

diharapkan sesuai dengan spesialisasi dan kualifikasi personel yang diperlukan

dengan komposisi (5 : 3 : 2) yang berimbang dari ketiga angkatan.

22

b Kementerian Pertahanan disarankan mengajukan permohonan kepada

Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan Instansi Vertikal Kemenhan di

daerah sebagai anggota Forkopimda sebagai perwakilan Kementerian Pertahanan,

mengingat dalam undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014

instansi vertikal Kementerian Pertahanan belum menjadi anggota Forkopimda.

c. Mabes TNI/Angkatan Mendukung dan membantu percepatan pembentukan

instansi vertikal Kementerian Pertahanan di Daerah karena hal tersebut akan

membuka peluang penempatan jabatan bagi Perwira Tinggi dan Perwira

Menengah TNI AU diluar struktur organisasi TNI AU.

11. Wusana Kata. Demikian pembahasan tentang Konsepsi Pembentukan Instansi

Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah Guna Mendukung Penyelenggaraan Fungsi

Pemerintahan Bidang Pertahanan Dalam Rangka mencapai Tujuan Nasional, semoga

dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan

selanjutnya.

Jakarta, September 2018

23

UU, PERMEN, KEPPRES

MPR. 2000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta:

Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015

tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei

2015 tentang Kementerian Pertahanan. Jakarta: Sekretariat Negara. Menhan. Keputusan Menhankam Nomor Kep/012/VII/1988 tanggal 31 Agustus 1988

tentang Penetapan Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai pelaksana Tugas dan Fungsi Departemen Pertahanan dan Keamanan (PTF Dephankam). Jakarta:

Menhan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang pencabutan

Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan di daerah. Jakarta:

Menhan. Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret

2012 tentang pembentukan DESK PPKP. Jakarta: Menhan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang

pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DESK PPKP). Jakarta:

Menhan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal

30 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah (PTP PKP). Jakarta:

DAFTAR PUSTAKA