Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
-
Upload
rakhmadise -
Category
Documents
-
view
1.052 -
download
7
description
Transcript of Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Kebijakan dalam APBN 2008
Oleh :
REALISASI BELANJA KE DAERAH S.D. TGL 30 NOVEMBER 2007(dalam juta rupiah)
NO. JENIS ANGGARAN PAGU APBN-P REALISASI S/D 30-11-
2007
%
1 2 3 4 5
1. DBH■ DBH PAJAK■ DBH SDA
62.726,3
32.435,4
30.290,9
42.835,8
24.314,9
18.520,8
68,3
75,0
61,1
2. DAU 164.784,4 164.664,6 99,9
3. DAK 17.094,1 10.105,4 59,1
4. DANA OTSUS 4.045,7 2.245,7 55,5
5. DANA PENYESUAIAN
5.547,5 2.140,9 38,6
JUMLAH 254.201,05 221.992,4 87,3
DANA PERIMBANGAN
DANA OTSUS DANPENYESUAIAN
DBH
DAU
DAK
DANA OTSUS PAPUA
DANA OTSUS NAD
DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA
DANA PENYEIMBANG DAU
DANA TUNJ. KEPENDIDIKAN
DANA TAMBAHAN.SARANA &PRASARANA PAPUA BARAT
DANA INFRASTRUKTUR, SARANA & PRASARANA
DANA ALOKASI CUKAI
DANA 0TSUS
DANA PENYES
DBH PBB/BPHTB
DBH PPH
DBH KEHUTANAN
DBH PERT UM
DBH PERIKANAN
DBH MIGASTRANSFERKE
DAERAH DBH PANAS BM
KOMPONEN TRANSFER KE DAERAH
NO JENIS TRANSFER 2007 2008 +/- %
1 DBH PAJAK 33.065,3 36.333,6 9,9
2 DBH SDA 35.396 29.737,2 (16)
3 DAU 164.787,4 179.507,1 8,9
4 DAK 17.092,464 21.202,1 24
5 OTSUS PAPUA 3.295,7 3.590,1 8,9
6 OTSUS NAD - 3.590,1 -
7 D.TAM INFRAS PAPUA 750 330 (56)
8 DANA PENYEIMB DAU 4.406,1 242,8 (94,5)
9 DANA TUNJ KEPENDD - 1.200 -
10 D.SRN PRAS PAP BARAT - 670 -
11 D INFRAS, SRN & PRAS 3.563,2 4.626,2
12 DANA ALOKASI CUKAI - 200 -
JUMLAH 271.795,1 281.229,5 3,47
DANA TRANSFER KE DAERAH 2007 DAN 2008
■ Penyempurnaan dan percepatan proses perhitungan, penetapan dan penyaluran DBH;
■ Peningkatan koordinasi antar instansi;
■ Peningkatan akurasi data;
■ Penyaluran DBH SDA Triwulan I dan Triwulan II masing-masing dilaksanakan sebesar 20% dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA-nya untuk selanjutnya diperhitungkan dengan realisasi penerimaan pada Triwulan III dan Triwulan IV.
KEBIJAKAN DBH 2008
■ Sesuai amanat dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa perhitungan alokasi DAU berdasarkan formula dilaksanakan secara penuh mulai tahun anggaran 2008.
■ Perhitungan DAU berdasarkan formula tersebut akan menghasilkan beberapa kemungkinan alokasi DAU yaitu :
■ sebesar nol (tidak mendapatkan DAU),
■ lebih kecil, sama dengan, dan
■ lebih besar dari DAU tahun 2007;
KEBIJAKAN DAU 2008 (1)
DAU
ALOKASI DASAR
ALOKASI BERDASAR
CELAH FISKAL
BELANJA PEGAWAI
PNSD
INDEKS PENDUDUK
INDEKS LUAS WILAYAH
INDEKS KK
INDEKS PM
INDEKS PDRB PER KAPITA
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)
DANA BAGI HASIL PAJAK
DANA BAGI HASIL SUMBER
DAYA ALAM
FORMULA DAU 2008
KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita)wilayah darat 100%, laut prov 25%, laut kab/kota 35%
KEBUTUHAN FISKAL
KAPASITAS FISKAL
PROV
Nasional 45% x DAU Nas setara 88,65%
Dengan mempertimbangkan fungsi DAU,
■ selain sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan daerah (equalization grant),
■ juga sebagai salah satu instrumen hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang masih sangat dibutuhkan oleh daerah, maka dalam tahun 2008, disamping
■ penerapan formula DAU secara konsisten,
■ Pemerintah juga masih akan mengalokasikan Dana Penyeimbang DAU kepada daerah yang memperoleh DAU tahun 2008 lebih kecil dari DAU tahun 2007, menjadi sebesar 25% dari DAU tahun 2007,
KEBIJAKAN DAU 2008 (2)
■ Bagi daerah yang mengalami penurunan DAU senilai 75 persen sampai dengan 100
persen (tidak memperoleh DAU atau DAU sama dengan nol), akan dialokasikan Dana Penyeimbang DAU, sehingga besaran alokasi DAU dan/atau Dana Penyeimbang menjadi sebesar 25 persen dari DAU tahun 2007.
■ Bagi daerah yang mengalami penurunan DAU lebih kecil dari 75 persen, akan
memperoleh DAU sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan formula.
KEBIJAKAN DAU 2008 (3)
25%
50%
75%
100%
2007 Formula 2008
PERHITUNGAN DAU 2008
Formula DP 2008
PERHITUNGAN DAU 2008
BAGAN PERHITUNGAN DAU 2008 Sesuai Nota Keuangan 2008
DP Formula DP 2008
PERHITUNGAN DAU 2008
0 0
■ Bagi daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah (sebanyak 17 daerah baru) mulai
tahun 2008 telah dialokasikan DAU tersendiri
■ DAU bagi daerah pemekaran dipisahkan dari DAU daerah induknya dengan perhitungan proporsional berdasarkan:
■ Jumlah penduduk■ Luas wilayah■ Jumlha PNSD
KEBIJAKAN DAU 2008 (4) DAU bagi daerah baru hasil pemekaran
daerah
KEBIJAKAN DAK 2008 (1)
■ PENAMBAHAN BIDANG BARU YAITU
■ KEPENDUDUKAN DIKOORDINASIKAN BKKBN
■ KEHUTANAN DIKOORDINASIKAN DEPARTEN KEHUTANAN
■ DIALOKASIKAN UNTUK PROVINSI PADA BIDANG
■ PRASARANA JALAN PROVINSI
■ PRASARANA IRIGASI PROVINSI
• Pendidikan• Kesehatan • Kependudukan• Prasarana Jalan• Prasarana Irigasi• Prasarana Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan• Kelautan dan Perikanan• Pertanian• Prasarana Pemerintahan Daerah• Lingkungan Hidup• Kehutanan
Penggunaan DAK 2008
DAK 2008
KECUALI DAK PRASPEMMASING-MASING BIDANG
DIALOKASIKAN SAMADENGAN TAHUN 2007
DIALOKASIKANBERDASARKAN KRITERIA(UMUM, KHUSUS, TEKNIS)
PRIORITAS I
PRIORITAS II
LAPORAN PANITIA KERJA BELANJA KE DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU APBN 2008
Alokasi DAK 2008 per daerah / bidang (1)
ALOKASI PRIORITAS PERTAMA
■ Daerah, bidang, dan besaran DAK 2008 sama dengan daerah, bidang dan besaran DAK 2007
■ Kriteria tersebut tidak termasuk untuk Bidang Prasarana Pemerintahan
■ 17 daerah pemekaran tidak mendapatkan alokasi pada Prioritas Pertama
Perhitungan Per Bidang DAK TA 2008
No BIDANG 2007 =2007-(PP) TAMBAHAN 2008
1 Pendidikan 5.195,29 5.195,29 1.820,13 7.015,42
2 Kesehatan 3.381,27 3.381,27 436,10 3.817,37
3 Prasarana Jalan 3.113,06 3.113,06 931,62 4.044,68
4 Prasarana Irigasi 858,91 858,91 638,32 1.497,23
5Prasarana Air Minum & Penyehatan Ling 1.062,37 1.062,37 79,92 1.142,29
6Prasarana Pemerintahan 539,06 -- 362,00 362,00
7Kelautan dan Perikanan 1.100,36 1.100,36 -- 1.100,36
8 Pertanian 1.492,17 1.492,17 -- 1.492,17
9 Lingkungan Hidup 351,61 351,61 -- 351,61
10. Kependudukan -- -- 279,01 279,01
11. Kehutanan -- -- 100,00 100,00
Total 17.094,10 16.555,04 4.647,10 21.202,14
Alokasi DAK 2008 per daerah / bidang (2)
ALOKASI PRIORITAS KEDUA
■ Dialokasikan berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis berdasarkan data yang baru
■ Hanya untuk bidang-bidang yang besaran alokasinya mengalami peningkatan
■ DAK daerah pemekaran
■ Kelayakan untuk mendapatkan DAK mengikuti kelayakan daerah induknya
■ mendapatkan alokasi pada Prioritas Kedua
■ DAK Kesehatan dialokasikan pada daerah pemekaran yang memiliki data teknis RS
■ Tidak mendapatkan alokasi bidang Pertanian, Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan.
Penghitungan Alokasi DAK
Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing
Daerah.
Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (1)
Dana Penyeimbang DAUDana Penyeimbang DAU dialokasikan kepada daerah yang mengalami penurunan DAU sebesar 75% atau lebih dibandingkan dengan DAU Tahun 2007 diluar dana penyesuaian.
Dana Tunjangan KependidikanDana penyesuaian kependidikan tersebut dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tunjangan kependidikan sebagai amanat dari UU No.14 tahun 2005.
Dana Otonomi Khusus Papua dan NAD masing-masing sebesar 2% dari Total DAU Nasional
Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Papua
Dana sarana dan prasarana Prov Papua BaratDana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.
Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (2)
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana dialokasikan untuk daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah. Kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Pelaksanaan teknis dilakukan/dikoordinasikan oleh Gubernur di Provinsi, Bupati di Kabupaten, Walikota di Kota, dan instansi terkait di daerah.
Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (3)
Dana Alokasi Cukai Memenuhi amanat UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai, Dana tersebut dialokasikan kepada daerah penghasil cukai tembakau untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah untuk mengurangi peredaran cukai palsu (cukai ilegal), sosialisasi peraturan, dan pemetaan industri rokok.
Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (4)
1. DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Kas Umum Daerah (Ps 12)
2. Penyaluran DBH SDA dilaksanakan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Kas Umum Daerah (Ps 30)
3. DAU disalurkan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Kas Umum Daerah (Ps 49)
4. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Kas Umum Daerah (Ps 62)
PENYALURAN DANA PERIMBANGAN dalam PP NO 55 TH 2005
DBHPAJAK
DBHSDA
DAU
DAK
KEBIJAKAN PENYALURAN
1. NOMENKLATUR BELANJA KE DAERAH MENJADI TRANSFER KE DAERAH
2. DIUPAYAKAN MENGIKUTI MEKANISME PENYALURAN YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA DBH SDA (SISTEM SPMDARI PUSAT)
3. KESEIMBANGAN ANTARA CASHFLOW YANG DIPERLUKAN DAERAH DENGAN CASHFLOW BERDASARKAN KETERSEDIAAN DANA DI KAS NEGARA
LatarBelakang
PenyaluranDenganTransfer
LangsungKe Rek
Kas daerah
■ KPD Dana Transfer ke Daerah adalah Menteri Keuangan c.q. DJPK , yang akan menggantikan SPM Daerah menjadi SPM Pusat
■ Kebutuhan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) mewajibkan adanya dokumen sumber (SPM dan SP2D) sebagai pendudkung realisasi keuangan, yang belum dapat dipenuhi dengan mekanisme SPM daerah
Tahun 2007 SPM berada di 467 daerah dan SP2D di 178 KPPN
Tahun 2008 SPM berada di 484 daerah dan SP2D di 178 KPPN
PENYALURAN DBH SDA (New Design)
■ Secara triwulanan
■ Triwulan I 20% dari perkiraan alokasi PMK
■ Triwulan II 20% darai perkiraan alokasi PMK
■ Triwulan III dan IV berdasarkan realisasi:
● melalui mekanisme Rekonsiliasi PNBP
● melakukan perhitungan terhadap kurang salur dan lebih salur pada triwulan sebelumnya.
NO PROSES DJPK DJPBN BI BANK KASDA
1 PENGAJUAN KONSEP DIPA
2 PENGESAHAN DIPA
3 PENGAJUAN SPM
4 PENERBITAN SP2D
5 PROSE S RTGS
6 PROSES DI BANK (PROV)
7 PENERIMAAN DANA TRANSFER
POLA PENYALURAN DBH-SDA (SUDAH DILAKSANAKAN)
DIPA
DIPA
SPM
SP2D
RTGS
TRANS
DANA
PENYALURAN DAU (NEW DESIGN)
NO PROSES DJPK DJPBN DAERAH
1 Perpres Penetapan DAU
2 Menyusun DIPA DAU
3 mengesahkan DIPA DAU
4 Mengajukan SPM DAU
5 Melaksanakan transfer DAU
Menerima transfer DAU
DIPA
DIPA
SPM
DAU
SP2D
PERPRES
NO TRANSFER BELANJA1 Dari Rek Kas Negara ke Rek Kas
DaerahDari Rek KN ke Rek Bendahara Pengeluaran
2 Tidak berdasarkan usulan dari Calon Penerima Dana/Pengguna Anggaran
Berdasarkan Usulan dari Calon Penerima Dana/Pengguna Anggaran
3 Tidak ada Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan
Harus ada Rencana Kerja dan Anggaran yang diusulkan
4 Setelah terjadi transfer status dana Pemerintah Pusat menjadi Dana Pemerintah Daerah
Setelah terjadi penyaluran kepada Bendahara Pengeluaran, status dana tetap dana Pemerintah Pusat
5 Pengelolaan atas Keuangan Daerah diserahkan oleh Presiden kepada Kepala Pemerintahan Daerah
Pengelolaan atas Keuangan Negara dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
6 Tidak perlu menunjukkan prestasi yang setara dengan dana yang akan dibayarkan
Berdasarkan prestasi yang disyaratkan untuk pelaksanaan pembayaran
PERBEDAAN ANTARA TRANSFER DAN BELANJA