Manual Mutu Dinas Kesehatan
-
Upload
fahry-surya -
Category
Documents
-
view
92 -
download
13
description
Transcript of Manual Mutu Dinas Kesehatan
MANUAL MUTU ISO 9001:2008
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS KESEHATAN K o m p l e k s P e r k a n t o r a n P a n o r a m a I n d a h S i n d e k a - S a l a k
TELP (0627) 7433052 FAX (0627) 7433052
Website: www.dinkespakpakbharat.blogspot.com
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
LEMBAR PENGESAHAN Tgl Efektif : 10 Januari 2013
Dilarang memperbanyak dan menggunakan informasi di dalam dokumen ini tanpa persetujuan Dinas Kesehatan Kab. PakPak Bharat
DINAS KESEHATAN
MANUAL MUTU
ISO 9001 : 2008
Dibuat oleh : Diketahui Oleh : Diperiksa oleh :
Palentino Bangun,SH Nip. 190800321 201001 1 012
Document Control
Averow Manik, S.Psi,M.Psi Nip. 19790325 200604 1 003
Koordinator Sekretariat
Payaman Tumangger, SKM Nip.19630501 198603 1 006 Management Representative
Disetujui Oleh:
dr. Tomas Nip.19681024 200212 1 001
Kepala Dinas
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
No.
Bidang
Asli / Copy No.
1. Management Representative Asli
2. Kepala Dinas 01
3. Sekretaris 02
4. Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P2P-PL)
03
5. Kabid Pelayanan Kesehatan (YANKES) 04
6. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat (BINKESMAS) 05
7. Kabid Bina Farmasi dan Makanan 06
8. Kasubbag Umum dan Perlengkapan 07
9. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian 08
10. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 09
11. Kasi Pemberantasan Penyakit Menular 10
12. Kasi Kesling dan Tempat-tempat Umum 11
13. Kasi Pengamatan Penyakit Epidemilogi 12
14. Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 13
15. Kasi Pelayanan Kesehatan Khusus 14
16. Kasi Akreditasi dan Perizinan 15
17. Kasi Promkes dan Jamkesmas 16
18. Kasi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana 17
19. Kasi Gizi dan Usila 18
20. Kasi Farmasi dan Makanan 19
21. Kasi Pegawasan Makanan dan Obat 20
22. Kasi Perbekalan Kesehatan 21
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
AMANDEMEN DOKUMEN Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
Pada amandemen ini menunjukkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam dokumen ini, dengan prosedur pengisian sebagai berikut: 1. Untuk memperlihatkan bahwa dokumen ini selalu yang terbaru (up to date), isilah
setiap dokumen yang meliputi Nomor Dokumen, Nomor Revisi, dan lain-lain dengan sempurna dan baik.
2. Masukkan setiap dokumen yang diperbaharui sesuai dengan tempatnya dan tariklah dokumen yang digantikannya.
3. Bila merupakan halaman tambahan masukkan sesuai dengan nomor dokumennya.
4. Tuliskanlah keterangan dokumen pada Tabel Amandemen dibawah ini, sesuai dengan yang diperlukan.
5. Dokumentasikan setiap dokumen yang ditarik untuk menunggu jadwal pemusnahan.
TABEL AMANDEMEN
AMANDEMEN MENGGANTIKAN MEMASUKKAN CATATAN
DIAJUKAN OLEH:
DISETUJUI OLEH:
No Tanggal No. Dok. Rev. Hal. No. Dok. Rev. Hal. AMANDEMEN
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
DAFTAR ISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
No D e s k r i p s i Halaman
1 Lembar Pengesahan. i
2 Daftar Distribusi Dokumen Terkendali ii
3 Amandemen Dokumen iii
4 Daftar Isi iv
5 Profil Dinas v
6 Visi dan Misi xiii
7 Kebijakan Mutu xiv
8 Bisnis Proses xv
9
Ruang Lingkup : 1
Umum. 1
Penerapan 2
10 Istilah dan Definisi. 3
11
4. Sistem Manajemen Mutu : 8
4.1. Persyaratan umum. 8
4.2. Persyaratan Dokumentasi. 9
12
5. Tanggung jawab Menajemen : 13
5.1. Komitmen Manajemen. 13
5.2. Fokus Pelanggan. 14
5.3. Kebijakan Mutu. 14
5.4. Perencanaan. 15
5.5. Tanggung-jawab, Wewenang dan Komunikasi. 15
5.6. Tinjauan Manajemen. 17
13
6. Manajemen Sumber Daya : 19
6.1. Penyediaan Sumber daya. 19
6.2. Sumber daya manusia. 19
6.3. Infrastruktur/Fasilitas. 21
6.4. Lingkungan kerja. 21
14
7. Realisasi Produk : 22
7.1. Perencanaan Realisasi Produk. 22
7.2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan. 22
7.3. Perencanaan dan Pengembangan. 25
7.4. Pembelian. 27
7.5. Produksi dan pelayanan. 29
7.6. Pengendalian alat ukur dan pemantauan. 31
15
8. Pengukuran, Analisa & Peningkatan : 32
8.1. Umum. 32
8.2. Pengukuran dan Pemantauan. 32
8.3. Pengendalian Produk yang tidak sesuai. 35
8.4. Analisa Data. 36
8.5. Improvement. 37
16
9. Lampiran :
1.Struktur Organisasi L1
2.Uraian Tugas Pokok L2
3.Rekapitulasi Sasaran Mutu L3
4. Matriks keterkaitan Departemen & Proses dengan Elemen L4
5. Matriks keterkaitan Elemen dengan Departemen. L5
MANUAL MUTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
PROFIL DINAS Tgl Efektif : 10 Januari 2013
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dalam peraturan bupati tersebut disebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Bagian Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari: a. Seksi Gizi dan Usia Lanjut, b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana, c. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: a. Seksi Palayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, b. Seksi Pelayanan KesehatanKhusus, c. Seksi Akreditasi dan Perizinan.
5. Bidang Bina Farmasi dan Makanan, terdiri dari: a. Seksi Farmasi dan Makanan, b. Seksi Pengwasan Obat dan Makanan, c. Seksi Perbekalan Kesehatan.
6. Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari: a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum, c. Seksi Pengamatan Penyakit (Surveilans Epidemiologi)
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT PUSKESMAS) terdiri dari: a. Puskesmas Rawat Inap: - Puskesmas Sukaramai - Puskesmas Sibande. b. Puskesmas Rawat Jalan: - Puskesmas Singgabur - Puskesmas Salak - Puskesmas Kecupak - Puskesmas Siempat Rube - Puskesmas Tinada - Puskesmas Pagindar.
8. Jabatan Fungsional.
Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 278 orang dengan perincian sebagai berikut:
Pendidikan
PNS
PTT
S2 Psikologi 1 -
S1 Dokter Umum 8 6
S1 Dokter Gigi 4 3
S1 Kesehatan Masyarakat 8 -
Apoteker 1 -
MANUAL MUTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
PROFIL DINAS Tgl Efektif : 10 Januari 2013
Dinas Kesehatan
S1 Hukum 4 -
S1 Sosial 1 -
S1 Sastra 1 -
S1 Ekonomi 2 -
D4 Bidan 28 58
D3 Farmasi 5 -
D3 Perawat 42 6
D3 Akuntansi 2 -
D3 Kesling 7 -
D3 Sekretaris 1 -
D3 Kimia Analis 1 -
D3 Perawat Gigi 11 -
D3 Analis Kesehatan 3 -
D3 Radiologi 1 -
D1 Gizi 11 -
D1 Bidan 22 2
SPK 33 -
SMA/SMK 2 -
Elektromedik 1 -
SMF 2 -
LCPK 1 -
Jumlah
203
75
MANUAL MUTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
VISI DAN MISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
V I S I Menjadi institusi yang mewujudkan Masyarakat Pakpak Bharat Sehat yang Mandiri Tahun 2015.
M I S I 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana
kesehatan. 3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan
aparatur kesehatan. 4. Meningkatkan kemandirian melalui peran
serta masyarakat. 5. Memelihara dan meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat, beserta lingkungannya.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
7. Meningkatkan angka harapan hidup dan indeks pembangunan manusia.
M O T T O
“ S E R I U S “ S = Senyum dan Sapa
E = Efektif dan Efesien
R = Ramah dan Santun
I = Ilmu dan Keterampilan
U = Unit Pelayanan Teknis
S = Sungguh-sungguh
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KEBIJAKAN MUTU Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
KEBIJAKAN MUTU
Kami seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat berkomitmen untuk mencapai Standart Pelayanan Minimum (SPM) melalui upaya kesehatan yang berkualitas, menjamin ketersediaan sumberdaya kesehatan dan meningkatakan kemandirian/peran serta masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang optimal yang berorientasi kapada kepuasan pengguna layanan (Costumer Satisfaction) dan Upaya Perbaikan Berkesinambungan (Continuous Improvement) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salak, 10 Januari 2013
dr. Tomas (Kepala Dinas Kesehatan)
BISNIS PROSES BIDANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P2PL)
DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
MANAJEMEN PROSES
Visi Misi, Kebijakan Mutu, Strategi Pengendalian Sistem Manajemen Mutu
Kepuasan
pelanggan
Perencanaan ,Evaluasi & Pelaporan
Sanitasi tempat
umum dan rumah
sehat
Pembinaan
petugas klinik
sanitasi
Surat keterangan
kualitas air minum
Penemuan dan
Penanganan
Penderita DBD
Penyediaan
Vaksinasi BIAS
PROSES INTI
Pengumpulan
peraturan
Renja & Renstra
SKPD
Penyusunan
Laporan SemesterLAKIP
Penyusunan
Laporan Tahunan
Pengusulan
pembinaan
petugas klinik
sanitas
Pengusulan
sanitasi tempat
umum dan rumah
sehat
Pelaksanaan
Vaksinasi BIASRekapitulasi
laporan Penemuan
dan Penanganan
Penderita DBD
Penemuan
penderita Diare
Rekapitulasi
laporan Penemuan
penderita Diare
Pelaksanaan
vaksinasi bayi,
balita dan ibu
hamil rutin
Rekapitulasi laporan
Pelaksanaan vaksinasi
bayi, balita dan ibu
hamil rutin
Penemuan
Penderita
Pneumonia Bayi
Rekapitulasi
laporan Penemuan
Penderita
Pneumonia BayiPencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Rabies
Penanganan
Penderita TBC
Pelacakan dan
Penemuan Kasus
AFP
Pengamatan
Penyakit dan
Epidomologi
Rekapitulasi
laporan penyakit
menular rabies
Rekapitulasi
laporan
Penanganan
Penderita TBC
Rekapitulasi
laporan Pelacakan
dan Penemuan
Kasus AFP
Rekapitulasi
Laporan
Pengamatan
Penyakit dan
Epidomologi
penyediaan
vaksinasi bayi,
balita dan ibu
hamil rutin
Penyediaan
vaksinasi Penyakit
Menular Rabies
Penyediaan Obat
dan Vitamin
Pemulihan
Penderita TBC
Pemulihan
Penderita TBC
P2PL
Petugas depot
Petugas klinik
sanitasi
Masyarakat
PROSES PENDUDKUNG
AdministrasiPenempatan
Pegawai
Pendataan
inventaris
Perawatan
inventaris
Perbaikan
inventaris
Peminjaman
inventaris
Penomoran
inventarisPenilaian DP3
PembayaranPeningkatan
kompetensi
Pengelolaan
keuangan
Pengadaan
Barang dan jasa
Seleksi & Evaluasi
Rekanan
BISNIS PROSES BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Pendataan angka
kesakitan
Rekapitulasi
Laporan angka
kesakitan
Pendataan angka
kematian
Rekapitulasi
Laporan angka
kematian
Kunjungan pasien
Rekapitulasi
Laporan
kunjungan pasien
Pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut
Rekapitulasi
Laporan
pelayanan
kesehatan gigi dan
mulut
Pelayanan
kesehatan jiwaRekapitulasi
Laporan
pelayanan
kesehatan jiwa
Pelayanan
kesehatan mata
Rekapitulasi
Laporan
pelayanan
kesehatan mata
Pelayanan
kegiatan
kesehatan di
Puskesmas
Rekapitulasi
Laporan kegiatan
puskesmas
Surat rekomendasi
izin praktek dokter,
dokter gigi, balai
pengobatan,
apotik dan toko
obat
Registrasi tenaga
medis dan
paramedis
YANKES
Rekapitulasi
Laporan GIZI, KIA,
Imunisasi,
Pemberantasan
penyakit menular
Laporan bulanan
puskesmas
(SP2TP)
Masyarakat
Tenaga medis
Paramedis
Non Medis
Kepuasan
pelanggan
Penempatan
Pegawai
Perawatan
inventaris
Perbaikan
inventaris
Peminjaman
inventaris
Penomoran
inventarisPenilaian DP3
PembayaranPeningkatan
kompetensi
Pengelolaan
keuangan
Pengadaan
Barang dan jasa
Seleksi & Evaluasi
Rekanan
MANAJEMEN PROSES
Visi Misi, Kebijakan Mutu, Strategi Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Perencanaan ,Evaluasi & Pelaporan
Pengumpulan
peraturan
Renja & Renstra
SKPD
Penyusunan
Laporan SemesterLAKIP
Penyusunan
Laporan Tahunan
PROSES INTI
KP2SP
BISNIS PROSES BIDANG BINA KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Penimbangan
anak balita di
Posyandu
Rekapitulasi
Laporan
penimbangan
anak balita di
Posyandu
Pendataan rumah
tangga
menggunakan
garam beryodium
Rekapitulasi
Laporan rumah
tangga
menggunakan
garam beryodium
Pemberian
Makanan
Pendamping ASI
pada 6-24 bulan
dari Keluarga
Miskin
Rekapitulasi Laporan
Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada
6-24 bulan dari
Keluarga Miskin
Pemberian Vitamin
A untuk Balita
Rekapitulasi
Laporan
Pemberian Vitamin
A untuk Balita
Pelayanan
Kesehatan Pra
Lansia dan Lansia
Rekapitulasi
Laporan
Pelayanan
Kesehatan Pra
Lansia dan Lansia
Kunjungan Ibu
Hamil K-4
Rekapitulasi
Laporan
Kunjungan Ibu
Hamil K-4
Pelayanan Nifas
Rekapitulasi
Laporan
Pelayanan Nifas
Rekapitulasi
laporan Neonatal
dengan komplikasi
yang ditangani
Rekapitulasi
laporan Pendataan
Pertolongan
Persalinan Oleh
Nakes
BINKESMAS
Neonatal dengan
komplikasi yang
ditangani
Pendataan
Pertolongan
Persalinan Oleh
Nakes
Kunjungan Bayi
Komplikasi
Kebidanan Yang
Ditangani
Rekapitulasi
laporan kunjungan
bayi
Rekapitulasi
Laporan
Komplikasi
Kebidanan Yang
Ditangani
Pendataan
Peserta KB Aktif
Laporan Desa
Siaga Aktif
Rekapitulasi
laporan Peserta
KB Aktif
Rekapitulasi
Laporan Peserta
KB Aktif
Laporan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Rekapitulasi
Laporan Perilaku
Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Masyarakat
Kepuasan
pelanggan
PROSES INTI
PROSES PENDUDKUNG
AdministrasiPenempatan
Pegawai
Pendataan
inventaris
Perawatan
inventaris
Perbaikan
inventaris
Peminjaman
inventaris
Penomoran
inventarisPenilaian DP3
PembayaranPeningkatan
kompetensi
Pengelolaan
keuangan
Pengadaan
Barang dan jasa
Seleksi & Evaluasi
Rekanan
MANAJEMEN PROSES
Visi Misi, Kebijakan Mutu, Strategi Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Perencanaan ,Evaluasi & Pelaporan
Pengumpulan
peraturan
Renja & Renstra
SKPD
Penyusunan
Laporan SemesterLAKIP
Penyusunan
Laporan Tahunan
BISNIS PROSES BIDANG FARMASI DAN MAKANAN
DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS SIEMPAT RUBE
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Pendistribusian
obat generik
Penyediaan obat
generik
Pendistribusian
alat kesehatan
Penyediaan alat
kesehatan
Laporan stok obat
di Puskesmas
Monitoring Dan
Evaluasi
Ketersediaan Obat
di Puskesmas
Laporan stok alat
kesehatan di
Puskesmas
Monitoring Dan
Evaluasi
Ketersediaan Alat
Kesehatan di
Puskesmas
Pembinaan dan
Pengawasan
Obat, Makanan,
dan Kosmetik
FARMASI DAN
MAKANANPROSES INTI
MANAJEMEN PROSES
Visi Misi, Kebijakan Mutu, Strategi Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Perencanaan ,Evaluasi & Pelaporan
Pengumpulan
peraturan
Renja & Renstra
SKPD
Penyusunan
Laporan SemesterLAKIP
Penyusunan
Laporan Tahunan
PROSES PENDUDKUNG
AdministrasiPenempatan
Pegawai
Pendataan
inventaris
Perawatan
inventaris
Perbaikan
inventaris
Peminjaman
inventaris
Penomoran
inventarisPenilaian DP3
PembayaranPeningkatan
kompetensi
Pengelolaan
keuangan
Pengadaan
Barang dan jasa
Seleksi & Evaluasi
Rekanan
Masyarakat Kepuasan
pelanggan
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
RUANG LINGKUP Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
Umum
Manual Mutu ini menetapkan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat :
1. Menunjukkan kemampuannya secara konsisten dalam menghasilkan produk
yang memenuhi kebutuhan kepada pengguna layanan/masyarakat, para
pengguna Sistem Manajemen Mutu, serta memnuhi ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku;
2. Mencapai kepuasan pengguna layanan/masyarakat melalui penerapan sistem
yang efektif, termasuk proses perbaikan berkesinambungan serta pencegahan
atas ketidaksesuaian dengan Sistem Manajemen Mutu.
Penerapan
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ini diterapkan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pakpak Bharat beserta jajarannya dalam rangka pencapaian Standart
Pelayanan Mininimal (SPM) Bidang Kesehatan melalui perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan rencana tindak lanjut yang berkesinambungan
(PDCA – Plan, Do, Check, Action) terhadap:
a. Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi:
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (kunjungan ke 4),
2. Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani,
3. Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan,
4. Cakupan Pelayanan Nifas,
5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani,
6. Cakupan Kunjungan Bayi,
7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)
8. Cakupan Pelayanan Anak Balita,
9. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin,
10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan,
11. Cakupan Penjaringan siswa SD (Sekolah Dasar) dan setingkat,
12. Cakupan Peserta KB (Keluarga Berencana) Aktif,
13. Penemuan dan penanganan penderita penyakit {Penemuan
Penderita Hiv/AIDS, Penemuan penderita baru TB (TuBercolosis)
BTA+(Batang Tahan Asam+), Penemuan Penderita Malaria,
Penemuan AFP (Acute Flacid Paralysis) rate per 100.000 penduduk
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
RUANG LINGKUP Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
< 15 tahun, Penemuan Penderita Pneumonia Balita, Penderita DBD
(Deman Berdarah Dengue) yang ditangani, penemuan penderita
Diare},
14. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien masyarakat miskin.
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat
Miskin,
16. Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan di Kabupaten.
c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB)
17. Cakupan penanggulangan KLB Desa/Kelurahan yang mengalami
KLB yang dilakukan <24 jam.
d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18. Cakupan Desa Siaga Aktif.
Semua persyaratan pada Manual Mutu ini berlaku umum dan dimaksudkan untuk
dapat diterapkan pada semua jajaran struktural dan Fungsional.
Apabila terdapat persyaratan,Manual Mutu ini tidak dapat diterapkan karena sifat
struktural dan produknya, dapat dianggap sebagai pengecualian.
Apabila pengecualian dibuat, tuntutan pengecualian terhadap Manual Mutu ini tidak
diberlakukan, sepanjang pengecualian tersebut memang tidak ada aplikasinya
dalam organisasi.
Dan pengecualian tersebut tidak berpengaruh pada kemampuan atau tanggung
jawab Manual Mutu dalam menyediakan persyaratan Pelanggan dan peraturan
yang berlaku.
Manual Mutu ini dibuat dengan mengadopsi Manajemen Mutu sesuai dengan
persyaratan ISO 9001 : 2008 (terkecuali Klausul 7.3) dan direncanakan untuk
diimplementasikan standarnya ke seluruh bidang yang ada.
I. Ruang lingkup penerapan ISO 9001 : 2008 pada DINAS KESEHATAN adalah
semua Bagian :
1. MR 2. Kepala Dinas 3. Sekretaris 4. Bidang P2P-PL 5. Bidang YANKES 6. Bidang BINKESMAS 7. Bidang Bina Farmasi dan Makanan 8. Subbag Umum dan Perlengkapan 9. Subbag Keuangan dan Kepegawaian 10. Subbag Evaluasi, Program dan Pelaporan
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
RUANG LINGKUP Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
II. Untuk Elemen ISO 9001 : 2008 khususnya klausul (7. 3) tidak diterapkan di
dalam ruang lingkup Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
ISTILAH & DEFINISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
Untuk keperluan Manual Mutu ini, berlaku istilah dan definisi yang terdapat dalam ISO-
9001:2008.
Untuk pemakaian istilah dan definisi lain yang berhubungan erat dengan aktivitas-
aktivitas yang ada di Dinas Kesehatan akan dijelaskan berikut ini :
1. Pimpinan Puncak
Pejabat yang bertanggung Jawab atas fungsi pengambilan Keputusan di tingkat
tertinggi di Dinas Kesehatan yaitu Kepala Dinas;
2. Pengguna Layanan/Masyarakat
Organisasi atau person yang menerima layanan yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan;
3. Spesipikasi Layanan
Persyaratan minimum yang dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menyediakan
produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara
konsisten dan efektif sesuai dengan standart pelayanan minimum (SPM);
4. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dengan
peraturan daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
pembangunan di bidang kesehatan;
5. Proses Bisnis Dinas Kesehatan
Serangkaian kegiatan yang saling terkait dari penyelenggaraan pelayanan publik
pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat beserta Dinas Kesehatan dan jajarannya
yang akan mengubah unsur masukan menjadi keluaran yang akan diberikan kepada
pengguna layanan/masyarakat.
6. Layanan (Pelayanan)
Hasil di satu atau beberapa proses yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat melalui pelayanan yang diberikan olah Dinas Kesehatan dan jajarannya
baik berupa barang, jasa ataupun administratif.
7. Sistem Manajemen Mutu Dinas Kesehatan
Seperangkat elemen yang saling berkait dan berinteraksi yang memungkinkan Dinas
Kesehatan dan jajarannya menetapkan kebijakan dan sasarannya terkait mutu dan juga
untuk mencapai sasaran tersebut.
8. Tranparansi
Merupakan hasil dari penerapan berbagai proses, prosedur, metode, sumber data, dan
asumsi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan yang tersedia untuk semua pihak yang
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
ISTILAH & DEFINISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
berkepentingan dan masyarakat dimana secara kolektif memastikan bahwa pihak yang
berkepentingan dibuat menjadi sadar tentang peran, hak, dan kewajiban mereka pada
Dinas Kesehatan.
9. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SPM adalah ketentuan acuan jenis dan mutu penyelenggaraan layanan kebutuhan
dasar dan urusan wajib Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang SPM.
PP Nomor 65 Tahun 2005 pasal (6) mengatur: SPM adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah/Kabupaten yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk SPM bidang kesehatan diatur
oleh Permenkes Nomor 741 Tahun 2008 yang terdiri dari 18 SPM wajib.
10. Standar Pelayanan Publik (SPP)
SPP adalah ketentuan yang wajib diacu penyelanggara pelayanan publik sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 dalam pasal 1 (7) mengatur Standar Pelayanan
Publik. Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau dan terukur.
11. A u d i t
Suatu kegiatan yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memverifikasi
dengan cara memeriksa atau menilai bukti obyektif untuk menentukan kecukupan dan
pemenuhan pada sistem mutu yang telah ditetapkan dan hasil-hasil yang berkaitan.
12. Auditee
Pihak, Lembaga, atau Bagian yang diaudit.
13. Auditor
Orang yang diizinkan untuk melakukan suatu Audit.
14. Bukti Obyektif
Fakta, informasi atau catatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang berkaitan
dengan mutu sebuah barang atau kegiatan, berdasarkan pengamatan, pengukuran
atau pengujian yang dapat diverifikasi.
15. Catatan (Record)
Dokumen yang meliputi hasil yang dicapai atau penyediaan bukti aktivitas.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
ISTILAH & DEFINISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
16. Dokumen
Informasi dan media-media pendukungnya.
17. Diagram Alur
Suatu diagram yang menunjukkan lokasi aktivitas khusus dan urutan dari
orang,mesin,material dan peralatan yang dipakai dalam suatu proses.
18. Efisiensi
Hubungan antara hasil (daya guna) yang dicapai dengan sumber daya dan biaya yang
telah digunakan.
19. Infrastruktur
Suatu sistem fasilitas,peralatan dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi satu
organisasi.
20. Kebijakan Internal
Keputusan Kepala Dinas, dikeluarkan oleh internal DINAS KESEHATAN yang
berhubungan dengan proses operasional di lingkungan DINAS KESEHATAN dan
dijadikan pedoman atau rujukan dalam penerapan dan pengembangan Sistem Mutu di
DINAS KESEHATAN.
21. Kebijakan Ekternal
Kebijakan Pelanggan yang dikeluarkan untuk operasional DINAS KESEHATAN
22. Keefektifan (Effectiveness)
Sejauh mana rencana aktivitas telah direalisasikan untuk mencapai hasil yang telah
direncanakan seefisien mungkin.
23. Kelonggaran/Konsesi
Wewenang untuk memakai atau menggunakan sejumlah terbatas barang, instalasi atau
pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
24. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)
Suatu Tingkat persepsi pelanggan dimana persyaratan-persyaratan pelanggan dapat
terpenuhi tepat waktu dan tepat guna.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
ISTILAH & DEFINISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
25. Kriteria
Kumpulan kebijakan, prosedur dan metode, atau persyaratan yang digunakan sebagai
suatu referensi.
26. Kualitas/Mutu
Gambaran dan karakteristik menyeluruh sebuah produk atau jasa yang menunjukkan
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang ditentukan.
Catatan : Untuk dapat memastikan, mengendalikan dan meningkatkan mutu, diperlukan
kemampuan untuk menilainya.
Definisi ini memerlukan identifikasi karakteristik dan gambaran yang
mendukung "Kesesuaian untuk keperluan" produk dan jasa. "Kemampuan
untuk memuaskan kebutuhan yang diberikan" mencakup baik ekonomi
maupun ketersediaan, mampu rawat, keandalan, rancangan semua
karakteristik lain yang berkaitan dengan kebutuhan akan produk atau jasa
tersebut.
27. Program Mutu
Suatu kumpulan terdokumentasi dari kegiatan, sumber daya dan kejadian yang
melayani penerapan sistem mutu suatu organisasi.
28. Prosedur
Sebuah dokumen yang menentukan alur/tatacara sebagai uraian proses dalam upaya
mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.
29. Produk
Hasil dari suatu proses yang telah memenuhi persyaratan keberterimaan.
30. Organisasi
Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah DINAS KESEHATAN yang bergerak di
bidang kesehatan.
31. Perencanaan Mutu (Quality Planning)
Bagian Manajemen Mutu yang berfokus pada sasaran mutu yang telah ditetapkan dan
pelaksanaan proses yang dianggap penting dan berhubungan dengan sumber daya
untuk memenuhi sasaran mutu.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
ISTILAH & DEFINISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
32. Pedoman Mutu
Dokumen yang menjabarkan kebijakan mutu dan tanggung jawab sebuah instansi.
33. Rencana Mutu (Quality Plan)
Dokumen yang berisikan hal-hal khusus tentang mutu meliputi pelaksanaan mutu,
sumber daya, dan urutan tertentu dari kegiatan yang terkait dengan produk layanan.
Dokumen yang menyebutkan bahwa bilamana prosedur dan sumber daya terkait harus
diterapkan pada pelayanan.
34. Referensi Eksternal
Dokumen yang berasal dari pihak di luar DINAS KESEHATAN yang dijadikan pedoman
atau rujukan dalam penerapan dan pengembangan Sistem Mutu DINAS KESEHATAN.
Referensi eksternal yang dimaksud adalah :
1) Undang-undang.
2) Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan
Daerah.
3) Keputusan Bupati.
4) Dokumen Standar ISO-9001:2008.
35. Sistem Manajemen
Sistem untuk menciptakan kebijakan , tujuan dan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.
Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System).
Struktur organisasi, tanggung jawab, aktifitas dan kejadian yang secara bersama-sama
menyediakan prosedur dan metode penerapan yang terorganisasi untuk memastikan
kemampuan organisasi yang memenuhi persyaratan mutu.
36. Ketidaksesuaian (Nonconfirmity)
Suatu penyimpangan dalam karakteristik, dokumentasi atau penerapan proses yang
menyebabkan kebijakan atau kegiatan dukungan penerapan kebijakan tidak dapat
diterima.
37. Tindakan Pencegahan (Preventive Action)
Tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian atau
kondisi potensial yang tidak diharapkan lainnya.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
ISTILAH & DEFINISI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
38. Tindakan perbaikan (Corrective Action)
Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau kondisi yang tidak
diharapkan.
39. Validasi
Konfirmasi, melalui pengadaan bukti objektif dimana persyaratan untuk suatu maksud
tertentu atau aplikasi telah terpenuhi.
40. Verifikasi
Kegiatan meninjau, menginspeksi, menguji, mengecek atau lain-lain yang menegaskan
dan mendokumentasikan apakah kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 4 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
4.1. Persyaratan umum
DINAS KESEHATAN harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan
memelihara sistem manajemen mutu dan secara terus menerus memperbaiki
efektivitasnya sesuai dengan syarat standar. DINAS KESEHATAN harus:
a. menetapkan proses-proses yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu dan
menerapkannya di seluruh DINAS KESEHATAN
b. menetapkan rangkaian dan interaksi proses tersebut
c. menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan
pengoperasian dan pengendalian proses tersebut efektif
d. memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk
pengoperasian dan pemantauan proses tersebut
e. memantau, mengukur dimana perlu dan menganalisis proses proses tersebut
f. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil seperti
direncanakan dan perbaikan berkelanjutan proses tersebut.
4.2 Persyaratan Dokumentasi 4.2.1 Umum
Dokumentasi sistem manajemen mutu harus meliputi
a. pernyataan terdokumentasi mengenai kebijakan mutu dan sasaran mutu
b. sebuah Manual Mutu
c. prosedur terdokumentasi dan catatan yang dipersyaratkan standar ini, dan
d. dokumen, termasuk catatan / record, yang ditetapkan organisasi yang
diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
prosesnya secara efektif.
Catatan:
1. Dimana istilah prosedur terdokumentasi berarti bahwa prosedur ditetapkan,
didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara. Dokumen tunggal boleh
dipergunakan untuk persyaratan satu atau lebih prosedur. Persyaratan untuk sebuah
prosedur terdokumentasi boleh dicakup oleh lebih dari satu dokumen.
2. Tingkat dokumentasi sistem manajemen mutu dapat berbeda antara satu DINAS
KESEHATAN dengan yang lain karena
a. Ukuran dan jenis aktivitas DINAS KESEHATAN
b. kompleksitas proses dan interaksinya
c. kompetensi personil
3. Dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk atau jenis media.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 4 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
4.2.2 Manual Mutu
DINAS KESEHATAN harus menetapkan dan memelihara pedoman mutu yang
mencakup
a. Ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk perincian dan alasan
berbagai pengecualian.
b. Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan sistem manajemen mutu , atau
mengacu pada standar ISO, dapat dilihat pada dokumen matrix Manual Mutu
dengan Prosedur Mutu pada lampiran
c. Gambaran interaksi diantara proses proses sistem manajemen mutu yang
dijelaskan dalam bisnis Proses dan table bisnis proses
4.2.3 Pengendalian dokumen
Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen mutu harus dikendalikan. Catatan
mutu merupakan jenis dokumen khusus dan harus dikendalikan sesuai syarat (4.2.4)
Prosedur terdokumentasi telah ditetapkan yaitu Prosedur Pengendalian Dokumen (PM-
MR-01) untuk menentukan pengendalian yang perlu yaitu:
a. Untuk menyetujui dokumen mengenai kecukupannya sebelum dikeluarkan
b. Untuk meninjau dan memperbaharui dokumen sesuai keperluan dan menyetujui
kembali
c. Untuk memastikan bahwa perubahan dan status dokumen revisi terbaru
diidentifikasi
d. Untuk memastikan bahwa versi dokumen yang berlaku tersedia untuk
digunakan
e. Untuk memastikan bahwa dokumen masih dapat dibaca dan mudah dikenal
f. Untuk memastikan bahwa dokumen berasal dari luar yang ditentukan oleh
DINAS KESEHATAN, yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan
sistem manajemen mutu, telah diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.
g. Untuk mencegah penggunaan dokumen kadaluarsa yang tidak dikehendaki
dan untuk menerapkan identifikasi yang sesuai jika mereka disimpan untuk
berbagai tujuan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 4 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
4.2.4 Pengendalian catatan mutu (Rekaman)
Catatan mutu (rekaman) dibuat untuk memberikan bukti kesesuaian terhadap
syarat dan bekerjanya sistem manajemen mutu secara efektif, harus dikendalikan.
DINAS KESEHATAN telah menetapkan prosedur terdokumentasi untuk
menentukan pengendalian yang diperlukan yaitu Prosedur Pengendalian Rekaman
(PM-MR-02): untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penelusuran, lama
penyimpanan dan disposisi catatan mutu.
Catatan mutu agar dipersiapkan dengan baik supaya dapat dibaca, dapat diidentifikasi
dan dapat ditelusuri.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 5 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
5. Tanggung Jawab Manajemen 5.1 Komitmen Manajemen
DINAS KESEHATAN dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008 bertanggung jawab pada pengembangan dan peningkatan sistem mutu
yang berkelanjutan. Usaha yang dilakukan telah memberikan bukti bahwa
manajemen komitmen untuk memperbaiki keefektifan Sistem Manajemen Mutu
yang diterapkan, hal ini mencakup:
a. Meningkatkan dan menjaga hubungan dengan pelanggan melalui
pemenuhan pelayanan sesuai dengan persyaratan dan berusaha
melebihinya.
b. Mengkomunikasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelayanan.
c. Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu serta melakukan Tinjauan
Manajemen sebagai realisasi pengukuran pencapaian penerapan sistem
mutu yang diterapkan .
d. Mensosialisasikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu pada setiap bidang
agar dapat dipahami dan dilaksanakan.
e. Pengadaan ketersediaan sumber daya yang meliputi : fasilitas operasional.
Jika diperlukan Dinas Kesehata akan melakukan pelatihan pada pegawai
agar sistem mutu yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.
5.2 Fokus Pelanggan
DINAS KESEHATAN memastikan bahwa persyaratan pelayanan telah ditetapkan
dan dipenuhi sesuai yang harapan dan dengan tujuan untuk meningkatkan
kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk mengetahui harapan pelanggan dengan
jelas, bagian terkait juga akan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan.
5.3 Kebijakan Mutu
a) Dinas Kesehatan menetapkan Kebijakan Mutu.
Kebijakan Mutu ini dibuat sesuai dengan persyaratan sistem mutu ISO 9001 :
2008 yang akan diterapkan dalam Dinas Kesehatan. Kebijakan mutu ini akan
ditinjau dalam rapat tinjauan manajemen, agar tetap sesuai untuk mencapai
visi dan misi organisasi.
b) Pemahaman Kebijakan Mutu
Setelah Kebijakan Mutu dibuat dan disahkan oleh Kepala Dinas,
Management Representative akan membuatkan program pemahaman
Kebijakan Mutu untuk semua pegawai.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 5 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
Pemberitahuan Kebijakan Mutu yang ditempatkan di tiap ruangan
bertujuan agar semua pegawai dapat memahami dan mengenal
Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan.
Penilaian pemahaman Kebijakan Mutu pada Bidang dilakukan oleh
Kepala Dinas dibantu oleh Management Representative.
5.4 Perencanaan
5.4.1. Sasaran Mutu
Kepala Dinas harus menetapkan Sasaran Mutu perusahaan yang
dikomunikasikan pada setiap bagian. Sasaran Mutu yang ditetapkan
mendukung untuk tercapainya kebijakan mutu dan dapat dipahami oleh
setiap pegawai di tiap bagian yang Sasaran mutunya berkaitan dengan
bagian dan bidangnynya.
Sasaran Mutu yang ditetapkan harus terukur dan dievaluasi untuk
pencapaian penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dibuat untuk mencapai pelaksanaan
yang dijabarkan dalam Bisnis Proses Organisasi. Sedangkan perencanaan
untuk mencapai Sasaran Mutu dapat dilihat pada Rencana Kerja
Pencapaian Sasaran Mutu di setiap bagian dan bidang.
5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1.Tanggung Jawab dan Wewenang
a. DINAS KESEHATAN menetapkan tanggung jawab dan
wewenang, serta mengkomunikasikan pada jabatan / fungsi terkait.
b. Tanggung jawab dan kewenangan tiap Bidang dapat dilihat pada
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Lampiran 2) dan Struktur Organisasi
DINAS KESEHATAN (Lampiran 1).
5.5.2. Wakil Manajemen
DINAS KESEHATAN menunjuk Management Representative untuk
memastikan diterapkannya secara efektif dan efisien Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 dan diberi tanggung jawab serta wewenang yang
mencakup antara lain :
a. Memastikan standar mutu sesuai dengan persyaratan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008.
b. Menyelenggarakan kegiatan Audit Mutu Internal untuk menilai dan
memelihara pelaksanaan sistem mutu ISO 9001 : 2008.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 5 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
c. Membuat laporan hasil penilaian terhadap sistem mutu untuk dilakukan
pada tinjauan pada manajemen.
f. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen bersama - sama Kepala
Dinas.
g. Menyelenggarakan rapat triwulan.
5.5.3. Komunikasi
1. Komunikasi Internal
Komunikasi yang terjadi antara bagian yang satu dengan bagian
yang lain yang masih berada di dalam areal DINAS KESEHATAN.
Manajemen melalui Management Representative memastikan bahwa
proses komunikasi internal dilaksanakan secara efektif dan disampaikan
dengan cara sebagai berikut :
a. Cara lisan untuk sesuatu yang bersifat untuk mengingatkan atau
memberikan informasi, baik melalui perintah langsung ataupun
rapat.
b. Cara tertulis untuk sesuatu yang harus dikerjakan ( berupa
instruksi ) dapat dilakukan dengan Memo ( Internal ), Surat
Pemberitahuan atau melalui papan pengumuman.
2. Komunikasi Eksternal
Komunikasi yang terjadi antara DINAS KESEHATAN dengan pihak lain
di luar areal perusahaan. Adapun media yang digunakan dapat berupa :
a. Fax
b. Telepon
c. Email
d. Surat menyurat
5.6 Tinjauan Manajemen
5.6.1.Umum
Kepala Dinas akan melakukan Tinjauan Manajemen minimal 2 kali
dalam 1 tahun.
Jika diperlukan Tinjauan Manajemen ini dapat dilakukan bila terdapat
masalah yang berkaitan dengan Mutu. Tinjauan Manajemen dilakukan untuk
menilai kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem mutu yang diterapkan
perusahaan. Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Kepala Dinas, Management
Representative, dan seluruh pegawai.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 5 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
5.6.2. Masukan Tinjauan Manajemen
Rapat Tinjauan Manajemen akan membahas tentang hal - hal
sebagai berikut:
a. Hasil Audit Mutu Internal dan Eksternal.
b. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dan komplain pelanggan.
c. Kinerja dari proses dengan mengevaluasi pencapaian Sasaran Mutu
dan kesesuaian produk.
d. Status terhadap tindakan perbaikan (corrective action) dan tindakan
pencegahan (preventive action) yang telah terjadi.
e. Menindaklanjuti tentang Rapat Tinjauan Manajemen yang
sebelumnya.
f. Penilaian akan perubahan pada Sistem Manajemen Mutu termasuk
Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.
g. Saran – saran untuk perbaikan dan hal lain yang dianggap perlu.
5.6.3.Hasil Tinjauan Manajemen
Hasil Tinjauan Manajemen akan ditindaklanjuti oleh bagian terkait. Hasil
Tinjauan Manajemen akan mencakup sebagai berikut :
a. Perbaikan pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan proses-
prosesnya
b. Perbaikan proses operasional
c. Perbaikan produk jasa sesuai persyaratan pelanggan
d. Ketersediaan dan kebutuhan sumber daya
Hasil Tinjauan Manajemen disimpan oleh Management Representative.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 6 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
6. Pengelolaan Sumber Daya
6.1 Penyediaan Sumber Daya
DINAS KESEHATAN akan menentukan dan menyediakan sumber daya yang
diperlukan yang bertujuan untuk :
a. Menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dan
terus menerus memperbaiki keefektifannya.
b. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan
pelayanan.
6.2 Sumber Daya Manusia
Pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu produk harus
dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan,
pengalaman, ketrampilan dan pelatihan yang relevan.
6.2.1 Penugasan Pegawai
DINAS KESEHATAN dibantu oleh Sub Bagian Keuangan dan kepegawaian
membuat Kualifikasi pegawai untuk semua tingkatan jabatan yang ada. Dalam
penyusunannya harus ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan dan keahlian yang
diperlukan. Secara rinci kualifikasi personil ini dapat dilihat dalam lampiran 2
uraian tugas pokok dan fungsi.
6.2.2 Pelatihan
a. Pelaksanaan pelatihan
Pelaksanaan pelatihan dapat dilaksanakan dalam bentuk diklat internal,
seminar, diklat eksternal dan lain-lain. Setiap pegawai yang telah
melaksanakan training, harus menerapkannya di dalam ruang lingkup
kerja.
b. Evaluasi dan Penyimpanan Data Pelatihan
Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian akan melakukan evaluasi
pelaksanaan pelatihan berdasarkan perencanaan dan realisasi
pelatihan.
Semua data pendidikan dan pelatihan akan disimpan /
dikendalikan oleh Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian sesuai
dengan Prosedur Pengendalian Rekaman.
c. Dalam pencapaian Sasaran Mutu, Kepala Dinas dibantu Management
Representative yang melaksanakan pengarahan kepada pegawai untuk
memastikan bahwa seluruh pegawai sadar akan pentingnya kegiatan
mereka dalam pencapaian Sasaran Mutu.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 6 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
6.3 Prasarana
DINAS KESEHATAN menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang
diperlukan untuk mendukung berjalannya proses yang ada. Prasarana mencakup
antara lain :
a. Gedung, ruangan kerja , dan kelengkapan terkait lainnya,
b. Perangkat keras dan lunak seperti : komputer dan pendukung lainnya,
c. Penyediaan transportasi seperti : mobil dan motor,
d. Penyediaan Sistem Informasi Seperti: Database,Website Dinas Kesehatan,
Untuk perawatan prasarana tersebut dilakukan oleh Kasubbag Umum dan
Perlengkapan.
6.4 Lingkungan Kerja
DINAS KESEHATAN menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang sesuai
kebutuhan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk jasa, seperti
Perangkat komputer dan lingkungan kerja yang nyaman.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 7 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
7. Realisasi Pelayanan Kesehatan
7.1 Perencanaan Realisasi
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat merencanakan dan mengembangkan proses
yang diperlukan untuk merealisasikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan
sistem manajemen mutu yang dilaksanakan. Perencanaan realisasi pelayanan
Kesehatan telah konsisten dari proses-proses lain dalam sistem manajamen mutu
pada Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat .
Dalam merencanakan realisasi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pakpak
Bharat menentukan hal-hal berikut :
a. Dinas Kesehatan merencanakan sasaran mutu dan standar pelayanan yang
ditetapkan.
b. Kebutuhan dalam proses ditentukan dalam bentuk diskusi yang dilakukan
telah mengikutsertakan keperluan dokumen dan fasilitas pelayanan
Kesehatan yang diperlukan.
c. Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, pengukuran, inspeksi dan pengujian
yang diperlukan yang spesifik untuk pelayanan kesehatan dan kriteria
kesesuaian pelayanan kesehatan.
d. Semua rekaman yang diperlukan sebagai bukti untuk kesesuaian dari proses
pelayanan kesehatan serta catatan mengenai kegiatan perencanaan akan
disimpan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Rekaman (PM-MR-02).
7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan
7.2.1 Persyaratan Yang Ditentukan terhadap Pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat menjamin penentuan persyaratan
pelayanan kesehatan yang mencakup :
a. Persyaratan pelayanan kesehatan yang diwajibkan berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), termasuk pelaksanaan dan aktivitas setelah
pelaksanaan meliputi waktu pelaksanaan yang tepat, dan juga
memastikan pelaksanaan pelayanan kesehatan diterima Pelanggan
dengan baik
b. Persyaratan pelayanan kesehatan yang tidak dinyatakan Pelanggan tapi
perlu sebagai acuan untuk pelaksanaaan prosedur/program lain seperti
penilaian dan sertifikasi, laporan-laporan oleh Dinas Kesehatan Kab.
Pakpak Bharat .
c. Kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan termasuk
persyaratan undang-undang dan peraturan yang terkait jika diperlukan.
d. Persyaratan tambahan lainnya yang diperlukan demi untuk memenuhi
harapan pelanggan dan kebutuhan Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 7 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
seperti standard ISO ataupun data – data yang diperlukan oleh
Pelanggan.
7.2.2 Tinjauan Persyaratan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah meninjau persyaratan berkaitan
dengan pelayanan kesehatan. Tinjauan ini telah dilakukan sebelum
komitmen Dinas Kesehatan Pakpak Bharat untuk melakukan pelayanan
kesehatan kepada Pelanggan dan telah memastikan bahwa :
a. Persyaratan pelayanan kesehatan telah didefinisikan,
b. Dinas Kesehatan Pakpak Bharat memiliki kemampuan untuk memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan
Rekaman hasil tinjauan dan tindakan yang timbul dari tinjauan telah
dipelihara.
Bila persyaratan pelayanan kesehatan diubah, Dinas Kesehatan Kab.
Pakpak Bharat telah memastikan bahwa dokumen relevan diubah dan
personil relevan tersebut didasarkan tentang persyaratan yang diubah.
7.2.3 Komunikasi Pelanggan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menetapkan dan menerapkan
peraturan yang efektif untuk komunikasi dengan pelanggan berkaitan
dengan:
a. Informasi pelayanan Kesehatan,
b. Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.
7.3 Desain dan Pengembangan
Klausul ini tidak diterapkan di Dinas Kesehatan Pakpak Bharat karena tidak ada
proses desain dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Semua desain
pelaksanaan pelayanan kesehatan sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah
(Kementerian Kesehatan, Gubernur, Bupati, dll)
7.4 Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat:
a. Memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan
pembelian yang ditentukan.
b. Menilai dan memilih supplier berdasarkan kemampuannya dengan cara
mengevaluasi supplier, berdasarkan data pembelian terhadap barang atau
jasa yang dibeli telah diverifikasi.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 7 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
7.4.1 Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara :
a. Memastikan bahwa semua pembelian yang dilakukan memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh peraturan pemerintah tentang
pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan data analisis kebutuhan
Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diidentifikasi dengan tepat dan
jelas.
b. Meninjau mutu jasa dan acuan supplier sebelum melakukan pesanan
untuk memastikan kualitas dari barang dan jasa yang disuplai.
c. Memantau secara terus menerus mutu kinerja semua supplier, dan bila
ada supplier yang menunjukkan kinerja yang tidak sesuai, akan diminta
untuk melaksanakan tindakan koreksi atau dikeluarkan dari daftar
supplier. Evaluasi secara tertulis terhadap kinerja supplier dilaksanakan
satu tahun sekali.
d. Memelihara Daftar Supplier yang telah disetujui berdasarkan penilaian
yang dilakukan dimana pesanan hanya bisa dilakukan kepada supplier
yang terdaftar kecuali ada ketentuan lain dari pihak Dinas Kesehatan Kab.
Pakpak Bharat.
e. Semua rekaman mengenai supplier akan dipelihara sesuai dengan
Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman.
7.4.2 Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
persetujuan dapat mencakup :
a. Spesifikasi barang dan jasa yang dibeli.
b. Personal yang menyetujui pembelian.
c. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan cara pembayaran.
7.4.3 Verifikasi pengadaan barang dan jasa
Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja
sama dengan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian menerapkan
kegiatan verifikasi atas pengadaan barang dan jasa yang diadakan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 7 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
7.5 Proses Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
7.5.1 Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat terus merencanakan dan menjalankan
penyediaan layanan kesehatan dalam keadaan terkendali. Keadaan terkendali
telah mencakup, dapat berlaku untuk :
a) Tersedianya informasi yang menguraikan karakteristik layanan kesehatan,
b) Tesedianya instruksi kerja, jika diperlukan,
c) Pemakaian peralatan yang sesuai,
d) Ketersediaan dan penggunaan peralatan pemantauan dan pengukuran,
e) Pelaksanaan dari pemantauan dan pengukuran, dan
f) Penerapan kegiatan-kegiatan pelepasan jasa kesehatan.
7.5.2 Validasi proses untuk Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah memvalidasi proses apa pun untuk
pelayanan kesehatan dan penyediaan jasa bila keluaran yang dihasilkan tidak
dapat diverifikasi oleh pemantauan atau pengukuran berurutan dan sebagai
konsekuensinya, defenisi hanya terlihat setelah pelayanan kesehatan digunakan
atau pelayanannya telah dilaksanakan
Validasi telah memperagakan kemampuan proses ini untuk mencapai hasil yang
direncanakan.
Dinas Kesehatan PakPak Bharat telah menetapkan pengaturan bagi proses ini
termasuk dapat berlaku:
a) Kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan dan persetujuan proses
b) Persetujuan peralatan dan kualifikasi pegawai
c) Pemakaian metode dan prosedur tertentu
d) Persyaratan untuk rekaman (records) dan
e) Validasi ulang (revalidation).
7.5.3 Identifikasi dan kemampuan telusur
Bila sesuai, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah mengidentifikasi pelayanan
kesehatan dengan cara yang layak.
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah mengidentifikasi status pelayanan
kesehatan terkait dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran diseluruh
realisasi pelayanan kesehatan.
Bila mampu telusur dipersyaratkan, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah
mengendalikan identifikasi unit pelayanan kesehatan dan memelihara catatannya.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 7 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
7.5.4 Menjaga Properti Milik Pelanggan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menjaga properti pelanggan ketika dalam
pengendalian Dinas Kesehatan Pakpak Bharat atau saat dipakai oleh Dinas
Kesehatan Pakpak Bharat. Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah melakukan
identifikasi, verifikasi, melindungi dan menjaga properti pelanggan yang
disediakan untuk dipakai atau dirangkai ke dalam jasa pelayanan kesehatan. Jika
propertI apapun dari pelanggan hilang, rusak atau ditemukan tak layak pakai,
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah melaporkan hal ini ke pelanggan dan
memelihara rekamannya
CTTN : Properti pelanggan dapat mencakup dokumen ataupun laporan dan
barang lainnya.
7.5.5 Pemeliharaan Material
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menjaga material yang berhubungan
dengan pelayanan selama proses internal berlangsung dengan tujuan memelihara
kesesuaian terhadap persyaratan. Dimana dapat diterapkan, menjaga kondisi
pelayanan kesehatan, termasuk identifikasi,, penanganan, pengemasan,
penyimpanan dan perlindungan. Menjaga kondisi telah berlaku juga terhadap
bagian-bagian dari pelayanan kesehatan.
7.6. Pengendalian Sarana Inspeksi dan pengukuran
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menetapkan pemantauan dan pengukuran yang
dilakukan dan peralatan pemantauan dan pengukuran yang diperlukan untuk
menyediakan bukti kesesuaian jasa kesehatan pada persyaratan yang ditetapkan.
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menetapkan proses untuk memastikan bahwa
pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan dan melakukannya dengan cara taat
azas dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran.
Bila perlu untuk memastikan keabsahan hasil, peralatan pengukuran telah
a) Dikalibrasi atau diverifikasi, atau keduanya pada selang waktu tertentu, atau
sebelum dipakai, tehadap standard pengukuran yang terunut (traceable) ke
standard internasional atau nasional, bila standard itu tidak ada, dasar yang
dipakai untuk kalibarasi atau verifikasi telah direkam
b) Disetel atau disetel ulang (readjustable) seperlunya
c) Memiliki identifikasi dengan tujuan menentukan status kalibrasinya
d) Dijaga (Safeguarded) dari penyetelan yang akan membuat hasil pengukurannya
tidak sah
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 7 Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
e) Di lindungi dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan,
pemeliharaan dan penyimpanan.
Selain itu, Dinas Kesehatan Pakpak Bharat telah menilai dan merekam keabsahan hasil
pengukuran sebelumnya bila peralatan ditemukan tidak memenuhi persyaratan .
Organisasi telah melakukan tindakan sesuai pada ketentuan menyangkut dengan
pelayanan kesehatan manapun yang terpengaruh. Rekaman hasil kalibrasi dan
verifikasi telah dipelihara
Bila dipakai dalam pemantauan dan pengukuran persyaratan dalam pemantauan dan
pegukuran persyaratan tertentu, kemampuan perangkat lunak komputer untuk
memenuhi penerapan yang dimaksudkan telah ditegaskan. Ini telah dilakukan sebelum
pemakaian awal dan dikonfirmasi ulang dimana diperlukan.
CTTN : Konfirmasi kemampuan perangkat lunak komputer untuk memenuhi aplikasi
yang dimaksud dapat termasuk seperti verifikasinya dan manajemen konfigurasi untuk
memelihara kesesuaiannya dalam penggunaan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 8 Tgl Efektif : 10 JANUARI 2013
DINAS KESEHATAN
8. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
8.1. Umum
Kepala Dinas dibantu oleh Management Representative dan seluruh Bagian
merencanakan dan menetapkan metode untuk pengukuran, pemantauan, analisis
dan perbaikan yang diperlukan. Ini dilaksanakan dengan tujuan :
a. Menunjukkan kesesuaian pelayanan kesehatan,
b. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan sistem manajemen
mutu yang telah ditetapkan,
c. Untuk terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.
8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1 Kepuasan Pelanggan
Management Representative mengukur kepuasan pelanggan untuk
mengetahui apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan pelanggan dan
harapan pelanggan. Pengukuran Kepuasan Pelanggan ini dilakukan pada
setiap berakhirnya proses kegiatan pada Dinas Kesehatan.
Pengukuran Kepuasan Pelanggan ini dapat dilihat dari :
a) Jumlah keluhan pelanggan yang diterima
b) Hasil evaluasi pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan
mengirimkan kuisioner Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) untuk diisi oleh
pelanggan.
Untuk mendapatkan data tersebut, Management Representative
mengadakan komunikasi dengan pihak pelanggan untuk memastikan
pelayanan kesehatan yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan.
8.2.2 Audit Mutu Internal ( AMI )
Management Representative dan Auditor Mutu Internal akan melaksanakan
audit mutu internal minimum dua kali dalam setahun dan jika dirasa penting
akan mengadakan audit tambahan yang disetujui Kepala Dinas, untuk
mengetahui apakah sistem manajemen mutu :
a. Telah sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 dan persyaratan lain
yang ditetapkan manajemen dalam manual mutu.
b. Diterapkan dan dipelihara dengan efektif
Audit juga dapat dilaksanakan jika ditemukan ketidaksesuaian, keluhan
pelanggan yang banyak atau sangat serius, adanya perubahan proses yang
signifikan, di luar jadwal reguler, berdasarkan keputusan Management
Representative.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 8 Tgl Efektif : 10 JANUARI 2013
DINAS KESEHATAN
Ruang Lingkup, metoda dan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan
audit internal serta pelaporan audit dijelaskan pada prosedur Audit Mutu
Internal (PM-MR-03).
Audit dilakukan oleh Auditor yang kompeten dan independen. Kompetensi
auditor dijelaskan pada Uraian Pekerjaan Auditor (Job Description Auditor),
Kepala Bagian yang diaudit harus bertanggung jawab dan menindaklanjuti
setiap temuan atau ketidaksesuaian sesegera mungkin. Tindakan korektif ini
akan diverifikasi oleh auditor sesuai dengan prosedur Tindakan korektif (PM-
MR-04).
Ringkasan dan kesimpulan audit akan disiapkan oleh Wakil Manajemen
untuk dibawa dalam rapat tinjauan manajemen.
8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses
Untuk menghasilkan jasa layanan kesehatan yang sesuai dengan
persyaratan, dibuatkan standar proses dan data pada tiap tahapan proses.
Setiap jasa pelayanan kesehatan pada masing-masing bagian akan
mengacu kepada standar proses dan data yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan pengukuran dan pemantauan jasa pelayanan kesehatan
dilakukan pada tiap tahapan. Data dari pengukuran dan pemantauan jasa
pelayanan kesehatan ini akan dipelihara sesuai dengan prosedur. Untuk
pemantauan dan pengukuran proses sistem manajemen mutu secara umum
dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.
8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Pelayanan Kesehatan
Untuk memastikan proses pelayanan kesehatan sesuai dengan persyaratan,
dibuatkan rencana mutu dan prosedur yang menjelaskan tahapan inspeksi.
8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai
8.3.1 Umum
Management Representative mengatur prosedur terdokumentasi
tentang identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan, disposisi
proses pelayanan kesehatan tidak sesuai dan penyerahan
penanganan pelayanan kesehatan tidak sesuai, untuk menjamin agar
pelayanan kesehatan terlaksana sesuai permintaan pelanggan.
8.3.2 Pemeriksaan dan Disposisi Produk Tidak Sesuai
Tanggung jawab peninjauan serta wewenang untuk disposisi produk
tidak sesuai ditangani oleh Management Representative.
Produk yang tidak sesuai harus ditinjau sesuai dengan aturan
dalam prosedur yang meliputi :
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 8 Tgl Efektif : 10 JANUARI 2013
DINAS KESEHATAN
a. Dikerjakan ulang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan
akan diverifikasi ulang
b. Ditolak atau dibuang / tidak dilakukan penanganan sama sekali.
c. Membolehkan penerimaan, pemakaian ataupun pengiriman melalui
konsesi oleh orang yang berwenang dan bila dapat oleh
pelanggan.
Masalah yang menyebabkan ketidaksesuaian akan dianalisis dan
dicatat oleh masing-masing bidang. Mengenai hal ini diatur dalam
prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai.
8.3.3 Penanganan Khusus terhadap Jasa pelayanan Kesehatan yang
Tidak sesuai
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat menjamin bahwa semua
ketidaksesuaian yang terkait dengan kegiatan proses pelayanan serta
pengembangan yang terkait dengan kesehatan serta kegiatan
pendukungnya diidentifikasi serta dikendalikan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan. Semua temuan ketidaksesuaian segera
ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi untuk menghilangkan
ketidaksesuaian dan dipisahkan untuk mencegah berlarut-larutnya
ketidaksesuaian tersebut.
8.4 Analisis Data
Kepala Dinas dibantu oleh Management Representative menetapkan metode
untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang digunakan untuk menilai
keefektifan sistem manajemen mutu dan menilai dimana perbaikan terus
menerus dapat dilakukan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis diambil
dari hasil pemantauan dan pengukuran. Data yang dikumpulkan dan
dianalisis antara lain:
1. Pengukuran Sasaran Mutu
2. Kepuasan pelanggan
3. Kesesuaian produk dengan persyaratan yang ditetapkan pelanggan.
4. Karakteristik kegiatan proses
8.5 Perbaikan
8.5.1 Perbaikan Berlanjut
Rencana perbaikan berlanjut yang dilakukan akan mencakup masalah
produk, proses dan sistem manajemen mutu. Rencana Tindakan
korektif berlanjut ini dilakukan dengan mengadakan rapat yang dihadiri
oleh Kepala Dinas, para Kepala Bidang dan personil yang ditunjuk.
Selain itu, perbaikan berlanjut dilakukan melalui :
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : MM-DINKES-01
Revisi : 00
KLAUSUL 8 Tgl Efektif : 10 JANUARI 2013
DINAS KESEHATAN
a. Pemahaman dan pencapaian Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.
b. Hasil audit
c. Analisa data
d. Hasil Tindakan korektif dan pencegahan
e. Tinjauan manajemen
8.5.2 Tindakan korektif
Setiap personil bisa memprakarsai permohonan Tindakan korektif
kapan saja bila mendapatkan ketidaksesuaian tetapi hanya
Management Representative dan Kepala Dinas bersangkutan yang
berhak untuk meminta implementasinya dan tindak lanjutnya.
Tindakan korektif ini bertujuan untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian agar tidak terulang kembali. Tindakan korektif yang
dilakukan meliputi :
a. Identifikasi ketidaksesuaian jasa kesehatan
b. Ketidaksesuaian diamati selama audit internal
c. Keluhan pelanggan
d. Kejadian/operasi antar Bidang atau kondisi ketidaksesuaian
Manajemen Representative juga bertanggung jawab untuk menerima
dan memproses semua keluhan baik dari internal ataupun dari
eksternal (instansi lain) dan didokumentasikan dengan baik. Setiap
keluhan yang diterima, dievaluasi dan jika terkait, akan
dikomunikasikan dengan / kepada fungsi yang menanganinya, serta
meminta tindakan korektif untuk dilaksanakan di dalam organisasi
perusahaan. Langkah–langkah tindakan korektif dan penyimpanan
rekamannya akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Prosedur
Tindakan korektif.
8.5.3 Tindakan Pencegahan
Dinas Kesehatan Pakpak Bharat menerapkan tindakan pencegahan
untuk menghilangkan penyebab potensial agar tidak terjadinya
ketidaksesuaian.
Untuk mengetahui penyebab potensial akan dilihat dari data
operasi dan proses kerja yang berpengaruh dengan mutu, hasil
audit, catatan mutu dan keluhan pelanggan. Data yang dilihat di
atas harus merupakan data yang benar-benar tepat untuk menjamin
tindakan pencegahan yang baik.
Semua bentuk tindakan pencegahan akan dilakukan pencatatan dan
disimpan sesuai dengan prosedur. Langkah-Langkah dalam tindakan
pencegahan akan diterangkan lebih lanjut di dalam prosedur.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : LAMPIRAN 1
Revisi : 00
STRUKTUR ORGANISASI Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
KEPALA DINAS (dr. Tomas)
SEKRETARIS (Payaman Tumangger, SKM)
Kasubbag Umum dan Perlengkapan
(Averow Manik, S.Psi, M.Psi))
Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian
(Sabar Boangmanalu,SSOS)
UPT
Kabid Farmasi (Ida Hariati Banurea, S.Si, Apt.)
Kabid Binkesmas (--)
Kabid Yankes (Drg. Nelly Tarigan)
Kabid P2P-PL
(dr. Bobby Rbe Padang)
Kasi Farmasi dan Makanan
---
Plt. Kasi Pengawasan obat Enia Sinamo, SKM
Plt. Kasi Perbekalan Kesehatan Citra Tiar Tampubolon
Kasi Promkes dan Jamkesmas Elisabeth Banjanahor, SST
Kasi Kesga dan KB Riani Berutu
Kasi Gizi dan Usila Muslina Barus
Kasi Yankes Dasar dan Rujukan Anton Marbun
Kasi Yankes Khusus Basta Eliasta Sebayang, SKM
Kasi Akreditasi dan Perizinan Duman Banurea
Kelompok Fungsional
Staf : 1. Denni Boangmanalu, SKM 2. Efrienky Tumangger, SKM 3. Dame S Berasa 4. Hernita Samosir 5. Amalia Daulay, SKM 6. Toga H Togatorop
Staf : 1. Parulian Siburian 2. Giontalina Sitorus, SKM
Staf : 1. Theresia Elisabeth Tamba, SKM 2. Edy R Padang
1. Palentino Bangun, SH 7. Chandra Simbolon, SE 15. Sarinah Berampu, SKM 2. Lamria Berutu 8. Esron Pasaribu, A.Md 16. Marganda Ujung, SKM 3. Surtan Sianturi 9. Zeplin Purba, SE 4. Farel Gibson Ginting 10. Sudyanto Bancin 5. Asyaratun Angkat 11. Piter Hutapea 6. Obah Boangmanalu 12. Sempurna Manik
13. Juliwan Padang 14. Soraya Manalu
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Susi Vera Pakpahan, SKM)
Plt. Kasi Pemberantasan Penyakit Menular Ria Pardam L. Gaol
Kasi Kesling Dan Tempat Umum Demak Nela Naibaho, SKM
Plt. Kasi Pengamatan Penyakit Epidemilogi
Vera Salutri Hutajulu
Staf : 1. Erma Dewi Padang 2. John HN Sinaga 3. Eka Suranta Tarigan, SKM
Management Represemtative
(Payaman Tumangger, SKM)
KOORDINATOR SEKRETARIAT
(Averow Manik, S.Psi, M.Psi)
Document Control (Palentino Bnagun, SH)
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PAKPAK BHARAT
Berdasarkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Kesehatan adalah:
1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Merumuskan program kerja dan kegiatan dinas. b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pejabat eselon III,IV dan UPT Dinas. c. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam
pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah. d. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada seluruh staf. e. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. h. Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan meliputi kegiatan surat-menyurat,
menelaah dan mendistribusikan surat-surat, membubuhkan paraf pada surat dinas diseluruh unit kerja di lingkungan dinas.
b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.
d. Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan penataan organisasi.
e. Mengkoordinasikan penyusunan program. f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kerja di lingkungan Dinas
Kesehatan. g. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan daerah. h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran sub bagian. b. Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi surat masuk,
surat keluar, kearsipan dan dokumentasi. c. Melaksanakan urusan surat meliputi teknis, konsep surat, naskah
surat dan lain-lain sejenisnya. d. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang yang
bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
e. Melaksanakan urusan kerumahtanggan kantor yang meliputi kebesihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kantor.
f. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan kepada bagian dan bidang menyangkut kegiatan administrasi.
g. Melaksanakan kegiatan penggandaan dokumentasi kearsipan dan publikasi.
h. Mengatur penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melaksanakan urusan keprotokolan.
i. Mengurus perpustakaan dinas. j. Mengelola pelaksanaan pemakaian kenderaan/alat transportasi
dinas. k. Menyusunan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
penggunaan, inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi perabot, peralatan teknis dan meubiler.
l. Melaksanakan stock opname (persediaan) barang perlengkapan. m. Melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan yang meliputi
perabot, peralatan teknis dan meubiler. n. Mempersiapkan usul penghapusan barang perlengkapan. o. Menyusun laporan kerja tahunan sub bagian. p. Melaksanakan urusan administrasi peralatan dan perlengkapan
invenstaris, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris Dinas.
q. Mempersiapkan laporan inventarisasi barang milik Negara/Daerah di lingkungan dinas.
r. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. s. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk
bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
t. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian.
b. Memilih dan menganalisa data untuk bahan peyusunan anggaran rutin dan pembangunan.
c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kantor meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pembukuan.
d. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan.
e. Meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen dan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang.
f. Mengarsipkan dokumen/bukti pengeluaran uang. g. Mengkoordinasikan pembayaran gaji. h. Mengkoordinasikan pembayaran biaya perjalanan dinas. i. Mengkoordinasikan pembayaran biaya pembelian barang. j. Mempersiapkan penyusunan RKA, DPA, DPPA serta pra Daftar Isian
Kegiatan (DIK) dan pra Daftar Isian Proyek (DIP). k. Mempersiapkan laporan periode tentang pengeluaran keuangan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
l. Mempersiapkan rencana dan penempatan dan pemerataan pegawai, mutasi, pengembangan karier, administrasi dan rencana formasi pegawai dinas.
m. Mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan rencana program administrasi keuangan dan kepegawaian.
n. Melakukan urusan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
o. Melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan, penyimpanan dokumen dan kekayaan Dinas.
p. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. q. Mempersiapkan usul mutasi antara lain kenaikan pangkat, kenaikan
gaji, cuti, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai dinas. r. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Dinas. s. Melaksanakan urusan pembinaan pegawai yang meliputi pemberian
penghargaan dan disiplin Pegawai Dinas. t. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang menyangkut
bidang kepegawaian dan organisasi. u. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. v. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk
bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
w. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 2.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring mempunyai
tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana
anggaran sub bagian. b. Melaksanakan penataan sistem informasi kesehatan daerah. c. Melaksanakan penyajian data/informasi kesehatan daerah. d. Menyelenggarakan administrasi dan operasional pengembangan
sistem informasi kesehatan daerah. e. Melaksanakan pengembangan sumber daya informasi kesehatan. f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan. g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas
Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis. h. Melaksanakan pembinaan dalam rencana penggunaan anggaran
Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis. i. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis. j. Melaksanakan mekanisme pengendalian program kesehatan. k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kesehatan. l. Melaksanakan pengembangan jejaring penelitian dan
pengembangan kesehatan (litbangkes) dan kemitraan dan juga pelaksanaan survey rapid cepat (rapid survey).
m. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan. n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan/data untuk penyusunan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. o. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk
menyusun rencana kerja dinas tahunan. p. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
q. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
r. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi
Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana, seksi Gizi dan Usia Lanjut, seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
c. Koordinasi pada seksi Keluarga dan Keluarga Berencana, seksi Gizi dan Usia Lanjut, seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas.
e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3.1 Kepala Seksi Gizi dan Usila mempunyai tugas sebagi berikut :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.
b. Melaksanakan kesehatan Balita, usia sekolah, usia subur dan usia lanjut.
c. Melaksanakan pembinaan teknis pada Seksi Gizi dan Usila. d. Melaksanakan program penanggulangan Anemia Gizi Besi (AGB),
kurng vitamin A, KEK dan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). e. Melaksanakan bimbingan monitoring dan evaluasi program gizi dan
usila. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 3.2 Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi. b. Melaksanakan kesehatan maternal dan neonatal. c. Melaksanakan pembinaan teknis pada Seksi Kesehatan Keluarga dan
Keluarga Berencana.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
d. Melaksanakan program keluarga berencana. e. Melaksanakan bimbingan monitoring dan evaluasi program kesehatan
keluarga dan keluarga berencana. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 3.3 Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Jamkesmas mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.
b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada seksi promkes dan JPKM.
c. Melakukan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan rencana promkes dan JPKM.
d. Melakukan bimbingan monitoring dan evaluasi seksi promkes dan JPKM.
e. Melaksanakan analisis dan evaluasi dalam pengembangan kesehatan serta peran masyarakat dalam penyusunan rencana tindak lanjut.
f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi
pelayanan kesehatan dasar dan khusus, seksi pelayanan kesehatan khusus serta seksi akreditasi dan perijinan.
c. Koordinasi pada seksi seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, seksi pelayanan kesehatan khusus serta seksi akreditasi dan perijinan.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas.
e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4.1 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai
tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
b. Membuat standart prosedur pelayanan kesehatan (SOP) di Puskesmas, Pustu dan Polindes.
c. Menerapkan SOP di Puskesmas, Pustu dan Polindes. d. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi tentang prosedur
dan pelayanan kesehatan (SOP) di Puskesmas, Pustu dan Polindes. e. Melaksanakan penerapan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada pelayanan pengobatan dasar. f. Merencanakan dan mengevaluasi kebutuhan obat, alat kesehatan di
Puskesmas, Pustu dan Polindes. g. Melaksanakan bimbingan penerapan obat tradisional pada sarana
pelayanan kesehatan dasar. h. Melaksanakan monitoring SOP pelayanan dasar ke sarana pelayanan
kesehatan pemerintah dan swasta. i. Melakukan pembinaan tentang metode pengobatan tradisional. j. Mengumpulkan dan menganalisa laporan kegiatan pada Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan dari Puskesmas dan sarana kesehatan swasta.
k. Melaksanakan survei kelayakan terhadap pendirian sarana pelayanan kesehatan.
l. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. n. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
o. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4.2 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.
b. Menyelenggarakan upaya kesehatan khusus. c. Mengumpulkan dan menganalisa laporan kegiatan pada Seksi
Pelayanan Kesehatan Khusus dari Puskesmas dan sarana kesehatan swasta.
d. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan khusus seperti kesehatan mata, gigi, dan jiwa.
e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4.3 Kepala Seksi Akreditasi dan Perijinan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi. b. Menyelenggarakan pengelolaan registrasi, perijinan dan akreditasi
tenaga medis, tenaga paramedis dan non medis/tenaga tradisional terlatih.
c. Melaksanakan penertiban perijinan sarana kesehatan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
d. Menyediakan data perijinan sarana kesehatan swasta. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5 Kepala Bidang Bina Farmasi dan Makanan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi
farmasi makanan, pengawasan obat-obatan dan perbekalan kesehatan. c. Melakukan koordinasi pada seksi seksi farmasi makanan, pengawasan
obat-obatan dan perbekalan kesehatan. d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait
atas persetujuan Kepala Dinas. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5.1 Kepala Seksi Farmasi dan Makanan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.
b. Menyelenggarakan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, kosmetika dan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).
c. Melaksanakan pembinaan teknis dan penyuluhan ke sarana farmasi dan makanan.
d. Melakukan pembinaan obat tradisional. e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tulisan. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
5.2 Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi. b. Melakukan pengawasan obat dan makanan, kosmetika dan Napza. c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran dan penyimpangan
obat di Puskesmas dan Pustu. d. Melakukan pengamanan dari bahaya penyalahgunaan obat narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya. e. Melakukan pembinaan dan pengembangan obat asli Indonesia.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 5.3 Kepala Seksi Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.
b. Melakukan pengelolaan peralatan kesehatan. c. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan. d. Melakukan pengawasan perbekalan kesehatan. e. Melakukan pengelolaan kalibrasi peralatan kesehatan. f. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. h. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
i. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6 Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bidang. b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pengendalian teknis pada seksi
pencegahan dan pemberantasan penyakit, seksi kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum dan seksi pengamatan penyakit/surveilen dan epidemiologi.
c. Melakukan koordinasi pada seksi seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit, seksi kesehatan lingkungan dan tempat-tempat umum dan seksi pengamatan penyakit/surveilen dan epidemiologi.
d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha atau instansi terkait atas persetujuan Kepala Dinas.
e. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. g. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai. h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris. i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6.1 Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai
tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi. b. Membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit seperti penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber dari binatang.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
c. Merencanakan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, melakukan pencegahan penyakit melalui program imunisasi.
d. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji beserta dengan UPT dinas. e. Melaksanakan vaksinasi calon jemaah haji. f. Melakukan pengkoordinasian dengan seksi/sub bagian maupun UPT
Dinas dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan penyakit.
g. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6.2 Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran
seksi. b. Membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit seperti penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber dari binatang.
c. Merencanakan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular, melakukan pencegahan penyakit melalui program imunisasi.
d. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji beserta dengan UPT dinas. e. Melaksanakan vaksinasi calon jemaah haji. f. Melakukan pengkoordinasian dengan seksi/sub bagian maupun UPT
Dinas dalam melaksanakan pemberantasan dan pencegahan penyakit.
g. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) kepada bawahan. h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis. i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bawahan
untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai.
j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6.3 Seksi Pengamatan Penyakit (Surveilans Epidemiologi) mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran seksi.
b. Melaksanakan pendekatan Epidemiologi dan sistem kewaspadaan dini dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
c. Melakukan investigasi penyakit yang berpotensi wabah melalui kegiatan surveilans epidemiologi dan surveilans penyakit yang dapat dieliminasi dan eradikasi.
d. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) pada bawahan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 2
Revisi : 00
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tgl Efektif : 10 Januari 2013
DINAS KESEHATAN
e. Memberi pentunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis.
f. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbanga dalam menetapkan penilaian DP3 pegawai.
g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 3
Revisi : 00
REKAP SASARAN MUTU 2013 Tgl Efektif : 10 Januari
2013
1
DINAS KESEHATAN
Sasaran mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut ini:
Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat No. Dok. Sasaran Mutu Target Capaian
(%) PERIODE
PELAPORAN SM-BK-1 Mampu meningkatkan kunjungan ibu hamil K4 75,51 SM-BK-2 Mampu meningkatkan kemampuan bidan untuk menangani kasus komplikasi kebidanan 52,49 SM-BK-3 Mampu meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 77,34 SM-BK-4 Mampu meningkatkan pelayanan nifas 78.89
SM-BK-5 Mampu meningkatkan kemampuan bidan untuk menangani kasus neonatus dengan komplikasi yang ditangani
53.25
SM-BK-6 Mampu meningkatkan kunjungan bayi 86.52 SM-BK-7 Mampu meningkatkan jumlah peserta KB aktif 69.14 SM-BK-8 Mampu meningkatkan kunjungan balita datang ke posyandu (D/S) 80 SM-BK-9 Mampu meningkatkan capaian pemberian vitamin A kepada anak 83
SM-BK-10 Mampu meningkatkan capaian rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium 85
SM-BK-11 Mampu meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
69.404
SM-BK-12 Mampu meningkatkan pelayanan kesehatan pra lansia 35 SM-BK-13 Mampu meningkatkan pelayanan usia lanjut 60 SM-BK-14 Mampu meningkatkan cakupan desa siaga aktif. 80 SM-BK-15 Mampu meningkatkan cakupan PHBS 65 SM-BK-16 Mampu meningkatkan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakat (JPKM) 93,84
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 3
Revisi : 00
REKAP SASARAN MUTU 2013 Tgl Efektif : 10 Januari
2013
2
DINAS KESEHATAN
Bidang Pelayanan Kesehatan No. Dok. Sasaran Mutu Target Capaian
(%) PERIODE
PELAPORAN SM-YK-1 Mampu meningkatkan kemampuan dokter kecil untuk tingkat SD 70 SM-YK-2 Mampu meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 78.33 SM-YK-3 Mampu meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. 60.69 SM-YK-4 Mampu meningkatkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD kelas I dan setingkat. 68.66 SM-YK-5 Mampu meningkatkan pelayanan kesehatan khusus 51 SM-YK-6 Mampu meningkatkan pelayanan pemberian rekomendasi terhadap ijin sarana kesehatan 48
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 3
Revisi : 00
REKAP SASARAN MUTU 2013 Tgl Efektif : 10 Januari
2013
3
DINAS KESEHATAN
Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P2P-PL) No. Dok. Sasaran Mutu Target Capaian
(%) PERIODE
PELAPORAN SM-PP-1 Mampu meningkatkan persentase keluarga yang menghuni rumah sehat 70 SM-PP-2 Mampu meningkatkan persentase keluarga yang menggunakan air bersih 80 SM-PP-3 Mampu meningkatkan persentase jamban sehat 70 SM-PP-4 Mampu meningkatkan tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan 75 SM-PP-5 Mampu meningkatkan persentase puskesmas yang memiliki klinik sanitasi 60 SM-PP-6 Mampu melaksanakan penyelidikan epidemiologi <24 jam pada desa yang mengalami KLB 100
SM-PP-7 Mampu melakukan tindakan fogging setelah kasus positif Demam Berdarah/laporan kasus dengue Rumah Sakit maks. 2 x 24 jam.
60
SM-PP-8 Mampu melaksanakan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 86 SM-PP-9 Desa UCI (Universal Children Immunization) di Kabupaten Pakpak Bharat 67.692
SM-PP-10 Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP pada penduduk di bawah 15 tahun
100
SM-PP-11 Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia balita 100 SM-PP-12 Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita pasien baru TB BTA+ 93.85 SM-PP-13 Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani 100 SM-PP-14 Mampu meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita diare 75.78
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 3
Revisi : 00
REKAP SASARAN MUTU 2013 Tgl Efektif : 10 Januari
2013
4
DINAS KESEHATAN
Bidang Bina Farmasi dan Makanan No. Dok. Sasaran Mutu Targer Capaian
(%) PERIODE PELORAN
SM-FM-1 Menjamin ketersediaan obat generik di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 90%. 86
SM-FM-2 Mampu meningkatkan pengawasan dan pembinaan obat, kosmetik, dan makanan di apotik dan toko obat 2015
64
SM-FM-3 Mampu meningkatkan penggunaan obat rasional di pelayanan kesehatan 90% 64 SM-FM-4 Mampu meningkatkan ketersediaan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan 90% 86
Manajemen Representatif dan Document Control
No. Dok. Sasaran Mutu Targer Capaian
(%) PERIODE PELORAN
SM-MR-1 Pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai jadwal 2 x dalam 1 tahun 100 6 bulan sekali SM-MR-2 Tidak ada temuan major dalam audit internal 100 6 bulan sekali SM-MR-3 Nilai kepuasan pelanggan minimal BAIK 100 3 bulan sekali SM-MR-4 Penanganan komplain 2 hari setelah komplain diterima 100 3 bulan sekali
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 3
Revisi : 00
REKAP SASARAN MUTU 2013 Tgl Efektif : 10 Januari
2013
5
DINAS KESEHATAN
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
No. Dok. Sasaran Mutu Targer Capaian (%)
PERIODE PELORAN
SM-UP-1 Disposisis surat masuk sampai ke bidang terkait minimal 2 hari 100 1 bulan sekali
SM-UP-2 Melakukan perawatan aset Dinas Kesehatan sesuai dengan jadwal perawatan yang telah ditetapkan diawal tahun
100 6 bulan sekali
SM-UP-3 Mengirimkan laporan pendataan aset Dinas Kesehatan kepada Bidang aset daerah 2x dalam setahun 100 6 bulan sekali SM-UP-4 100 bulan sekali
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
No. Dok. Sasaran Mutu Targer Capaian
(%) PERIODE PELORAN
SM-KP-1 Menjamin penetapan PAK Fungsional 14 hari kerja setelah selesai diperiksa Tim. 100 6 bulan sekali
SM-KP-2 Menjamin usulan kenaikan pangkat terbit 4 bulan sebelum jatuh tempo. 100 6 bulan sekali
SM-KP-3 Menjamin kenaikan gaji berkala diterbitkan 3 bulan sebelum masa berlaku. 100 3 bulan sekali
SM-KP-4 Pengajuan usulan gaji paling lambat tgl.5 setiap bulan dan penerimaan gaji paling lambat tanggal 3 setiap bulan.
100 3 bulan sekali
SM-KP-5 Menjamin usulan cuti terbit 14 hari kerja. 100
SM-KP-6 Menjamin usulan mutasi pegawai terbit 5 hari kerja. 100
SM-KP-7 Menjamin pengelolaan keuangan dinas dengan efektif dan efisien 100
SM-KP-8 Menjamin pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010 tentang displin PNS. 100
MANUAL MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
No.Dokumen : Lampiran 3
Revisi : 00
REKAP SASARAN MUTU 2013 Tgl Efektif : 10 Januari
2013
6
DINAS KESEHATAN
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
No. Dok. Sasaran Mutu Targer Capaian (%)
PERIODE PELORAN
SM-EP-1 Menjamin tersedianya laporan tenaga kesehatan terbit setiap tanggal 8 tiap bulannya. 100 6 bulan sekali
SM-EP-2 Menjamin terbitnya profil kesehatan setiap bulan Mei. 100 6 bulan sekali
SM-EP-3 Menjamin selesainya pembuatan RKA bulan Agustus tiap tahunnya. 100 3 bulan sekali
SM-EP-4 Menjamin terbitnya dokumen renja bulan Mei tiap tahunnya. 100 3 bulan sekali
SM-EP-5 Menjamin terbitnya dokumen LAKIP bulan januari tiap tahunnya. 100
SM-EP-6 Menjamin terbitnya dokumen LPPD bulan Januari tiap tahunnya. 100
SM-EP-7 Menjamin pengiriman laporan melalui SIKNAS online tanggal 10 tiap bulannya 100
DINAS KESEHATAN
A.T
OP
MA
NA
GE
ME
NT
B.M
AN
AG
EM
EN
T
RE
PR
ES
EN
TA
TIV
E &
DC
C. D
OC
. CO
NT
RO
L
1. S
UB
BA
G P
ER
EN
CA
NA
AN
,
EV
AL
UA
SI D
AN
PE
LA
PO
RA
N
1. S
UB
BA
G K
EU
AN
GA
N D
AN
KE
PE
GA
WA
IAN
2. S
UB
BA
G U
MU
M D
AN
PE
RA
LA
TA
N
PE
MB
ER
AN
TA
SA
N P
EN
Y.
ME
NU
LA
R D
AN
PE
NY
EH
AT
AN
LIN
GK
UN
GA
N
BID
AN
G P
EL
AY
AN
AN
KE
SE
HA
TA
N
BID
AN
G F
AR
MA
SI D
AN
MA
KA
NA
N'
BID
AN
G B
INA
KE
SE
HA
TA
N
MA
SY
AR
AK
AT
RE
MA
RK
ELEMENT ISO 9001:2008
4 Sistem Manajemen Mutu
4.1. Persyaratan Umum
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Pedoman Mutu
4.2.3 Pengendalian Dokumen
4.2.4. Pengendalian Rekaman
5 Tanggung Jawab Manajemen
5.1. Komitmen Manajemen
5.2. Fokus Pada Pelanggan
5.3. Kebijakan Mutu
5.4 Perencanaan
5.4.1. Sasaran Mutu
5.4.2. Perencanaan sistem manajemnn mutu
5.5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1. Tanggung jawab dan wewenang
5.5.2. Wakil Manajemen (MR)
5.5.3. Komunikasi Internal
5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
5.6.2. Tinjauan Masukan
5.6.3. Tinjauan Keluaran
6 Pengelolaan Sumber Daya
6.1. Penyediaan Sumber Daya
6.2. Sumber Daya Manusia
6.2.1. Umum
6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan Pemahaman
6.3. Prasarana
6.4. Lingkungan Kerja
7 Realisasi Produk
7.1. Perencanaan realisasi produk
7.2. Proses yang berkaitan dengan pelanggan
7.2.1. Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan produk
7.2.2. Tinjauan persyaratan berkaitan dengan produk
7.2.3. Komunikasi Pelanggan
7.3. Perancangan dan Pengembangan
7.3.1. Perencanaan perancangan dan pengembangan
7.3.2. Masukan perencangan dan pengembangan
7.3.3 Keluaran perencangan dan pengembangan
7.3.4. Tinjauan perencangan dan pengembangan
7.3.5 Verifikasi perancangan dan pengembangan
7.3.6 Validasi perancangan dan pengembangan
7.3.7. Pengendalian perubahan dari perancangan dan pengembangan
7.4. Pembelian
7.4.1. Proses pembelian
7.4.2. Informasi pembelian
7.4.3. Verifikasi produk yang diberi
7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa/Layanan
7.5.1. Pengendalian produksi dan penyediaan jasa/layanan penjaminan
7.5.2. Validasi proses untuk produksi dan penyediaan jasa/layanan
7.5.3. Identifikasi dan mampu telusur
7.5.4. Properti pelanggan
7.5.5 Menjaga kondisi produk
7.6. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran
8 Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan
8.1. Umum
8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan pelanggan
8.2.2. Audit internal
8.2.3. Pemantauan dan pengukuran proses
8.2.4. Pemantauan dan pengukuran produk
8.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
8.4. Analisis Data
8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan berlanjut
8.5.2. Tindakan koreksi
8.5.3. Tindakan pencegahan
PENANGGUNG JAWAB UTAMA
DEPARTEMEN YANG TERLIBAT
TIDAK DITERAPKAN
MATRIKS PERSYARATAN ISO 9001:2008 DENGAN UNIT KERJA
DINAS KESEHATAN PAKPAK BHARATMANAGEMENT
UNIT TERKAIT
NO ELEMEN
TIDAK DITERAPKAN
L.4
L.5.
DINAS KESEHATAN
PAKPAK BHARAT
4.1
. Genera
l
4.2
. Docum
enta
tion re
quire
ments
5.1
.Managem
ent C
om
mitm
ent
5.2
. Custo
mer F
ocus
5.3
. Quality
Polic
y
5.4
. Pla
nnin
g
5.5
. Resp, A
uth
ority
, Com
.
5.6
. Managem
ent R
evie
w
6.1
. Pro
vis
ion o
f resourc
es
6.2
. Hum
an R
esourc
es
6.3
.Infra
stru
ctu
re
6.4
. Work
enviro
nm
ent
7.1
. Pla
nnin
g o
f pro
duct re
laiz
atio
n
7.2
. Custo
mer re
late
d p
orc
essess
7.3
. Desig
n &
Develo
pm
ent
7.4
.Purc
hasin
g
7.5
. Pro
ductio
n &
Serv
ice p
rovis
ion
7.6
.Contro
l of m
onito
r& M
eas.d
evic
e
8.1
.Genera
l
8.2
.Monito
ring &
Measure
ment
8.3
.Contro
l of n
onconfo
rmin
g p
rod
8.4
.Analy
sis
Data
8.5
.Impro
vem
ent
NO NO PROS PROSEDUR KERJA 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
0 MM-DINKES-01 MANUAL MUTU
1 PM-MR-01 Pengendalian Dokumen dan Data
2 PM-MR-02 Pengendalian Catatan Mutu
3 PM-MR-03 Audit Mutu Internal
4 PM-MR-04 Tindakan Koreksi
5 PM-MR-05 Tindakan Pencegahan
6 PM-MR-06 Rapat Tinjauan Manjemen
7 PM-MR-07 Pengendalian Produk Tidak Sesuai
I
Penyusunan LAKIP
Penyusunan LPPD
Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten
Pengelolaan Lap. Bulanan
Penyusunan RKT
SIKNAS
II17 PM-KE-01 Kegiatan dan Anggaran
PM-KE-02 Kenaikan Gaji Berkala
PM-KE-03 Kenaikan Pangkat
PM-KE-04 Pengajuan Cuti Pegawai
PM-KE-05 Pengelolaan Pelatihan Pegawai
PM-KE-06 Penjatuhan Hukum Displin PNS
IIIPM-UM-01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PM-UM-02 Surat Menyurat
PM-UM-03 Pengadaan Barang dan JasaPM-UM-04 Pengelolaan Barang Inventaris
PM-UM-05 Kebersihan ruang Kantor
PM-UM-06 Pelayanan Pengamanan
PM-UM-07 Pelayanan Tamu
PM-UM-08 Pengelolaan Utilitas
PM-UM-09 Pengaturan Kendaraan Roda 4
Penyediaan Konsumsi
Pengamatan Penyakit dan EpidomologiPemeriksaan Kualitas Air
Pembinaan Klink Sanitasi
Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi
tempat umum dan pemeriksaan Rumah
sehat
Vaksinasi BIAS
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular Rabies
Vaksinasi Bayi, Balta dan Ibu Hamil Rutin
Penanganan Penderita TBC
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Penemuan Penanganan Penderita DBD
Penemuan Penderita Diare
Pelacakan dan Penemuan Kasus AFP
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasien
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
(Rawat Jalan dan Rawat Inap)
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD
Kelas I dan Setingkat.
Peningkatkan Kemampuan Dokter Kecil
Untuk Tingkat SDPemberian Rekomendasi Perizinan Praktek
Dokter, Dokter Gigi, Balai Pengobatan,
Apotek, dan Toko Obat
Cakupan Penimbangan Anak Balita di
Posyandu
Cakupan Rumah Tangga Menggunakan
Garam Beryodium
Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada
6-24 Bulan Dari Keluarga Miskin
Cakupan Balita Mendapat Vitamin A
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Lansia
dan Lansia
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
Cakupan Pelayanan Nifas
Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi
Yang Ditangani
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh
Nakes Yang Memiliki Kompetensi
KebidananCakupan Kunjungan Bayi
Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Cakupan Peserta KB Aktif
Desa Siaga
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat (JPKM)Prosedur Penanganan keluhan Pelanggan
Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Pendistribusian Alat Kesehatan
Pendistribusian Obat-Obat Generik
Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Alat
Kesehatan Di Puskesmas
Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Obat
Di Puskesmas
Penyediaan Obat-Obat Generik
Penyediaan Alat Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Obat,
Makanan, dan Kosmeti
Penerapan Penggunaan Obat Rasional Di
Pelayanan Kesehatan
5. BIDANG FARMASI DAN MAKANAN
MR & DC
SUBBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN
1. SEKRETARIAT
2. BIDANG P2P-PL
3. BIDANG YANKES
4. BIDANG BINKESMAS
MATRIKS KETERKAITAN MANUAL MUTU DENGAN PROSEDUR
MANUAL MUTU ISO 9001:20084. QMS 5.MANAGEMENT
RESPONSIBILITY
6.RESOURCE
MANAGEMENT
7.PRODUCT
REALIZATION
8.MEAS/ANALYSIS &
IMPROVEMENT