Kelompok 12Materi 10

Rani Puji AstutiSiwi Permatasari

Tomi Saadillah

Perkembangan Pelayaran di Indonesia

Indonesia merupakan negara maritim terbesar didunia. Indonesia sangat bergantung pada sektor maritim baik dalam perdagangan dalam maupun luar negeri. Untuk mempelancar roda perekonomian kita hanya dengan adanya kapal-kapal yang cukup, yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Perdagangan antar pulau terjadi sejak abad 19 dan semakin ramai, terlebih lagi setelah Hindia Belanda memberi ijin untuk mempergunakan kapal-kapal asing dengan tonase yang lebih besar.

Permulaan abad 19 dalam dunia pelayaran ditandai oleh 2 kegiatan atau peran :

1. Berniaga

2. Mengusahakan atau menyediakan jasa angkutan barang

Tahun 1890-1935

Perusahaan pelayaran pertama didirikan di indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu perusahaan pelayaran KPM ( Koninkelijke Paketvaart Maatscappi ) dan merupakan satu-satunya perusahaan yang oleh pemerintah Belanda diberikan hak monopoli dibidang pelayaran di Indonesia.

Tahun 1936-1942

Disahkan undang-undang perkapalan ( Indische Scheepvartet ) dan berkembang pesatnya perusahaan KPM, mampu menyelenggarakan pelayaran diseluruh wilayah perairan Indonesia.

Tahun 1942-1945

Pada tahun 1942 terjadi pendudukan Jepang di Indonesia sehingga kapal-kapal niaga digunakan untuk melayani keperluan tentara Jepang, dan hampir semua pelayaran niaga berhenti beroperasi.

Tahun 1945-1956

Pemerintahan Jepang menyerah, dan Belanda mencoba menghidupkan KPM. Pada tahun 1951 Indonesia mendirikan PELNI dan Jakarta Lloyd untuk beroperasi sambil bersaing dengan KPM.

Tahun 1957-1960

Pada tahun 1957 perusahaan pelayaran KPM dinasionalisasikan dan seluruh kekayaannya antara lain berupa 79 kapal berkapasitas lebih dari 135.000 DWT diserahkan kepada PN.PELNI. Selain itu juga tubuhnya perusahaan pelayaran swasta nasional, tetapi pada tahun 1960 perusahaan pelayaran swasta nasional mengalami kepailitan.

Tahun 1960-1968

Pada periode ini kondisi ekonomi di Indonesia kurang menguntungkan bagi dunia pelayaran karena tingkat inflasi yang tinggi (+300%), sehingga banyak perusahaan pelayaran mengalami kesulitan dana untuk menambah atau memperbaharui armada.

Tahun 1969-1980

Pembinaan pelayaran ditekankan pada pembinaan pelayaran dalam negeri ( Pelayaran Nusantara ) yang dimaksudkan untuk menghidupkan kegiatan pelayaran yang tetap dan teratur antara pelabuhan-pelabuhan utama diseluruh Indonesia.

Jaringan pelayaran dikelompokkan dalam beberapa trayek :

1. Trayek pelayaran diwilayah barat

2. Trayek pelayaran diwilayah timur

3. Trayek kapal penumpang dan trayek pelayanan ke Singapura

Tahun 1980-1987

Periode tahun ini merupakan program pemantapan pola angkutan laut nusantara diseluruh Indonesia melalui program RLS. Program ini dijadikan penyempurnaan trayek pelayaran Nusantara, yaitu :

1. Trayek pelayaran Nusantara Barat

2. Trayek pelayaran Nusantara Timur

3. Trayek pelayaran Nusantara Timur ke Nusantara Barat

4. Trayek pelayaran Nusantara Barat ke Nusantara Timur

Tahun 1988-1994

berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 Thun 1988 yang lebih dikenal dengan PAKTO ( paket Oktober 1988 ), pemerintah melaksanakan deregulasi dibidang pelayaran yang meliputi :

penyederhanaan dibidang perizinan, antara lain berupa penyatuan izin usaha pelayaran dan izin operasi

pengelompokkan jenis usaha pelayaran sesuai perizinannya menjadi

Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Dalam Negeri Pelayaran Rakyat Pelayaran Perintis

Tahun 1994-2005

Selain memperlancar arus barang dan penumpang PAKTO 88 juga minimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan pelayaran Nasional. Deregulasi tersebut memberikan keleluasaan bagi beroperasi di Indonesia sehingga mendesak/mempersempit pangsa pasar pelayaran nasional baik untuk angkutan barang luar negeri maupun angkutan barang dalam negeri.

Tahun 2005 s.d sekarang

Dengan terbitnya Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, yang dilanjutkan dengan revisi undang-undang Pelayaran Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran menjadi undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, maka dimulainya era baru dalam perkembangan industri pelayaran nasional, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan industri pelayaran nasional, yaitu :

penerapan asas cabotage secara konsekuen menata kembali dan menyempurnakan kebijakan

perpajakan yang ada agar lebih mendukungtumbuh dan berkembangnya industri pelayaran nasional

mendorong perbankan nasional untuk berperan aktif dalam rangka pendannan untuk mengembangkan industri pelayaran nasioanal

Fasilitas Angkatan Laut dan Jenis Kapal

Terselenggaranya distribusi nasional, dalam arti memelihara dan menjamin keamanan jalur-jalur logistik nasional secara efisien dan efektif, terutama dalam menunjang penyediaan sembilan bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya, telah menjadi masalah pokok dari sudut sarana, prasarana, dan pengusahaan sub sektor perhubungan laut.

Spesifik fasilitas angkatan laut :

1. Kapal sebagai fasilitas operasi yang dilengkapi dengan mesin penggeraknya.

2. Pelabuhan sebagai terminal.

3. Laut sebagai alur pelayaran.

4. Fasilitas navigasi dan telekomunikasi sebagai penunjang dipelabuhan dan di alur pelayaran.

Ciri-ciri khas pengangkutan laut

1. Untuk muatan yang jumlah dan volumenya besar.

2. Jaraknya jauh melalui lautan

3. Proses angkutannya lambat sesuai kecepatan kapal yang mencapai rata-rata 20 mil per jam ( 1 mil = 1,852km )

4. Diperlukan lebih banyak penanganan atau handling hingga barang muatan senantiasa mengalami pengalihan beberapa kali pada waktu dimuat ke kapal dan sesudah barang sampai dipelabuhan tujuan.

Jenis-jenis kapal

a. Kapal Penumpang

Pada tahun 1950 kapal-kapal besar masih merupakan alat angkutan penumpang utama bagi negara Eropa (Inggris,Perancis,Italia,Belanda) dan Amerika.

Inggris : Queen Mary, Queen Elizabeth II, Titanic

Perancis : Ille de France, Normandie

Jerman : Veterland, Bremen

b. Kapal Barang

Kapal barang yang kita kenal terdiri atas single deck atau double deck. Kapal yang cukup besar biasanya diperlengkapi alat bongkar muat. Sebelum tahun 1960 kapal barang itu sederhana perlengkapannya dan ada yang masih mengandalkan pada tenaga manusia untuk bongkar muat.

Jenis-jenis kapal barang

1. Kapal muatan umum (general cargo vessels)

2. Kapal minyak (tankers)

3. Kapal pengangkut (dry bulk carrier/bulk cargo)

4. Kapal serba guna (multipurpose vessels)

Ukuran kapasitas kapal :

1. Gross Registered Tonnage (GRT)

2. Net Registered Tonnage

3. Displacement Tonnage

4. Dead Weight Tonnage (DWT)

TERIMAKASIH