BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan

gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai

kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani

masalah medic modern, yang semuannya terikat bersama-sama dalam maksud

yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan (Siregar 2004).

Pelayanan kesehatan di rumah sakit berjalan secara sinergis antardisiplin

profesi kesehatan dan non kesehatan .Salah satu fungsi rumah sakit adalah

menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan yang merupakan

bagian dari sistem pelayanan kesehatan dengan tujuan memelihara kesehatan

masyarakat seoptimal mungkin (Aditama, 2006).

Pelayanan keperawatan merupakan salah satu bentuk layanan yang

memiliki kontribusi yang besar dalam pelayanan kesehatan. Gilies (1994), dan

menyatakan bahwa layanan keperawatan merupakan layanan terbesar dalam

layanan rumah sakit. Tenaga keperawatan di Rumah Sakit merupakan jenis

tenaga kesehatan terbesar (jumlahnya antara 50–60%), memiliki jam kerja 24

jam melalui penugasan shift, serta merupakan tenaga kesehatan yang paling

dekat dengan pasien melalui hubungan professional (Wiwiek,2008).

Pelayanan keperawatan di rumah sakit tersebar pada sejumlah area seperti

pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, maupun pada area pelayanan

khusus seperti instalasi intensif, instalansi gawat darurat, maupun instalansi

bedah sentral. Pelayanan keperwatan ini memiliki sifat yang unik yaitu seperti

diberikan secara konstan, kontinu, koordinatif dan advokatif, oleh karena itu

salah satu indicator keberhasilan rumah sakit dalam member pelayanan

kesehatan tersebut ditentukan oleh pemberian asuhan keperawatan oleh

perawat yang berkualitas. Pelayanan dan asuhan keperawatan menjadi salah

satu indikator penilaian dalam akreditasi Rumah Sakit.

1

Asuhan keperawatan yang berkualitas dapat dicapai dengan adanya

profesionalisme keperawatan. Pelayanan keperawatan professional di rumah

sakit diberikan oleh perawat yang ditujukan pada individu, keluarga,

kelompok dan masyarakat melalui pendekatan asuhan keperawatan (Depkes,

2002).

Pelayanan keperawatan professional ini didapat dengan adanya mutu

pelayanan prima yang sangat sangat dipengaruhi oleh pelayanan keperawatan

berkontribusi untuk menentukan kinerja rumah sakit, dengan jumlah

ketenagaan keperawatan yang dominan besar di rumah sakit (Depkes, 2002).

Kemajemukan tenaga kesehatan ini membawa dampak pada tidak

konsistennya sistem pelayanan keperawatan . Sebab pertumbuhan tenaga

keperawatan di Rumah Sakit masih belum optimal, karena kurangnya

komitmen terhadap pertumbuhan profesi, kurangnya keinginan belajar terus-

menerus, dan pengembangan diri belum menjadi perhatian utama bagi

individu tenaga keperawatan dan rumah sakit. Hal ini karena tenaga

keperawatan di Rumah Sakit cenderung melakukan tugas rutin dalam

memberikan pelayanan keperawatan. Digambarkan dengan berbagai kondisi

antara lain: tidak jelasnya uraian tugas dan cenderung melakukan tugas rutin,

selalu mengalami konflik dan frustasi karena berbagai masalah etik dan

disiplin tidak diselesaikan dengan baik, jarang dilakukan pembinaan etika

profesi. Sehingga bedampak pula kepada kinerja perawat yang menurun

karena tidak jelasnya tugas yang dilakukan.

Penurunan kinerja perawatakan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan.

Studi oleh Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medik Depkes RI

bekerjasama dengan WHO tahun 2000 di 4 provinsi di Indonesia, yaitu DKI

Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, menemukan

47,4 % perawat belum memiliki uraian tugas secara tertulis, 70,9 % perawat

tidak pernah mengikuti pelatihan dalam 3 tahun terakhir, 39,8 % perawat

masih melaksanakan tugas non keperawatan, serta belum dikembangkan

sistem monitoring dan evaluasi kinerja perawat (Hasanbasri,2007). Pada tahun

2005 ditemukan kinerja perawat baik 50 %, sedang 34,37 %, dan kurang 15,63

2

%. Kinerja keperawatan di rumah sakit dikatakan baik bila kinerja perawat>

75 % (Maryadi, 2006). Hasil survei di RSU Swadana Tarutung, terhadap 152

pasien rawat inap berkaitan dengan kinerja perawat pelaksana menunjukkan

bahwa sebanyak 65% menyatakan perawat kurang perhatian, 53% mengatakan

perawat sering tidak di ruangan, 42% menyatakan perawat bekerja tidak

disiplin (Siregar, 2008).

Tenaga keperawatan juga memiliki motivasi yang rendah serta kesempatan

yang terbatas untuk meningkatkan kemampuan profesinya melalui kegiatan-

kegiatan audit keperawatan serta kegiatan pendidikan berkelanjutan.

Agar profesionalisme dan pertumbuhan profesi tenaga keperawatan dapat

berkembang, maka diperlukan suatu mekanisme dan sistem pengorganisasian

yang terencana yang diatur oleh suatu wadah keprofesian yang sarat dengan

aturan dan tata norma profesi sehingga dapat menjamin bahwa sistem

pemberian pelayanan dan asuhan keperawatan yang diterima oleh pasien,

diberikan oleh tenaga keperawatan dari berbagai jenjang kemampuan atau

kompetensi dengan benar (scientific) dan baik (ethical) serta dituntun oleh

etika profesi keperawatan. Mekanisme dan sistem pengorganisasian tersebut

adalah Komite Keperawatan. (Permenkes, 49 2013)

Kedudukan komite keperawatan berada dalam struktur terapi menjalankan

peran fungsional rumah sakit yang tujuannya menghimpun, merumuskan dan

mengkomunikasikan pendapat dan ide-ide atau gagasan-gagasan perawat

sehingga memungkinkan penggunaan gabungan pengetahuan keterampilan

dan ide dari staf professional keperawatan (Swansburg, 1999).

Komite keperawatan berada dalam struktur rumah sakit, tertuang jelas

dalam kepmendagri no 1 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan organisasi

dan tata kerja rumah sakit daerah bahwa organisasi rumah sakit sekurang-

kurangnya harus memiliki direktur, komite medic, staf medic fungsional,

komite keperawatan, kepala instalansi dan Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Komite Keperawatan bertugas membantu kepala/direktur Rumah Sakit

dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi

keperawatan dan kebidanan serta pengembangan profesional berkelanjutan

3

termasuk memberi masukan guna pengembangan standar pelayanan dan

standar asuhan keperawatan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya,

diperlukan dukungan, kebijakan internal staf keperawatan, serta dukungan

sumber daya dari rumah sakit.

Pada sebagian besar Rumah Sakit merasakan perlu adanya Komite

Keperawatan, sehingga dibentuklah komite dengan peraturan masing-masing

dan mekanisme pelaksanaan yang bervariasi. Pemahaman tentang Komite

Keperawatan juga berbeda-beda, fungsi, tugas dan kewenangan komite

terkadang duplikasi dengan direktur atau bidang keperawatan. Ataupun

struktur dalam manajemenrial komite keperawatan yang seperti tidak sesuai

dengan fungsi keperawatan atau bisa menjadi faktor penghambat berjalannya

sistem keperawatan, misalnya saja pada RSUD Seodarso Pontianak terjadi

dari struktur organisasi seksi keperawatan berada di bawah kepala bidang

pelayanan yang dipimpin oleh seorang dokter gigi, seharusnya kepala seksi

keperawatan berada di bawah bidang keperawatan sehingga dalam melakukan

fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

dan pengawasan akan lebih efektif, karena bidang keperawatan sangat

memahami tugas dan pengawasan kana lebih efektif pula karena bidang

keperawatan sangat memahami tugas dan fungsi kasi dan atau kebutuhan

masing-masing ruangan atau unit rawat inap khususnya (Ernawati, 2010).

Akhirnya Komite Keperawatan yang ada belum mampu meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan dan asuhan

keperawata kepada pasien dan keluarganya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya Pedoman

Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit yang diatur dengan

peraturan menteri kesehatan, sehingga dapat diimplementasikan, berkontribusi

meningkatkan kinerja pengelolaan klinik bagi tenaga keperawatan yang

akhirnya dapat menjamin pasien dan masyarakat menerima pelayanan

berkualitas dan aman.

Ketenagakerjaan keperawatan yang kompeten, mampu berpikir kritis,

maka seharusnya selalu berkembang serta memilki etika profesi sehingga

4

pelayanan keperawatan dapat diberikan dengan baik, berkualitas dan aman

bagi pasien dan keluarganya dan untuk itu kita perlu mengetahui mengenai

komite keperawatan di rumah sakit, struktur yang sudah diberlakukan oleh

pemerintah dan bagaimana peran keperawatan sendiri dalam komite

keperawatan di rumah sakit.

B. Rumusan Masalah

Rumah Sakit merasakan diperluka adanya Komite Keperawatan

untuk menunjang peningkatan kinerja perawat, sehingga dibentuklah

keperawatan namun beberapa rumah sakit membentuk dengan peraturan

masing-masing dan mekanisme pelaksanaan yang bervariasi. Pemahaman

tentang Komite Keperawatan juga berbeda-beda, fungsi, tugas dan

kewenangan komite terkadang duplikasi dengan direktur atau bidang

keperawatan. Sehingga beberapa kejadian di beberapa rumah sakit komite

keperawatanya tidak sesuai dengan tugas dan fungsi keperawatanya

sendiri maka dapat menjadi faktor pemicu semakin menurunnya kinerja

perawat di rumah sakit. Pemerintah mengatur pedoman dalam

pembentukan komite keperawatan di rumah sakit ini dalam permenkes 49

tahun 2013.

Perumusan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai

berikut, “Apa Komite Keperawatan Rumah Sakit itu dan bagaimana

bentuk peranan komite keperawatan menurut peraturan mentri kesehatan

no 49 tahun 2013 mengenai Komite Keperawatan Rumah Sakit.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan membuat makalah ini adalah untuk mengetahui secara

umum komite keperawatan yang berada di rumah sakit dan

bagaimana keberjalanannya seharusnya di rumah sakit.

5

2. Tujuan Khusus.

a. Mengetahui pengertian dari komite keperawatan di rumah sakit.

b. Mengetahui tugas dan dan peran Komite keperawatan di rumah

sakit.

c. Mengetahui tentang struktur pemerintahan dalam komite

keperawtan.

d. Mengetahui pentingnya komite keperawatan di rumah sakit seperti

peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam permenkes 49

tahun 2013 dengan terjadi di Indonesia.

D. Manfaat

Adapun beberapa manfaat yang di dapat dari makalah ini adalah :

1. Agar mengetahui pentingnya mengetahui apa dan bagaimana komite

keperawatan.

2. Sebagai bahan meningkatkan keprofesionalisme dalam manajemenrial

di rumah sakit mengenai organisasi keperawatan di rumah sakit.

3. Agar dapat mengerti mengenai hubungan komite keperawatan dengan

rumah sakit.

4. Dapat menambah wawasan penulis naskah dan pembaca mengenai

komite keperawatan rumah sakit di Indonesia.

6

BAB II

Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai beberapa materi yang mencangkup komite

keperawatan di rumah sakit seperti : sejarah perkembangan,

A. Sejarah perkembangan Komite Keperawatan Rumah Sakit.

Dimulai pada tahun 1996 ,sebutan SPF (Staf Perawat Fungsional).

Dipimpin oleh seorang ketua dan memilki tiga tim yaitu Etik dan

Kridensial, Pengembangan dan Mutu. Tugas membantu Bidang

Keperawatan. Tahun 2000 jabatan utama adalah ketua dan tiga tim masih

merangkap jabatan setiap tim mempunyai program kerja ketua tim sebagai

coordinator standar akreditasi. Dan pada tahun 2003 dibentuk komite

sebagai jabatan utama untuk ketua komite dan ketua sub komite. Memiliki

supervisor sbg jabatan Utama dan di BKO kan kepala Instalasi mulai

tahun 2006 supervisor sepenuhnya dibawah kendali komite keperawatan.

(Sugih Asih, 2010)

B. Pengertian Komite Keperawatan Rumah Sakit.

Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit

yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial,

penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. (UU

49, 2013).

Komite Keperawatan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah

tanga keperawatan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan

tentang hal-hal yang terkait masalah profesi dan teknis keperawatan

(Swansburg, 1999). Rumah sakit membentuk komite guna memfasilitasi

pencapaian tujuan pelaksanaan gara lebih berkualitas (Nurachmah, 2000).

7

Komite dibentuk untuk membahas pengembangan mutu sumber daya

manusia, pembinaan etik profesi penyusunan standar pelayanan dan

penelitian (wulandari 2000).

Komite Keperawatan merupakan oganisasi yang memiliki fungsi sebagai

tempat bagi tenaga keperawatan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam

memberikan masukan tentang hal-hal yang terkait masalah profesi dan

teknis keperawatan dan keberjalanan keperawatan di rumah sakit.

C. Prinsip kegiatan Komite Keperawatan

1. Prinsip sinergisme yang memberlihatkan thinking power kelompok

terpilih untuk bersama-sama berupaya memperoleh keluaran yang

lebih efektif. Sehingga sebagai ketua komite keperawatan apabila salah

satu permasalahan yang ada, maka harus menggunaka kekuatan

berfikir yang lebih rasional.

2. Tenaga keperawatan profesional diberdayakan untuk berkontribusi

secara kolektif terhadap proses pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan pelayanan keperawatan. Untuk menjalankan

fungsi komite keperawatan di rumah sakit sebagai kelompok

keperawatan bertanggung jawab yaitu terlaksananya peran dan

kegiatan perawat dirumah sakit sebagai kelompok keperwatan

bertanggung jawab yaitu telaksananya peran dan kegiatan perawat di

rumah sakit, merupakan media utama mengkoordinasikan dan

memfasilitasi tumbuhnya komunitas profesi keperawatan melalui

sistem pengampu keilmuan yang dapat mempertahankan pfesionalisme

keperawatan yang diberikan (Mari, 2007).

D. Tujuan pembentukan Komite Keperawatan

Mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan keperawatan ada beberapa

tujuan yang terkandung diantaranya adalah :

8

1. Pertama mengorganisasi kegiatan pelayanan keperawatan melalui

penggabungan pengetahuan, keterampilan dan ide-ide. Kedua

Menggabungkan sekelompok orang yang menyadari pentingnya

sinergi dan kekuatan berpikir agar dapat memperoleh output yang

paling efektif. Ketiga Meningkatkan otonomi tenaga keperawatan

dalam pengelolaan pelayanan keperawatan di RS.

2. Dibentuknya komite keperawatan di harapkan dapat menghubungkan,

menyampaikan dan memudah hubungan serta mengkoordinasi

kelompok keperawatan. Dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian

serta memberikan kesempatan kepada perawat untuk dipromosikan

keposisi yang tanggung jawabnya lebih besar atau dengan kata lain

meningkatkan taraf perawat misalnya di rumah sakit. (Gilies, 1994,

hlm 146).

E. Peran Komite Keperawatan.

1. Peran pertama keperawatan membentuk panitia atau kelompok kerja

untuk menuliskan standar ( Standar askep, standard praktek dan

standard ketenagaan). Penyususnan standar ini diperlukan masukan

tentang falsafah, tujuan bidang keperawatan, teori keperawatan dan

sistem pelayanan guna mempermudah pengambilan keputusan dan

mengidentifikasi aktivasi dalam standar. Anggota panitia sepakat

menentukan penulisan standard operasional prosedur (SOP) apakah

dalam bentuk normative atau empirical, kemudian menentukan topik

standar yang akan disusun dan dikembangkan. Standard selesai

disusun dan diuji serta dietrapan di lapangan, bila cocok dengan

kondisi dan situasi dapat mengingkatkan mutu pelayanan keperawatan

selanjutnya standar tersebut diproses untuk disetujui dan disahkan

oleh direktur. Penyusunan standar bersifat interdisiplin, komite

keperawatan bekerja sama dengan komite medic dan panitia yang ada

di rumah sakit (Swansburg, 1999).

9

2. Peran kedua adalah memantau pelaksanaan tugas dan panitia komite

keperawatan yang ada di unit perawatan, standard tersebut akan

disosialisasikan, bila terjadi penyimpangan karena tidak dapat

diterapkan, tidak jelas, atau tidak dapat dicapai maka akan

disampaikan pada direktur untuk dievaluasi hasilnya disampaikan

pada ketua komite untuk pengujian dan analisa sebelum dilakukan

perbaikan dan pengembangan. Setiap standard bersifat dinamis

mengikuti perkembangan maka perlu diperbaharui agar dapat

digunakan untuk menjamin kinerja yang diharapkan sehingga dapat

meningkatkan kepuasan dari perawat itu sendiri.

Berdasarkan peran komite keperawatan diatas maka dapat

disimpulkan pean komite keperawatan adalah sabagai :

a. Fasilitator pertumbuhan dan perkembangan profesi melalui

kegiatan yang terkoordinasi.

b. Tim kendali mutu untuk mempertahankan pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan aman.

c. Problem solver dalam mengatasi masalah keperawatan yang

terkait dengan etik dan sikap moral perawatan.

d. Investigator, kelompok peneliti yang mengkaji berbagai aspek

keperawatan untuk meningkatkan pelayanan.

e. Implementator,vmenjamin diterapkannya standar praktek,

asuhan, dan prosedur.

f. Human relation team, menjamin hubungan kerja dengan staff.

g. Designer/implementator/pemantau dan evaluator ide baru.

h. Komunikator, edukator, negosiator, dan pemberi rekomendasi

terhadap hasil kerja staff. (Swansburg, 1999).

10

F. Fungsi Komite Keperawatan.

Dalam kaitan dengan pelayanan keperawatan di rumah sakit :

1. Menjamin tersedianya norma-norma: standar praktek/asuhan/prosedur

keperawatan sesuai lingkup asuhan dan pelayanan serta aspek penting

asuhan di seluruh area keperawan

2. Menjaga kualitas asuhan melalui perumusan rencana peningkatan mutu

keperawatan tingkat rumah sakit: menetapkan alat-alat pemantauan,

besar sampel, nilai batas, metodologi pengumpulan data, tabulasi, serta

analisis data.

3. Mengkoordinasi semua kegiatan pemantauan mutu dan evaluasi

keperawatan : jenis kegiatan, jadwal pemantauan dan evaluasi, serta

penanggung jawaban pelaksana.

4. Mengintegrasikan proses peningkatan mutu keperawatan dengan

rencana rumah sakit untuk menemukan kecenderungan dan pola kinerja

yang berdampak pada lebih dari satu departemen atau pelayanan.

5. Mengkomunikasikan informasi hasil telaah mutu keperawatan kepada

semua yang terkait, misalnya komite mutu rumah sakit.

6. Mengusulkan solusi kepada manajemen atas masalah yang terkait

dengan keprofesionalan tenaga dan asuhan dalam sistem pemberian

asuhan, misalnya sistem pelaporan pasien, penugasan staf.

7. Memprakarsai perubahan dalam meningkatkan mutu asuhan

keperawatan.

8. Berpartisipasi dalam komite mutu tingkat rumah sakit..

Dalam kaitan dengan anggota :

a. Menetapkan lingkup praktek, kompetensi dan kewenangan

fungsional tenaga keperawatan.

b. Merumuskan norma-norma: harapan dan pedoman perilaku.

c. Menyediakan alat ukur pantau kinerja tenaga keperawatan.

d. Memelihara dan meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan

kinerja anggota.

11

e. Membina dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika

profesi keperawatan.

f. Mewujudkan komunitas profesi keperawatan.

g. Merumuskan sistem rekruitmen dan retensi staff.

G. Tugas Komite Keperawatan

Tugas komite keperawatan di rumah sakit secara umum

1. Menyusun dan menetapkan Standar Asuhan Keperawatan di RS

2. Memantau pelaksanaan asuhan keperawatan

3. Menyusun model Praktek Keperawatan Profesional

4. Memantau dan membina perilaku etik dan profesional tenaga

keperawata

5. Meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui peningkatan

pengetahuan dan keterampilan seiring kemajuan IPTEK yang

terintegrasi dengan perilaku yang baik.

6. Bekerja-sama dengan Direktur/bidang keperawatan dalam

merencanakan program untuk mengatur kewenangan profesi tenaga

keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan sejalan dengan

rencana strategi RS.

7. Memberi rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi

bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan tindakan asuhan

keperawatan.

8. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan tenaga keperawatan, menyampaikan

laporan kegiatan Komite Keperawatan secara berkala (setahun sekali)

kepada seluruh tenaga keperawatan RS.

12

H. Struktur organisasi Komite Keperawatan

Adapun beberapa susunan organisai komite kerawatan di rumah sakit

sesuai gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1

1. Ketua Komite

Tujuan : Memberi kepemimpinan dan arah kepada sub komite

Lingkup tugas :

a. Mereview berbagai isu yang disajikan dan merujuk ke sub

komite yang sesuai.

b. Menjaga dan merekomendasi perbaikan-perbaikan yang

diperlukan.

c. Memberi bimbingan dan dukungan kepada sub komite.

d. Memfasilitasi proses penetapan tujuan tahunan sub komite

e. Mereview jadwal operasional tahunan

2. Subkomite Kredensial

Tujuan : Memberi kejelasan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga

keperawatan, melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa

tenaga keperawatan yang memberikan asuhan keperawatan dan

kebidanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas dan

13

Ketua Komite Keperawatan

Sekertaris Komite Keperawatan

Subkomite Praktek Keperawatan/ Kredensialing

Subkomite Etika dan disiplin

Subkomite Mutu Keperawatan/ Mutu Profesi

pengakuan dan penghargaan terhadap tenaga keperawatan yang berada

di semua level pelayanan.

Lingkup tugas :

a. menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis;

b. menyusun buku putih (white paper) yang merupakan dokumen

persyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan setiap jenis

pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar

kompetensinya. Buku putih disusun oleh Komite Keperawatan dengan

melibatkan Mitra Bestari (peer group) dari berbagai unsur organisasi

profesi keperawatan dan kebidanan, kolegium keperawatan, unsur

pendidikan tinggi keperawatan dan kebidanan;

c. menerima hasil verifikasi persyaratan Kredensial dari bagian SDM

meliputi:

1. ijazah;

2. Surat Tanda Registrasi (STR);

3. sertifikat kompetensi;

4. logbook yang berisi uraian capaian kinerja;

5. surat penyataan telah menyelesaikan program orientasi Rumah

Sakit atau orientasi di unit tertentu bagi tenaga keperawatan baru;

6. surat hasil pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan.

d. merekomendasikan tahapan proses Kredensial:

1. perawat dan/atau bidan mengajukan permohonan untuk

memperoleh Kewenangan Klinis kepada Ketua Komite

Keperawatan;

14

2. ketua Komite Keperawatan menugaskan Subkomite Kredensial

untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan secara

individu atau kelompok);

3. sub komite membentuk panitia adhoc untuk melakukan review,

verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode: porto folio,

asesmen kompetensi;

4. sub komite memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan

rapat menentukan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga

keperawatan.

e. merekomendasikan pemulihan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga

keperawatan.

f. melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang

ditetapkan.

g. sub komite membuat laporan seluruh proses Kredensial kepada Ketua

Komite Keperawatan untuk diteruskan ke kepala/direktur Rumah Sakit. 3.

3. Sub Komite Pengembangan Profesi/ Etik dan Disiplin Profesi

Tujuan : Menetapkan, mengimplementasikan, dan menjaga standar

kependidikan yang meningkatkan pertumbuhan keprofesian dan

kompetensi klinik tanpa henti.

Lingkup tugas :

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebutuhan pendidikan

keperawatan dan menetapkan proses-proses untuk memenuhi

kebutuhan kependidikan staf bersamaan dengan pengembangan

staf.

b. Meningkatkan akontabilitas individual para perawat untuk

pendidikanyang diwajibkan dan memfasilitasi proses

kredensial/sertifikasi ulang.

c. Menetapkan peran dan tanggung jawab preseptor.

15

d. Memelihara lingkungan yang kondusif untuk peningkatan dan

pemanfaatan riset keperawatan.

e. Berpartisipasi dalam program rekruitmen, pengakuan, dan

retensi melalui kolaborasi dengan bagian SDM/HRD.

4. Sub Komite Mutu Keperawatan

Tujuan : Memantau ketepatan dan efektifitas asuhan yang diberikan

oleh staf keperawatan sekaligus mengkaji dan memastikan kepatuhan

dengan standar dan praktek yang ditetapkan.

Lingkup tugas :

a. Menyusun, merevisi dan menyetujui rencana peningkatan mutu

keperawatan.

b. Mengintegrasikan peningkatan mutu keperawatan dengan

rencana RS.

c. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang

telah ditetapkan.

d. Memastikan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan untuk

perbaikan kinerja komite.

e. Mensahkan dan memantau rencana peningkatan mutu unit.

16

BAB III

PEMBAHASAN

Pentingnya Komite Keperawatan di Rumah Sakit.

Komite Keperawatan sudah ada sejak tahun 1996 dengan sebutan SPP ( Staf

Perawatan Fungsional). Tahun 2000 struktur komite keperawatan dalam hal ini

adalah jabatan utama untuk ketua sebagai penanggung jawaba standard akreditasi

dan beberapa tim lainnya seperti : Tim pengembangan bertugas merancang

pelatihan, peatihan, Tim Mutu bertugas menetapkan dan melakukan pemantauan

indicator mutu dan Tim Etik bertugas menyusun buku pedoman etik keperawatan.

Pada peraturan mentri kesehatan RI no 1678/ MENKES/PER/2005 tentang

organisasi dan data kerja rumah sakit pada pasal 59 komite keperawatan

merupakan wadah kelompok professional keperawatan yang mengkoordinasikan

penegakan etika dan mutu keperawatan di rumah sakit.

Komite keperawatab adalah wadah non stuktural rumah sakit yang mempunyai

fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga

keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi, dan

pemeliharaan etika dan disiplin profesi menurut UU no 49 tahun 2013 tentang

komite keperawatan rumah sakit.

Tujuan pemebentukan komite keperawatan ini adalah mengorganisasikan kegiatan

pelayanan keperawatan melalui penggabungan pengetahuan,meningkatkan

otonomi tenaga keperawatan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan di rumah

sakit dan pebentukan komite keperawatan ini juga diharapkan dapat

menghubungkan, menyampaikan dan memudahkan hubungan serta

mengkoordinasi kelompok keperawatan.

Peran komite keperawatan di rumah sakit adalah membentuk kelompok kerja

untuk menulis asuhan keperawatan bagi pasien, memantau pelaksanaan tugas

17

anggota keperawatan yang ada di unit keperawatan dan setiap standar asuhan

tersebut akan dievaluasi bersama mengenai keberjalanannya dalam keperawatan.

Seorang kepala komite keperawatan diperlukan yang komunikator, educator,

negosiator, pemeberi rekomendasi terhadap hasil kerja staff, kepala komite juga

harus mampu memberikan problem solver dalam mengatasi masalah keperawatan

yang ditemukan nantinya.

Sehingga dalam pelaksaan proses keperawatan anntinya tercapailah asuhan

keperawatan yang bermutu berdasarkan standard profesi, perilaku yang sesuai

dalam asuhan keperawatan misalnya saja caring, tercapainya patient safety atau

keamanan pasien, peningkatkan pada kepatuhan perwat dalam pelaksana standard

asuhan keprawatan serta penurunan terjadinya indikatot mutu keperawatan.

Komite keperawtan memiliku strutrur organisasi sebagai berikut : pertama

seorang komite keperawatan yang bertugas mereview berbagai standard tindakan

asuhan keperawatan yang telah diberikan, bertanggung jawab terhadap direktur

utama, menjaga dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,

member bimbingan dan dukungan terhadap subkomite serta mereview jadwal

operasi tahuan, kedua ada sekertaris komite keperawatan yang bertugas untuk

mengatur jadwal ketua komite agar sesuai dan menghubungkan pihak luar

ataupun dalam komite keperawatan sendiri dengan komite keperawatan, serta

membantu ketua komite dalam hal pendokumentasian berkas. Setelah ketua

komite keperawatan terdapat tiga subkomite diantaranya : subkomite praktik

keperawatan yang bertugas menyusun dan memperbaiki uaraian tugas dari staf

klinik, mereview, menyetujui dan memperbaiki standard asuhan klinik dimana

asuhan keperawatan diberikan, melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai

waktu yang ditetapkan. Kredensial adalah proses untuk mendapatkan, memeriksa

dan menilai kecakapan kualifikasi praktisi pelayanan kesehatan untuk

memberikan pelayana keperawatan di rumah sakit. Hal ini dilakukan berupa uji

kompetensi untuk meningkatkan jenjang karir perawat di rumah sakit, sub komite

mutu profesi bertugas menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area

praktik, memfasilitasi proses pendampingan sesuai, dan subkomite pengembangan

18

profesi menetapkan dan mengevaluasi kebutuhan pendidikan keperawatan dan

menetapkan proses-proses untuk memenuhi kebutuhan pendidikan staf bersama

dengan pengembangan staf.

Pelayanan keperawatan membutuhkan seorang manajer keperawatan atau ketua

keperawatan yang mampu untuk menjalankan fungsi manajemen dan tupoksi

yang sudah ditetapkan oleh direktur.

19

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Komite Keperawatan sudah ada sejak tahun 1996 dengan sebutan SPP

( Staf Perawatan Fungsional). Tahun 2000 struktur komite keperawatan

dalam hal ini adalah jabatan utama untuk ketua sebagai penanggung

jawaba standard akreditasi dan beberapa tim lainnya seperti : Tim

pengembangan bertugas merancang pelatihan, peatihan, Tim Mutu

bertugas menetapkan dan melakukan pemantauan indicator mutu dan Tim

Etik bertugas menyusun buku pedoman etik keperawatan.

Komite keperawatab adalah wadah non stuktural rumah sakit yang

mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan

profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial,

penjaga mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi menurut

UU no 49 tahun 2013 tentang komite keperawatan rumah sakit.

Tugas dan fungsi komite keperawatan secara umum adalah meningkatkan

keprofesionalisme tenaga kerja perawat di rumah sakit. Struktrur

organisasi dari komite keperawatan sendiri adalah diketuai oleh seorang

kepala atau ketua komite keperawatan yang bertanggung jawab langsung

kepada dirktur rumah sakit terhadap tindakan keperawatan, dan terdapat

sekertaris yang membantu pengarsipan, serta tiga subkomite yaitu

subkomite kredensial, subkomite mutu profesi,dan subkomite etik dan

disiplin profesi.

B. Saran

Sebagai wadah keperawatan komite keperawatan seharusnya mampu

menjadi sarana penghubung atau pun pedoman bagi seluruh perawat di rumah

sakit dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan yang bisa mendukung

20

peningkatan mutu dalam pemberian asuhan keperawatannya. Serta komite

keperawatan sebaiknya mampu memfasilitasi serta mengarahkan seluruh tenaga

kerja keperawatan untuk meningkatakan dalam pemberian pelayanan keperawatan

di rumah sakit.

21

Daftar Pustaka

Siregar, Chales .2004.Farmasi Rumah Sakit Teori & Penerapan. Jakarta: EGC

Aditama, TY. 2006. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Jakarta : UI Press.

Wiwik. 2008. Skripsi Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja asuhan

keperawatan dalam pengkajian danimplementasi perawat pelaksana di Rumah

Sakit Bhayangkara.

Depkes RI, Standar Pelayanan Rumah Sakit. Direktorat JenderalPelayanan

Medik, Cetakan ke-3, Jakarta, 1997.

Departemen Kesehatan RI, Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indikator Menuju

Indonesia Sehat 2010 ,Jakarta, 2001.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2013 tentang

komite keperawatan rumah sakit

Swansburg RC., Swansburg RJ. Introductory Manajement and Leadership for

Nurse.2 nd edition.Toronto : Jonash and BurtletPublisher,1999.

Nurachmah, E (2000). Pengorganisasian komite keperawatan dalam

pengembangan profesi. Manajemen dan administrasi rumah sakit Indonesia, 2, 10-

13.

Wulandari Y. 2002. Studi kasus pengorganisasian komite keperawatan di

pelayanan kesehatan saint carolus Jakarta. Tesis. Depok : FKM Universitas

Indonesia.

(Gilies, 1994, hlm 146). Gilles: Nursing Management A System

Approach.Sounders Company.Philadelpia,1994

22

Ernawati. 2010. Tesis Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Seksi

dan Komite Keperawatan dengan Efektifitas pelayanan Keperawatan di RSUD

Dr. Soedarso Pontianak. Fakultas ilmu keperarawatan Universitas Indonesia.

Bessie, Maquis. 2013. Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan. Jakarta : EGC.

23

Lampiran

24

1

KEPALA/DIREKTUR RUMAH SAKIT

DirekturKomite KeperawatanKomite Medik Direktur Direktur

Subkomite Mutu Profesi Subkomite Etik dan DisiplinSubkomite Kredensial

1