MANAJEMEN FUNGSI SERTA PERAN BANK INDONESIA BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN STABILITAS

SISTEM KEUANGAN

Karya Tulis

Diajukan untuk memenuhi persyaratan beasiswa yang diselenggarkan oleh Bank

Indonesia

NAMA : DEWI FATMAWATI

NIM : 072244610038

KELAS : FISIKA

FAKULTAS : MIPA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhirnya

kami para penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini dengan baik. tulisan berjudul

Manajemen Fungsi Serta Peran Bank Indonesia Bagi Perekonomian Nasional Untuk

Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dimaksudkan untuk mengajukan beasiswa

Bank Indonesia.

Disini penulis menghadirkan beberapa fakta mengenai fungsi serta peran bank

indonesia bagi perekonomian nasional. Tulisan ini juga dilengkapi dengan beberapa

usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Penulis penyadari, bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena

itu kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca yang bijak sangat

diperlukan guna meningkatkan kualitas makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat,

baik bagi penulis maupun pembaca, meskipun ibarat setetes air di padang

pasir.pengetahuan dalam hal perab serta tugas Bank Indonesia dalam stabilisasi

perekonomian nasional. Tulisan ini juga diharapkan untuk semakin menumbuhkan

kesadaran untuk bersama-sama menciptakan perekonomian negara Indonesia yang

stabil.

Medan, 10 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 1

C. Tujuan Penulisan 2

D. Manfaat Penulisan 2

E. Metode Penulisan 2

BAB II PERAN DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

A. Peran Strategis Bank Indonesia 3

B. Kedudukan Keuangan Negara dalam Bank Indonesia 4

C. Bank Indonesia sebagai Badan Hukum Publik 6

BAB III MANAJEMEN KRISIS DALAM KERANGKA MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN 9

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 17B. Saran 17

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN 19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi bank sentral di suatu negara yang diatur dalam konstitusi pada

dasarnya menunjukkan pentingnya tugas otoritas di bidang moneter dan fungsi

lainnnya dari bank sentral. Sebagai institusi yang mempunyai wewenang untuk

mengelola moneter itulah, bank sentral wajar jika diberikan kedudukan yang

independen guna menjaga kredibilitasnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar

kebijakannya tidak dipengaruhi oleh institusi lainnya, agar fungsinya dapat

dijalankan sebagaimana mestinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dengan

demikian, tidak ada kepentingan apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan

kebijakan moneter yang diambil bank sentral atau kebijakan pemerintah/lembaga

negara lainnya tidak dapat mempengaruhi tugas bank sentral.

Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan

Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha.

Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat

memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan

baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu

memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang

pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Oleh sebab itu, kebijakan dan tujuan Bank Indonesia yang diarahkan pada

penguatan sektor moneter membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar stabilitas

ekonomi yang bertumpu pada fundamental moneter yang sehat tetap terjaga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dari penulisan paper ini

adalah untuk mengetahui:

1. Apa fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian nasional?

2. Bagaimana cara mewujudkan stabilitas sistem keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian

nasional.

2. Untuk mengetahui cara mewujudkan stabilitas sistem keuangan

D. Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis, Untuk lebih memperdalam pengetahuan penulis tentang

fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian nasional, dan juga

berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam

mengajukan permohonan beasiswa Bank Indonesia.

2. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian nasional.

3. Bagi dunia keilmuan, penulisan karya ilmiah ini diharapkan mampu

mendorong perkembangan ilmu-ilmu sains, serta memberikan informasi

ilmiah mengenai fungsi serta peran Bank Indonesia bagi perekonomian

nasional.

E. Metode Penulisan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis

menggunakan metode kepustakaan. Pada metode ini penulis membaca buku –

buku dan mencari dari internet yang berhubungan dengan penulisan karya tulis

atau teknik penulisan karya tulis dan yang berkaitan dengan fungsi serta peran

Bank Indonesia bagi perekonomian nasional.

BAB II

PERAN DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA

A. Peran Strategis Bank Indonesia

Di Indonesia, berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Anoname, 1999) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 (UU

BI) (Anoname, 2011). Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang

mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur

dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank (vide Pasal

8 UU BI). Apabila dilihat dari kedudukannya di UUD 1945 Amandemen ke IV

dan UU BI (Anoname, 2010). Bank Indonesia setara dengan lembaga negara dan

berstatus badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank

Indonesia harus melepaskan fungsi komersialnya seperti pelayanan jasa

perbankan. Dilepaskannya pelayanan jasa perbankan Bank Indonesia

dimaksudkan agar bank sentral dapat berkonsentrasi pada upaya menjaga

stabilitas moneter dan memperkuat cadangan devisa negara. Dengan dasar

pemahaman tersebut, kebijakan dan tindakan Bank Indonesia dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan

penguatan ekonomi nasional. Dengan kata lain, kebijakan dan tindakan Bank

Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sama sekali tidak dapat

dikatagorikan sebagai tindakan komersial atau upaya memperoleh laba sebagai

layaknya subyek pajak. Apabila mendasarkan pada Pasal 8 UU BI(Anoname,

2010), ketiga tugas Bank Indonesia tersebut harus dijalankan dan dilakukan

dengan proses dan mekanisme yang tersistem serta terbebas dari pengaruh

manapun. Tugas sedemikian strategis dan penting tersebut selayaknya dilakukan

secara independen karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan

nasional yang akan sangat mempengaruhi sistem perekonomian nasional secara

keseluruhan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan lembaga negara manapun tidak dapat

mendistigmasi Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai

tujuannya, dengan kebijakan yang dibentuk oleh Bank Indonesia itu sendiri.

Misalnya, Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal yang cenderung

memperlemah tujuan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya, yang pada

dasarnya juga merupakan sebagian tugas negara. Dalam konteks ini, semua

lembaga negara perlu mendudukkan kebijakan Bank Indonesia yang

dijalankannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi

nasional. Oleh sebab itu, kebijakan lembaga negara dan peraturan perundang-

undangan tidak dapat mengesampingkan kebijakan dan peraturan

perundangundangan yang memungkinkan Bank Indonesia untuk secara konsisten

dan konsentrasi mencapai tujuannya mencapai dan memelihara kestabilan nilai

rupiah.

Dengan pemahaman tersebut, jelas menegaskan Bank Indonesia dalam

mengambil kebijakan bidang moneter tidak dilaksanakan menurut kehendak dan

pertimbangan diri sendiri. Akan tetapi, segala tindakan dan kebijakan dalam

urusan ini bersandarkan pada pertimbangan makro-ekonomi. Dengan demikian,

independensi dalam menjalankan kebijakan tersebut sangat penting bagi Bank

Indonesia untuk memulihkan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini

mengingat Bank Indonesia diberikan tugas yang tidak ringan dalam menjaga

stabilitas makro perekonomian nasional.

B. Kedudukan Keuangan Negara dalam Bank Indonesia

Sementara itu, kedudukan keuangan dalam Bank Indonesia tetap merupakan

keuangan negara. Konsepsi ini dapat dilihat dari kedudukan keuangan negara

dalam Bank Indonesia yang modalnya berasal dari negara. Namun, berdasarkan

aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya, ada perbedaan mendasar pada

risiko yang ditanamkan oleh negara dalam Bank Indonesia. Dengan pembedaan

ini, dapat terlihat kedudukan keuangan negara dalam permodalan Bank Indonesia

yang digunakan untuk menghadapi risiko yang kemungkinan muncul dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Perlu dipahami penanaman

modal Negara mengandung makna pemerintah menyisihkan kekayaan negara

untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Bank Indonesia dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya. Konsekuensi logis adanya modal negara

pada Bank Indonesia, pemerintah sebagai representasi negara harus ikut menjaga

agar Bank Indonesia tetap mempunyai struktur modal yang kuat dan didukung

dengan cadangan umum yang mampu menanggung risiko yang kemungkinan

muncul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam

menanggung risiko tersebut, posisi Bank Indonesia harus kuat dalam menjaga

cadangan umumnya, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dalam turut

menjaga posisi cadangan umum Bank Indonesia tetap pada upayanya menjaga

kestabilan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam hal ini, pemerintah saat berhadapan dengan Bank Indonesia harus

memposisikan diri sebagai badan hukum publik yang harus mendukung Bank

Indonesia dalam menanggung risiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan

tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang Bank Indonesia tidak akan dapat

optimal dan maksimal dijalankan oleh Bank Indonesia, jika pemerintah

mengesampingkan prinsip pembedaan mendasar antara Bank Indonesia sebagai

badan hukum publik dengan bank umum sebagai badan hukum privat. Sebagai

konsekuensi logis dari adanya pembedaan tersebut, proses penanaman modal

tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang antara pemerintah dan DPR dalam

rangka mewujudkan Bank Indonesia yang kuat dalam menjalankan fungsinya.

Dalam proses penanaman modal tersebut, pemerintah menyatakan persetujuannya

untuk melakukan kewajiban yang tertera dalam Pasal 6 UU BI tersebut. Dengan

ketentuan jika modal Bank Indonesia berkurang, ada penegasan pemerintah harus

segera menutup kekurangan tersebut sesuai dengan jumlah kekurangan yang ada,

setelah mendapatkan persetujuan DPR. Dibebankannya tanggung jawab

pemenuhan modal Bank Indonesia dan penutupan kekurangan modal Bank

Indonesia kepada pemerintah disebabkan kewenangan  pengelolaan keuangan

negara berada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh sebab

kewenangan itulah, tindakan menutup kekurangan modal Bank Indonesia maupun

menerima kelebihan surplus kegiatan Bank Indonesia harus dipandang sebagai

bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian,

kewenangan itu berada pada lingkup kewenangan publik serta diambil

berdasarkan pertimbangan agar pemenuhan kecukupan dana modal Bank

Indonesia dari kewajiban moneter tetap tercapai. Oleh sebab itu, menjadi sangat

jelas pemenuhan kecukupan modal Bank Indonesia merupakan tanggung jawab

pemerintah sebagai representasi negara agar mewujudkan Bank Indonesia yang

kuat.

Dengan mendasarkan pada pentingnya kekuatan kecukupan dana tersebut,

pemerintah dan DPR menyepakati surplus hasil kegiatan Bank Indonesia tidak

dikenakan pajak penghasilan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (4) UU

BI2. Penetapan tidak kena pajak terhadap surplus Bank Indonesia selain

merupakan salah satu bentuk kebijakan jaminan pemerintah dan DPR sebagai

garansi politik (political guarantee) agar Bank Indonesia dapat menjalankan tugas

dan kewenangannya dengan baik. Hal ini secara integral merupakan fungsi dan

tanggung jawab pemerintah dan DPR dalam menjamin integritas Bank Indonesia

dalam menjaga perekonomian nasional.

C. Bank Indonesia sebagai Badan Hukum Publik

Negara sebagai badan hukum publik secara derivatif dapat mendirikan badan

hukum publik maupun badan hukum perdata. UU BI, sebagai pelaksanaan lebih

lanjut dari ketentuan dalam Pasal 23D UUD 1945, menetapkan Bank Indonesia

sebagai badan hukum (publik) (Pasal 4 ayat (3)). Dalam hal ini, negara melalui

konstitusi memberikan dasar bagi pembentukan badan hukum publik yang

mempunyai kewenangan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan.

Ada dua pengertian yang terkandung dari penetapan Bank Indonesia sebagai

badan hukum publik, yaitu, pertama, Bank Indonesia mempunyai kewenangan

penuh di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, dan untuk

melaksanakan kewenangannya tersebut Bank Indonesia dapat membentuk

peraturan yang mengikat umum. Kedua, sebagai badan hukum, Bank Indonesia

mempunyai kewenangan dalam mengelola kekayaannya sendiri terlepas dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembahasan mengenai hubungan

Bank Indonesia dan pemerintah setelah berlakunya UU BI tidak lagi

menempatkan Bank Indonesia sebagai bagian dari lembaga yang setingkat dengan

departemen pemerintahan. Kedudukannya sebagai lembaga negara yang

independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lainnya, kecuali

untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU BI. Campur tangan yang

dimaksud dalam UU BI adalah sebatas pada pengangkatan dan pemilihan anggota

Dewan Gubernur yang membutuhkan peran presiden dan DPR. Mengenai

hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia berposisi sebagai pemegang kas

pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia menatausahakan rekening yang

dimiliki oleh pemerintah. Di samping itu, Bank Indonesia untuk dan atas nama

pemerintah menerima pinjaman luar negeri. Penerimaan pinjaman luar negeri

dilakukan Bank Indonesia dengan konsekuensi Bank Indonesia menatausahakan

dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban pemerintah tersebut. Hal ini dilakukan

berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan pemerintah dan pemberi pinjaman.

Dalam hal kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian, khususnya

perbankan dan keuangan yang terkait erat dengan tugas Bank Indonesia,

pemerintah harus mengundang Bank Indonesia pada saat sidang kabinet yang

mengambil   kebijakan tersebut. Kehadiran Gubernur Bank Indonesia dalam

sidang kabinet bukan berarti masuknya kembali posisi Gubernur Bank Indonesia

dalam kabinet pemerintahan. Akan tetapi, lebih bersifat konsultatif di mana

Gubernur Bank Indonesia diberikan kesempatan memberikan pandangan dan

pendapat mengenai kebijakan perekonomian yang akan diambil pemerintah, yang

akan terkait erat dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya, dalam

hal pengajuan Rancangan APBN, Bank Indonesia juga memberikan pendapat dan

pertimbangan kepada pemerintah.

Pemerintah harus memperhatikan sungguh-sungguh pertimbangan Bank

Indonesia yang biasanya dirumuskan dalam berbagai analisis moneter guna

mendukung pelaksanaan APBN. Pemberian pertimbangan kepada pemerintah

dalam penyusunan Rancangan APBN merupakan bagian yang penting dalam

rangka pelaksanaan APBN jika disahkan DPR. Sementara itu, dalam hal

penerbitan surat utang negara, Pemerintah juga harus berkonsultasi dahulu dengan

Bank Indonesia. Konsultasi ini diperlukan agar, “penerbitan surat utang negara

tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter, sehingga

pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan

yang dapat diterima pasar serta menguntungkan pemerintah.”

Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat Bank

Indonesia, khususnya dalam rangka menjaga stabilitas moneter Indonesia.

Berdasarkan UU BI tersebut dapat terlihat hubungan Bank Indonesia dan

Pemerintah lebih bersifat konsultatif, dan tidak bersifat subordinatif. Hal demikian

menunjukkan independensi Bank Indonesia dalam dua hal pokok, bebas untuk

memutuskan cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, keputusan yang

diambil itu harus merupakan hal yang sulit bagi bagian dari pemerintahan untuk

mempengaruhinya. Dengan dasar hubungan dengan Pemerintah yang bersifat

konsultatif, Bank Indonesia akan terlepas dari kontrol dan pengaruh lembaga lain

yang berupaya menekannya dalam pengambilan keputusan. Namun, sifat

independensi tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Bank Indonesia dalam

menjalankan kinerjanya kepada DPR. Hakikat yang diperoleh dari independensi

Bank Indonesia adalah dimilikinya kekuatan, kedaulatan, dan kekuasaan untuk

merumuskan serta melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan

perbankan. (Anoname, 2010).

BAB III

MANAJEMEN KRISIS DALAM KERANGKA MENJAGA STABILITAS

SISTEM KEUANGAN

Untuk meminimalkan terulangnya sistemic risk pada sektor keuangan

khususnya sistem perbankan, maka sistem perbankan nasional perlu

disempurnakan. Penyempurnaan cetak biru sistem perbankan nasional dalam

rangka kestabilan system keuangan yang tengah digodok saat ini meliputi dua

aspek besar, yaitu:

1. Penyempurnaan fungsi Bank Indonesia selaku lender of last resort (LOLR);

2. Penyempurnaan kelembagaan peran, dan wewenang otoritas perbankan

sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia dan Pasal 37B ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah

diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

a) Pemisahan tugas pengawasan bank dari Bank Indonesia;

b) Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang indipenden;

dan

c) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan. Serta Penyempurnaan system

perbankan yang meliputi kelembagaan bank, pemilikan bank sumber daya

manusia perbankan, produk perbankan, dan teknologi perbankan yang

kesemua aspek itu dikemas dalam kesatuan perangkat hukum yang jelas

dan tegas.

Ad (1) Penyempurnaan Fungsi Bank Indonesia selaku Lender of Last Resort

Dalam rangka penyempurnaan sektor keuangan dan perbankan, langkah

penting yang harus dilakukan adalah perbaikan perangkat hukum perbankan dan

kesentralan. Penyempurnaan perangkat hukum ini tidak hanya mencakup

Penyempurnaan Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan

dibawahnya saja, tetapi juga meliputi penyempurnaan peran dan kewenangan

lembaganya. Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia selaku otoritas moneter,

perbankan dan sistem pembayaran mengeluarkan regulasi dan melakukan

pembinaan / pengawasan (surveillance) terhadap perbankan agar perbankan dapat

menjalankan fungsinya secara efektif selaku lembaga intermediary dan sekaligus

berfungsi pula sebagai media untuk mentransmisikan kebijakan moneter bank

sentral.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 peran Bank Indonesia dalam rangka

menjaga stabilitas sistem keuangan mencakup :

a. Menciptakan kebijakan moneter yang kondusif

b. Melakukan pemantauan terhadap stabilitas sistem keuangan (financial

system surveillance)

c. Melakukan koordinasi dengan dan memberikan rekomendasi kebijakan

stabilitas sistem keuangan pada otoritas lain, misalnya kepada pemerintaH

Depertemen Keuangan selaku otoritas fiskal, dan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK);

d. Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran dengan terselesaikannya

transaksi secara aman dan tepat waktu (safe and robust payment system)

antara lain melalui kegiatan design, operasional dan pengawasan sistem

pembayaran;

e. Menyediakan mekanisme LOLR dalam upaya menangkal terjadinya

kegagalan bank karena liquidity mismatch.

Dalam rangka memantau stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia

melaksanakan berbagai upaya, antara lain berupa kegiatan riset dan observasi

(surveillance) terhadap lembaga keuangan, pasar modal, kebijakan makro-

ekonomi, kebijakan fiskal, sektor riil, household, sistem pembayaran hutang luar

negeri, hutang dalam negeri dan pasar internasional. Melalui analisis data dan

informasi yang realitis dan terukur tersebut, diharapkan performance sistem

keuangan nasional dapat dipantau dengan baik. Namun mengingat tugas

memelihara stabilitas sistem keuangan nasional pada dasarnya merupakan produk

sinergi dari beberapa otoritas, sehingga tidak dapat diletakkan pada Bank

Indonesia semata, maka perlu ada mekanisme koordinasi dan tanggungjawab yang

jelas antar otoritas dimaksud. Permasalahannya, sampai dengan saat ini belum

tersedia perangkat hukum yang mengatur mengenai kerangka kerja formal (baik

di level pembuat kebijakan umum maupun di level teknis) dalam rangka

mendukung tugas ini. Oleh karena itu kiranya perlu dipikirkan penyusunan

perangkat hukum yang jelas dan tegas mengatur aspek-aspek seperti:

1) mekanisme koordinasi yang efektif,

2) standar dan arah / keselerasan pengaturan yang kondusif bagi perbankan

dan lembaga-lembaga non-bank;

3) information sharing dan exchange, serta

4) aturan yang tegas mengenai alternatif mengatasi krisis (crisis resolution)

yang efektif.

Berkenaan dengan aspek yang keempat yang disebutkan diatas, dalam rangka

merancang aturan yang tegas mengenai alternatif mengatasi krisis (crisis

resolution) yang efektif dan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan

terulangnya krisis di sector perbankan, maka fasititas-fasilitas keuangan yang

dapat diberikan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya selaku LOLR bagi

perbankan nasional perlu dipertimbangkan untuk lebih disempurnakan lagi. Hal

ini mengingat fasilitas LOLR yang berdasarkan UU dapat disediakan Bank

Indonesia dipandang masih belum memadai, karena fasilitas yang tersedia dewasa

ini hanya terbatas untuk mengatasi liquidity missmatch saja dan belum mencakup

fasilitas yang lebih komprehensif, yaitu untuk tujuan mengatasi krisis perbankan

yang bersifat sistematik atau berkepanjangan. Sebagai perbandingan di negara-

negara lain, seperti USA dan UK, selain bantuan solvabilitas (emergency liquidity

assitance) walaupun sifatnya cenderung case by case.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, peran Bank Indonesia (BI) sebagai

LOLR sangat terbatas. BI hanya dapat memberikan LLR kepada Bank pada

kondisi normal (maksimum 90 hari) dengan agunan berkualitas tinggi dan likuid,

namun tidak untuk kondisi khusus. Fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia

tersebut berfungsi seperti fasilitas diskonto yang disediakan secara rutin oleh bank

sentral untuk mengatasi kesenjangan (mismatches) likuiditas yang mungkin

dihadapi oleh bank. Namun demikian, fasilitas tersebut tidak mencakup fungsi

LOLR yang khusus digunakan dalam rangka pemberian bantuan likuiditas darurat

kepada sistem keuangan dalam masa krisis. Dalam hal ini bank-bank umumnya

tidak memiliki agunan berkualitas tinggi sehingga diperlukan beberapa

pengecualian dari prasyarat kondisi normal.

Oleh karena itulah maka perangkat hukum mengenai fasilitas LOLR yang

lebih komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikannya sebagai bagian dari

strategi krisis manajemen perlu dipikirkan seksama. Walaupun kerangka yang

digunakan berbeda dari satu negara dengan negara lain, terdapat suatu konsensus

umum mengenai pertimbangan utama dalam pemberian pinjaman darurat pada

kondisi normal dan krisis. Dalam kondisi normal, bantuan LOLR harus

didasarkan pada suatu aturan yang jelas. Kebijakan dan peraturan LOLR yang

transparan dapat mengurangi kemungkinan terjadi krisis (self-fullfilling crises),

dan memberikan insentif tumbuhnya disiplin pasar. Dengan demikian, peranan

Bank Indonesia sebagai LOLR perlu dirumuskan kembali secara lebih jelas.

Disamping itu, juga perlu ditetapkan kriteria dan mekanisme pemberian LOLR

pada krisis sistemik.

Ad (2) Merancang Cetak Biru Sistem Perbankan

Selain menyempurnakan peran bank sentral dalam rangka menjaga

stabilitas system keuangan nasional sistem perbankan juga perlu disempurnakan

lebih lanjut. Dalam rangka itu, dewasa ini sedang di susun cetak biru (blue print)

sistem perbankan nasional. Cetak biru sistem perbankan nasional itu dapat

dikategorikan menjadi tiga bagian besar yaitu :

(1) Menyempurnakan Sistem Perbankan Nasional

Dalam rangka membangun sistem perbankan yang handal dan mampu

menghadapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, maka UU

Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun

1998 perlu disempurnakan kembali.

Berkenaan dengan itu, Penyempurnaan terhadap UU Perbankan No.7 tahun

1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 antara lain akan

meliputi struktur perbankan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha,

ketentuan kehati-hatian (prudential regulations), serta aspek pengawasan bank.

Selain Penyempurnaan ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas,

dalam penyempurnaan UU perbankan diperhatikan pula upaya pengembangan

bank syariah yang dewasa ini menunjukkan kemajuan yang semakin pesat.

Mengingat bank syariah mempunyai jenis-jenis kegiatan usaha yang tidak

mungkin disamakan dengan jenis usaha bank konvesional, maka bank syariah

direncanakan akan diatur dalam UU tersendiri, terpisah dan UU Perbankan yang

hanya akan mengatur bank konvesional.

Selain Penyempurnaan UU Perbankan, dewasa ini secara parallel sedang

disusun pula berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penataan kembali sistem perbankan nasional secara lebih komprehensif, yaitu

RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Lembaga Penjamin Simpanan, RUU

Perkreditan dan RUU Likuidasi Bank. Dari berbagai RUU tersebut dapat

diketahui bahwa, pada waktunya akan dibentuk lembaga-Iembaga baru yang

dimaksudkan dapat berfungsi untuk memperkuat system perbankan nasional.

Lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan adanya lembaga-lembaga baru

ini, maka lembaga yang memiliki otoritas pada sektor perbankan akan berubah,

yaitu dari semula hanya Bank Indonesia, maka pada waktunya akan menjadi 3

otoritas, yaitu Bank Indonesia, OJK dan LPS.

Oleh karena akan terdapat 3 otoritas di sektor perbankan, maka penataan

kembali sistem perbankan nasional juga membutuhkan penataan formal mengenai

hubungan kelembagaan antar ketiga otoritas tersebut yang meliputi: (1)

pengaturan mengenai mekanisme dan forum komunikasi; (2) subtansi koordinasi

dan prosedur pengawasan dan pembinaan bank (oleh masing-masing otoritas)

serta (3) ketentuan-ketentuan yang terkait dengan usaha perbankan, sehingga

otoritas di sektor keuangan dan perbankan dipastikan akan mampu mendeteksi

kelemahan-kelemahan (vulnerabilities) dalam sistem keuangan yang diduga dapat

memicu terjadinya krisis.

(2) Otoritas Pengawasan Bank

Berdasarkan pengalaman dari krisis perbankan dan memperhatikan trend

pengawasan bank di beberapa negara lain, serta dalam rangka mengupayakan

meningkatnya efisiensi, keamanan dan kestabilan disektor jasa keuangan dibidang

pengawasan bank, maka paradigma pola pengawasan bank diubah. Pengawasan

bank yang semula didasarkan pada pola pendekatan pengawasan institusional,

oleh UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah menjadi pola

pendekatan pengawasan fungsional. Berkenaan dengan itu, maka Pasal 34 UU

No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan perlunya pemisahan

fungsi otoritas moneter dan system pembayaran di satu sisi dengan fungsi

pengawasan dan pembinaan bank di sisi lainnya.

Dengan demikian, sesuai dengan amanat UU tersebut, pada waktunya Bank

Indonesia selaku bank sentral hanya akan menjalankan otoritas dibidang kebijakan

moneter dan sistem pembayaran, sedangkan otoritas dibidang pengawasan dan

pembinaan bank akan dilakukan oleh sebuah lembaga independen (OJK).

Mengingat ototritas moneter akan terpisah dari otoritas pengawas bank, maka

dalam rangka mengupayakan stabilitas sistem keuangan (financial system

stability) nasional, khususnya agar kebijakan di sektor perbankan senantiasa dapat

konsisten dan seiring dengan kebijakan di sektor moneter dan sistem pembayaran,

maka sekurang-kurangnya

Ada 5 aspek yang harus dikaji secara mendalam, yaitu:

1) Cakupan obyek pengawasan OJK

2) Independensi ojk

3) Kapabilitas dan kredibilitas SDM OJK

4) Kemungkinan keterpisahan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, dan

5) Koordinasi yang efektif dan efisien antar institusi terkait. Selain dari aspek

yang disebutkan terdahulu, maka aspek yang terakhir merupakan faktor penting

yang sangat menentukan dalam rangka tercapainya tujuan. Dalam hubungan

ini, pengaturan mengenai penetapan kewenangan yang jelas dari masing-

masing otoritas merupakan aspek yang penting.

Termasuk dalam lingkup koordinasi dan kewenagan masing-masing otoritas

tersebut antara lain adalah aspek yang berkenaan dengan penggunaan fasilitas

bank sentral di sektor moneter oleh bank, kepesertaan bank dalam sistem

pembayaran, lalu-lintas devisa, teknis penyampaian laporan bank, pelaporan bank,

dan penggunaan informasi.

Dari sisi kepentingan untuk pencapaian tugas Bank Indonesia, mengingat

sector perbankan masih mendominasi perekonomian Indonesia, maka Bank

Indonesia yang dalam melakukan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan

moneter (makro prudential) perlu didukung oleh data yang benar, akurat, dan tepat

waktu dari sektor ini harus memiliki keyakinan terhadap kebenaran, keakurasian

dan ketepatan waktu dari data sektor perbankan ini, oleh karena itu dalam

menyusun pengaturannya, selain harus menjamin terciptanya koordinasi yang

efektif antar otoritas, Bank lndonesia juga perlu diberi kewenangan khusus agar

Bank Indonesia dapat mengakses data secara langsung dari bank untuk keperluan

tertentu (dalam hal ini dalam bentuk on-site supervision) apabila diperlukan.

Selanjutnya mengingat latar belakang pemisahan fungsi pengawasan bank

tersebut tidak terlalu jelas, maka segi-segi permasalahan yang bersifat substansial

yang inheren dalam sistem dan pasar jasa keuangan Indonesia, seperti banyaknya

unit lembaga keuangan yang harus di awasi, banyaknya lembaga keuangan yang

merupakan bagian dari konglomerasi, produk jasa keuangan yang semakin

bervariasi dan semakin kompleks, dan trend globalisasi yang didukung kemajuan

teknologi, kiranya perlu mendapat perhatian yang serius dalam proses penyusunan

perangkat peraturannya, khususnya dalam hal koordinasi dan kapabilitas masing-

masing otoritas. Dalam hubungan ini patut diperhatikan pula mengenai perlunya

disusun grand design dari arah regulasi, mengingat peraturan dibidang moneter

dan payment system akan tetap merupakan kewenangan Bank Indonesia,

pengaturan perbankan merupakan kewenangan OJK, sedangkan pengaturan di

bidang pinjaman luar negeri, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal

merupakan kewenangan Departemen Keuangan.

(3) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan best practices pada negara-negara lain, dalam rangka menjaga

integritas sistem perbankan nasional, otoritas moneter dan sistem pembayaran

serta otoritas pengawasan dan pembinaan bank didukung oleh suatu skim asuransi

deposito (deposit insurance scheme) yang berfungsi sebagai penyedia jaring

pengaman social (social safety net) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank.

Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (public well-being)

dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak

meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik. Selain itu, dari sisi macro prudential

dalam rangka menjaga kestabilan sistem perbankan, LPS juga berperan sebagai

second line of defence sebelum bank sentral melaksanakan fungsinya selaku

lender of last resort.

Sebagaimana diketahui pada saat ini skim asuransi deposito yang

diselenggarakan di Indonesia adalah bentuk Program Penjaminan Pemerintah

yang dilaksanakan berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998 (Anoname, 1998).

Bentuk explicit guarantee seperti ini lazim dikenal sebagai blanket guarantee

scheme. Walaupun skim ini berhasil menjalankan fungsinya untuk memberikan

perlindungan kepada nasabah bank, namun blanket guarantee ternyata

mengandung banyak kelemahan. Kelemahan yang menonjol dari implementasi

skim penjaminan yang dioperasikan tidak sesuai dengan kaidah pasar asuransi ini

adalah berkenaan dengan terjadinya moral hazard, baik dari pihak deposan

maupun dari pihak bank.

Sebagaimana telah dikemukakan, Pasal 37B ayat (2) UU No.7 Tahun 1992

dan telah diubah dengan UU No. 1O Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk

menjamin simpanan masyarakat pada bank akan dibentuk Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS), namun sisi negatif dari pengalaman mengimplementasikan

blanket guarantee scheme kiranya perlu mendapatkan perhatian dalam perumusan

perangkat aturan pembentukan LPS. Pada sisi lain, selain dari perlunya

memikirkan waktu yang tepat untuk pembentukan LPS, ketentuan LPS harus

dirancang agar dapat menghindarkan terjadinya penarikan dana masyarakat dari

perbankan sehubungan dengan penggantian Program Penjaminan Pemerintah oleh

LPS, mengingat jumlah simpanan yang dijamin berbeda dan jenis transaksi yang

dijamin juga berbeda. Dalam konteks ini, LPS diharapkan secara efektif mampu

memberikan kontribusi positif bagi stabilitas sistem perbankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pambahasan sebelumnya, kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang mempunyai tugas

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga

sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank

2. Bank Indonesia dimaksudkan agar bank sentral dapat berkonsentrasi pada

upaya menjaga stabilitas moneter dan memperkuat cadangan devisa

negara.

3. Untuk manajemen fungsi serta peran bank indonesia bagi perekonomian

nasional untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan adalah

Penyempurnaan Fungsi Bank Indonesia selaku Lender of Last Resort dan

Merancang Cetak Biru Sistem Perbankan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, saran penulis adalah

1. Pemerintah dan Bank Indonesia lebih berkerjasama dalam

menstabilitaskan perekonomian nasional.

2. Harus ada pemantauan yang berkala dalam pelaksanaan fungsi serta peran

Bank Indonesia bagi perekonomian nasional untuk menghindari terjadinya

penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Anoname, (1999), Peraturan UU BI, Retrieved Maret, 8, 2010, web : http://www.lps.go.id

Anoname, (2010), UU BI No 0304, Retrieved Maret, 8, 2010, web : http://www. bi .go.id

Anoname, (2010), Bank Indonesia, Retrieved, Maret, 8, 2010, web : http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management

Anoname, (2010), UU Bank 1998, Retrieved, Maret, 8, 2010, web : http://www.komisiinformasi.go.id

Anoname, (2010), Gagasan Hukum Bi Dalam Tata Pemerintahan Indonesia Bagian IV, web : http://wordpress.com

Anoname, (2010), Badan Hukum Keuangan, retrieved Maret,8,2010, web : http://www.kppnjambi.org/index.php

Nasution, Anwar, (2010), Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan, Retrieved Maret, 8, 2010, web : http://www.lfip.org

LAMPIRAN

1. Upaya Penyempurnaan aturan dibidang perbankan dan kebank-sentralan telah

dimulai sejak 1998, antara lain diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang

menyempurnakan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23Tahun

1999 tentang Bank Indonesia, dan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas

Devisa.

2. Stabilitas sistem keuangan bertujuan agar terciptanya lembaga dan pasar

keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang

mengganggu berfungsinya tatanan perekonomian nasional.

3. Emergency liquidity assistance adalah pemberian bantuan (discount window

borrowing) kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek

(3 s/d 6 bulan) yang dijamin dengan agunan Iikuid dan bernilai tinggi.

Sedangkan emergency solvency assitance adalah pemberian pinjaman

(secured direct lending) kepada bank yang insolvency namun perlu dibantu

karena mempunyai potensi memicu terjadinya systemic risk.

4. Dalam terjadinya krisis yang bersifat sistemik, maka terdapat kemungkinan

bebannya akan ditanggung publik, oleh karena itu LOLR yang digunakan

untuk mengatasi krisis harus melibatkan parlemen dan pemerintah.

5. BI selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur dan

mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan

pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. OJK akan memiliki

kewenangan terhadap seluruh aspek penggunaan dan pengawasan bank,

sedangkan LPS akan memiliki kewenangan dalam menetapkan dalam

menetapkan persyaratan keanggotaan, termasuk aspek pengawasan dan

pemeriksaan bank yang terkait dengan kepentingan LPS selaku lembaga

penjamin dana pihak ketiga.

6. Negara-negara yang menerapkan OJK atau Finansial Supervisory Agency atau

FSA antara lain adalah Inggris, Australia, Jepang, Denmark, Canada,

Norwegia, Swedia, dan Korea Selatan.

7. Dalam penjelasan Pasal 34 tersebut dikemukakan bahwa lembaga jasa

keuangan tersebut juga akan mengawasi lembaga-Iembaga keuangan bukan

bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura,

perusahaan pembayaran, perusahaan sekuritas, dan lembaga-lembaga lain

yang mengelola dana masyarakat. Dapat dikemukakan bahwa perkembangan

terakhir dari draft RUU OJK, kewengan perijinan dan pengaturan bank

termasuk yang akan dialihkan dari Bl kepada OJK. Walaupun ide ini

mengandung harapan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sektor jasa

keuangan, namun kewenangan yang diberikan kepada OJK mengindikasikan

adanya tantangan yang berat bagi lembaga ini untuk mencapai sukses.

8. 15 Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 sebenarnya mengamanatkan pendirian

lembaga ini sebelum 31 Desember 2002, namun ternyata proses pembentukan

penyusunan perangkat aturan, dan pengoperasian OJK ternyata tidaklah

mudah dan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.

9. Sebagaimana dketahui, lebih dari 80% aset industri jasa keuangan di

Indonesia adalah aset industry perbankan.

10. Jumlah bank sebanyak 146 bank, sedangkan BPR sebanyak 7765 bank.

11. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) di USA telah beroperasi

sejak tahun 1930-an, berdasarkan Banking Act 1933. UU FDIC bahkan

diperbaiki dengan The Federal Deposity Insurance Corporation Improvement

Act 1991.