Mala in se & mala in prohibita
Transcript of Mala in se & mala in prohibita
LOGO
1
Oleh : T.Suhaimi
1.BAGAIMANA KETENTUAN FIDUCIARY DUTY DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ?
2.BAGAIMANA PENGATURAN KETENTUAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DUTY DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ?
3.BAGAIMANA PENENTUAN STANDAR KATEGORI MALA INSE DAN MALA PROHIBITA BAGI TINDAKAN DIREKSI DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ?
2
3Oleh : T.Suhaimi
KETENTUAN FIDUCIARY DUTY VERSI UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
KEWAJIBAN YG HARUS DILAKUKAN SESEORANG YG MENERIMA TUGAS
DARI ORG LAIN BRDSARKAN KPERCAYAAN UTK MLAKSANAKAN TGS
TSB DEMI KEPENTINGAN TERBAIK PMBERI TGS
Oleh : T.Suhaimi
4
FIDUCIA KEPERCAYAANKEPERCAYAAN DUTY KEWAJIBA
NKEWAJIBA
N
FIDUCIARY DUTY
HUKUM PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN TGS DAN WEWENANGNYA DIREKSI HARUS BERTOLAK DARI LANDASAN BHWA TGS DAN WEWENANG YG DI PEROLEHNYA DI DASARKAN PADA 2 PRINSIP :
1. KEPERCAYAAN YG DI BERIKAN PERSEROAN KPDNYA (FIDUCIARY DUTY)
2. PRINSIP YG MERUJUK PD KEMAMPUAN DAN KEHATI-HATIAN TINDAKAN DIREKSI
PASAL 1 BUTIR 5 UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007
PERSEROAN TERBATAS :
”DIREKSI ADALAH ORGAN PERSEROAN YANG BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB
PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN, SESUAI DENGAN
MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA MEWAKILI PERSEROAN, BAIK DI DALAM
MAUPUN DI LUAR PENGADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR”
Oleh : T.Suhaimi
5
UU PT NOMOR : 40 TAHUN 2007 SANGAT MENYADARI KEMUNGKINAN DIANGKATNYA ANGGOTA DIREKSI/DIREKTUR PERSEROAN YANG
AMBURADUL
OLEH KARENANYA DALAM AYAT (2) PASAL 93 UUPT DIBUKA KRAN DIPENUHINYA STANDARD DUTY OF CARE.
PASAL 93 AYAT (2) UUPT
6
BAHWA KETENTUAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK MENGURANGI KEMUNGKINAN INSTANSI TEKNIS YANG BERWENANG MENETAPKAN PERSYARATAN TAMBAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PRINSIP FIDUCIARY DUTY
DI WUJUDKAN DLM PSL 97 AYAT
(2) UU PT NO.40 THN 2007
BAHWA PENGURUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1), WAJIB DILAKSANAKAN SETIAP
ANGGOTA DIREKSI DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH
TANGGUNG JAWAB
Oleh : T.Suhaimi
TERKDANG TNPA DPT DIPREDIKSI SBLUMNYA, HINGGA SLAKU DIREKSI HRS MENGAMBIL KPUTUSAN DGN CPT BRDASARKAN PERTIMBANGAN NYA YG CERMAT TANPA PERSETUJUAN RUPS
DIREKSI DLM MELAKUKAN PENGELOLAAN/PENGURUSAN PERSEROAN HRS DPT MENGAMBIL KEPUTUSAN DLM WKTU YG CEPAT DAN TPT, KARENA KONDISI BISNIS CENDRUNG BERUBAH
DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE
KONSEP DASAR BUSINESS JUDGMENT
RULE
Oleh : T.Suhaimi 7
APABILA DIREKSI PD SAAT MNGAMBIL KPUTSAN TLH DILAKUKAN DGN PRTIMBNGAN YG MATANG, PNUH TGGUNGJWB, MNGINGAT KONDISI BISNIS YG PNUH KTIDAK PSTIAN, SEANDAINYA TRNYATA KMUDIAN KPUTUSAN TSB SALAH, DIREKSI TDK DI TUNTUT SCRA PRIBADI
BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK DAPAT DIPERTNGGUNGJAWABKN ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (3) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN
1. KERUGIAN TSB BUKAN KARENA KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA;
2. TLH MELAKUKAN PENGURUSAN DGN ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN DAN SESUAI DGN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN ;
3. TDK MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS TINDAKAN PENGURUSAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN; DAN
4. TLH MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENCEGAH TIMBUL ATAU BERLANJUTNYA KERUGIAN TERSEBUT.
8
BUSINESS JUDGMENT RULE DIWJUDKAN DLM PSL 97 AYAT (5) UU PT :
BUSINESS JUDGMENT RULE DIWJUDKAN DLM PSL 97 AYAT (5) UU PT :
PASAL 155 UU PT
TDK MNGURANGI KTENTUAN
TENTANG HUKUM PIDANA
DIREKSIKESALAHAN
KELALAIANOleh : T.Suhaimi
PASAL-PASAL KUHP YG MENGATUR TTG PERSEROAN
PASAL 59 KUHP
PASAL 59 KUHP
PASAL 392 KUHP
PASAL 392 KUHP
PASAL 520 KUHP
PASAL 520 KUHP
PASAL 69 AYAT (3) UU PT NO.40 THN 2007
PASAL 69 AYAT (3) UU PT NO.40 THN 2007
MENENTUKAN BAHWA PENGUSAHA, PENGURUS ATAU KOMISARIS DARI SUATU PERSEROAN TERBATAS, DARI SUATU MASKAPAI BANGSA INDONESIA DENGAN SAHAM ATAU DARI SUATU PERKUMPULAN KOPERASI, YANG DENGAN SENGAJA MENGUMUMKAN SUATU DAFTAR ATAU NERACA YANG TIDAK BENAR, DIHUKUM DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA SATU TAHUN DAN EMPAT BULAN
PASAL 392 KUHPPASAL 392 KUHP
DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN YANG DISEDIAKAN TERNYATA TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SECARA TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN
IDENTIK
9Oleh : T.Suhaimi
MALA IN SE / MALA IN PROHIBITA
HANS KELSEN
MALA IN SE ADALAH TINDAKAN YANG JAHAT KARENA TINDAKAN ITU SENDIRI
(EVIL IN IT SELF),
MALA PROHIBITA ADALAH TINDAKAN YANG DISEBUT JAHAT KARENA DILARANG OLEH
TATA HUKUM POSITIF
JEREMY BENTHAM
SUATU TINDAKAN YANG TERGOLONG MALA IN SE, TDK DPT BERUBAH (IMMUTABLE), ARTINYA DALAM RUANG MANAPUN DAN WAKTU TERTENTU KAPANPUN, TINDAKAN TSB TETAP DIANGGAP SBG PERBUATAN JAHAT DAN DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG
SUATU TINDAKAN YANG TERGOLONG MALA IN PROHIBITA, DPT BERUBAH (NOT IMMUTABLE), ARTINYA DLM RUANG DAN WAKTU TERTENTU YG BERBEDA, TINDAKAN TSB DPT SAJA TIDAK LAGI DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN JAHAT DAN DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG
10Oleh : T.Suhaimi
STANDART KETENTUAN MALA IN SE – MALA IN PROHIBITA
DALAM TEORI HUKUM PIDANA TRADISIONAL
MALA IN PROHIBITA ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN APABILA DIATUR SEDEMIKIAN DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEDANGKAN MALA IN SE ADALAH SUATU PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI SESATU YANG JAHAT, BUKAN KARENA DIATUR ATAU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, MELAINKAN KARENA PADA DASARNYA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJARAN, MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM MASYARAKAT BERADAB
UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, APAKAH MEMENUHI STANDAR MALA IN SE DAN ATAU MALA IN PROHIBITA
TERNYATA DI DALAM UUPT TERSEBUT TERDAPAT MALA IN SE DAN MALA IN PROHIBITA
Oleh : T.Suhaimi 11
MALA IN SE
AZAS LEGALITAS
PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
BAHWA HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
12Oleh : T.Suhaimi
PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALA IN SE
PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALA IN SE
1. PSL 2 MENENTUKAN BHW PERSEROAN HARUS MEMPUNYAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA YG TDK BERTENTANGAN DGN KETENTUAN PERUNDANG2AN, KETERTIBAN UMUM, DAN/ATAU KESUSILAAN
2. PSL 3 AYT (2) HRF b MENENTUKAN BHW PEMEGANG SHM YG BERSANGKUTAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG DENGAN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PERSEROAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
3. PSL 16 AYT (1) Hrf b MENENTUKAN BHW PERSEROAN TDK BOLEH MEMAKAI NAMA YANG BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN / ATAU KESUSILAAN
4. PSL 27 Hrf B MENENTUKAN BAHWA PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21 AYAT (2) DITOLAK APABILA ISI PERUBAHAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KETERTIBAN UMUM, DAN / ATAU KESUSILAAN
5.PSL 69 AYT (3) MENENTUKAN BAHWA DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN YANG DISEDIAKAN TERNYATA TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SECARA TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN 13Oleh : T.Suhaimi
6. PSL 97 AYT (2) MENENTUKAN BHW PENGURUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), WAJIB DILAKSANAKAN SETIAP ANGGOTA DIREKSI DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB
7. PSL 97 AYT (5) Hrf b MENENTUKAN BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3)APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN DAN SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN
8. PSL 102 AYT (4) MENENTUKAN BHW PERBUATN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TANPA PERSETUJUAN RUPS, TETAP MENGIKAT PERSEROAN SEPANJANG PIHAK LAIN DALAM PERBUATAN HUKUM TERSEBUT BERITKAD BAIK
9.PSL 104 AYT (4) Hrf b MENENTUKAN BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEPAILITAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DENGAN ITIKAD BAIK, KEHATI-HATIAN, DAN PENUH TANGGUNG JAWAB UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN DAN SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN
10. PSL 139 AYT (2) MENENTUKAN BAHWA KETUA PENGADILAN NEGERI DIMKSUD PADA AYAT (1) MENOLAK PERMOHONAN APABILA PERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DIDASARKAN ATAS ALASAN YANG WAJAR DAN / ATAU TIDAK DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BAIK
14Oleh : T.Suhaimi
PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALAIN PROHIBITA
PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALAIN PROHIBITA
SATU – SATUNYA KETENTUAN MALA IN PROHIBITA YANG TERDAPAT DALAM UUPT
NO.40 TAHUN 2007 ADALAH PASAL 155
YANG MENENTUKAN BAHWA ,”KETENTUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN / ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KESALAHAN DAN KELALAIANNYA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI TIDAK MENGURANGI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PIDANA”
15Oleh : T.Suhaimi
16Oleh : T.Suhaimi
FIDUCIARY DUTY ADALAH SUATU TUGAS DARI SESEORANG YANG DISEBUT TRUSTEE, YANG TERBIT DARI SUATU HUBUNGAN ANTARA TRUSTEE TERSEBUT DENGAN PIHAK LAIN YANG DISEBUT BENEFICIARY, DI MANA PIHAK BENEFICIARY MEMILIKI KEPERCAYAAN YANG TINGGI KEPADA PIHAK TRUSTEE, DAN SEBALIKNYA PIHAK TRUSTEE JUGA MEMPUNYAI KEWAJIBAN YANG TINGGI UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN SEBAIK MUNGKIN, DENGAN ITIKAD BAIK, FAIR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB, DALAM MENJALANKAN TUGASNYA ATAU UNTUK MENGELOLA HARTA/ASET MILIK BENEFICIARY DAN UNTUK KEPENTINGAN BENEFIACRY, BAIK YANG TERBIT DARI HUBUNGAN HUKUM ATAU JABATANNYA SELAKU TRUSTEE ATAU DARI JABATAN-JABATAN LAIN, SEPERTI LAWYER DENGAN KLIENNYA, PERWALIAN, PEJABAT PUBLIK ATAU DIREKTUR DARI SUATU PERUSAHAAN
KEGIATAN PERSEROAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN, HARUS SESUAI DENGAN RUANG LINGKUPNYA SEBAGAIMANA YANG TERMAKTUB DALAM ANGGARAN DASAR. DAN APABILA PERSEROAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR LINGKUPNYA, MAKA PERSEROAN TELAH MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES
DALAM TEORI HUKUM PIDANA TRADISIONAL, TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA MALA IN SE DAN MALA IN PROHIBITA. MALA IN PROHIBITA ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN APABILA DIATUR SEDEMIKIAN DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEDANGKAN MALA IN SE ADALAH SUATU PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI SESATU YANG JAHAT, BUKAN KARENA DIATUR ATAU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, MELAINKAN KARENA PADA DASARNYA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJARAN, MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM MASYARAKAT BERADAB
17Oleh : T.Suhaimi
19