PENGARUH DAN IMPLIKASI TRADE-RELATED

INVESTMENT MEASURES (TRIMs)

DI NEGARA BERKEMBANG

Disusun untuk Memenuhi Tugas

Hukum Organisasi Perdagangan Internasional

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Disusun oleh :

DENNY SULISTYO

E 0009090

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya World Trade Organization (WTO) menandakan lahirnya babak

baru bagi perdagangan antar negara-negara didunia. WTO merupakan satu-

satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah

perdagangan antar negara-negara dimana sistem perdagangan multilateral

WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar

perdagangan internasional. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antara

negara anggota yang mengikat pemerintah negara untuk mematuhi dalam

pelaksanaan kebijakan perdagangan. Aturan-aturan yang telah disepakati di

dalam WTO tersebut meliputi berbagai macam hal yang berkaitan dengan

perdagangan internasional, salah satunya adalah mengenai investasi atau

penanaman modal. Salah satu persetujuan dalam WTO yang didalamnya

mengatur masalah terkait dengan investasi adalah Perjanjian Trade Related

Investment Measures (TRIMs).

Perjanjian TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang

menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Kesepakatan TRIMs

dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus kegiatan perdagangan dan

meningkatkan kebebasan kegiatan investasi antar negara. Tujuan utama

TRIMs adalah untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam

hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan

sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. Pertimbangan-pertimbangan tersebut

menjadi dasar perundingan yang mengarahkan negara-negara penerima modal

mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-

pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

GATT 1994. Negara berkembang berpendapat bahwa modal asing dapat

memberi modal kerja dan mendatangkan keahlian manajerial, ilmu

pengetahuan, modal dan koneksi pasar. Penanaman modal asing dapat pula

berperan dalam meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktivitas

ekspor oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprise) MNE. Yang

juga penting, penanaman modal asing (PMA) tidak melahirkan utang baru.

Selain itu negara penerima tidak perlu merisaukan atau menghadapi risiko

manakala suatu PMA yang masuk negerinya ternyata tidak mendapatkan

untung dari modal yang ditanamnya.1

Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang

mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod Domar,

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru

sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun

penanaman modal asing. Penanaman modal asing langsung merupakan

investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu.

Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, lisensi, dan lain-

lain. Investasi luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi

daripada penghasilan yang diterima dengan investasi yang sebanding di dalam

negeri. Investasi luar negeri langsung dalam bentuk fisik di dalam pabrik

manufaktur yang baru dan cabang-cabang penjualan bagi pengusaha

multinasional. Investasi di harapkan sebagai penggerak pertumbuhan

perekonomian negara-negara berkembang.2

Karena terbatasnya dana yang dimiliki negara-negara berkembang, untuk

menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi dari luar negeri

(PMA) sangat di harapkan. Foreign Direct Investment (FDI) dipandang

sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

Melalui FDI, modal asing dapat memberikan kontribusi yang lebih baik

kedalam proses pembangunan.3

1 Fennel dan Tyler, 1995: 20032 Suyatno, 2003:723 Mashayekhi dan Gibbs, 1999:33

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam

makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah TRIMs di Negara berkembang?

2. Bagaimanakah implikasi TRIMs pada Negara berkembang?

BAB II

PEMBAHASAN

A. TRIMs di Negara berkembang

Dewasa ini negara-negara berkembang umumnya berpendapat bahwa

akivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan besar ini perlu

dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas menanamkan modalnya di segala

sektor. Negara-negara ini memandang bahwa PMA harus diawasi guna

mencegah timbulnya aspek-aspek negatif yang ditimbulkan dari PMA.

Adapun aspek-aspek negatif yang ditimbulkan dari PMA antara lain :

1. dapat melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan

penduduk asli setempat, khususnya di negara-negara sedang

berkembang.

2. dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal.

3. merusak aspek-aspek positif dari penanaman modal itu sendiri di

negara-negara sedang berkembang. Misalnya, adanya praktek yang

acapkali menerapkan kegiatan-kegiatan usahanya yang bersifat

restriktif (restrictive business practices).

Negara-negara berkembang umumnya, menerapkan pengawasan modal

yang tertuang dalam bentuk berbagai upaya penanaman modal dan

persyaratan-persyaratan penanaman modal. Persyaratan-persyaratan demikian

sekarang dikenal dengan istilah TRIMs atau trade-related investment

measures terhadap perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan

modalnya. Tujuan utama dari pengenaan upaya-upaya atau persyaratan-

persyaratan ini oleh negara penerima adalah untuk mengatur dan mengontrol

aliran PMA sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi tujuan

pembangunannya.

Pada prinsipnya TRIMs ini merupakan unsur yang penting bagi

kebijakan-kebijakan negara tuan rumah, terutama negara sedang berkembang.

Beberapa negara sedang berkembang bahkan ada pula yang menganggap

TRIMs sebagai sarana pembangunannya. Negara berkembang lainnya

menggunakan TRIMS ini untuk meminimalkan dampak dari PMA. Negara-

negara ini telah pula menjadikan upaya-upaya tersebut sebagai bagian dari

pembangunan ekonominya untuk mencapai tingkat pertumbuhan

pembangunan negaranya.

Tujuan lainnya dari negara tuan rumah di dalam menerapkan TRIMS ini

adalah mencegah perusahaan PMA untuk membuat putusan atau kebijakan

yang sifatnya lintas batas. Putusan atau kebijakan seperti ini biasanya dapat

mempengaruhi kebijakan atau perekonomian negara tuan rumahnya. Di

samping itu pula, penerapan TRIMS dipandang semata-mata sebagai suatu

hak atau kebijakan setiap negara yang merdeka untuk mengatur

perekonomiannya termasuk PMA di dalamnya (guna mencegah dampak buruk

dari PMA).

Kebijakan seperti ini sudah barang tentu suatu langkah yang lebih

menguntungkan negara penerima (khususnya negara sedang berkembang)

daripada negara-negara maju (pengimpor modal dan negara di mana

perusahaan-perusahaan besar berdomisili).

Para investor asing sebaliknya berpendapat lain. Mereka beranggapan,

TRIMS merupakan rintangan terhadap perdagangan dunia dan aliran

penanaman modal serta telah menghalangi mereka dalam menerapkan strategi

kompetitif global yang terpadu.4 Suatu penelitian yang dilakukan pada tahun

1977 dan 1982, misalnya, menunjukkan bahwa 45 hingga 60 persen

perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terkena pengaruh dari adanya TRIMS

ini.

Pada umumnya, persyaratan penanaman modal dapat digolongkan ke

dalam dua bentuk. Pertama, persyaratan masuk (entry requirement) dan kedua,

persyaratan operasional (operational requirement). Kebijakan negara-negara

menunjukkan bahwa pada umumnya negara-negara menerapkan kedua bentuk

4 UNCTAD, The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment (New York: UN, 1997), hlm. 135.

persyaratan tersebut sebagai syarat untuk masuknya modal asing ke

negaranya.

Pada tahap pertama, yaitu persyaratan masuk (entry requirement),

biasanya badan penanaman modal dari negara penerima memeriksa apakah

usulan atau proposal penanaman modal asing sesuai atau cocok dengan

tujuan-tujuan pembangunan negaranya. Pertimbangan lainnya, apakah

proposal tersebut memberikan keuntungan kepada negara penerima. Karena

itu, manakala negara penerima setelah memeriksa suatu proposal PMA

beranggapan bahwa proposal tersebut tidak memenuhi persyaratan masuk atau

persyaratan kebijakan penanaman modal nasionalnya, maka pemerintah

tersebut dapat menolak permohonan penanaman modal.

Sebaliknya, manakala pemerintah negara penerima beranggapan bahwa

suatu usulan PMA memenuhi persyaratan untuk masuknya suatu penanaman

modal, maka negara yang bersangkutan akan menerapkan persyaratan yang

kedua, yaitu persyaratan operasional atau persyaratan pelaksanaan

(operational atau performance requirements). Ruang lingkup persyaratan-

persyaratan ini cukup luas, bergantung kepada tujuan atau kebijakan masing-

masing negara.

Namun demikian persyaratan pelaksanaan yang paling umum adalah

persyaratan menggunakan kandungan lokal (local content requirements),

persyaratan perdagangan yang berimbang (trade balancing requirements)

persyaratan ekspor (export performance requirements), pembatasan impor

(limitation on imports), persyaratan mata uang asing dan pengiriman mata

uang asing (foreign exchange and remittance requirements), persyaratan

modal minimum (minimum local equity requirements), persyaratan alih

teknologi (technology transfer requirements), dan persyaratan lisensi produk

(product licensing requirements).

Dengan diterapkannya persyaratan-persyaratan ini, negara tuan rumah

akan memastikan bahwa PMA akan memberikan keuntungan maksimum

kepada pembangunan ekonominya. Dalam hal ini, PMA akan digunakan

sebaik-baiknya untuk membangun atau untuk memenuhi rencana

pembangunan atau rencana perekonomian negaranya.

Semua persyaratan ini lebih banyak dan lazim dipraktekkan oleh negara

tuan rumah. Legalitas upaya ini disandarkan pada alasan untuk memelihara

kedaulatan atau pengawasan negara terhadap PMA.5 Setiap usulan penanaman

modal yang tidak memenuhi tujuan dari negara tuan rumah atau usulan PMA

yang diduga akan membahayakan tujuan pembangunan negaranya, maka

negara tersebut akan menolak masuknya PMA.6

Semua upaya atau kebijakan tersebut adalah sah. Pada prinsipnya hukum

internasional memberikan kekuasaan, jurisdiksi atau hak-hak berdaulat kepada

suatu negara untuk mengatur setiap kegiatan. Termasuk di dalamnya adalah

kegiatan perdagangan atau ekonomi di wilayahnya.

Perlu ditekankan di sini bahwa jangka waktu penanaman modal MNEs

di negara tuan rumah biasanya cukup lama. Karena itu, pertimbangan waktu

inilah yang juga menjadi latar belakang mengapa negara tuan rumah mengatur

ruang lingkup PMA. Langkah ini perlu guna mengantisipasi akibat-akibat

yang mungkin timbul di kemudian hari dari PMA melalui berbagai kebijakan

atau persyaratan.7

Kewenangan negara tuan rumah untuk mengatur masuknya PMA hanya

tunduk kepada perjanjian-perjanjian internasional (di bidang PMA) yang

ditandatangani oleh negara yang bersangkutan.8 Pengakuan atas hak ini sangat

penting untuk negara-negara, khususnya negara sedang berkembang. Hak

tersebut diperlukan untuk mengatur dan mengawasi masuknya PMA ke dalam

wilayahnya. Prof. M. Sornarajah menjelaskan hak ini sebagai berikut:9

“The right of a state to control entry of foreign investment is unlimited,

as it is a right that flows from sovereignty. Entry of any foreign

5 Maskus and Eby, 'Developing New Rules and Disciplines on Trade-Related Investment Measures,' in Robert M. Stern (ed.), supra, note 24, hlm. 451.

6 M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 100.7 Eric M. Burt, supra, note 10, hlm. 1027.8 Muchlinski, supra, note 1, hlm. 173.9 M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 83.

investment can be excluded by a state. Once an alien enters a state, both

he and his property are subject to the law of the host state. This result

flows from the fact that the foreign investor had voluntarily subjected

himself to the regime of the host state by making entry into it. The

absoluteness of the right to exclude the alien prior to entry becomes

somewhat modified after entry as the alien then comes to enjoy a status,

which is protected by international law.”

Tampak bahwa hukum internasional berperan penting di dalam

penanaman modal. Peranan hukum ini juga cukup luas. Ia juga berperan

penting di dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara dua negara,

yakni antara negara penerima dengan negara dari para investor.

Uraian di atas menunjukkan hukum internasional telah mengakui hak

negara-negara untuk mengontrol orang asing (investor asing atau MNE).

Ironisnya perkembangan hukum internasional di bidang ini (khususnya PMA)

masih diwarnai oleh berbagai debat di antara para ahli hukum internasional.10

Latar belakang dari keadaan ini adalah masih adanya sengketa atau

polarisasi pandangan antara (sarjana-sarjana) negara maju dan negara sedang

berkembang. Pada prinsipnya sarjana dari negara maju berpandangan perlunya

suatu rejim hukum internasional yang liberal, yaitu rejim yang tidak boleh

menghalangi aliran penanaman modal ke mana pun juga.

Sedangkan sarjana dari negara berkembang acapkali masih bersandar

pada prinsip kedaulatan negara. Mereka berpendapat bahwa adalah hak

berdaulat setiap negara untuk mengontrol setiap PMA, dari manapun asalnya,

yang masuk ke dalamnya.11

Pandangan negara-negara maju terhadap adanya TRIMS adalah bahwa

TRIMS tersebut telah memaksa mereka untuk mempertimbangkan faktor-

faktor non-ekonomis di dalam rencana penanaman modal mereka. Dalam

pandangan mereka, TRIMS tidaklah kondusif dan telah menjadi rintangan

10 Prof. M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 1.11 M. Sornarajah, supra, note 1, hlm. 85.

bagi perdagangan. Karena itu, mereka bertekad untuk mengurangi atau bahkan

menghapus adanya upaya-upaya TRIMS tersebut.

B. Implikasi TRIMs pada Negara berkembang

Karena hasil dari negosiasi Putaran Uruguay mengenai penanaman

modal relatif singkat, namun implikasi dari perjanjian ini pun tampaknya kecil

dan tidak terlalu membebani negara-negara anggotanya secara signifikan.12

Selain itu, perjanjian tidak secara signifikan menghambat kemampuan negara

anggota khususnya negara berkembang untuk mengatur penanaman modal

asing di dalam wilayahnya.

Namun demikian, larangan persyaratan kandungan lokal (local content

requirement) dan persyaratan neraca perdagangan (trade balancing

requirement) telah memaksa negara sedang berkembang untuk secara bertahap

memberhentikan pencantuman persyaratan terhadap penanaman modal asing

untuk menggunakan kandungan atau komponen lokal. Hal ini merupakan

implikasi negatif karena negara-negara ini acapkali menerapkan persyaratan-

persyaratan ini untuk memajukan industri dalam negeri dan pembangunan

ekonominya.13

Implikasi lainnya dari Perjanjian TRIMs adalah bahwa perjanjian

tersebut membatasi kewenangan atau kontrol negara tuan rumah terhadap

penanaman modal secara langsung. Hal ini sebenarnya merupakan tantangan

cukup besar terhadap kebijakan penanaman modal dari negara sedang

berkembang. Negara berkembang pada umumnya memang kerapkali berupaya

mengontrol penanaman modal asing.

Di samping itu, kewajiban notifikasi dan transparansi untuk negara

sedang berkembang sehubungan dengan TRIMs tidaklah mudah bagi negara-

negara ini. Suatu studi baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak kesulitan

dalam menaati kewajiban notifikasi dari upaya-upaya yang tidak sesuai

dengan TRIMs kepada Sekretariat WTO.

12 UNCTAD, The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment (New York: UN, 1997), hlm. 144.13 John H. Jackson, The World Trading System (Cambridge: the MIT Press, 2nd ed., 1997), hlm.317;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. TRIMs di Negara berkembang

Secara singkat dapat dikatakan bahwa Perjanjian TRIMs tidak terlalu

membebani negara-negara anggotanya secara signifikan dan tidak

menghambat negara anggotanya, khususnya negara berkembang untuk

mengatur penanaman modal asing di dalam wilayahnya.

Negara-negara berkembang umumnya, menerapkan pengawasan

modal yang tertuang dalam bentuk berbagai upaya penanaman modal dan

persyaratan-persyaratan penanaman modal. Persyaratan-persyaratan

demikian sekarang dikenal dengan istilah TRIMs atau trade-related

investment measures terhadap perusahaan-perusahaan asing yang hendak

menanamkan modalnya. Tujuan utama dari pengenaan upaya-upaya atau

persyaratan-persyaratan ini oleh negara penerima adalah untuk mengatur

dan mengontrol aliran PMA sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi

tujuan pembangunannya.

Pada prinsipnya TRIMs ini merupakan unsur yang penting bagi

kebijakan-kebijakan negara tuan rumah, terutama negara sedang

berkembang. Beberapa negara sedang berkembang bahkan ada pula yang

menganggap TRIMs sebagai sarana pembangunannya. Negara

berkembang lainnya menggunakan TRIMS ini untuk meminimalkan

dampak dari PMA. Negara-negara ini telah pula menjadikan upaya-upaya

tersebut sebagai bagian dari pembangunan ekonominya untuk mencapai

tingkat pertumbuhan pembangunan negaranya. Negara berkembang pada

umumnya memang kerapkali berupaya mengontrol penanaman modal

asing.

2. implikasi TRIMs pada Negara berkembang

Perjanjian TRIMs pada negara berkembang tidak terlalu membebani

kelangsungan dari negara berkembang tesebut. Karena negara berkembang

pada umumnya memang kerapkali berupaya mengontrol penanaman

modal asing. Sehingga disini terjadi kontrol negara tuan rumah terhadap

penanaman modal secara langsung. Hal ini dilakukan karena untuk

menghindari dampak-dampak negatif yang timbul dari penanaman modal

asing.

B. Saran

1. Sebaiknya TRIMs di negara berkembang dibuatkan aturan yang jelas dalam

sistem peraturan perundang-undangan negara berkembang tersebut dalam

menentukan investasi-investasi apa yang diperbolehkan dan investasi-

investasi apa yang tidak diperbolehkan. Dan dari pihak investor pun juga

harus menghormati tentang adanya aturan negara berkembang tersebut.

Karena hal ini juga untuk kemajuan dan perkembangan ke depan bagi

negara berkembang tersebut.

2. Hendaknya untuk mencegah atau meminimalisasi implikasi negatif untuk

perundingan di masa depan di bidang penanaman modal bagi negara sedang

berkembang, kita dapat menggunakan pendapat dari Mashayekhi dan Gibbs

yang mengemukan sebagai berikut:

“If developing countries are to maintain influence over the future

international trade agenda in the area of investment, consistent with

their growing importance as import markets, they will have to exert

considerable efforts to prepare technically sound initiatives reflecting

the realities of globalization and liberalization for action in their

favour, i.e. 'positive agenda', and to form solid alliances and to

counter proposals emanating from developed country ...”

Pendapat dua sarjana tesebut di atas secara singkat merekomendasikan

negara sedang berkembang untuk:

1. berupaya lebih keras untuk memasukkan atau memberi pengaruh

dan inisiatif secara teknis tentang keinginan dan usulan negara-

negara sedang berkemang ke dalam agenda-agenda perundingan

mengenai TRIMs;

2. negara-negara sedang berkembang untuk semakin giat membentuk

blok-blok atau aliansi di antara mereka; dan

3. mendesak negara berkembang untuk lebih proaktif dalam hal

memberi proposal atau usulan tandingan terhadap proposal atau

usulan negara maju.

Pendapat Mashayekhi dan Gibbs tersebut patut disambut positif. Pendapat

tersebut juga penting mengingat dilihat dari kenyataannya dewasa ini,

posisi negara sedang berkembang memang sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Huala Adolf. 2004. Perjanjian Penanaman Modal dalam

HukumPerdagangan Internasional (WTO). Bandung : PT Rajagrafindo

Persada.

2. Pakpahan, Normin S. dan Peter Mahmud (Penyusun). 1996. Pemikiran Ke

Arah Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia.

Jakarta: ELLIPS Project.

Internet

http://hukuminvestasi.wordpress.com/2010/09/16/trade-related-investment-

measures-trims/ diakses pada 02 Juni 2012 pukul 20.00.