BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju

modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi

kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga

senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk

yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu

pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi

selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring

dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya

(cybercrime), tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana korupsi

dan tindak pidana lainnya.

Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru

menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri

fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang

menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan

yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat

kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini

meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh

kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan

jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta

eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat

mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa.

Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya

menyelesaikan masalah korupsi. (B. Simanjuntak, S.H., 1981:310)

1

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah

banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini

sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel

organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif

dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi

hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang

tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak

pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi,

2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi,

3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi,

4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang

pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari kerangka dasar berfikir sebagaimana diuraikan pada bagian latar

belakang, maka permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah sebagai

berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi serta Undang – Undang

apa yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi ?

2. Mengapa Tindak Pidana Korupsi termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus ?

3. Bagaimanakah dampak korupsi terhadap Negara Indonesia dan bagaimana cara

menanggulangi terjadinya korupsi.?

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan2

1. Untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana korupsi dan undang-undang yang

mengaturnya.

2. Menganalisis mengapa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana

khusus.

3. Untuk mengetahui apa saja dampak dari korupsi dan bagaimana cara

menangggulanginya.

1.4 Metode penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu metode studi

kepustakaan maupun literatur yang dianggap perlu dan berkaitan dengan masalah yang

dibahas pada makalah ini secara terperinci dan mendalam.

BAB II

PEMBAHASAN

3

2.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANGNYA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “Corruptio “ atau “ Corruptus “ yang kemudian

muncul dalam bahasa inggris dan Prancis “ Corruption ”, dalam Bahasa Belanda “

Korruptie ”, dan Bahasa Indonesia “ korupsi “.

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam

13 buah pasal dalam UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,

korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi.  Pasal-pasal tersebut

menjelaskan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana

korupsi.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakar yang memakai

uang sebagai standar kebenaran dan sebagai suatu kekuasaan mutlak. Sebagai akibat

korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan

memiliki politisi korup dapat masuk dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat

dihormati. Mereka juga memilik status sosial yang tinggi.

Sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

  Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi

yang lamban dan sebagainya.

  Warisan pemerintahan kolonial.

  sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada

kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan

oleh pejabat pemerintah.

Unsur tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:

4

Unsur Objektif :

1. Setiap orang;

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Objektif :

1. Dengan melawan hukum.

Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 17 dan Pasal 21 sampai Pasal 24 UU No 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku tindak pidananya

adalah Setiap orang, yang berarti orang perseorangan dan Korporasi. Dalam UU No 3

Tahun 1971 pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu orang perseorang saja. Pelaku Tindak

Pidana Korupsi menurut KUHP adalah “ Barang siapa “ yang berarti orang perseorang

( swasta atau pegawai negeri ).

a.         Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik

berupa Badan Hukum maupun tidak.

Badan Hukum di Indonesia :

Perseroan Terbatas (PT) Yayasan

Koperasi

Indonesische Maatchapij op Andelen ( IMA )

5

b.         Orang Perorangan

Firma

Perusahaan Komanditer ( CV )

Pegawai Swasta

Pegawai Negeri

B. Asas – Asas Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU No 31 Thn 1999 terdapat beberapa asas yang membedakannya dari UU tindak pidana lain, yaitu :

1.        Pelakunya adalah setiap orang, meliputi orang perseorangan dan korporasi ( Badan hukum dan perkumpulan orang ).

2.         Pidananya bersifat komulasi dan alternatif

3.         Adanya pidana minimum dan maksimum

4.         Percobaan, pembantuan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku.

5.        Setiap orang yang di luar wilayah indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan untuk terjadinya TPK  dipidana sama dengan pelaku.

6.         Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP ( Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 ).

7.        Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana ( Pasal 22 ).

  

Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu :

1.         Kerugian keuangan negara ( Pasal 2 dan 3 )

2.         Suap menyuap

3.         Penggelapan dalam jabatan

6

4.         Pemerasan

5.         Perbuatan curang

6.         Benturan kepentingan dalam pengadaan ( Pasal 12 huruf I )

7.         Gratifikasi ( Pasal 12B jo. Pasal 12C )

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut UU No 31

Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdiri dari :

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi ( Pasal 21 ).

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar ( Pasal 22

jo. Pasal 28 )

3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka ( Pasal 22 jo. Pasal 29 ).

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

( Pasal 22 jo. Pasal 35 ).

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau

memberi keterangan palsu ( Pasal 22 jo. Pasal 36 ).

6. Saksi yang membuka identitas pelapor ( Pasal 24 jo. Pasal 31 ).

 Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

            Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang 31 Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi

Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise,

termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang :

7

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang

ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau

penyelenggara Negara.

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat

3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar )

( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada :

1. Kepastian hukum

2. Keterbukaan

3. Akuntabilitas

4. Kepentingan umum

5. Proporsionalitas

2.2 TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS

            Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek

norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Dikatakan khusus, karena

dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat asas atau hal – hal yang menyimpang

dari ketentuan umum dalam Buku I KUHP.

Contohnya perbedaan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil pada tindak pidana

umum dengan UU tindak pidana korupsi pada tindak pidana khusus:

No Perbedaan KUHP UU Tindak pidana korupsi

1 Penyadapan Tidak dibolehkan Dibolehkan dilakukan penyadapan

2 Aparat penegak

hukum

Polisi sebagai penyidik dan

penyelidik

Penyidik dan penyelidik selain

polisi juga bisa jaksa penuntut

umum dan penyidik KPK

8

3 Sistem

peradilannya

Bersifat konvensional Secara ad hoc

4 Hukuman

Pokok

Pidana Mati-    

Pidana penjara

Kurungan; dan

Denda.

 Pidana mati

 Pidana penjara

Hukuman denda

5 Hukuman

Percobaan,

pembantuan

Percobaan, pembantuan tindak

pidana hukumannya dikurangi

1/3 dari ancaman hukuman.

Percobaan, pembantuan tindak

pidana korupsi dipidana sama

dengan pelaku

6. Ancaman

pidana

Ancaman pidana maksimum Adanya pidana minimum dan

maksimum

7 Subjek Hukum Orang perorangan Orang dan Korporasi ( Badan

hukum / bukan badan hukum ).

Tindak Pidana Korupsi dikatakan Tindak Pidana Khusus karena dasar hukum

maupun berlakunya menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan dalam

hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat

menyimpang dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, contohnya dalam

Tindak Pidana Korupsi dilakukan acara pembuktian terbalik ( Pasal 37 UU No. 20 Tahun

2001 ).

Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek

norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Subyek tindak pidana

Korupsi diperluas karena tidak saja meliputi orang pribadi tetapi juga badan hukum

( Korporasi ). Sedangkan dalam masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan

maupun pola ancaman sanksi, juga dapat menyimpang dari ketentuan KUHP, contohnya

dalam Tindak Pidana Korupsi sanksi Pidana minimal 4 tahun.

9

2.3 DAMPAK KORUPSI DAN CARA MENANGGULANGINYA

A. Dampak Korupsi

1. Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi

-  Menurut Chetwynd et al (2003), 

korupsi akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik investasi domestik

maupun asing. Mereka mencontohkan fakta businessfailure di Bulgaria yang

mencapai angka 25 persen.Maksudnya, 1 dari 4 perusahaan di negara tersebut

mengalami kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis dan investasi setiap

tahunnya akibat korupsi penguasa.Selanjutnya, terungkap pula dalam catatan

Bank Dunia bahwa tidak kurang dari 5 persen GDP dunia setiap tahunnya hilang

akibat korupsi. Sedangkan Uni Afrika menyatakan bahwa benua tersebut

kehilangan 25 persen GDP-nya setiap tahun juga akibat korupsi.

- Menurut Mauro (2002),

Setelah melakukan studi terhadap 106 negara, ia menyimpulkan bahwa kenaikan

2 poin pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK, skala 0-10) akan mendorong

peningkatan investasilebih dari 4 persen. Sedangkan Podobnik et al (2008)

menyimpulkan bahwa pada setiapkenaikan 1 poin IPK, GDP per kapita akan

mengalami pertumbuhan sebesar 1,7 persensetelah melakukan kajian empirik

terhadap perekonomian dunia tahun 1999-2004.

- Menurut Gupta et al (1998),

Menyatakan fakta bahwa penurunan skor IPK sebesar 0,78 akan

mengurangi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin sebesar 7,8

persen. Ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan

dalammenghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan

program pembangunan.

10

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan

publik cenderung lebih baik dan lebih murah. Terkait dengan hal tersebut, Gupta,

Davoodi, danTiongson (2000) menyimpulkan bahwa tingginya angka korupsi

ternyata akanmemperburuk layanan kesehatan dan pendidikan. Konsekuensinya,

angka putus sekolahdan kematian bayi mengalami peningkatan

3. Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan

menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Terkait dengan hal ini, riset Gupta et al (1998) menunjukkan bahwa peningkatan

IPK sebesar 2,52 poin akan meningkatkan koefisien Gini sebesar 5,4 poin.

Artinya,kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin akan semakin

melebar. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya aliran dana dari

masyarakat umum kepada paraelit, atau dari kelompok miskin kepada kelompok

kaya akibat korupsi.

4. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan

ketamakandan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga

akan menyebabkanhilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.Rasa

saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan

hilang.Akibatnya, muncul fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang

kehilangan rasa percaya, baik antar sesama individu, maupun terhadap institusi

negara. Perasaan amanakan berganti dengan perasaan tidak aman (insecurity

feeling).

11

B. Cara Penanggulangan Korupsi

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya

penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

a.       Preventif.

1.      Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah

maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan

milik perusahaan atau milik negara.

2.      mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai

dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling

menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan

kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

3.      Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan

dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan

melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada

masyarakat dan negara.

4.      Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan

pandangan, penilaian dan kebijakan.

5.      menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol,

koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung

disalahgunakan.

6.      Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of

belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa

peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu

berusaha berbuat yang terbaik.

b.      Represif.

1.      Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2.      Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

12

BAB III

PENUTUP

3. 1 Kesimpulan

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara.

Tindak Pidana Korupsi dikatakan Tindak Pidana Khusus karena dasar hukum maupun

berlakunya menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan dalam hukum

acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat

menyimpang dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, contohnya dalam

Tindak Pidana Korupsi dilakukan acara pembuktian terbalik ( Pasal 37 UU No. 20 Tahun

2001 ). Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek

norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Subyek tindak pidana

Korupsi diperluas karena tidak saja meliputi orang pribadi tetapi juga badan hukum

( Korporasi ). Sedangkan dalam masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan

13

maupun pola ancaman sanksi, juga dapat menyimpang dari ketentuan KUHP, contohnya

dalam Tindak Pidana Korupsi sanksi Pidana minimal 4 tahun.

Dampak Tindak Pidana Korupsi

1.      Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal,

terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2.      ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3.      pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi,

hilangnya kewibawaan administrasi.

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi :

1.      Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

2.      Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan

nasional.

3.      Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak

korupsi.

4.      Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak

korupsi.

3. 2 Saran

Merangkai kata untuk perubahan memang mudah.  Namun, melaksanakan

rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang teramat sulit.  Dibutuhkan kecerdasan

dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi

penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi nan paripurna di Indonesia.

Korupsi yang telah terlalu lama menjadi wabah yang tidak pernah kunjung selesai, karena

pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran Pemberantasan korupsi

seakan hanya menjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati.  Oleh

14

sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat

keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA       

Hartati, Evi. Tindak Pidana Korupsi ( edisi kedua ). 2007. Jakarta : Sinar Grafika.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk Membasmi ( Buku Saku Untuk Memahamu Tindak Pidana Korupsi ). 2006. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Prinst, Darwan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2002. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi ( Ditinjau dari Hukum Pidana ). 2002. Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

15