Makalah state responsibility
-
Upload
muhammad-rahman -
Category
Education
-
view
5.329 -
download
7
description
Transcript of Makalah state responsibility
MAKALAH
HUKUM INTERNASIONAL
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
TERKAIT KASUS PENYERANGAN
KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN
Oleh:
KELOMPOK 5
KEMENTERIAN PENDIDKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010
KELOMPOK 5
1. I DEWA NYOMAN (0910110169)
2. I KOMANG TRY P. (0910110170)
3. IVAN HILMI A. (0910110180)
4. MUHAMMAD REZA ARIF RAHMAN (0910110188)
5. MUKHAMAD YUNUS FADZLI (0910110189)
6. MOCHAMAD MUAFI (0910110193)
.
I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pertanggungjawaban Negara merupakan salah satu pokok bahasan yang
ada dalam Hukum internasional, hal ini tidak terlepas dari bahasan sebelum dan
sesudahnya yaitu kedaulatan dan suksesi serta terdapat korelasi antara ketiga
pokok bahasan. Dalam hukum internasional pertanggungjawaban Negara
mempunyai dua pengertian, pertama pertanggungjawaban Negara atas tindakan
Negara yang telah melanggar kewajiaban internasional yang telah dibebankannya
dan kedua berarti pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Negara atas
pelanggaran terhadap orang asing.
Pertanggungjawaban Negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas
hukum Internasional. Suatu Negara dikatakan bertanggungjawab hal tersebut
apabila melannggar kedaulatan wilayah Negara lain, menyerang Negara lain,
mencederai perwakilan Negara lain serta memperlakukan warganegara asing
seenaknya. Tanggung jawab Negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan
dan kedaulatan Negara yang terdapat dalam hukum Internasional. Prinsip ini
kemudian memberikan kewenangan bagi suatu Negara yang terlanggar haknya
untuk menuntut suatu bentuk pertanggungjawaban.
Dalam makalah ini akan dibahas tentang suatu kasus Pertanggungjawaban
Negara yang berkaitan dengan pelanggaran Hukum Internasional, yaitu masalah
penyerangan Negara yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan yang
terjadi pada 24 November 2010 lalu di pulau perbatasan kedua Negara,
Yeonpyeong. Penyerangan kali ini merupakan yang terbesar sejak perdamaian
perang antara kedua Korea 50 tahun yang lalu. Dari insiden penyerangan ini 2
militer Korea Selatan tewas dan puluhan warga sipil luka-luka serta pemukiman
warga di pulau tersebut rusak akibat terjangan lebih dari 100 misil Korea Utara.
Contoh kasus di atas merupakan fakta riil tentang Pertanggungjawaban Negara
yang khusus membahas hubungan atara dua Negara yang dihadapkan
penyelesaian terhadap masalah tersebut.
1.2 RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja komponen-komponen dalam Pertanggungjawaban Negara?
2. Apa saja yang memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara atas
pelanggaran Hukum Internasional dalam kasus penyerangan Korea Utara
terhadap Korea Selatan?
3. Bagaimanakah isi pertanggungjawaban negara atas kasus tersebut?
II. PEMBAHASAN
1. Komponen dalam Pertanggungjawaban Negara
a. Pengertian pada umumnya
Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang
merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk
memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain
serta terbatas pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum
internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak
melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara.
Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan
kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian
memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk
menuntut reparasi1. Istilah reparasi lalu diteruskan dengan adanya pembayaran
kompensasi dan restitusi terhadap nilai ganti atas kerugian2.
Pertanggungjawaban negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran hukum
internasional, dalam hal:
– Melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional
– Melanggar kedaulatan wilayah.negara lain
– Menyerang negara lain
– Mencederai perwakilan diplomatik negara lain
– Memperlakukan warga asing dengan seenaknya
Perbedaan Pertanggungjawaban1 Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge:Cambridge University Press, 1997. H. 5412 Ian Brownlie, Principles of Public International, Oxford: Clarendon Press, 1992. H. 458
Menurut Hukum Internasional
Pertanggungjawaban negara timbul karena pelanggaran hukum
internasional.
Menurut Hukum Nasional
Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional
negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran
hukum.
Akibat dari pembedaan tersebut adalah bahwa suatu negara tidak dapat
menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan
kebenaran hukum nasionalnya.
b. Subyek dan elemen-elemen Pertanggungjawaban Negara
Sebagaimana telah disinggung bahwa Hukum Internasional pada dasarnya
mengatur hubungan antar Negara-negara. Kaiatannya dalam hal
Pertanggungjawaban dalam Hukum Internasional mempunyai cirri dimana Negara
menjadi subyek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam the International
Law Commission (ILC) menyatakan bahwa setiap tindakan negara yang salah
secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan3. Subjek lain bagi
pertanggungjawaban internasional selain negara adalah individu. Seperti yang
dikatakan olehhakim Huber ” bahwa pertanggungjawaban merupakan kelanjutan
dari hak. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban
internasional4. Pertanggungjawaban negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran
terhadap hukum kebiasaan ataupun terhadap perjanjian internasioanl yang
dilakukan oleh suatu negara
Elemen-elemen Bagi Pertanggungjawaban
3 James Crawford, The International LawCommission’s Articles on State Responsibility, Cambridge University Press, 2002.4 Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases and Materials on Internasional Law , New York:Oxford University Press, 2003. H. 403.
Karakteristik Tanggung jawab Negara:
• Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara
dua negara tertentu.
• Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban
hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab
negara; dan.
• Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan
yang melanggar hukum atau kelalaian.
Atribusi
Negara merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga harus jelas siapa yang
dimaksud dengan negara. Dalam hal ini diperlukan wakil atau agen diplomatik
dalam bertindak dalam Hukum Internasional. Kaitannya dengan pelanngaran
tehadap kewajiban internasional semua pejabat dalam sustu negara dapat
dikenakan pertanngungjawaban internasional atas nama negaranya.
Pelanggaran
Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara, yaitu pelanggaran yang
bersifat bilateral dan yang berhubungan dengan perlindungan diplomatik.
Kaitannya dengan pelanggaran bilateral tidak diperlukan akan national claims
ataupun exhaustion of local remedies satu-satunya isu adalah apakah perbuatan
tersebut dapat diatributkan kepada suatu negara, dalam hal ini maka
pertanggungjawaban secara prima facie dapat diminta. Kaitannya dengan
perlindungan diplomatik dibutuhkan syarat the exhaustion of local remedies5
(sebuah keadaan yang menunjukkan tidak adanya lagi upaya-upaya hukum pada
tingkat local). Syarat ini merupakan suatu syarat yang fundamental bagi suatu
kasus untuk dipersoalkan lebih lanjut ke peradilan internasional.
c. Macam-macam Pertanggungjawaban Negara
5 Ellectronica Sicula Spa (ELSI), Judgement, ICI Reports 1989, h. 15.
Perjanjian Internasional
Pertanggungjawaban negara dapat timbul karena pelanggaran
Perjanjian Internasional (Treaty). Dalam hal ini berlaku asas bahwa
setiap pelanggaran suatu perjanjian internasional menimbulkan
kewajiban untuk mengganti kerugian.
Kontrak
Pelanggaran atas suatu kontrak tidak selalu menimbulkan
pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Kalaupun
timbul pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional,
pertanggungjawaban itu tidak timbul karena kontrak tersebut, tetapi
adanya pelanggaran kewajiban di luar perjanjian tersebut. Misalnya
adalah denial of justice.
Konsesi
Perjanjian Konsesi dikenal Klausula Calvo. Klausula Calvo
menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan
pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut
dan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus
diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi.
Ekspropriasi
Ekspropriasi adalah pencabutan hak milik perorangan untuk
kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Ekspropriasi
yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang
melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana
mestinya.
Hutang negara
Hutang negara yang tidak dibayar dapat menimbulkan tuntutan atas
pertanggungjawaban negara tersebu.
Teori hak negara dalam melindungi kreditornya :
Teori Lord Palmerston
Negara kreditur berhak mengadakan campur tangan diplomatik
dan bahkan mengadakan intervensi bersenjata terhadap negara
debitur.
Teori Drago
Negara kreditur tidak berhak menggunakan kekerasan. Teori
yang diterima umum menyatakan bahwa dalam hal tersebut
kewajiban negara debitur adalah sama dengan kewajiban negara
menurut hukum perjanjian.
Pelanggaran Internasional
pelanggaran kewajiban internasional negara yang bukan pelanggaran
kewajiban kontrak.
Pelanggaran negara dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak
WNA, misalnya :
1. Pelanggaran atas hak milik
2. Penahanan yang tidak semestinya
3. Penolakan peradilan
o Penentuan Pelanggaran Internasional
Dikenal ajaran pembebanan kesalahan petugas kepada negara.
Ajaran ini menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh petugas
negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan
kepada negara.
Batasan pembebanan :
1. Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu merupakan pelanggaran
atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional.
2. Hukum internasional membebankan pelanggaran itu kepada negaranya.
Lingkungan
Dalam perkembangan hukum internasional, kewajiban negara juga
terkait dalam pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Terdapat
kewajiban umum yang dimiliki oleh negara-negara untuk menjaga
agar segala aktifitasnya yang berada dalam jurisdiksinya dan
dituntut untuk melakukan kontrol terhadap wilayah yang terkait
perlindungan terhadap lingkungan.
d. Pembenaran Atas Adanya Pelanggaran
Walau pelanggaran pada umumnya dapat menimbulkan
pertanggungjawaban tapi dalm hal tertentu terdapat pengecualian, meski tidak
mempengaruhi suatu kewajiban internasional, dapat menjadi alasan pembenar atas
terjadinya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, yang dengan
demikian menghapuskan unsur kesalahan dari perbuatan itu. Beban
pembuktiannya berada pada negara yang hendak membebaskan dirinya dari
pertanggungjawaban.
Persetujuan
persetujuan yang sah dari suatu negara atas perbuatan yang dilakukan
oleh negara lain yang jika tidak ada persetujuan tersebut perbuatan tadi
adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan.
Bela diri
Suatu negara diijinkan bertindak dalam cara yang bertentangan dengan
kewajiban internasional yang diembannya dengan tujuan untuk membel
diri sebagimana dinyatakan dalam Piagam PBB.
Force Majeure
Dalam hukum internasional dikenal alasan akibat dari keadaan yang
berada diluar kemampuan, menekankan pengecualian pengenaan
tanggungjawab internasional terhadap situasi yang benar-benar diluar
kemampuan.
Distress
Sebuah situasi dimana negara tidak mempunyai cara lain yang lebih baik
dalam hal penyelamatan diri dan orang-orang yang ada dalam tanggung
jawabnya.
Necessity
Merupakan alasan yang bias digunakan dalam hal negara tersebut
menghadapi bahaya yang luar biasa bagi kepentingannya.
Imputability
Untuk bisa meminta pertanggungjawaban inetrnasional dari suatu negara
terhadap tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus bisa ditunjukkan
bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, badan dan
perwakilan yang dapat dikaitkan dengan negara tersebut.
Tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan hal itu antara lain:
– Tindakan yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif
sebagai pilar utama pemerintahan.
– Segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal dan dinas-
dinas yang ada di wilayahnya masing-masing.
– Segala tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau agen-
agen pemerintahan lainnya sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya.
Sebuah tindakan yang sah menurut hukum nasional tetapi bertentangan
dengan hukum internasional tetap bisa membuat negara tersebut dimintai
pertanggungjawaban.
– Negara harus bertanggungjawab terhadap tindakan yang
dilakukan aparatnya, serendah apapun jabatan dari aparat.
– Negara juga bertanggungjawab terhadap tindakan individu atau
kelompok. yang bisa membuktikan bahwa tindakannya tersebut
dilakukan atas nama negara atau sedang melakukan kewenangan
negara tanpa ada tindakan negara untuk mencegahnya.
– Negara bertanggungjawab terhadap tindakan aparatnya sekalipun
tindakan itu adalah tindakan ultra vires dari kewenangannya.
– Negara tidak harus bertanggungjawab terhadap tindakan
perwakilan negara asing ataupun organisasi internasional yang
sedang bertugas di wilayahnya.
– Negara tidak bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok revolusioner.
Dasar Pertanggungjawaban
Objective responsibility, pertanggungjawaban mutlak dan langsung
dilakukan terhadap negara yang melakukan delik internasioanal.
Dalam hal ini tidak lagi diperlukan adanya bukti dari kesalahan atau
itikad buruk dari aparat atau pelakunya.
Subjective responsibility, menurut teori ini tanggung jawab negara
ditentukan oleh adanya unsur keinginan atau maksud untuk melakukan
suatu perbuatan (kesengajaan atau dolus) atau kelalaian (culpa) pada
pejabat atau agen negara yang bersangkutan.
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara kasus peyerangan Korea
Utara terhadap Korea Selatan
Kasus ini berawal dari serangan Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong
wilayah korea Selatan pada hari selasa 23 November 2010. Korea Utara
menembakkan lebih dari 200 artileri ke pulau tersebut yang hanya berjarak 3 km
dari perbatasan antar kedua negara. Insiden tersebut mengkibatkan 2 militer Korea
selatan tewas dan puluhan lainnya luka parah, selain itu pemukiman penduduk
pulau tersebut rusak parah.
Dalam kasus diatas jelas bahwa terjadi pelanggaran Hukum Internasional
yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan dengan memperhatikan
unsur-unsur pelanggarannya.
Unsur-unsur pokok
Subyek : Negara Korea Utara, Negara Republik Korea Selatan.
Pelanggaran atas kedaulatan wilayah negara lain.
Korea Utara telah Melanggar Hukum Internasional dengan menyerang
Korea Selatan.
Penyerangan yang yang ditujukan kepada sipil dan mengakibatkan
tewasnya personil militer Korea Selatan.
Mengakibatakan kerugian materiil atas Korea Selatan dengan rusaknya
pemukiman penduduk pulau setempat.
Pelanggaran
Dalam kasus diatas telah terjadi pelanggaran atas kedaulatan
wilayah negara lain dhal ini ditandai dengan penyerangan Korea
Utara terhadap sebuah pulau yang notabene masiah dalam
lingkup kekuasaan wilayah negara Republik Korea Selatan.
Penyerangan Korea Utara terhadap Korea selatan termasuk
dalam pelanggaran yang bersifat diplomatik sehingga tidak
membutuhkan exhaustion of local remedies sehingga kasus
tersebut dapat diatribusikan langsung pada negara. Dalam hal ini
Korea Selatan dapat meminta pertanggungjawaban langsung
kepada Korea Utara.
Pembenaran Atas Pertanngungjawaban
Dalam kasus di atas tidak ada unsure yang membenarkan serangan Korea
Utara terhadap Korea Selatan karena dilakukan secara mendadak dan
disengaja.
3. Bentuk Pertanggungjawaban Negara
Dalam isi pertanggungjawaban negara menyangkut hal-hal yang
berhubungan dengan tuntutan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban, Korea
Selatan selaku negara yang dirugikan, melalui perwakilannya berhak menutut
pertanggungjawaban Korea Utara. Bentuk bentuk pertanggungjawaban
tersebut dapat berupa:
Satisfaction
Berkaitan dengan upaya yamg dilakukan oleh suatu negara untuk
mendapatkan sebuah putusan dari pengadilan yang mendukungnya.
Dalam hal ini juga dapat ditempuh melalui perundingan diplomatik,
pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bersangkutan,
mengakhiri perbuatan itu serta menawarkan jaminan yang memadai
atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.
Pecuniary Reparation
Perbaikan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan,
baik materiil maupun immaterial. Kompensasi dapat diberikan
terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh suatu neagara walaupun
pelanggaran tersebut tiak berupa kerugian financial, misalnya
pelanggaran atas kekebalan diplomatik dan konsuler. Berupa reparasi
politik dan moral.
Restitution
Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti
sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak
mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak
proporsional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum
kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah
kompensasi. Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu
negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang
disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut hukum
internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah
dilakukan secara baik melalui restitusi. Sementara itu, menyangkut
soal pemenuhan (satisfaction), Artikel menentukan bahwa hal itu
dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik
atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah melakukan
pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara
formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.
International Court of justice
Korea Selatan sebagai negara yang dirugikan dapat membawa kasus
penyerangan atas negaranya untuk dibawa ke Mahkamah International.
Hal ini disebabkan ketentuan exhaustion of local remedies tidak
diperlukan karena Korea Utara telah melakukan pelanggaran langsung
hukum internasional yang menyebabkan kerugian terhadap negara lainnya.
Selain itu semua unsur-unsur pelanggarab hukum internasional telah
terpenuhi.
Tindakan Balasan
Dalam hal kasus diatas Korea Selatan dapat melakukan tindakan kepada
Korea Utara dengan melakukan tindakan balasan, dalam hal ini
diperbolehkan melakukan tindakan balasan yakni berupa tindakan tidak
melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan
negara yang melakukan pelanggaran namun semata-mata dengan tujuan
agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan
pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh. Namun tindakan balasan ini
mengandung bahaya atau risiko yaitu jika ternyata terbukti bahwa justru
tindakan negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan
yang sah menurut hukum internasional maka tindakan balasan itulah yang
menjadi tindakan yang tidak sah.
III. KESIMPULAN
1. Secara umum dikatakan, negara bertanggung jawab dalam hukum internasional
untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban
internasional negara itu. Pertanggungjawaban negara merujuk kepada
kewajiban negara karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam
hukum internasional dan menyebabkan kerugian negara lain.
Pertanggungjawaban negara mempunyai beberapa karakter yaitu,
• Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua
negara tertentu.
• Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum
internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara; dan.
• Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang
melanggar hukum atau kelalaian.
2. Terkait kasus pertanggungjawaban negara, penyerangan Korea Utara
terhadap Korea Selatan dapat dijadikan rujukan denagn memperhatiakn hal-
hal berikut:
– Korea Utara telah terbukti melanggar kedaulatan wilayah negara lain
dengan cara menyerang wilayah Korea Selatan.
– Penyerangan tersebut telah mengakibatkan kematian militer Korea Selatan
dan menyebabkan kerugian materiil dengan rusaknya pemukiman
penduduk.
Dalam hal ini Korea Selatan dapat menuntut pertanggungjawaban Korea
Utara karena telah melanggar kedaulatan wilayah negaranya dan
pelanggaran kejahatan internasional dengan melakukan serangkaian
serangan yang ditujukan kepada sipil.
Korea Selatan dapat menuntut Korea Utara ke mahkamah Internasioanal
Mahkamah pidana Internasional.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.dostoc.com/ppt/hukum/tanggungjawabnegara 11/28/2010/8.29
Ellectronica Sicula Spa (ELSI), Judgement, ICI Reports 1989, h. 15.
http://www.detik.com/dunia/perangkorea 11/27/2010/6.39
http://www.rheinaldyy.blogspot.com/pengantarilmufilsafat/tanggungjawabnegara
11/23/2010/ 8.28
Ian Brownlie, Principles of Public International, Oxford: Clarendon Press, 1992.
H. 458.
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State
Responsibility, Cambridge University Press, 2002.
Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge:Cambridge University Press,
1997. H. 541.
Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases and Materials on Internasional
Law , New York:Oxford University Press, 2003. H. 403.
Thantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer,
Bandung: PT Refika Aditama, 2006.