MAKALAH REGULASI PEMILU

7/24/2019 MAKALAH REGULASI PEMILU

1/19

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................ i

KATA PENGANTAR ........................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 3

C. Tujuan Pembahasan .................................................................... 3

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................ 5

A. Permasalahan .............................................................................. 5

B. Regulasi ........................................................................................ 6

C. Analisis ......................................................................................... 11

BAB III PENUTUP ............................................................................... 16

A. Kesimpulan ................................................................................... 16

B. Saran ............................................................................................ 16

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 17


2/19

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala rahmat-NYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai .

Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari

pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik

materi maupun pikirannya.

Harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan

dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat

memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih

baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami,

kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu

kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari

pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Jakarta, Maret 2015

Penyusun


3/19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU nomor 8 tahun 2015 pemungutan suara

serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada

tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027. Tahun 2015 menjadi

gerbang awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara

serentak. Daerah yang diikut sertakan dalam gelombang pertama

adalah yang akhir masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada

tahun 2015 sampai dengan semester awal tahun 2016 atau sampai

bulan juni. Jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada pada

tahun 2015 adalah sebanyak 269 yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota,

dan 224 kabupaten.

Sebagai awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara

serentak maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang baik

sehingga seluruh aspek penunjang dalam penyelenggaraan dapat

terpenuhi secara proporsional demi tercapainya pemilihan kepala

daerah yang demokratis. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal

10A KPU memegang tanggung jawab akhir dari keseluruhan proses

pelaksanaan pilkada, sehingga dalam penyusunan regulasi harus

dilakukan secara rigid dan detailagar tidak menimbulkan tafsir yang


4/19

2

berbeda dari peserta maupun penyelenggara seperti KPU dan

Bawaslu.

Dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan hal terpenting yang

perlu dipersiapkan secara baik adalah regulasi yang menjadi tuntunan

dan pedoman dalam melaksanakan setiap tahapan dan program.

Salah satu tahapan yang sering terjadi konflik atau sengketa yaitu

tahapan pencalonan. Tahapan ini menjadi penting sebab menjadi

sarana untuk menyalurkan hak politik dari setiap warga negara untuk

dipilih dan memilih.

Terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada

tahun 2015 ditemukan permasalahan yang ternyata tidak diatur secara

eksplisit dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU.

Payung hukum yang seharusnya memuat tentang antisipasi terhadap

calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menuai kritik dari

berbagai lapisan masyarakat. Pertanyaan yang timbul kemudian

apakah dalam pembuatan regulasi tersebut tidak dilakukan kajian

secara mendalam terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang setiap

tahapan dalam hal ini tahapan pencalonan.

UU Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengatur apabila dalam

tahapan pencalonan terdapat kurang dari dua pasangan calon maka

dilakukan penundaan tahapan, demikian pula dalam Peraturan KPU

nomor 12 yang merupakan perubahan Peraturan KPU nomor 9 tahun

2015 pada pasal 89 yang berbunyi :

Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan

masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan


5/19

3

Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIPAceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkankeputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan

diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

Akan tetapi regulasi tersebut kemudian digugat untuk dilakukan

pengujian terhadap pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD

1945.

Pengujian UU terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan

MK (Mahkamah Konstitusi) yang dalam putusannya mengabulkan

permohonan pemohon. Ini artinya MK telah mensahkan calon tunggal

untuk tetap dilakukan pemilihan dengan memperhadapkan pemilih

pada pilihan setuju dan tidak setuju.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah telah

memenuhi prinsip-prinsip demokrasi?

2. Penyusunan regulasi yang belum mampu untuk memberikan

jawaban pada setiap permasalahan yang mungkin hadir dalam

sebuah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep demokrasi dengan

lebih baik.


6/19

4

2. Untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dengan

adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal

dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

3. Untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Regulasi

Pemilu.


7/19

5

BAB II

PEMBAHASAN

A. Permasalahan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan

pasangan calon tunggal bisa mengikuti Pilkada Serentak 2015

dianggap sebagai solusi atas permasalahan terhadap terjadinya calon

tunggal di beberapa daerah. Berikut pendapat beberapa tokoh negeri

ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

1. Irman Putra Sidin (pakar hukum tata negara) yang mengatakan

bahwa putusan MK terkait calon tunggal akan membuat

pelaksanaan Pilkada semakin efisien karena tidak akan ada upaya

pemaksaan untuk menghadirkan calon pesaing, dimana justru ini

menyuburkan munculnya calon boneka.

2. Zainal Arifin Mochtar (pakar hukum tata negara UGM) dalam

penilaiannya putusan MK yang memperbolehkan daerah dengan

calon tunggal mengikuti pemilihan kepala daerah tidak solutif jika

tidak berlaku surut.

3. Yusril Izha Mahendra (pakar hukum tata negara), memberikan

penilaian jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pilkada tetap

berlanjut meski dengan calon tunggal, maka KPU harus segera

menindak lanjuti hal tersebut sebab putusan MK bersifat final dan

mengikat. Tindak lanjut atas putusan tersebut dapat melalui Perpu

atau Perpres yang bisa segera dieksekusi.


8/19

6

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi ini berarti tugas

KPU untuk melaksanakan putusan tersebut dihadapkan pada jadwal

tahapan yang semakin sempit. Hal-hal yang perlu dipersiapkan KPU

adalah penyesuaian jadwal tahapan, melakukan revisi terhadap

peraturan KPU, menyusun regulasi khusus tentang calon tunggal,

selain itu pelaksanaan bimtek dan penyuluhan kepada jajaran KPU di

tingkat bawah, serta sosialisasi terkait regulasi dan mekanisme

pemungutan dan penghitungan suara bagi calon tunggal kepada

stakeholder, Partai Politik, dan masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian muncul apakah dalam waktu yang

sudah semakin sempit ini putusan tersebut dapat dilaksanakan secara

simultan dan tidak mempengaruhi kualitas dari pemilihan tersebut.

Selain itu apakah hal ini tidak melanggar atau mengesampingkan

prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan esensi dasar dari sebuah

penyelenggaraan pemilihan.

B. Regulasi

1. UUD 1945

a. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya.

b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum.


9/19

7

2. UU Nomor 8 Tahun 2015

a. Pasal 49 ayat (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang

memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon,

tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10

(sepuluh) hari. Ayat (9) KPU Provinsi membuka kembali

pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

b. Pasal 50 ayat (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang

memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon,

tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.Ayat

(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling

lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8).

c. Pasal 51 ayat (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi

menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.


10/19

8

d. Pasal 52 ayat (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota

menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan

Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon

Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

e. Pasal 54 ayat (4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap

sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya

hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2

(dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka

kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7

(tujuh) hari.Ayat (5) Dalam hal pasangan calon berhalangan

tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari

pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau

lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan

pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti

serta dinyatakan gugur. Ayat (6) Dalam hal pasangan calon

berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai

hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua)

orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14

(empat belas) hari.

3. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015

a. Pasal 89 ayat (1) Dalam hal sampai dengan akhir masa

pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu)


11/19

9

Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang

mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan

Calon paling lama 3 (tiga) hari. Ayat (4) Dalam hal sampai

dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan

Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan

Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak

berikutnya.

b. Pasal 89A ayat (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian

perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak

ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi

persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan

Calon paling lama 3 (tiga) hari. Ayat (3) Dalam hal sampai

dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran

hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada

Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh

tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan

serentak berikutnya.


12/19

10

c. Pasal 91 ayat (1) Dalam hal pembatalan Pasangan Calon

sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon

kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan

Pasangan Calon peserta Pemilihan. Ayat (4) Dalam hal

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat

dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan

keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan

diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

d. Pasal 92 ayat (1) Dalam hal terdapat calon atau Pasangan

Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan

pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari

pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan

seluruh tahapan Pemilihan. Ayat (4) KPU Provinsi/KIP Aceh

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan

penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak

berikutnya.


13/19

11

4. Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

tertanggal 28 September 2015 dalam putusannya mengabulkan

permohonan pemohon untuk sebagian.

C. Analisis

Jika kita melihat pemilihan kepala daerah pada periode

sebelumnya tidak pernah kita temui permasalahan calon tunggal,

akan tetapi hari ini kita temui terdapat 3 (tiga) daerah yang hanya

memiliki calon tunggal yaitu Blitar di Jawa Timur, Timor Tengah Utara,

di Nusa Tenggara Timur dan Tasikmalaya di Jawa Barat serta ada 83

(delapan puluh tiga) daerah yang memiliki potensi menjadi calon

tunggal karena calon yang berkompetisi hanya 2 (dua) pasangan

calon.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya

membolehkan pemilihan pada daerah yang hanya memiliki calon

tunggal maka pembahasan selanjutnya apakah pemilihan dengan

calon tunggal telah memenuhi prinsip demokrasi. Mengacu pada UU

nomor 8 tahun 2015 di jelaskan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Merujuk kepada kata Demokrasi secara etimologi demokrasi

berasal dari bahasa Yunani tepatnya dari kata demos dan


14/19

12

kratos/kratein. Demos berarti rakyat dan kratos/kratein berarti

pemerintahan. Jadi pengertian demokrasi adalah suatu negara yang

pemerintahannya dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang memiliki

kedaulatan tertinggi. Selain itu terdapat pengertian oleh para ahli,

antara lain :

1. Abraham Lincoln : Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Henry B. Mayo : Demokrasi adalah menunjukkan kebijakan

umum ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi

oleh rakyat, dan didasarkan atas kesamaan politik dalam suasana

terjaminnya kebebasan politik.

3. F. Strong : Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan pada

mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas

dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah

akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan pada mayoritas.

Selain istilah demokrasi terdapat pula kata pemilihan atau

election yang termuat dalam Blacks Law Dictionarydimaknai sebagai

pemilihan terhadap individu yang dipilih berdasarkan asas-asas

pemilu dalam ruang lingkup suatu pemilihan yang dilakukan oleh

pemilih yang memenuhi persyaratan untuk memilih.

Mengacu pada pengertian di atas dapat kita maknai bahwa

sebuah pemilihan kepala daerah semestinya memilih pasangan calon

bukan justru dihadapkan pada pilihan setuju atau tidak setuju

terhadap satu pasangan calon. Akan tetapi dalam sebuah negara


15/19


16/19

14

yang waktunya lebih dari satu tahun, dan selama itu pula PLT

tersebut tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis

untuk daerah.

Dengan demikian, putusan MK sudah berhasil meminimalisir

dua persoalan tersebut dengan cara menjamin hak konsititusional

warga negara untuk memilih dan dipilih serta memberikan ruang dan

kewenangan secara langsung bagi masyarakat di daerah untuk

menentukan sendiri proses suksesi kepemimpinan di daerahnya.

Maksudnya ialah, jika calon tunggal kepala daerah tersebut

dinyatakan tidak dikehendaki oleh masyarakat dan sebagian besar

masyarakat memilih tidak setuju, maka penundaan pilkada tersebut

ditentukan atas pilihan masyarakat itu sendiri bukan ditentukan oleh

tafsir KPU melalui PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang pencalonan

kepala daerah, akibat tidak adanya ketentutan khusus yang mengatur

calon tunggal dalam UU No. 8 Tahun 2015 mengenai pilkada.

Sehingga putusan MK mampu menjamin adanya kedaulatan sekaligus

legilitmasi masyarakat untuk menentukan sendiri kepala daerahnya.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang permasalahan

calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015

menghadirkan pertanyaan apakah regulasi dalam hal ini UU yang

disusun untuk mengatur pemilihan kepala daerah tidak melalui kajian

secara mendalam terkait potensi-potensi masalah yang dapat timbul

dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Apabila kita

membandingkan persyaratan calon yang ditetapkan oleh UU


17/19

15

sebelumnya syarat dukungan pasangan calon yang diusung oleh

partai politik atau gabungan partai politik adalah 15% perolehan kursi

atau 15% perolehan suara partai sementara saat ini persyaratannya

dinaikkan menjadi minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu.

Calon perseorangan yang sebelumnya komposisi 3%, 4%, 5% dan

6,5% dan saat ini dinaikkan menjadi 6,5%, 7,5%, 8,5% dan 10%.

Dengan persyaratan tersebut tentu hanya sedikit partai politik atau

gabungan partai politik yang dapat mengusung pasangan calon serta

hanya calon perseorangan yang memiliki grass root yang kuat dan

masif yang mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Merujuk pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa

dalam penyusunan regulasi yang sejatinya ditujukan untuk menjadi

pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

seharusnya melalui kajian secara mendalam sehingga permasalahan

yang sifatnya sangat mendasar dalam sebuah penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah dapat diminimalisir. Selain itu unsur

penyelenggara yang memiliki pengalaman teknis di lapangan juga

perlu dilibatkan dalam penyusunan UU tentang pemilihan kepala

daerah sehingga dapat memberikan kontribusinya dalam

meminimalisir permasalahan yang mungkin hadir dalam

implementasinya. Serta Peraturan KPU yang merupakan turunan UU

Nomor 8 Tahun 2015 tidak lagi melakukan tafsir atas UU yang

menjadi dasar penyusunannya.


18/19

16

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa sebuah pemilihan idealnya dilaksanakan dengan

mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Mahkamah Konstitusi

telah mengambil keputusan untuk memperbolehkan pemilihan pada

daerah yang hanya memiliki calon tunggal dengan

mempertimbangkan berbagai ekses yang dapat terjadi apabila

pemilihan pada daerah tersebut ditunda sampai dengan gelombang

kedua yang dilaksanakan pada 2017. Keputusan tersebut dengan

mempertimbangkan hak politik rakyat untuk dipilih dan memilih

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

B. Saran

Demikianlah makalah ini kami buat, semoga dapat bermanfaat

bagi pembaca. Apabila terdapat saran dan kritik yang sifatnya

membangun penulis akan jadikan sebagai motivasi demi perbaikan

dalam penulisan makalah berikutnya.


19/19

17

DAFTAR PUSTAKA

1. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama;

2. UUD 1945;

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tertanggal28 September 2015;

7. http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2168:siaran-pers-calon-tunggal-pasca-putusan-mk&Itemid=128;

8. http://nasional.sindonews.com/read/1049165/12/10-persoalan-putusan-mk-terkait-calon-tunggal-pilkada-1443588310;

9. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/10/01/nvim6s

354-putusan-mk-terkait-calon-tunggal-membuat-pilkada-lebih-efisien;

10. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/10/02/nvktje328-tidak-berlaku-surut-putusan-calon-tunggal-mk-percuma

MAKALAH REGULASI PEMILU

Documents

Transcript of MAKALAH REGULASI PEMILU