MAKAlah Pkn 25042012

DEMOKRASI DI INDONESIAMAKALAH KEWARGANEGARAANMATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS NEGERI PADANG Satria ardinata 4/19/2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa kami ucapkan kepada dosen pembimbing, teman-teman seta pihak pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Penulis

Satria ardinata

Satria ardinata 2 | P a g e

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................... 4 B. Rumusan Masalah ..................................................................... 5 C. Tujuan ........................................................................................ 5 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Demokrasi .............................................................. 6 B. Pengetian Pendidikan Demokrasi ........................................... 7 C. Sejarah Demokrasi .................................................................... 8 D. Teori Dan Konsep Demokrasi .................................................. 10 E. Implementasi Pendidikan Demokrasi ..................................... 12 F. Esensi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .........12 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................ 17 B. Saran........................................................................................... 17 DAFTAR PUSTAKA


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik yang dilaksakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang sedikit. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004 dan pada tahun 2009. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan, akan tetapi masih dapat dikatakan sukses. Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagaimana telah di tunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana barat dan timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda ( kendati sama-sama negara demokrasi ). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda ( Rais, 1995 : 1 ).


B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian demokrasi dan pendidikan demokrasi ? 2. Bagaimana sejarah demokrasi ? 3. Apa teori dan konsep demokrasi ? 4. Bagaimana implementasi pendidikan demokrasi ? 5. Bagaimana esensi demokrasi dalam penyelenggaraan pemda ?

C. Tujuan Tujuan umum : Tujuan pembuatan makalah ini secara umum adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai Demokrasi dan Implementasinya. Tujuan khusus : 1. Dapat mengerti tentang demokrasi di Indonesia sekarang ini. 2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang sejarah demokrasi 3. Memahami teori dan konsep demokrasi, 4. Mempelajari bagaimana implementasi pendidikan demokrasi, dan 5. Mengetahui esensi demokrasi dalam penyelenggaraan pemda.


BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi Secara etimolgis istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos berarti rakyat, dan kratos/kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa ( government of rule by the people ). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing- masing, yang lazimnya sangat di pengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini berikut akan dikutip beberapa pengertian demokrasi ( Kaelan, 2007 : 55 ). Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalahmasalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijakssanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat ( Noer, 1983 : 207 ). Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil Satria ardinata 6 | P a g e

yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik ( Mayo, 1960 : 70 ). Menurut Internasional Commision of Jurits, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakilwakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Menurut Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Menurut C.F Strong, Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. B. Pengertian Pendidikan Demokrasi Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilaakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan

mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. (winataputra, 2006 : 12) Demokrasi memang tidak diwarisi, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), non formal (pendidikan di luar sekolah dan pendidikan informal) pergaulan di rumah dan di masyarakat kultural untuk membangun cita-


cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks. (winata putra, 2006 :19) Sistem pemerintahan demokrasi banyak dicita-citakan oleh berbagai negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses mengimplementasikan demokrasi inilah sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengaju pada ciri-ciri sebagai berikut : 1. Proses yang tak pernah selesai, dalam arti bertahap,

berkesinambungan terus-menerus. 2. Bersifat evolusioner dalam arti, dilakukan secara perlahan. 3. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan (anarkis). 4. Berjalan melalui musyawarah, dalam arti perbedaan yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi budaya demokrasi dimasyarakat akan terbentuk bilamana nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan perilaku hidup. pada hakikatnya budaya demokrasi akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

C. Sejarah Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersa-maan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi Satria ardinata 8 | P a g e

berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan sistem politik pada akhir abad pertengehan yang merupakan wujudpemikiran akan adanya hak-hak politik rakyat agar ada jaminan hak-hak politik rakyat tersebut berjalan lebih efektif,m munculah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang melalui konstitusi, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis (konvensi) gagasan ini disebut sebagai konstitualisme. Dari praktek demokrasi abad ke-19 yang menekankan pada paham liberalisme dan akses-aksesnya mengubah pikiran para ahli menandai wajah baru konstitusional abad ke-20. Dari berbagai sudut tinjauan, di mata banyak para pengamat, proses demokratisasi di negeri kita merupakan keharusan yang hampir tak terelakkan. Alasannya ialah bahwa kemajuan tertentu yang telah dicapai oleh negeri kita khususnya peningkatan dan pemerataan kecerdasan masyarakat banyak, telah memperlebar jalan bagi kemungkinan adanya partisipasi sosial-politik, atau setidaknya, mempertinggi tuntutan

partisipasi itu jika struktur sosial-politik resmi yang ada belum memberikannya.1 Sejak persiapan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, para bapak pendiri bangsa telah menggunakan istilah demokrasi untuk mensiasati1 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemoderenan, (Jakarta: Paramadina, Cet.IV,2000), h.557.


sistem politik Indonesia.2 Demokrasi di Indonesia diperbincangkan dan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk bangsa ini pada abad ke-20. keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan hadir bersamaan dengan keinginan untuk membentuk suatu negara merdeka, telah mendorong para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memperbincangkan dan sekaligus memilih demokrasi sebagai wacana yang akan diperjuangkan. Dalam memperbincangkan demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga, tidak lepas dari alur periodesasi sejarah politik Indonesia. Yaitu apa yang disebut dengan periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin dan pemerintahan orde baru (Pancasila Democracy).3 Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan

mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga sesuatu yang perlu diwujudkan. Demokrasi pada pemerintahan periode ini berkisar pada tahun 1945-1949, tidak banyak yang akan dibicarakan disini kecuali hanya menyangkut pembatasan kekuasaan presiden dengan dibentuknya komite nasional Indonesia pusat (KNIP) untuk menggantikan parlemen dan adanya maklumat wakil Presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik.4

D. Teori Dan Konsep Demokrasi Menurut torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, formal democratif dan yang kedua, substance democracy yaituMasykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), 1999.h. 173.3 2

Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet.II, h.10. Ibid, h. 11

4


menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan (winata putra, 2006). Sistem presidensial, sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Sistem parlementer, sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif adalah berada di tangan perdana menteri 1. Demokrasi Perwakilan Liberal Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. 2. Demokrasi satu partai dan komunisme Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negaranegara komunitas seperti rusia, china, vietnam, dan lainnya. Kebebasab formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara. Dalam hubungan ini, Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi commune structure (struktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Oleh karena itu, menurut komunis, negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal, yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.


Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sistem demokrasi delegatif harus dilengkapi, ppada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis.

E. Implementasi Pendidikan Demokrasi Pembahasan tentang peranan Negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi. Dan hal ini karena dua alasan yaitu : 1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari seratus sarjana barat dan timur, sementara negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda. 2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelanggarakan negara sebagai organisasi tertinggi tetapi ternyata berjalan dalam jalur yang berbedabeda. Dalam hubungannya dengan implementasi dalam sistem

pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti : 1. Sistem presidensial yang mensejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Sistem parlementer yang meletakkan pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai pemerintahan dan bukan kepala negara sebab kepala negara diduduki oleh raja atau presiden tang hanya sebagai simbol kedaulatan dan persatuan.


3. Sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial dengan parlementer, yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan.

F. Esensi Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sejak diproklamasikan kemerdekaan RI dan di sahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI, secara formal indonesia menganut demokrasi konstitusional. Namun sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang telah terjadi perubahan konstitusi negara sebagai berikut : 1. Periode 1945-1949 menggunakan UUD 1945 2. Periode 1949-1950 menggunakan UUD RIS 3. Periode 1950-1959 menggunakan UUD sementara 4. Periode 1959- sekarang menggunakan UUD 1945 Perubahan penggunaan UUD ini berimplikasi pada sistem pemerintahan, begitu pula praktik pemerintahannya tidak jarang menyimpang dari landasan dasarnya. Sistem pemerintahan adalah presidensial namun dalam praktiknya parlementer, sampai digunakan UUD RIS dan UUDS bentuk pemerintahan menggunakan sistem parlementer . jadi sistem presidensial murni dapat dilakukan setelah dekrit presiden 1959. Maka untuk melihat perkembengan demokrasi di indonesia secara sederhana, kita dapat membagi menjadi 3 periode, yaitu : 1. Masa demokrasi parlementer tahun 1945-1959 2. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 3. Masa demokrasi pancasila tahun 1965 sampai sekarang Dalam pelaksanaan pemilu meskipun dirasakan kekurangan, namun kalau kita lihat dari proses perkembangan tampak ada kemajuan. Satria ardinata 13 | P a g e

Beberapa pelanggaran terjadi oleh peserta pemilu sebagai akbat dari upaya masing-masing peserta pemilu untuk memperoleh dukungan masyarakat. Hal yang perlu dicatat pada masa orde baru adalah adanya upaya pengembangan demokrasi pancasila yaitu demokrasi yang dilandasi nila-nilai pancasila. Dalam demokrasi pancasila ada dua nilai dasar yang dikembangkan sebagai budaya politik yaitu tifak dikenalnya istilah oposisi dan nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Budaya politik oposisi sebagai wujud budaya barat tidak dikenal atau sekurangkurangnya belum dapat di aplikasikan dalam masyarakat indonesia. Demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran demokrasi yang makin luas. Di zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model demokrasi. Partai-partai Nasionalis, Komunis bahkan Islamis hampir semua mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang ideal. Bahkan bagi mereka, demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi demokrasi akan mencapai sesuatu yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan adalah tujuan saat itu, yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu, orang makin menyukai demokrasi. Demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dapat dikatakan adalah Demokrasi Liberal. Dalam sistem Pemilu mengindikasi sistem demokrasi liberal di Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Pemilu multi partai yang diikuti oleh sangat banyak partai. Paling sedikit sejak reformasi, Pemilu diikuti oleh 24 partai (Pemilu 2004), paling banyak 48 Partai (Pemilu 1999). Pemilu bebas berdiri sesuka hati, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan KPU. Kalau semua partai diijinkan ikut Pemilu, bisa muncul ratusan sampai ribuan partai. 2. Pemilu selain memilih anggota dewan (DPR/DPRD), juga memilih anggota DPD (senat). Selain anggota DPD ini nyaris tidak ada guna dan kerjanya, hal itu juga mencontoh sistem di Amerika yang mengenal kedudukan para anggota senat (senator).


3. Pemilihan Presiden secara langsung sejak 2004. Bukan hanya sosok presiden, tetapi juga wakil presidennya. Untuk Pilpres ini, mekanisme nyaris serupa dengan pemilu partai, hanya obyek yang dipilih berupa pasangan calon. Kadang, kalau dalam sekali Pilpres tidak diperoleh pemenang mutlak, dilakukan pemilu putaran kedua, untuk

mendapatkan legitimasi suara yang kuat. 4. Pemilihan pejabat-pejabat birokrasi secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan bupati. Lagi-lagi polanya persis seperti pemilu Partai atau pemilu Presiden. Hanya sosok yang dipilih dan level jabatannya berbeda. Disana ada penjaringan calon, kampanye, proses pemilihan, dsb. 5. Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia, dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada dasarnya birokrasi itu masih bergantung kepada Pemerintah juga. 6. Adanya lembaga surve, lembaga pooling, lembaga riset, dll. yang aktif melakukan riset seputar perilaku pemilih atau calon pemilih dalam Pemilu. Termasuk adanya media-media yang aktif melakukan pemantauan proses pemilu, pra pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun paca pelaksanaan. 7. Demokrasi di Indonesia amat sangat membutuhkan modal (duit). Banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan Pemilu. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkantong tebal, mereka lebih berpeluang memenangkan Pemilu, daripada orang-orang idealis, tetapi miskin harta.Akhirnya, hitam-putihnya politik tergantung kepada tebal-tipisnya kantong para politisi. Semua ini dan indikasi-indikasi lainnya telah terlembagakan secara kuat dengan payung UU Politik yang direvisi setiap 5 tahunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem demikian telah menjadi realitas politik legal dan memiliki posisi sangat kuat dalam kehidupan politik nasional. Satria ardinata 15 | P a g e

Pesta demokrasi yang kita gelar setiap 5 tahun ini haruslah memiliki visi kedepan yang jelas untuk membawa perubahan yang fundamental bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, baik dari segi perekonomian, pertahanan, dan persaiangan tingkat global. Oleh karena itu, sinkronisasi antara demokrasi dengan pembangunan nasional haruslah sejalan bukan malah sebaliknya demokrasi yang ditegakkan hanya merupakan untuk pemenuhan kepentingan partai dan sekelompok tertentu saja. Jadi, demokrasi yang kita terapkan sekarang haruslah mengacu pada sendi-sendi bangsa Indonesia yang berdasarkan filsafah bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.


BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya. Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan Demokrasi telah menjadi budaya berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilainilai demokrasi.Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan. B. Saran Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan


pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


DAFTAR PUSTAKA http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi. tanggal 28 Februari 2012 pukul. 19.20 WIB Abdillah, Masykuri. 1999. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon

Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia : Transisi menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kaelan. 2007. Pendidikan kewarganegaraan. Yogyakarta : Paradigma Noer, Deliar . 1983. Pengantar ke pemikiran politik. Jakarta : CV Rajawali. Rais, Amin .1995. Proses suksesi politik . Yogyakarta : Tiara Wacana.


MAKAlah Pkn 25042012

Documents

Transcript of MAKAlah Pkn 25042012