Makalah Pendidikan KewarganegaraanSistem Pemerintahan Sesudah Amandemen UUD 1945

BAB I

PENDAHULUANA.Latar Belakang

Banyak warga / masyarakat yang mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam masa kegelapan sebelum amandemen UUD 45. pernyataan tersebut didasarkan pada beberapa kenyataan bahwa aplikasi pelaksanaan dari pasal - pasal yang terdapat pada UUD 45 banyak yang diselewengkan demi kepentingan pribadi, politik, serta golongan. Selain itu, UUD 45 yang dibuat dalam waktu yang sangat singkat dianggap sudah tidak bisa bisa diterapkan pada situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi ditambah dengan pandangan kritis dari kalangan akademisi yang melihat praktik kenegaraan yang tidak sesuai bahkan menyimpang jauh dari UUD 45.Masyarakat mengharapkan perbaikan UUD 1945 membawa pengaruh baik bagi bangsa dan negara.Oleh karena itu, penyusun ingin membuat makalah dengan judul: Sistem Pemerintahan Sesudah Amandemen UUD 1945 agar masyarakat indonesia ataupun pembaca mengetahui perubahan yang terjadi dari sebelum amandemen ke sesudah amandemen.B.Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1.Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sesudah di amandemen ?2.Apa 7 kunci pokok sistem pemerintahan indonesia sesudah amandemen menurut UUD 1945?

3. Apa perbedaan sistem baru dan sistem lama?BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sesudah di Amandemen1)Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI Setelah Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

2)Perubahan (Amandemen) UUD 1945: Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.

Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.

Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.

Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.

Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.

Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

3)Tugas-tugas Lembaga negara

MPR Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

Menghilangkan supremasi kewenangannya.

Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.

Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).

Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

DPR Posisi dan kewenangannya diperkuat.

Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.

Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.

Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

DPD Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.

Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.

Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

BPK Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

PRESIDEN Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.

Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.

Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

MAHKAMAH AGUNG Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.

Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

MAHKAMAH KONSTITUSI Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).

Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

B.7 Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia

Tujuh kunci pokok sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelahamandemen:

1. Indonesia adalah negara hukum, yang dicantumkan dalam batang tubuh pada pasal 1 ayat 3.

2. Sistem konstitualisme, artinya dalam penyelengaraan pemerintahan negara berdasarkan Undang Undang Dasar yang mengatur mekanisme pembagian kekuasaan.

3. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, saat ini pemilihan Presiden dilakukan langsung oleh rakyat.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan, bukan tertinggi dan bukan dibawah MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Jadi, presiden memiliki hak kewenangan mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri.

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

C.Perbedaan Sistem Baru dan Sistem LamaDalam sejarah indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut, terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Perbedaan tersebut adalah:

1.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.WEWENANG MPR Sebelum AmandemenMembuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.

Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.

Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.

Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.

Mengubah undang-Undang Dasar.

Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.

Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

WEWENANG MPR Setelah AmandemenMenghilangkan supremasi kewenangannya

Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN

Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu)

Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

Melantik presiden dan/atau wakil presiden

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Sebelum AmandemenPresiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

WEWENANG DPR Sebelum Amandemen :Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.

Memberikan persetujuan atas PERPU.

Memberikan persetujuan atas Anggaran.

Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Setelah AmandemenSetelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.

WEWENANG DPR Setelah AmandemenMembentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan

Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah

3.PRESIDENSEBELUM AMANDEMENPresiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.

WEWENANGMengangkat dan memberhentikan anggota BPK.

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)

Menetapkan Peraturan Pemerintah

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

PEMILIHANPresiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

SETELAH AMANDEMENKedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.

WEWENANGMemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.

Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.

Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)

Menetapkan Peraturan Pemerintah

Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR

Menyatakan keadaan bahaya

PEMILIHANCalon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.

Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

4.MAHKAMAH KONSTITUSISEBELUM AMANDEMENMahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen

SETELAH AMANDEMENWEWENANGBerwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

KETUAKetua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun). Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat melakukan voting tertutup untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua.HAKIM KONSTITUSIMahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Hakim Konstitusi periode 2003-2008 adalah:

Jimly Asshiddiqie

Mohammad Laica Marzuki

Abdul Mukthie Fadjar

Achmad Roestandi

H. A. S. Natabaya

Harjono

I Dewa Gede Palguna

Maruarar Siahaan

Soedarsono

Hakim Konstitusi periode 2008-2013 adalah:

Jimly Asshiddiqie, kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Harjono

Maria Farida Indrati

Maruarar Siahaan

Abdul Mukthie Fajar

Mohammad Mahfud MD

Muhammad Alim

Achmad Sodiki

Arsyad Sanusi

Akil Mochtar

5.MAHKAMAH AGUNGSEBELUM AMANDEMENKedudukan: :Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif.

WEWENANGSebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu.

SETELAH AMANDEMENKedudukan:MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen).

WEWENANGFungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang

Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi

Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi

6.BPKSEBELUM AMANDEMENUntuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat PASAL 23

SESUDAH AMANDEMENPasal 23F(1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.(2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G(1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sesudah diamandemenSebagai salah satu langkah reformasi dalam sistem perundang - undangan Indonesia, maka dibuatlah beberapa perubahan pada Undang - Undang Dasar tahun 1945 dengan pertimbangan penyesuaian dengan kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya amandemen, UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia bisa lebih menyerap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Karena UUD 1945 setelah amandemen dianggap lebih demokratis bila dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen.

Setelah dilakukan amandemen, MPR yang semula berisi anggota - anggota DPR dan kelompok - kelompok fungsional tambahan, termasuk militer, telah dirubah sehingga anggota MPR hanya terdiri dari anggota - anggota DPR dan DPD saja. Bila anggota DPR mewakili kepentingan - kepentingan partai politik, maka anggota DPD mewakili kepentingan - kepentingan daerah yang diwakilinya. Kedua anggota MPR tersebut dipilih oleh rakyat sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat lagi "kursi pesanan" untuk militer dan golongan - golongan yang lain.

Perubahan pada sistem pemerintahan setelah amandemen dilakukan, terlihat jelas pada kekuasaan MPR dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan - kekuasaan yang tidak terbatas dirubah menjadi : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.

Setelah pelaksanaan amandemen, Presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan Undang - Undang yang dibuat DPR pada tahap pembahasan. Langkah reformasi lembaga legislatif setelah amandemen adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, dimana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DPR.BAB III

PENUTUPAN

Dengan dibuatnya makalah sistem pemerintahan ini semoga mempermudah kita dalam memahami sistem dari Negara kita Indonesia agar setidaknya mengetahui maupun mampu memberikan aspirasi ataupun dapat terjun langsung ke dunia pemerintahan kita sendiri untuk berpartisipasi/berkontribusi untuk Negara yang kita cintai ini agar pemerintahan kita dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Dan semoga saja orang-orang yang terjun langsung didunia pemerintahan ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai teori-teori yang baik demi kelangsungan sistem pemerintahan yang dapat mensejahterahkan serta memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.3.1 KesimpulanSetelah terjadi amandemen :

Kekuasaan legislatif lebih dominan

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

Rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presiden

MPR tidak berperan sebagai lembaga tertinggi lagi

Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah anggota DPD yang dipilih secar langsung oleh rakyat

DAFTAR PUSTAKA

http://belajarpintarsederhana.blogspot.co.id/2013/09/sistem-pemerintahan-indonesia sebelum.html diakses pada tanggal 2 september 2015 pukul 20.48

http://emmanurohmah.blogspot.co.id/2012/12/analisa-sistem-pemerintahan indonesia.html diakses pada tanggal 3 september 2015 jam 8.17http://www.achmadyusron.my.id/2013/06/Sistem-Pemerintahan-Indonesia-Sebelum-dan-Sesudah-Amandemen.html diakses pada tanggal 3 september 2015 jam 8.36http://attin-leefiaray.blogspot.co.id/2013/05/tujuh-kunci-pokok-sistem-pemerintahan_6.html diakses pada tanggal 3 september 2015 pukul 8.36