Makalah Konsep Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 10102010

PERILAKU MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN SILA KELIMA DALAM PANCASILA

Disusun Oleh :

FASTABIQUL KHAIRAT

10063

PROGRAM STUDI DIII AKADEMI KEBIDANAN

FAKULTAS KEDOKTERAN dan KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADDIYAH

JAKARTA

2010

KATA PENGANTARPuji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan makalah tentang Konsep Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Pancasila dapat terwujud.

Penyusunan makalah ini terdorong oleh kenyataan masih kurangnya kepekaan pemerintah beserta para mentri dan aparat kepolisian terhadap keadilan yang ada di Indonesia ini. Berdasarkan keadaan tersebut, Saya memberanikan diri untuk menyusun makalah yang menyajikan materi-materi tentang konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pancasila.

Saya mencoba menyampaikan materi sederhana yang mudah dicerna dan di kuasai oleh mahasiswa, khususnya Saya sendiri. Makalah yang disajikan ini adalah salah satu dari beberapa alternatif dalam proses belajar. Sehingga nantinya mahasiswa dapat mengembangkan diri dengan menggunakan media yang tersedia di daerahnya.

Selain itu, kegiatan dan tugas yang ada didalamnya, tidak saja membantu mahasiswa dalam memahami materi. Melainkan juga dalam rangka memperluas wawasan mahasiswa serta melatih kepekaan mahasiswa terhadap keadilan sosial yang ada di Indonesia ini.

Dalam kegiatan mengajar, kegiatan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi mahasiswa. Hal ini diharapkan juga akan berdampak pada pengembangan kreatifitas mahasiswa.

Demikianlah makalah yang Saya buat. Akhirnya, Saya akan mengucapkan terima kasih terhadap kritik dan saran dari rekan-rekan mahasiswa serta dosen, sangat Saya nantikan demi kemajuan dan kesempurnaan makalah ini.

Perilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila

Page 2

DAFTAR ISIKata Pengantar ...................................................................................................................... 2

Daftar Isi ............................................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 4

A. Latar Belakang .......................................................................................................... 4 B. Tujuan ....................................................................................................................... 6 C. Hasil Penelitian ......................................................................................................... 6

BAB II ISI ............................................................................................................................ 6

A. Arti Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia .......................................................... 6 B. Ciri-Ciri Manusia yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ........... 8 C. Jenis-Jenis Keadilan .................................................................................................. 9 D. Pemaparan Masalah Keadilan ................................................................................... 10

BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 26

A. Kesimpulan ............................................................................................................... 26 B. Kritik ......................................................................................................................... 26 C. Saran ......................................................................................................................... 26


Page 3

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangKUTIPAN sila ke-lima Pancasila ini agak jarang dibicarakan dengan serius. Jika kita menyebut keadilan sosial, maka tak terbayangkan konsep seperti apa yang dimaksud dibaliknya. Tetapi jika kita buka sedikit saja konsep mengenai Social Justice, maka ratusan konsep bermunculan, saling menguji dan memperbarui. Hanya sedikit merubah bahasa, dan kita bisa temukan kontrasnya.

Penelitian ini berobjek material Konsep Keadilan Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia dan berobjek formal filsafat hukum. Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah Negara hukum di Indonesia.

Karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang adil, baik dibidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Filsafat hukum yang dimaksud adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia.

Kadang beberapa orang menganggap yang namanya keadilan itu adalah kesamaan. Semua dibagi sama semua dibagi rata. Seperti grup lawak Bagito, yang konon artinya adalah bagi roto akhirnya tidak bertahan lama karena harus pecah akibat yang kononnya juga karena tidak bagi rata.

Keadilan yang diperjuangkan negara sosialis, yang membagi rata penghasilannya bagi seluruh rakyat. Mau pintar ataupun bodoh, mau kerja keras ataupun kerja cerdasPerilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila Page 4

semua dapat sama (kecuali pemimpinnya). Akhirnya toh, banyak yang tidak bisa bertahan juga. Negara seperti Rusia dan Cina pun sekarang mau menerima tidak bagi rata. Yang masih bertahan seperti Korea Utara dan Kuba, berakhir menjadi kerajaan kecil atas nama sosialis dimana yang berkuasa ya keluarga penguasa juga. Kekuasaan diwariskan berdasarkan kekerabatan bukan lagi karena pembagirataan.

Menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Disamping itu yang patut diwaspadai adalah pengelompokkan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat. Ketika bangsa ini kembali dicoba oleh pengaruh asing untuk dikotak-kotakkan tidak saja oleh konflik vertical tetapi juga oleh pandangan terhadap ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Disaat Negara membutuhkan solidaritas dan persatuan sehingga sikap gotong royong sebagian kecil masyarakat terutama justru yang ada di perkotaan justru lebih mengutamakan kelompoknya, golongannya bahkan Negara lain dibandingkan

kepentingan negaranya. Untuk itu, sebaiknya setiap komponen masyarakat saling berinterospeksi diri untuk dikemudian bersatu, bahu-membahu membawa bangsa ini dari keterpurukan dan krisis multidimensi.

Seandainya saja Bangsa Indonesia benar-benar meresapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir dengan semua produk yang berbau orde baru termasuk P4. Sehingga terkesan meninggalkannya begitu saja. Belum lagi, saat ini, jati diri Indonesia mulai goyah ketika sekelompok pihak mulai mementingkan dirinya sendiri untuk kembali menjadikan negara ini sebagai negara berideologi agama tertentu.

Bagaimana membuat nilai-nilai ini bisa kembali menjadi pedoman dan pengalaman dalam keseharian kehidupan kita ? Saya rasa perlu suatu pemerintahan otoriter di Indonesia untuk memprogram ulang otak bangsa kita dengan suatu dokrin nilai-nilai sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negaraPerilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila Page 5

Indinesiayang nyata-nyata sangat plural ini. Pemerintah otoriter, sangat diperlukan ketika berhadapan dengan masyarakat yang tak bermoral, tak terkendali, tak mau diatur, dan merasa dirinya adalah kebenaran itu sendiri tanpa sadar bahwa mereka hidup bersama dengan orang lain. Semoga saja bangsa Indonesia tidak separah itu.

B. TujuanTujuan makalah ini adalah untuk mengungkapkan latar belakang, ruang lingkup, dan landasan filosofis tentang hakikat keadilan yang ada di Indonesia yang mengarah kepada Pancasila

C. Hasil Penelitian Latar belakang keadilan Pancasila ternyata dalam perjalanan situasi sekaranng ini dirasa kurang sesuai dengan tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Makna terdalam tenteng hakikat keadilan adalah pencarian hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena dengan tercapainya itu, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi Landasan filosofis tenteng keadilan adalah Pancasila dengan cirri utama sebagai dasar ontologism yaitu pada hakikatnya manusia yang monopluralis, sehingga akan dicapainya makna keadilan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan dalam negara agar dapat terwujud negara hukum di Indonesia.


Page 6

BAB IIISI

A. Arti Keadilan Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaKeadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.

Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan sosial Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf terkagum-kagum sejak Plato membantah filsuf muda, Thrasymachus, karena ia menyatakan bahwa Keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat. Dalam Republik, Plato meresmikan alasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan), dan keadilan.


Page 7

Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum.

Konsep keadilan menurut saya, bukan kesamarataan. Kesetaraan jender juga bukan berarti wanita duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Begitu juga untuk rakyat Indonesia. Keadilan bukan berarti semua mendapatkan hal yang sama. Sesuai saja dengan tempatnya. Yang di desa dapat berbeda dengan yang di kota. Yang kaya dapat lebih baik kalau mau bayar lebih mahal. Yang miskin, ya dapat seadanya aja juga ga apa-apa, yang penting masih dapat.

Adil juga bukan berarti memberikan sesuatu tanpa ada sesuatu dibelakangnya. Misalnya, beberapa lembaga pemberi beasiswa lebih memprioritaskan siswa dari sekolah tertentu untuk mendapatkan beasiswa, dengan harapan suatu saat nanti kalau siswa itu sudah berhasil dia akan menjadi penyumbang lembaga beasiswa tersebut. Bukan tidak adil kalau siswa dari sekolah lain cuma dapat jatah sedikit.

Cukup adil, kalau pembangunan hanya berlaku cepat di beberapa bagian tertentu sedangkan di tempat lain seperti jalan di tempat atau malah mundur ke belakang. Kenapa? Ya karena ada kepentingan tertentu tadi, ada sesuatu di belakangnya.

Lho koq bisa disebut adil? Namanya juga manusia, wajar saja dong punya kecenderungan tertentu walaupun sudah berusaha adil. Ada anak kesayangan, ada murid kesayangan, juga ada rakyat kesayangan. Dan dalam suatu negara, biasanya yang jadi kesayangan adalah warga partainya.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaPerilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila Page 8

Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada Tap MPR No. II/MPR/1978.

B. Ciri Ciri Manusia yang Berkeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat IndonesiaKeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu :

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak orang lain.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain

Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.


Page 9

Suka bekerja keras.

Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama

Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.

Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

C. Jenis Jenis KeadilanAristoteles membedakan tiga jenis keadilan, yaitu : (a) Keadilan distributif, yaitu memberikan sama yang sama, dan memberikan tidak sama yang tidak sama. Jadi PNS Gol. III di instansi A mendapat lungsum perhari sejumlah X, maka seluruh PNS yang bergolongan III di instansi manapun di seluruh Indonesia, harus mendapatkan lungsum perhari juga sejumlah X.

(b) Keadilan commutatif, yaitu penerapan asas proporsional. Biasanya digunakan dalam Hukum Bisnis

(c) Keadilan remedial, yaitu memulihkan sesuatu ke keadaan semula, biasanya digunakan dalam perkara gugatan ganti kerugian.


Page 10

Keadilan juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis : (a) Keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelaku. Bagaimana menghukum atau membebaskan pelaku.

(b) Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi (Alternative Dispute Resolution), di mana fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada kepentingan victims (korban).

D. Pemaparan Masalah Keadilan SosialMasalah dalam DPR Ketidakadilan yang nyata terjadi di DPR. Dengan masa kerja yang hanya 5 tahun, mereka mendapat pensiun seumur hidup. Pantas saja banyak orang berlomba-lomba duduk menjadi anggota dewan. Sedangkan BUMN saja sudah banyak yang tidak menerapkan pensiun seumur hidup. Ini suatu ketidakadilan yang nyata, dimana harapan keadilan rakyat terletak di tangan mereka.

Kontroversi gaji DPR dengan segala tunjangan dan fasilitasnya selalu terjadi tiap tahun. Mereka bukannya mengurusi persoalan rakyat malah mementingkan berapa besar uang yang masuk rekening mereka. Sebuah ironi di tengah masyarakat yang hidup susah, mengantri minyak tanah, hidup di jalanan, kemiskinan merata di seantero negeri ini.

Sedangkan mereka anggota dewan dengan gagahnya berpidato tanpa tindakan yang jelas. Kerja mereka hanya menulis, berpidato, sedangkan kenyataan dilapangan berbanding terbalik dengan coretan di atas kertas. Begitu banyak undang-undang dibuat, banyak pula yang melanggarnya.

Mereka sepertinya hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Tidak pantas mendapat pensiun seumur hidup. Gedung dewan sekarang menjadi ajang mencari uang saja.


Page 11

Ketidakamanan dan Ketidakadilan yang Dialami Perempuan di Kendaraan Umum SERING kali apabila saya naik kendaraan umum, tatkala mau turun dari bus, bus tidak sungguh stop. Kenek pun menyuruh penumpang menggunakan kaki kiri dulu untuk meloncat turun dari bus sambil memegang salah satu tangan atau anggota tubuh lain, kadang pinggang atau bahu, untuk "melindungi" atau "menolong" perempuan.

Pernah saya cermati, ternyata yang ditolong tidak semua perempuan, melainkan yang dianggap menarik, artinya masih muda. Yang nenek-nenek yang membutuhkan bantuan malah tidak ditolong, kecuali apabila minta tolong. Jadi, jika saya bersama anak yang masih berusia batita, maka mestilah minta tolong agar dibantu untuk menurunkan dan menaikkan anak batita itu.

Sudah beberapa kali protes saya lontarkan untuk tidak perlu dibantu untuk turun dan naik bus. Argumentasi dari para kenek adalah menolong perempuan agar tidak jatuh. Tentu saja penumpang akan jatuh apabila bus tidak sungguh-sungguh berhenti, masih setengah dan cepat-cepat mau ngebut lagi.

Apabila duduk di sebelah sopir persis, karena dekat dengan urusan mengganti persneling, sopir pun entah sengaja atau tidak sengaja punya kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual. Di sini penumpang sulit mengeluh karena sopir punya alasan kuat dia sedang menjalankan tugas menyopir. Jadi, jika kena paha penumpang, itu tidak disengaja.

Setelah di dalam bus pun, di antara para penumpang pelecehan seksual banyak terjadi. Terutama ketika bus penuh sesak. Para peleceh, kebanyakan laki-laki, akan menggunakan banyak cara, mulai dari mengimpitkan tubuhnya ke tubuh perempuan lain, memegang tangan, mencolek pinggang/panggul, dan menyentuh bahkan meremas payudara. Di Jepang, dengan telepon seluler berkamera, peleceh memfoto celana dalam perempuan.


Page 12

Dominasi laki-laki di kendaraan umum juga tampak dalam cara duduk. Umumnya laki-laki duduk dengan membuka lebar-lebar pahanya sehingga ruang yang dipakai menjadi lebih banyak. Artinya, penumpang di sebelahnya mendapatkan tempat sempit. Cara duduk ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap penumpang lain. Jika diminta untuk mengubah cara duduknya, mereka tidak mengubak posisinya. Seolah-olah kendaraan publik menjadi miliknya seorang.

Arti dari semua ini adalah perempuan mengalami ketidakamanan dan ketidakadilan di kendaraan umum. Mayoritas pengguna jasa kendaraan umum adalah perempuan kelas menengah ke bawah, para perempuan miskin. Ketidakamanan jelas tampak dalam pelecehan seksual, serangan seksual, dan bahkan pemerkosaan. Sedangkan ketidakadilan tercermin dalam soal dominasi dari cara duduk laki-laki yang seenaknya membuka lebar-lebar kakinya dan tidak tersedianya perangkat hukum yang bisa menjerat dan membuat kapok para laki-laki yang melakukan pelecehan seksual.

Di Jepang, sekarang para remaja putri SMA berani terhadap para laki-laki yang mereka rasa melakukan pelecehan seksual. Mereka menarik dasi pelaku dan membawanya ke polisi. Kaum laki-laki takut sekali apabila berurusan dengan aparat penegak hukum karena karier bisa tamat. Dampaknya, perempuan aman menggunakan transportasi umum.

Di Sri Lanka yang sudah dan sedang dipimpin perempuan, untuk membuat perempuan aman di kendaraan umum, pemerintah menyediakan bus khusus perempuan. Namun, jumlahnya tidak memadai dan akibatnya waktu untuk menunggu terlalu lama. Para penumpang perempuan pun naik bus umum biasa. Di sini mereka pun diejek karena menumpangi bus yang dianggap bukan untuk perempuan dan tentu saja menjadi korban pelecehan seksual lagi

BAGAIMANA di Indonesia? Dengan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, terpikirkah dan tergerakkah Ibu Presiden membuat aman para perempuan di kendaraan umum? Tentu bukan dengan melarang mereka keluar malam hari atau memakai pakaianPerilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila Page 13

minim. Sebagai manusia, perempuan berhak melakukan mobilisasi dan mengekspresikan diri dengan bebas. Cara berpakaian sangat bergantung pada konteks budaya, waktu, suasana, tempat, dan zaman. Dalam konteks ini, peleceh dan pelaku yang harus dihukum, bukannya menghukum korban. Kita membutuhkan peraturan antipelecehan seksual di tempat publik.

Lalu bagaimana dengan Dinas Perhubungan dan para pemilik bus beserta para sopir dan kernet? Tampaknya mereka perlu mendapat pencerahan tentang antipelecehan seksual. Bagaimana berlaku sopan terhadap penumpang. Perlu juga secara internal memberlakukan tindak disiplin terhadap sopir atau kernet yang melecehkan perempuan. Artinya, ada sistem pengaduan penumpang terhadap perlakuan sopir dan kernet yang merugikan.

Para penumpang laki-laki mulailah bersikap menghormati diri sendiri dan orang lain. Tentu saja dengan tidak melakukan pelecehan seksual. Para penumpang perempuan janganlah berdiam diri jika dilecehkan. Kita harus memprotes, mengatakan tidak. Apabila kita diam saja, dianggap kita setuju.

Jika semua pengguna jasa kendaraan umum menolak pelecehan seksual dan ada perangkat hukum yang efektif ditunjang oleh budaya organisasi Departemen Perhubungan dan perusahaan bus yang antipelecehan seksual, maka penumpang perempuan mudah- mudahan akan merasa aman naik kendaraan umum.

Masalah Pendidikan di UGM Belakangan UGM sering menuai protes karena persoalan keadilan. Kebijakan menaikkan biaya pendidikan dinilai sesuatu yang tidak memenuhi kaidah keadilan oleh banyak pihak terutama mahasiswa. Baik karena disamaratakannya biaya antara yang mampu dan yang kurang mampu, juga yang terpenting kebijakan itu mempersempit atau bahkan menutup peluang bagi yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang baik.Perilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila Page 14

Ujian masuk UGM yang dikupas dalam edisi eksemplar kali inipun tidak terlepas dari persoalan keadilan. Apakah mekanismenya berkeadilan, apakah kolusi dan diskriminasi mungkin terjadi, dan apakah peserta dimungkinkan untuk menggugat bila merasa diperlakukan tidak adil, adalah pertanyaan-pertanyaan seputar masalah keadilan didalamnya.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (kecuali Ahmadiyah)

Melihat gejolak sosial dan konflik yang silih berganti di Indonesia, sebutan negara bermartabat sepertinya patut kita tinjau ulang.

Awal bulan ini semua mata tertuju pada aksi FPI yang menyerang dan membubarkan secara paksa aksi AKKBB di Monas, dibalik kontroversi dan provokasi didalamnya, jelas sekali tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum. Buntut dari aksi tersebut Dimana-mana terjadi aksi menuntut pembubaran FPI, Sebaliknya FPI menuding dan menyalahkan AKKBB berasiliasi dengan Ahmadiyah-lah yang menjadi provokator dibalik kerusuhan Monas

Kekerasan dibalas dengan kekerasan, inilah fakta yang terjadi dilapangan, dimana warga kita sangat rentan tersulut emosinya tanpa mau berfikir lebih jernih dan dalam. Tiba-tiba saja, banyak ormas yang mengaku bak pejuang dan penegak kebenaran. Sebut salah satu contohnya di Jember, terbentuk Pasukan Berani Mati, dengan fokus utama membubarkan FPI.

Warga nahdliyin juga terseret dalam arus ini, lihat saja, dimana-mana terjadi aksi Banser, Garda Bangsa, Muslimat ataupun PMII menuntut pembubaran FPI.. Tapi untungnya aksi ini diredam oleh para kyai sepuh NU, karena jelas kekerasan tidak akan menghasilkan kondusi yang kondusif, justru akan memperkeruh situasi.


Page 15

Banyak kalangan menilai, memanasnya situasi ini dikarenakan lambannya Pemerintah menangani Ahmadiyah. Berbagai kelompok juga menuding, Ahmadiyah-lah yang menjadi pemicu bentrok Monas.

Dan

Senin

09/06/2008, SKB

Tiga

Menteri

terkait

Ahmadiyah

resmi

diturunkan,setelah sebelumnya pada siang hari terjadi demonstrasi besar di Istana Negara yang menuntut pembubaran Ahmadiyah oleh berbagai elemen ormas Islam se- Jabotabek.

SKB ini ditanggapi sangat beragam. Bagi mereka yang menghendaki pembubaran Ahmadiyah, jelas SKB ini memuaskan mereka, walaupun tidak ada keputusan untuk langsung membubarkan, tapi kegiatan Ahmadiyah telah dibekukan.

Selain itu dalam SKB juga memuat pelarangan melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut Ahmadiyah, asehingga menjamin tidak akan terjadi kekerasan atas mereka. Walaupun begitu, jelas Ahmadiyah merasa tercederai. Hak-hak mereka terpasung dengan SKB ini. Bagaimanapun juga mereka mempunyai hak yang sama untuk bisa hidup berdampingan dan bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain. Itu adalah konsekuensi hidup dalam negara Demokrasi.

Efektifkah SKB ini meredam aksi horisontal yang semakin memecah belah bangsa? Dan masih ingatkah kita dengan kemiskinan yang semakin parah akibat naiknya BBM?

Tapi yang jelas, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (kecuali Ahmadiyah), istilah ini sepertinya cocok menggambarkan kondisi jemaah Ahmadiyah saat ini.


Page 16

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia pada Saat Presiden Pertama Indonesia

BUNG Karno termasuk orang yang akrab dengan kata sosial, berikut kata turunannya. Tahun 1927-an, kata itu, sedikit banyak, menjadi tulang punggung dari gerakan marhaenisme yang digagasnya. Iwa Kusuma Sumantri yang telat dinobatkan jadi pahlawan menyebut, marhaenisme adalah satu asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen yang terdiri dari kaum buruh atau proletar, kaum tani melarat, dan kaum melarat lainnya.

Dalam pidato tanpa teksnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan kata sosial, tepatnya keadilan sosial, untuk dijadikan salah satu sila Pancasila. Ketika diringkas jadi Trisila, kata sosial malah muncul dua kali di sila kedua dan ketiganya, berbentuk sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Menemukan Kembali Revolusi Kita", Soekarno kembali menekankan bahwa sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila adalah salah satu arah tujuan revolusi Indonesia. Pidato ini belakangan menjadi dasar Manifesto Politik (Manipol) yang kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kata sosial jelas kata serapan, bukan produk "asli" bumi pertiwi. Mungkin karena itu bekas guru di Seminari Depok, E. Soetan Harahap tidak memasukkan kata sosial dalam Kamus Indonesia edisi ketujuh susunannya. Dalam edisi sebelumnya, kamus yang terbit zaman Jepang dan dicetak Kantor Cetak Visser Bandoeng itu kerap mendapat perlakuan kurang patut dari pembacanya. Utamanya terhadap edisi kelima dan keenam, ketika judulnya masih Kitab Arti Logat Melajoe. Dalam edisi itu, isi kamus diprotes karena dianggap terlalu banyak memasukkan kata-kata asing, mungkin termasuk kata sosial juga. Saking banyaknya, kata-kata asing itu dikatakan sampai mau merebut bahasa Indonesia.


Page 17

Kata sosial juga banyak dipakai politikus sebagai bumbu penyedap pidato untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Ada kalanya kata itu membuat risi pemerintah, misalnya ketika digunakan dalam bentuk sosialis atau sosialisme. Kata sosial bisa bermakna sampingan dermawan atau suka menolong. Dinas Sosial terkenal sebagai dinas yang suka menyumbang orang-orang yang terkena bencana, selain mengurusi pekerja seks komersial. Sosial juga bisa berarti kekayaan. Status sosial misalnya, berarti status kekayaan. Demikian halnya dengan kesenjangan sosial yang bermakna kesenjangan kekayaan. Akan tetapi, lembaga, yayasan, dan dinas sosial bukan berarti lembaga, yayasan, dan dinas kekayaan kendati pada praktiknya banyak pengurusnya yang jadi kaya dari kerja sosialnya itu.

Sosial dalam arti kekayaan itulah yang menyebabkan kita bisa mengerti makna sila kelima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Bayangkan kalau kata sosial di sana diartikan masyarakat). Dalam pidatonya tanggal 1 Juni itu, Bung Karno dengan leluasa mempertukarkan kata keadilan sosial dengan keadilan kesejahteraan dan kesejahteraan sosial sebagai pelengkap keadilan politik alias demokrasi.

Kata sosial belakangan sering kita dengar dalam bentuknya yang lain, yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang ini maksudnya menyebarluaskan suatu informasi ke masyarakat. Pada masa lalu, ketika revolusi dinyatakan belum selesai, bukanlah kata sosialisasi yang digunakan untuk menyebarluaskan apa yang dipandang pemerintah penting, melainkan indoktrinasi.

Kita kenal misalnya akronim Tubapin (tujuh bahan pokok indoktrinasi) dengan bahan indoktrinasi berupa UUD 1945, Pancasila, termasuk pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dan 17 Agustus 1959. Pada era Orde Baru, pemerintah memasyarakatkan kata penataran untuk kegiatan yang pada masa lalu dikenal sebagai indoktrinasi itu. Birokrat adalah orang yang mula-mula mengalami penataran P4 sebelum kemudian merambah unsur masyarakat lainnya.


Page 18

Tahun 1990-an peserta penataran P4 mencapai 70 juta orang dewasa. Tampaknya, bahan-bahan yang ditatarkan jauh dari hasil yang diinginkan terutama kalau kita bandingkan dengan istimewanya peringkat kitadalam bidang korupsi di dunia ini. Sejak reformasi, belum lagi kita dengar ada kegiatan serupa indoktrinasi dan penataran untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD. Mungkin karena pemerintah sekarang tidak menganggap lagi program semacam itu penting. Mungkin karena UUD-nya sendiri masih belum meyakinkan untuk disebarluaskan karena banyak yang tidak tahu, proses amendemennya sudah selesai atau belum. Atau mungkin kapok karena hasilnya tidak menggembirakan. Kata sosial diartikan kamus berkenaan dengan masyarakat.

Sosialisasi dengan demikian adalah pemasyarakatan, penyebarluasan ke masyarakat. Kata kerjanya memasyarakatkan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi penghuninya untuk belajar bagaimana hidup bermasyarakat. Di sana diajarkan aneka keterampilan, bukan kejahatan, sehingga ketika para tahanan dilepaskan ke masyarakat, mereka bisa menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat. Konsep pemasyarakatan ini sama dengan arti sosialisasi yang diajarkan sosiologi yaitu proses belajar bermasyarakatnya seorang individu.

Anehnya, dalam kasus sosialisasi UU No. 22 Tahun 1999, ternyata bukan individu, melainkan masyarakatlah yang harus menyesuaikan dirinya terhadap isi UU itu. Padahal belakangan ketahuan, UU yang harus "digaulinya" itu ternyata tidak sempurna. Adakalanya orang enggan menggunakan kata memasyarakatkan. Banyak orang yang lebih suka menggunakan kata menyosialisasikan sebagai gantinya. Tetapi kata itu sebetulnya mubazir dan rancu.

Kalau sosialisasi adalah pemasyarakatan, maka memasyarakatkan seharusnya menyosialkan. Bukannya menyosialisasikan yang berarti men-pemasyarakatan-kan. Dan disosialkan, bukan disosialisasikan yang berarti di-pemasyarakatan-kan. Sialnya, menyosialkan bukanlah pekerjaan mudah. Dalam kasus di lembaga pemasyarakatan, petugas sering harus berhadapan dengan tahanan yang mudah sakit. Akibatnya, boro-boro


Page 19

bisa mengajari tahanan hidup bermasyarakat karena waktu si tahanan habis tersita untuk berobat pulang-pergi Nusakambangan-Jakarta.

Sementara itu, sebagian tahanan yang tidak sakit malah lebih suka belajar kejahatan sehingga ketika dia kembali ke masyarakat malahan menjadi penjahat yang lebih canggih. Akibatnya ia terpaksa berulang-ulang harus belajar bermasyarakat walaupun pada praktiknya dia berulang-ulang belajar atau bahkan mengajar kejahatan. Kecuali itu, kata pemasyarakatan atau sosialisasi sendiri kerap disalahartikan petugas. Beberapa petugas berpikir, cara memasyarakatkan yang paling efektif adalah dengan melepaskan langsung si tahanan, dengan atau tanpa persetujuan atasan, dan membiarkannya berbaur dengan masyarakat di... luar negeri. Akibatnya, banyak petugas yang terpeleset sehingga ia dan si tahanan akhirnya harus sama-sama belajar bermasyarakat di lembaga pemasyarakatan.

Ideologi itu Bernama Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Teror dan teroris di Indonesia saat ini semakin kental dan populer di telinga masyarakat Indonesia. Bukan lagi sekedar wacana karena masyarakat bisa melihat secara kongkrit aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang berjuang dengan cara mengorbankan nyawa-nyawa yang bisa jadi tidak ada keterkaitan dengan ideologi yang diperjuangkannya. Bisa jadi tuntutan-tuntutan itu tidaklah selalu identik dengan besaran korban, karena banyak juga langkah-langkah teror dilakukan semata-mata untuk sebuah eksistensi diri dan kelompoknya di mata pemerintah lokal dan Internasional.

Secara geografis dan historis, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rawan akan tumbuh dan berkembangnya terorisme. Luasnya wilayah Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan tradisi serta norma-norma yang ada jelas sangat rumit jika ikatan-ikatan kebangsaan dan jiwa nasionalisme telah memudar. Dulu, kita masih bisa bertahan dengan jargon kolonialisme seperti yang dilakukan oleh Soekarno dengan program Ganyang Malaysia, keluar dari PBB dan Olimpiade. Namun saat ini sangatlah tidak mungkin untuk melakukan langkah-langkah provokatif seperti itu.Perilaku Masyarakat Indonesia Berdasarkan Sila Kelima dalam Pancasila Page 20

Saat ini, yang paling diperlukan adalah bagaimana tumbuhnya pemerataan dan kesempatan kepada semua kelompok, golongan, suku, agama, dan lain-lain. Dulu, pada masa awal-awal kemerdekaan disaat semua orang masih disibukkan dengan segala macam pembenahan, pendidikan masih terbatas, orang pintar belum banyak, bahkan sarana dan prasarana semuanya masih memakai sisa-sisa peninggalan penjajah. Pada kondisi seperti itu bisa dipastikan bahwa masyarakat tidak terlalu memikirkan imbal balik dalam bekerja karena semua orang tahu jika negara belum memiliki apa-apa. Munculah nilai sepi ing pamrih rame ing gawe, gotong royong, dan masih banyak nilai-nilai kebersamaan yang muncul.

Kini, dikala orang pintar semakin banyak dengan jiwa individualisme yang semakin meningkat yang didorong oleh pergaulan, arus informasi, serta jejaring baik di tingkat lokal maupun internasional. Kesadaran akan ketidak adilan, tumbuh dan berkembangnya keserakahan, serta ambisi-ambisi pribadi yang digulirkan dengan kolektivitas kedaerahan maupun keagamaan seakan-akan menjadi daya tawar yang tinggi. Ancaman-ancaman halus maupun kasar seolah-olah menjadi benar ketika ia meminta jatah kekuasaan maupun kekayaan yang dihasilkan di daerahnya masing-masing. Kondisi seperti ini semestinya bisa diminimalisir jika program pembangunan bisa dilakukan secaras adil dan transparan.

Adil karena kekayaan itu jelas-jelas dalam UUD 1945 pasal 33 disebutkan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat namun pada kenyataanya kita masih sering melihat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan partai, kelompok tertentu, atau para penguasa yang terus ingin mempertahankan kekuasaannya.Ketika keadilan sosial tidak bisa diwujudkan, maka bersiap-siaplah akan datang ketidakpuasan.


Page 21

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah antisipasi untuk model pemerataan sosial dengan program otonomi daerah. Permasalahannya adalah sejauh mana otonomi daerah bisa efektif dalam mewujukan itu semua. Selain itu, otonomi daerah yang ada saat ini malah memunculkan kerakusan-kerakusan yang justru memperparah terwujudnya cita-cita keadilan sosial. Jelas ini tidak berlaku di semua tempat, namun ini seolah menjadi suatu hal yang kasat mata di berbagai daerah.

Lihatlah, jalan-jalan di berbagai tempat masih saja berlobang dan tidak nyaman untuk pengguna kendaraan dan pejalan kaki. Para gelandangan dari hari kehari masih tetap banyak berkeliaran. Preman-preman yang dikenal dengan polisi cepek semakin menjamur dan tidak bisa diantisipasi oleh polisi. Pedagang kaki lima semakin jumawa dan mengabaikan hak-hak pejalan kaki. Ini lucu sekali, mereka teriak-teriak agar hak-hak usahanya dipernuhi namun ia melanggar hak-hak keselamatan orang lain.

Seandainya saja masyarakat sudah tahu dan berani untuk melakukan langkah dramatis untuk memberhentikan para Bupati, Walikota, Gubernur, DPR, DPRD I, DPRD II, bahkan Presiden, mungkin saja sudah banyak dari mereka semua turun dengan muka malu dan terhinakan.

Contoh aktual saat ini terjadi di Pematang Siantar, Sumatra Utara. Kepongahan dan arogansi kekuasaan itu ia tunjukkan dengan tidak peduli terhadap nasib anak-anak di sekolah hanya demi mendapatkan uang miliaran rupiah. Betapa murahnya harga dari kesejahteraan rakyat ini untuk dijual dan diabaikan. Presiden? Kenapa tidak menggunakan otoritasnya sebagai kepala negara? Densus 88 layak untuk dikirimkan ke setiap walikota/Bupati dan Gubernur yang menelantarkan rakyatnya.


Page 22

Jangan salahkan rakyat kalau timbul kekecewaan dan pemberontakan. Walau sebaiknya mereka mencari celah hukum untuk melakukan tindakan konstitusional dengan mengadukan para pejabat atas kesewenang-wenangan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara. Hindari kekerasan, masih banyak jalan untuk menegakkan keadilan yang kita impikan.

Sebenarnya, pemerintah bisa mereduksi terorisme dengan cara-cara pencegahan yang efektif. Permasalahannya adalah apakah pemerintah memiliki keinginan untuk melakukannya dan langkah-langkah yang tidak hanya sekedar program sesaat. Ini adalah program nasional yang harus secepatnya dilaksanakan atau negara ini akan semakin terpuruk.


Page 23

BAB IIIPENUTUP

A.

Kesimpulan

B. C.

Kritik SaranMakalah yang disajikan ini, selain sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh

seorang mahasiswa dari dosen. Juga sebagai salah satu dari beberapa alternatif dalam proses belajar nantinya.

Mahasiswa dapat mengembangkan diri dengan menggunakan media yang tersedia. Sehingga kegiatan dan tugas yang ada didalamnya tidak saja membantu mahasiswa dalam memahami materi. Melainkan juga dalam rangka memperluas wawasan mahasiswa. Serta melatih kepekaan mahasiswa terhadap keadilan sosial yang terjadi di Indonesia.


Page 24

Makalah Konsep Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 10102010

Documents

Transcript of Makalah Konsep Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 10102010