Makalah Kkpi UU ITE
-
Upload
anna-iftaliasari -
Category
Documents
-
view
252 -
download
0
Transcript of Makalah Kkpi UU ITE
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
1/21
1
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah saya ucapkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-
Nyalah makalah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Pembuatan makalah ini dimaksudkan sebagai salah satu tugas UTS KKPI yang bertema
UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK).
Walaupun makalah ini telah diselesaikan dengan baik, bukanlah berarti makalah ini
telah sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat
membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang.
Kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan dan penyusunan makalah ini saya
ucapkan terima kasih.
Akhirnya, saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan sumber
pengetahuan yang sangat berguna bagi seluruh siswa.
Bojonegoro , 11 maret 2016
Penyusun
Nurdiana
http://www.blogger.com/nullhttp://www.blogger.com/nullhttp://www.blogger.com/null
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
2/21
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
Kata pengantar……………………………………………………………………………………………………………………..1
DAFTAR ISI. ................................................................................................................................. 2
LATAR BELAKANG… .................................................................................................................... 3
RUMUSAN MASALAH ................................................................................................................ 3
TUJUAN…………………………………………………………………………………………………………………………………3
PEMBAHASAAN
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik……………………………………………………………………………………………………………………4
B. Pasal pasal dalam undang undang nomor 11 tahun 2008……………………………………………4
C.
Analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik……………………………………………………………………………………………………..5
D. Kelebihan dan kekurangan undang undang nomor 11 tahun 2008……………………………...7
E. Pengertian dalam undang undang………………………………………………………………………………8
F. Sembilan peraturan pemerintah dan dua lembaga baru untuk UU ITE……………………….11
G.
Fungsi dari lembaga sertifikasi…………………………………………………………………………………..11
H. Dampak positif dari adanya UU ITE …………………………………………………………………………..12
I.
Dampak negative dari adanya UU ITE…………………………………………………………………………13
J. . Hubungan UU ITE No.11 dengan HAM dan Tujuan Negara RI………………………………….14
K. Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………………………….21
L. Saran…………………………………………………………………………………………………………………………..21
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549814http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549815http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549815http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5275034511925213595#_Toc357549814
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
3/21
3
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Presiden mengeluarkan Undang-undang ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat
Indonesia dan luar Indonesia. Dalam pasal-pasal yang menjelaskan memberikan rasa aman dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat,
sehingga hokum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat
terpenuhi, dengan adanya Undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk
melakuakan kesalahan, karrena dijelaskan pada pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala
kerugian dan konsekwensi yang timbul, tetapi dalam Undang-Undang ITE pihak yang
bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik.
Menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut
penting, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-
perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Perkembangan teknologi informasi telahmemudahkan kita mencari dan mengakses informasi dalam dan melalui sistem komputer serta
membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar-menukar informasi dengan
cepat. Jumlah informasi yang tersedia di internet semakin bertambah terus tidak dipengaruhi
oleh perbedaan jarak dan waktu.
1.2 Rumusan Masalah
1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.
2. Kekurangan dan Kelebihan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
3. Analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
1.3 Tujuan
1. Mengetahui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Media.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
4/21
4
PEMBAHASAN
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Undang-undang ITE yang diberlakukan sejak April 2008 lalu ini memang merupakan
terobosan bagi dunia hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya dunia maya di
Indonesia mempunyai perangkat. Karena sifatnya yang berisi aturan main di dunia maya, UU
ITE ini juga dikenal sebagai Cyber Law. Sebagaimana layaknya Cyber Law di negara-negara lain,
UU ITE ini juga bersifat ekstraterritorial, jadi tidak hanya mengatur perbuatan orang yang
berdomisili di Indonesia tapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada di wilayah hukum di
luar Indonesia, yang perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Dan dalam perkembangannya, UU ITE yang rancangannya sudah masuk dalam agenda DPR
sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, terus mengalami penambahan disana-sini, termasuk
perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan content yang memuat unsur-unsur
pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya.
Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU
ITE, yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 Pasal tersebut ada 3 pasal
yang dicurigai akan
membahayakan blogger, pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia
maya, yang bisa saja dilakukan oleh seorang blogger tanpa dia sadari. Pasal-Pasal tersebut
adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (1) dan (2)
B. PASAL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 24
Bunyi Pasal 27 ayat 1 :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Bunyi Pasal 27 ayat 3 :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
5/21
5
Bunyi pasal 28 ayat (2)
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Bunyi Pasal 45 ayat 1 : setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud
dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
Pasal 45 ayat 2 Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam
Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
C. Analisa undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik
Undang-Undang ITE boleh disebut sebuah cyberlaw karena muatan dan cakupannya luas
membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas
dan juga ada yang sedikit terlewat. Muatan UU ITE adalah sebagai berikut:
Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda
tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai).
Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang
berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat
hukum di Indonesia
Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
Perbuatan yang dilarang (cybercrime).
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
6/21
6
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27
(1) Setiap Orang
Ada sedikit contoh Undang-Undang yang bisa kita pedomani : dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1 : setiap orang yang
memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
7/21
7
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2 : setiap orang yang
memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah)
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
telah diatur mengenai kepemilikan nama domain dan penggunaannya. Dalam Pasal 23
dinyatakan bahwa:
1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak
memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
2.
Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat,
dan tidak melanggar hak Orang lain.
3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan
karena penggunaan Nama Domain
D. Kekurangan dan Kelebihan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Kekurangan Undang-Undang ITE
a. UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat
dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama
pada pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) ini
sangat bertentangan pada UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada
pasal 16 disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan
dalam mengopersikan sistem elektronik, persyaratan yang dikemukakan masih kurang
jelas contohnya pada ayat 1(b) tentang melindungi kerahasian lalu bila seorang
pemakai sistem elektronik contohnya pada web server yang mempunyai aspek
keamanan yang lemah apakah itu melanggar undang – undang. Pada pasal 27 tentang
perbuatan yang dilarang yaitu pada pasal 1 dan 2 muatan yang melanggar kesusilaan
dan muatan perjudian disana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan
definisi suatu perjudian tersebut ini juga bisa membuat sulit dan was – was
masyarakat dalam berinternet takut dianggap melanggar undang- undang akibatnya
masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat
kreatifitas.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
8/21
8
b. Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan
dalam tingkat lebih rendah dari UU ITE (Peraturan Menteri, dsb) adalah masalah:
Spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data
pribadi oleh perbankan, asuransi, dsb.
Virus dan worm komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk
pengembangan dan penyebarannya.
Kemudian juga tentang kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE
C Walaupun sudah disahkan oleh legislatif, UU ITE masih rentan terhadap pasal
karet, atau pasal-pasal yang intepretasinya bersifat subjektif/individual. Memang UU ini
tidak bisa berdiri sendiri, dapat dikatakan bahwa UU ini ada hubungan timbal balik
dengan RUU Anti-Pornografi. Secara umum, ada beberapa aspek yang dilindungi dalam
UU ITE, antara lain yang pokok adalah:
Orang secara pribadi dari penipuan, pengancaman, dan penghinaan.
Sekumpulan orang/kelompok/masyarakat dari dampak negative masalah
kesusilaan, masalah moral seperti perjudian dan penghinaan SARA.
Korporasi (perusahaan) atau lembaga dari kerugian akibat pembocoran rahasia
dan informasi financial juga exploitasi karya.
Kelebihan Undang-Undang ITE
UU ITE mempunyai kelebihan salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan
penyalahgunaan internet yang merugikan contohny pembobolan situs-situs tertentu
milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat
meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Pada pasal 2, UU ITE berlaku terhadap
orang – orang yang tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia ini dapat menghakimi dan
menjerat orang – orang yang melanggar hukum di luar Indonesia.
UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas
situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara
mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.
Pengertian dalam undang-undang :
1. informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan
Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
9/21
9
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih,
yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk
melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Oran
9. gSertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda
Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak
dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik. 10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai
pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan
mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau
sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri
sendiri atau dalam jaringan.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
10/21
10
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
19.
Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,
yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan
lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara
asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum
23.
Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
11/21
11
Sembilan peraturan pemerintah dan dua lembaga yang baru
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan
pada bulan April 2008, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah
dan pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari :
1. Lembaga sertifikasi keandalan
2. Tanda tangan elektronik
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Penyelenggaraan sistem elektronik
4. Penyelenggaraan transaksi elektronik
5.
Penyelenggara agen elektronik
6. Pengelolaan nama domain
7. Tatacara intersepsi
8. Peran pemerintah
Dua lembaga yaitu Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik masing-masing diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:
1. Lembaga Sertifikasi Keandalan melakukan fungsi administratif yang mencakup
registrasi, otentikasi fisik terhadap pelaku usaha, pembuatan dan pengelolaan
sertifikat keandalan, dan membuat daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap
pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik dapat memiliki Sertifikat
Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dengan cara
mendaftarkan diri. Lembaga Sertifikasi Keandalan akan melakukan pendataan
dan penilaian menyangkut identitas pelaku usaha, syarat-syarat kontrak dari
produk yang ditawarkan, dan karakteristik produk. Jika pelaku usaha lulus dalam
uji sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan maka akan memperoleh
pengesahan berupa logo trustmark pada homepage pelaku usaha yang
menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk melakukan usahanya
setelah diaudit oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
12/21
12
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melaksanakan fungsi administratif
mancakup registrasi, otentikasi fisik terhadap pemohon, pembuatan dan
pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, pengelolaan sertifikat elektronik
dan daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap pihak yang akan melakukan
transaksi elektronik perlu memenuhi persyaratan minimum dalam UU ITE,
singkat kata, memerlukan tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi
elektronik. Tanda tangan elektronik ini akan lebih aman jika terdapat pihak
ketiga selain para pihak yang bertransaksi. Pihak ketiga tersebut adalah
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan fungsi utama adalah menerbitkan
Sertifikat Elektronik yang memuat data pembuatan tanda tangan elektronik
yang dikenal dengan ‘kunci publik’ dan ‘kunci privat’. Pelaku usaha yang ingin
mendapatkan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penggunaan tanda tangan
elektronik dalam melakukan transaksi elektronik dapat mengajukan
permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Lalu, Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik akan melakukan pendataan dan penilaian meliputi
identitas pemohon, otentikasi fisik dari pemohon, dan syarat lainnya. Setelahdinilai dan tidak ada masalah, dilanjutkan dengan penerbitan Kunci Publik, Kunci
Privat, dan Sertifikat Elektronik. Dengan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh
para pihak yang bertransaksi secara elektronik akan memberikan rasa aman dan
meningkatkan kepercayaan para pihak yang bertransaksi.
Adapun dampak positif dan negatifnya dari diberlakukannya UU ITE adalah sebagai
berikut:
Dampak Positif
Semua kegiatan pengajuan harga, kontak kerja sama, penagihan berbasis elektronik
dilindungi hukum. Semua kiriman email ke klien yang terdokumentasi bisa menjadi
bahan pertimbangan hukum, bila suatu waktu terjadi masalah dalam proses kerja
sama. Untuk kita yang kerjanya di ranah maya, tentu ini memiliki nilai positif
Jika kita melakukan transaksi perbankan (misalnya melalui Klik BCA) dan dirugikan
karena (misalnya) ketekan tombol submit 2 kali, dan ini tidak diantisipasi oleh
pengelola transaksi, maka kita berhak secara hukum menuntut pengelola transaksi
tersebut. Tuntutan ini juga bisa berlaku untuk mereka yang menjadi merchant egold,
PayPal, dsb.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
13/21
13
Bila ada perusahaan yang mendaftarkan namadomain dengan maksud menjelekkan
produk/merk/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan
nama domain. Makanya, kalau ada yang membuat namadomain pitrajelek.com atau
pitrabusuk.com, berhati-hatilah.
Semua yang tertulis dalam sebuah blog menjadi resmi hak cipta penulisnya dan
dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Makanya, berhati-hatilah menulis dalam
blog, karena tulisan negatif yang merugikan pihak lain, juga ikut resmi menjadi hak
cipta penulisnya, dan itu bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan.
Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu
(alias carding), secara jelas bisa dituntut melalui hukum.
Hati-hati yang suka nge-hack situs untuk mendapatkan database situs tersebut.Apalagi dengan tujuan menggunakannya untuk transaksi ilegal, misal: menjual
alamat email tanpa sepengetahuan pemilik email. Hal ini juga berlaku untuk para
pemilik situs yang harus menjamin kerahasiaan anggotanya, dan tidak menjual
database tersebut ke pihak lain. Ini juga termasuk kasus jual-menjual database
pengguna telepon genggam ke bank untuk penawaran kartu kredit.
Situs-situs phising secara hukum dilarang.
Dampak Negatif
Isi sebuah situs tidak boleh ada muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan kan bersifat
normatif. Mungkin situs yang menampilkan foto-foto porno secara vulgar bisa jelas dianggap
melanggar kesusilaan. Namun, apakah situs-situs edukasi AIDS dan alat-alat kesehatan yang
juga ditujukan untuk orang dewasa dilarang? Lalu, apakah forum-forum komunitas gay atau
lesbian yang (hampir) tidak ada pornonya juga dianggap melanggar kesusilaan? Lalu, apakah
foto seorang masyarakat Papua bugil yang ditampilkan dalam sebuah blog juga dianggap
melanggar kesusilaan?
Kekhawatiran para penulis blog dalam mengungkapkan pendapat. Karena UU ini,
bisa jadi para blogger semakin berhati-hati agar tidak menyinggung orang lain,
menjelekkan produk atau merk tertentu, membuat tautan referensi atau membahas
situs-situs yang dianggap ilegal oleh UU, dll. Kalau ketakutan menjadi semakin
berlebihan, bukanlah malah semakin mengekang kebebasan berpendapat?
Seperti biasa, yang lebih mengkhawatirkan bukan UU-nya, tapi lebih kepada
pelaksanaannya. Semoga saja UU ini tidak menjadi alat bagi aparat untuk melakukan
investigasi berlebihan sehingga menyentuh ranah pribadi. Karena seperti Pak Nuh
bilang, UU ini tidak akan menyentuh wilayah pribadi. Hanya menyentuh wilayah
yang bersifat publik. Itu kan kata Pak Nuh. Kata orang di bawahnya (yang mungkin
nggak mengerti konteks) bisa diinterpretasi macam-macam.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
14/21
14
. Hubungan UU ITE No.11 dengan HAM dan Tujuan Negara RI.
Berbagai diskusi dan pernyataan di Internet mempersoalkan tentang UU ITE No. 11 Tahun
2008. Pendapat yang berbeda muncul, termasuk keinginan beberapa kalangan agar UU No. 11
Tahun 2008 direvisi dengan berbagai alasan dan pertimbangan.Pada bagian ini, penulis
mengungkapkan beberapa pemikiran yang dapat memberikan pencerahan bagi kita semua
untuk memandang UU ITE No. 11 Tahun 2008 secara komprehensif dari berbagai sudut
pandang dan memposisikan diri kita sebagai anak bangsa yang peduli terhadap kemajuan
bangsa Indonesia.
Pertama:
Pertanyaan: Apa tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008? Bagaimana kaitannya dengan tujuan Negara
RepublikIndonesia?: Tujuan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 tercantum pada Pasal 4, yaitu:
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
3.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran
dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.
Tujuan di atas sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diantaranya “mencerdaskan kehidupan bangsa dan
memajukan kesejahteraan umum”. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pembentukan UU ITE No.
11 tahun 2008 konsisten dengan tujuan Negara Republik Indonesia.
Kedua:
Pertanyaan: Apakah semua informasi elektronik dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan
bangsa dan memajukan kesejahteraan umum?
Jawab : Tidak semua informasi elektronik dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsadan memajukan kesejahteraan umum. Informasi elektronik terbagi dalam dua kategori yaitu
informasi elektronik yang berkualitas dan informasi elektronik yang tidak berkualitas. Yang
dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum
hanya informasi elektronik yang berkualitas, yaitu informasi yang mendorong pengembangan
potensi bangsa di berbagai bidang kehidupan menuju bangsa yang sejahtera dan cerdas, serta
mampu bersaing dengan bangsa lain.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
15/21
15
Ketiga:
Bagaimana dengan jenis Informasi Elektronik yang tidak berkualitas? Apa contohnya? Jenis
informasi elektronik yang tidak berkualitas dapat merusak pencapaian tujuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Informasi elektronik
yang tidak berkualitas bermuatan negatif seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, menghina
dan mencemarkan nama baik seseorang, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong
dan menyesatkan, menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.
Keempat:
Bagaimana menggambarkan kebebasan mengakses informasi elektronik yang tidak berkualitas
dapat merusak pencapaian tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat? Gambarannya sederhana saja. Indonesia adalah negara yang gencar
melakukan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan
adalah memperluas akses internet sampai ke pedesaan. Tujuannya adalah bagaimana
mendorong percepatan pembangunan di pedesaan. Para petani dapat mempromosikan hasil
pertanian lewat internet. Murid sekolah dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan lewat
internet.Para pejabat pemerintah dapat mengawasi bawahannya dan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat lewat pemanfaatan internet, dan masih banyak manfaat lainnya.Jadi, tujuan Pemerintah untuk memperluas akses informasi lewat internet sampai ke pedesaan
untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat di pedesaan.
Meskipun demikian, tujuan itu dapat tidak tercapai apabila masyarakat pedesaan dominan
mengakses informasi elektronik yang tidak berkualitas.
Coba kita bayangkan, bagaimana jika sekelompok murid sekolah mengakses situs porno atau
bermain judi lewat internet, Apakah hal ini membuat masyarakat pedesaan menjadi cerdas dan
sejahtera? Apakah perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan berita
bohong, pemerasan, pengancaman, penghinaan, pencemaran nama baik termasuk perbuatan
mengarah pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat? Dengan akal sehat,
.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
16/21
16
UU ITE dan kebebasan Pers.
Banyak protes dari kalangan Pers tentang keberadaan UU ITE Nomor 11 tahun 2008 terutama
menyangkut pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Pasal tersebut dipandang berpotensi
mengancam kemerdekaan Pers, berita pers dapat disalurkan melalui informasi elektronik (di
dunia maya), terkait dengan kasus korupsi, sengketa, politik yang dapat dinilai sebagai
penyebaran pencemaran nama baik, penghinaan, menimbulkan permusuhan atau kebencian
dalam masyarakat..
Pasal 27 ayat 3
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Pasal 28 ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Pada bagian ini UU ITE No. 11 Tahun 2008 terutama Pasal 27 dan Pasal 28. Kiranya melalui
tulisan ini akan lebih memperjelas apa yang dikuatirkan oleh kalangan Pers dalam penyampaian
berita dalam bentuk informasi elektronik.
Dunia maya merupakan wadah komunikasi bagi siapa saja, termasuk bagi Pers untuk
menyebarkan informasi. Pers merupakan kalangan yang berkepentingan untuk menyebarkan
berita lewat internet karena sarana ini merupakan cara yang cepat untuk menyampaikan
informasi kepada masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas dan lebih murah.Persoalannya:
Apakah UU ITE No. 11 tahun 2008 pada Pasal 27 dan Pasal 28 berpotensi membatasi kebebasan
Pers dalam memberitakan suatu peristiwa dalam bentuk informasi elektronik? Dalam Pasal 27
dan Pasal 28 UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat pernyataan ‘tanpa hak’.Pers memiliki hak
untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik berupa Berita. Hak dari Pers sudah jelas dinyatakan dan dilindungi dengan
UU Pers No. 40 Tahun
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
17/21
17
Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma
agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers berkewajiban pula
untuk melayani hak jawab sebagai bentuk koreksi dan kontrol dari masyarakat. Wartawan
harus menaati kode etik Jurnalistik.
Beberapa Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik diantaranya :
1. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak
bersalah.
2. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
3. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau
diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama,
jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,
cacat jiwa atau cacat jasmani.
4. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan
tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.
5. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Terkait dengan pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik. Sesuai amanat UU Pers
No. 40 tahun 1999, maka Pers memiliki ‘hak’ untuk mendistribusikan informasi, penulis
berpendapat, termasuk informasi elektronik. Jika timbul tuduhan bahwa berita dalam bentuk
informasi elektronik yang disampaikan oleh Pers mengandung unsur pencemaran nama baik,
penghinaan, menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat, maka UU ITE No. 11
Tahun 2008 tidak dapat digunakan untuk menjerat Pers, karena Pers memiliki hak untuk
mendistribusikan informasi elektronik, sementara Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE no. 11 Tahun
2008 mengacu pada 'tanpa hak'. Pers memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan
masalahnya. Dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 secara jelas diterangkan bahwa Pers memiliki
kewajiban seperti menerima Hak Jawab dan Hak Koreksi dari masyarakat. Pers juga memiliki
kode etik jurnalistik, wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dan
berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap pemberitaan jika memang dipandang tidak
akurat/keliru. Jadi, UU ITE No. 11 tahun 2008 khususnya Pasal 27, 28 tidak untuk kalangan Pers
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
18/21
18
. Beberapa Hal yang Terlewat Dan Perlu Persiapan Dari UU ITE
Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan dalam
tingkat lebih rendah dari UU ITE (Peraturan Menteri, dsb) adalah masalah:
Spamming, baik untuk email spamming maupun masalah penjualan data pribadi oleh
perbankan, asuransi, dsb
Virus dan worm komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk pengembangan
dan penyebarannya
Kemudian juga tentang kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE. Amerika, China dan
Singapore melengkapi implementasi cyberlaw dengan kesiapan aparat. Child
Pornography di Amerika bahkan diberantas dengan memberi jebakan ke para pedofili
dan pengembang situs porno anak-anak
Terakhir ada yang cukup mengganggu, yaitu pada bagian penjelasan UU ITE kok persis
plek alias copy paste dari bab I buku karya Prof. Dr. Ahmad Ramli, SH, MH berjudul
Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Kalaupun pak Ahmad Ramli ikut
menjadi staf ahli penyusun UU ITE tersebut, seharusnya janganlah terus langsung copy
paste buku bab 1 untuk bagian Penjelasan UU ITE, karena nanti yang tanda tangan
adalah Presiden Republik Indonesia.
Selain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk
mendukung informasi dan transaksi elektronik, UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai
Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana. Perbuatan yang Dilarang termuat pada pasal
27 – 37, sedangkan Ketentuan Pidana pada pasal 45 – 52. Pidana dapat berupa pidana penjara
dan/atau denda.
Pada bagian ini, penulis menampilkan satu contoh kasus yang terkait dengan perbuatan yang
dilarang dalam UU ITE. Dengan contoh ini diharapkan para pembaca dapat mengambil
pelajaran penting dari pasal-pasal terkait Perbuatan yang Dilarang dan Ketentuan Pidana.
Contoh kasus:
”Si A adalah pemilik rental VCD berbagai macam film. Suatu hari, dia mendapatkan kiriman satu
VCD dari seseorang yang tidak dikenal. Isi VCD berupa video singkat yang memuat permainan
sex sepasang suami-isteri. Dalam cerita ini, si suami isteri itu sengaja membuat video tersebut
untuk kepentingan pribadi bukan untuk dipublikasikan, tapi entah bagaimana video itu jatuh ke
tangan orang lain (si A). Kemudian, si A meng-copy video itu ke dalam beberapa VCD, lalu
menyebarkan atau menjualnya. Pekerjaan Si A tidak hanya menjual VCD, si A juga memiliki
kegemaran untuk merekayasa foto-foto artis menjadi tampak dalam pose bugil, malahan si A
memiliki website yang dirancangnya sendiri untuk menfasilitasi pemuatan video dan gambar-
gambar pornografi baik gambar asli atau gambar rekayasa”.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
19/21
19
Dari kasus di atas, perbuatan si A dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE sebagai
berikut:
Pertama:
Perbuatan si A dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan informasi elektronik dan
dokumen elektronik berupa video singkat yang melanggar kesusilaan. Untuk itu Pasal
27 ayat 1 akan menjerat si A.
Pasal 27 ayat 1 :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
Kedua:
Perbuatan si A melakukan manipulasi terhadap informasi elektronik berupa foto artis untuk
diubah menjadi foto dalam pose bugil. Tujuan dari manipulasi ini adalah mencemarkan nama
baik artis dan membuat foto hasil rekayasa seolah-olah otentik/asli.
Untuk itu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 35 akan menjerat pula si A.
Pasal 27 ayat 3 :”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Pasal 35 :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,
penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebutdianggapseolah-olah data yang otentik”.
Ketiga:
Perbuatan si A mengakibatkan kerugian bagi suami isteri dan artis. Si suami isteri membuat
video itu untuk kepentingan pribadi bukan untuk dipublikasikan. Si artis memiliki foto asli tidak
dalam pose bugil, tapi karena ulah si A, foto asli diubah menjadi foto rekayasa dalam pose
bugil.Untuk itu Pasal 36 akan menjerat pula si A.
Pasal 36 :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian
bagi Orang lain”.
Keempat
Perbuatan si A mengadakan perangkat lunak berupa website yang bertujuan untuk menfasilitasi
pendistribusian foto/gambar bersifat pornografi.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
20/21
20
Untuk itu Pasal 34 ayat 1 bagian a akan menjerat pula si A.
Pasal 34 ayat 1 bagian a :
”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual,
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki
perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 33”. Dari pasal-pasal yang dapat menjerat si A maka ketentuan pidana yang
terkait termuat pada pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 45 ayat 1 :
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1), ayat (2),
ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Pasal 50 :
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 51 ayat 1 :
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”
Pasal 51 ayat 2 :
”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukannya memanfaatkannya dalam pelanggaran
hukum dan merugikan orang banyak. Walaupun kegiatan tersebut sudah mendapat perhatian
yang lebih dari pihak pemerintah dan penegak hukum, hendaknya sebagai pengguna teknologi
informatika harus menyadari ketetapan-ketetapan hukum tersebut.
Sebagai warga Negara yang baik, marilah bersama-sama memanfaatkan kecerdasan
dalam dunia teknologi informatika dengan sebaik-baiknya. Karena kesadaran individu sendirilah
yang sangat berperan penting dalam penegakan setiap peraturan yang dibuat. Jika peraturan
tersebut ditaati, maka akan sangat mudah mengatur segala urusan dalam hubungan
Internasional. Karena dengan teknologi informasi era ini, memudahkan setiap orang untuk
mendapatkan informasi secara cepat dimanapun berada.
-
8/18/2019 Makalah Kkpi UU ITE
21/21
PENUTUP
KESIMPULAN
Pasal 1 UU ITE mencantumkan diantaranya definisi Informasi Elektronik. Berikut kutipannya :
”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Maka dalam menggunakan teknologi informatika, harus sesuai dengan ketetapan
peraturan perundang-undangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak
sengaja, akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya UU
ITE maka akan memperaman setiap kegiatan yang dilakukan secara online dan melindungi hak
dari tandatangan Elektronik yang dimiliki oleh seluruh pengguna.
SARAN
Pemanfaatan yang didapatkan dari penggunaan ITE, seharusnya dapat digunakan dan 7. Kasus
mengenai Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE.