PASCA SARJANA UNDANA

TAHUN AJARAN 2012/2013

TUGAS ILMU

LINGKUNGAN

KEPEDULIAN GLOBAL

TERHADAP

LINGKUNGAN

Oleh Kelompok II

MERY RAMBU

TRI UMARYADI WIBOWO

P. PITERIO TAMBUNAN

PASCA SARJANA UNDANA

TAHUN AJARAN 2012/2013

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas

berkah Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan makalah tentang KEPEDULIAN

GLOBAL TERHADAP LINGKUNGAN, makalah ini mencoba mengulas secara garis

waktu (TimeLine) mulai dari tahun 1962 ketika ahli biologi Amerika Rachel Carson

menulis buku yang di beri judul Silent Spring hingga tahun 2002 ketika di adakan

World Summit on Sustainable Development (WSSD) dengan tema Economy,

Environment, and Society yang diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan.

Secara garis besar terlihat dar waktu ke waktu perhatian negara-negara di dunia

semakin tinggi terhadap masa depan bumi kita yang hanya satu ini, semua ini di

dorong akan kesadaran yang sama terhadap apa yang sekarang menjadi keprihatinan

bersama tentang ada nya masalah-masalah lingkungan yang di sebabkan oleh

pembangunan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam oleh tiap-tiap negara untuk

meningkatkan kesejahteraan warga nya

Kami berusaha agar makalah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang

membutuhkan referensi tentang kepedulian negara-negara di dunia terhadap

permasalahan lingkungan, dan kami juga menyadari makalah ini masih jauh dari

sempurna sehingga koreksi dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah

ini sangat kami harapkan

Kupang, November 2012

Tim Penyusun

ii

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penulisan 2

1.4 Metologi Penulisan 3

BAB II Pembahasan

2.1 Peranan Global terhadap keberlanjutan Lingkungan 4

2.1.1 Silent Spring 4

2.1.2 Hari Bumi 5

2.1.3 Konferensi Stockholm,Swedia, 5-16 Juni 1972 5

2.1.4 Konferensi Nairobi, Kenya 8

2.1.5 Konferensi Rio De Jeinero, Brasil, 3 – 14 Juni 1992 8

2.1.6 Piagam Bumi 18

2.1.7 Konferensi Johannesburg,Afrika Selatan, 26 Agustus – 4 September 2002 20

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 26

3.2 Saran 26

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kini berada dalam kondisi yang menguatirkan, kerusakan lingkungan, ledakan

penduduk, dan pembangunan yang semakin menguras sumber daya alam hingga menciptakan

degradasi terhadap lingkungan. Manusia masih bersifat Egosentris dalam membangun negaranya

sehingga tidak peduli akan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas

pembangunan yang di lakukan nya. Kerusakan lingkungan yang terjadi mempunyai dampak yang

akan mempengaruhi seluruh umat manusia secara global tanpa memandang wilayah tertentu, batas

negara maupun ras.(Salim,2010)

Sejak Revolusi Industri periode antara tahun 1750-1850 telah terjadinya perubahan secara

besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta

memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Manusia

terus melakukan inovasi dan penemuan-penemuan mesin baru dan teknologi baru dalam bidang

pertanian,perikanan, transportasi, kesehatan dan manufaktur.

Dengan mesin dan teknologi manusia semakin mengekploitasi sumber daya alam yang

bertujuan mengejar pembangunan ekonomi negara nya. Pembangunan ekonomi negara maju dan

negara berkembang dalam tiga dasawarsa ini terus meningkat di sertai dengan pertumbuhan jumlah

penduduk yang mengikuti nya(Brown,1982).

2

Pertambahan penduduk yang besar telah memaksa setiap negara untuk semakin giat

mengekploitasi sumber daya alam nya, semua itu untuk memenuhi kebutuhan penduduk nya.

Akibat dari eksploitasi yang berlebihan telah mengakibatkan alam tidak mampu untuk memulihkan

diri secara cepat yang berakibat pada penyusutan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

Pencemaran yang di akibatkan oleh pembangunan setiap negara-negara di dunia telah

terakumulasi menjadi masalah global seperti pemanasan global, perubahan iklim, penipisan lapisan

ozon dan kehilangan keragaman hayati yang pada akhirnya memaksa setiap negara baik negara

berkembang dan negara maju untuk duduk bersama membicarakan bagaimana tetap

mempertahankan pembangunan dengan tidak menghancurkan lingkungan sehingga terjadi

pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan masalah

Dari uraian diatas dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh manusia untuk

mengexploitasi sumber daya alam agar segala kebutuhannya terpenuhi seiring dengan

meningkatnya populasi manusia maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini

bagaimana peran dan kepedulian global untuk menindaklanjuti keberlanjutan ketersediaan sumber

daya alam agar proses pembangunan dapat tetap berjalan dengan tetap memelihara kualitas

lingkungan yang berpegang padan prinsip berkelanjutan.

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji tentang peranan global untuk

mengatasi berbagai permasalahan menyangkut lingkungan, dan sebagai Tugas mata kuliah Ilmu

Lingkungan.

3

1.4 Metologi Penulisan

Penulisan makalah ini berdasarkan studi pustaka yang berkaitan dengan peranan global untuk

mengatasi berbagai permasalahan menyangkut lingkungan.

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Peranan Global terhadap keberlanjutan Lingkungan

Di Eropa, ketika era Revolusi Industri mengeliat telah memunculkan pencemaran lingkungan

modern seperti umumnya dipahami saat ini. Munculnya pabrik-pabrik besar dan konsumsi dalam

jumlah besar dari batubara dan bahan bakar fosil lainnya memunculkan dampak yang belum pernah

terjadi sebelumnya. polusi udara dan pembuangan kimia dalam volume besar oleh industri

ditambah lagi dengan pertumbuhan sampah rumah tangga yang tidak di atasi lagi. sejak itu

kepedulian terhadap lingkungan mulai tumbuh yang merupakan reaksi terhadap industrialisasi ,

pertumbuhan kota-kota, dan memburuknya udara,tanah dan air .

2.1.1 Silent Spring

Pada tahun 1962, seorang ahli biologi Amerika Rachel Carson menulis buku yang di beri

judul Silent Spring. Buku yang berisikan tentang dampak lingkungan dari sembarangan

penyemprotan DDT di Amerika Serikat dan mempertanyakan tentang melepaskan sejumlah besar

bahan kimia ke lingkungan tanpa sepenuhnya memahami efeknya terhadap ekologi atau kesehatan

manusia.

Buku ini menunjukkan bahwa pestisida DDT dan lainnya dapat menyebabkan kanker dan

bahwa penggunaan berlebih dalam pertanian dapat mengancam bagi satwa liar, terutama burung.

Warisan buku tersebut menghasilkan kesadaran yang jauh lebih besar dari masalah lingkungan dan

mempengaruhi orang dalam pandangannya terhadap lingkungan sehingga menyebabkan berdiri nya

5

United States Environmental Protection pada tahun 1970 yang kemudian melarang pertanian

menggunakan DDT di Amerika Serikat pada tahun 1972.

2.1.2 Hari Bumi

Di Amerika tepat nya pada tanggal 22 April 1970 di peringati untuk pertama kali nya Hari

Bumi bertepatan dengan bulan musim semi di belahan bumi utara, Hari bumi ini digagas pertama

kali oleh Gaylord Nelson, seorang senator Amerika Serikat dari Wisconsin yang juga pengajar

lingkungan hidup. Ide Hari Bumi ini dia cetuskan pertama kali pada saat pidatonya di Seatlle tahun

1969 tentang desakan untuk memasukkan isu-isu tentang lingkungan hidup, dalam kurikulum

resmi perguruan tinggi. PBB sendiri memilih tanggal 20 Maret saat di mana matahari tepat diatas

khatulistiwa sebagai peringatan Hari Bumi. Ini mengacu pada ide “hari bagi orang-orang Bumi”

yang dicetuskan aktivis perdamaian John McConnell. Hari yang lebih dikenal sebagai “Hari Bumi

Equinoks” ini diperingati PBB setiap tahunnya sejak 21 Maret 1971. Namun PBB juga mengakui

tanggal 22 April sebagai hari bumi yang dilaksanakan secara global. PBB secara resmi

merayakannya 22 April sebagai “International Mother Earth Day“.

2.1.3 Konfrensi Stockholm, Swedia, 5-16 Juni 1972

Pada tanggal 5 juni 1972 untuk pertama kali nya PBB menyelenggarakan Konferensi tentang

Lingkungan Hidup Manusia, di Stockholm. ini adalah peristiwa penting, dan menghasilkan

deklarasi akhir berisi 19 prinsip yang mewakili suatu manifesto lingkungan untuk dunia. Dalam

menangani kebutuhan "untuk menginspirasi dan membimbing orang-orang di dunia dalam

pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia", itu meletakkan dasar bagi agenda lingkungan

baru dari sistem PBB.

6

Pertemuan ini di latarbelakangi oleh usulan The United Nations Economic and Social Council

( ECOSOC ) pada tahun 1968 tentang suatu konferensi PBB yang khusus membahas pada interaksi

manusia dengan lingkungan. ECOSOC mengesahkan resolusi 1.346 pendukung akan ide tersebut.

Resolusi Majelis Umum 2.398 pada tahun 1969 juga memutuskan untuk mengadakan sebuah

konferensi pada tahun 1972 dan mandat satu set laporan dari Sekjen PBB menyarankan agar fokus

konferensi "merangsang dan memberikan pedoman kepada pemerintah nasional dan organisasi-

organisasi internasional menghadapi isu-isu lingkungan.

Pertemuan menyepakati Deklarasi yang berisi 26 prinsip mengenai lingkungan dan

pembangunan, Rencana Aksi dengan 109 rekomendasi, sebuah dan Resolusi. Prinsip Deklarasi

Stockholm:

1. Hak asasi manusia harus menegaskan, apartheid dan kolonialisme dikutuk.

2. Sumber daya alam harus dijaga

3. Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya terbarukan harus dipertahankan

4. Wildlife harus dijaga

5. Sumber daya tak terbarukan harus dibagi dan tidak habis

6. Polusi tidak boleh melebihi kapasitas lingkungan untuk membersihkan dirinya sendiri

7. Merusak kelautan pencemaran harus dicegah

8. Pengembangan diperlukan untuk memperbaiki lingkungan

9. Negara-negara berkembang karena membutuhkan bantuan

10. Negara-negara berkembang membutuhkan harga yang wajar untuk ekspor untuk melaksanakan

pengelolaan lingkungan

11. Kebijakan lingkungan tidak harus menghambat perkembangan

12. Negara-negara berkembang membutuhkan uang untuk mengembangkan perlindungan

lingkungan

13. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi diperlukan

14. Perencanaan rasional harus menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan

7

15. Pemukiman manusia harus direncanakan untuk menghilangkan masalah-masalah lingkungan

16. Pemerintah harus merencanakan kebijakan mereka sendiri populasi yang sesuai

17. Lembaga nasional harus merencanakan pengembangan sumber daya alam Negara

18. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk memperbaiki lingkungan

19. Pendidikan lingkungan sangat penting

20. Penelitian lingkungan harus dipromosikan, khususnya di negara-negara berkembang

21. Negara dapat memanfaatkan sumber daya mereka seperti yang mereka inginkan, tetapi tidak

oleh membahayakan orang lain

22. Kompensasi adalah karena negara sehingga terancam

23. Setiap negara harus menetapkan standar sendiri

24. Harus ada kerjasama mengenai isu-isu internasional

25. Organisasi internasional harus membantu untuk meningkatkan lingkungan

26. Senjata pemusnah massal harus dihilangkan

Untuk melaksanakan deklarasi Stockholm tersebut akhir desember 1972 didirikan komisi

khusus PBB untuk Program Pembanguanan Lingkungan (UNEP) dan untuk menghadapi dasawarsa

pembangunan dunia II (1972 – 1982) diadakan kegiatan berupa (Hardjasoemantri, 1995 ; 43). :

a. Creation of the convention on international Trade in Endangered Species of Will Fauna and

Flora (CITES) Washington 1974.

b. Pada tahun 1975 diadakan Convention on Wetlands of International Importence especially as

Waterfowe Habitat (Ramsar) came into force.

c. 1977. (Firat Intergovermental Converence on Environmental Education, Tbilis, USSR).

d. 1980. A Peaceful Revolution Publication of the World Conversation Strategy (INCN), WWF,

UNEP in Collaboration with UNESCO and FAO)

Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya Hoc Meeting of Senior Government

Officials Expert in Environmental Law di Manlevedeo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober sampai

8

dengan 6 Nopember 1981. Dan baru pertama kalinya diadakan pertemuan Internasional tentang

hukum lingkungan (Hardjasoemantri, 1999 ; 12).

2.1.4 Konfrensi Nairobi, Kenya

Pada tahun 1982, PBB menyelenggarakan Konferensi mengenai lingkungan hidup di

Nairobi,Kenya. Dalam Konferensi ini diusulkan mengenai pembentukan suatu komisi yang

bertujuan untuk melakukan suatu kajian tentang arah pembangunan dunia, Di tahun 1983 Sekretaris

Jenderal PBB memanggil Dr Gro Harlem Brundtland yang seorang dokter, master kesehatan

masyarakat dan mantan Perdana Menteri Norwegia, untuk membentuk suatu Komisi Dunia untuk

Lingkungan dan Pembangunan. Akhirnya terbentuklah WCED (World Commision on Environment

and Development) . komisi ini bekerja sejak tahun 1984-1987 dengan tugas mengkaji kaitan

lingkungan dengan pembangunan. dan pada bulan April 1987 komisi ini kemudian membuat

laporan yang di beri judul “ Our Common Furture” yang lebih di kenal dengan Laporan Brundtland

(The Brundtland Report) yang membawa konsep tentang pembangunan berkelanjutan (Sustainable

Development) ke dalam wacana publik.

Konsep Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu upaya yang mendorong

tercapainya kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk

memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa

mengorbankan standar lingkungan yang tinggi. Konsep pembangunan berkelanjutan yang hingga

saat ini terus berkembang mengikuti dinamika perubahan.

2.1.5 Konfrensi Rio De Jeinero, Brasil, 3 Juni s/d 14 Juni 1992

Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 3 Juni 1997 mengadakan Konfrensi tentang

Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang di kenal dengan KTT Bumi. sekitar 106 kepala

9

negara atau kepala pemerintahannya. Disertai pula dengan kehadiran 35.000 perwakilan dari

organisasi non-pemerintah dan 17.000 orang lainnya pada kegiatan paralel organisasi non-

pemerintah Forum Global yang memiliki status konsultatif.(Brown, 1995)

Tujuan KTT ini adalah untuk menciptakan kemitraan global baru untuk memelihara

lingkungan bumi agar tetap dapat mendukung kemakmuran dan kesejahteraan manusia makin

meningkat. Selama KTT isu-isu yang dibahas adalah:

1. Pengawasan sistematis pada pola produksi, khususnya pada produksi komponen beracun

seperti timbal dalam bensin atau limbah radioaktif.

2. Sumber-sumber energi alternatif yang menggantikan penggunaan bahan bakar fosil yang

terkait dengan perubahan iklim global.

3. Ketergantungan baru pada sistem transportasi publik untuk mengurangi emisi gas buang

kendaraan, kemacetan di kota-kota dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara

dan asap.

4. Kelangkaan air

Konferensi Rio kemudian menyepakati bahwa konsep pembangunan berkelanjutan

merupakan tujuan dari setiap manusia. Bagaimanapun, menyatukan dan menyeimbangkan perhatian

di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan membutuhkan cara pandang baru. Baik mengenai

bagaimana kita menghasilkan dan memakai sumberdaya, bagaimana kita hidup, bagaimana kits

bekerja, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, atau bagaimana cara kita membuat keputusan.

Konsep ini menjadi perdebatan panjang, baik dikalangan pemerintahan, juga antara pemerintah dan

masyarakatnya tentang bagaimana mencapai keberlanjutan tersebut. Konferensi Rio de Janeiro

menghasilkan lima dokumen, yaitu :

10

1. Deklarasi Rio de Janeiro ,

Deklarasi mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan (The Rio de Janeiro Declaration on

Environment and Development ) juga dikenal dengan “Earth Chapter” terdiri atas 27 prinsip

yang memacu dan memprakarsai kerja sama internasional, perlunya pembangunan dilanjutkan

dengan prinsip perlindungan lingkungan, dan perlu adanya analisis mengenai dampak

lingkungan. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat yang tidak hanya

dikonsultasi mengenai rencana pembangunan, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan

keputusan, serta aktif dalam proses pelaksanaan dan ikut menikmati hasil pembangunan itu.

Berikut ini adalah Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio

(UNCED,1992 dalam Mitchel Bruce,dkk,2007) :

a) Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara

sehat dan produktif, selaras dengan alam.

b) Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan

prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumberdaya mereka

yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka……….

c) Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan

dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang.

d) Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya

menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai

bagian terpisah dari proses tersebut.

e) Semua nagara dan masyarakat harus bekerja sama memerangi kemiskinan yang merupakan

f) Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih

baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta

11

mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.

g) Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui

peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk

teknologi baru dan inovasi teknologi.

h) Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang

tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing

individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk

informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta

kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus

memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan

informasi yang dapat diketahui secara luas.

i) Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan

secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman

serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya

tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan

kualitas lingkungan.

j) Penilaian dampak lingkungan sebagai instrument nasional harus dilakukan untuk kegiatan-

kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunysai dampak langsung terhadap lingkungan

yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.

k) Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan.

Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut.

l) Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan

12

pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara

harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta

menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

2. Konvensi Perubahan Iklim /“The Framework Convention on Climate Change (FCCC)” Yang

memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan

secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-

negara maju juga sepakat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya

dan teknologi dalam upaya negara-negara berkembang untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana tercantum dalam konvensi. Kesepakatan Hukum yang telah mengikat telah

ditandatangani oleh 152 pemerintah pada saat konferensi berlangsung. Tujuan pokok

Konvensi ini adalah “ Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang

telah mencegah terjadinya intervensi yang membahayakan oleh manusia terhadap sistem iklim,

yang mengharuskan pengurangan sumber emisi gas seperti CO2, emisi pabrik, transportasi dan

penggunaan energy fosil pada umumnya”. Dalam Pasal 3 Konvensi dicantumkan prinsip-

prinsip sebagai berikut :

a) Para pihak harus melindungi sistem iklim untuk kepentingan kehidupan generasi kini dan

yang akan datang, atas dasar keadilan dan sesuai dengan tanggung jawab bersama yang

berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan itu, pihak

negara maju harus mengambil peranan penting dalam menanggulangi perubahan iklim dan

kerugian yang diakibatkan.

b) Kebutuhan tertentu dan keadaan khusus dari pihak negara berkembang, terutama yang

rawan terhadap akibat perubahan iklim yang merugikan, dan bagi para pihak, teutama pihak

negara berkembang yang harus memikul ketidak seimbangan atau beban tidak wajar

13

berdasarkan konvensi ini, harus diberikan pertimbangan penuh.

c) Para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah atau

mengurangi penyebab dari perubahan iklim dan meringankan akibat yang merugikan.

Apabila ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipuilihkan, ketiadaan

kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan

demikian itu, dengan pertimbangan bahwa kebijaksanaan dan tindakan yang berkaitan

dengan perubahan iklim harus berdasarkan efektifitas biaya untuk terjaminnya manfaat

secara global berdasarkan biaya serendah mungkin. Untuk mencapai ini, kebijaksanaan dan

tindakan demikian harus mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi yang berbeda, harus

komprehensif, mencakup semua sumber yang relevan, bak cuci dan tempat penyimpan gas

rumah kaca serta penyesuaian dan mencakup semua sector ekonomi. Upaya-upaya untuk

menghadapi perubahan iklim dapat dilakukan secara kerjasama dengan berbagai pihak yang

berkepentingan.

d) Semua pihak mempunyai hak untuk dan harus memajukan pembangunan berkelanjutan.

Kebijaksanaan dan tindakan untuk melindungi sistem iklim terhadap perubahan akibat

campur tangan manusia harus memadai bagi keadaan khusus setiap pihak dan harus

diintegrasikan dengan program pembangunan nasional, dengan memperhityngkan bahwa

pembangunan ekonomi adalah essensial bagi dilakukannya tindakan-tindakan untuk

menghadapi perubahan iklim.

e) Semua pihak harus bekerjasama untuk mengembangkan sistem ekonomi internasional yang

menunjang dan bersifat terbuka menuju pada pwertumbuhan ekonomi dan permbangunan

bagi semua pihak, khususnya pihak negara berkembang, sehingga memungkinkan mereka

untuk secara lebih baik menghadapi perubahan iklim. Tindakan yang harus dilakukan untuk

14

menanggulangi perubahan iklim, termasuk tindakan unilateral, tidak boleh menjadi sarana

bagi diskriminasi sewenang-wenang dan tidak bertanggungjawab atau pembatasan

perdagangan internasional yang terselubung.

3. Konvensi Keanekaragaman Hayati / “The Convention on Biological Diversity “

Konvensi mengenai landasan untuk kerjasama internasional dalam rangka konservasi spesies

dan habitat. Kesepakatan Hukum yang mengikat telah ditandatangani sejauh ini oleh 168

Negara. Menguraikan langkah-langkah kedepan dalam pelestarian keragaman hayati dan

pemanfaatan berkelanjutan komponen – kompennya, serta pembagian keuntungan yang adil

dan pantas dari penggunaan sumber daya genetic. Konvensi keanekaragaman hayati ini

menyatakan dalam Pasal 1 tentang tujuannya, yaitu melestarikan dan mendayagunakan secara

berkelanjutan keanekaragaman hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dari

hasil pemanfaatan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih

teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai. Asas dalam Pasal 3

menyatakan, bahwa Negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber alamnya

sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dan lingkungannya, serta mempunyai tanggung

jawab untuk menjamin bahwa kegiatannya itu tidak akan merusak lingkungan baik di dalam

maupun di luar wilayah negaranya. Konvensi ini dibuat di Rio de Janeiro pada tanggal 5 Juni

1992.

4. Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan

Prinsip – prinsip yang telah mengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang

kehutanan. Dirancang untuk menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber

daya hutan global secara berkelanjutan yang bermakna ekonomi dan keselamatan berbagai

jenis biotanya. Prinsip-prinsip ini seharusnya mewakili konsesi pertama secara internasional

15

mengenai pemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan. Prinsip tentang hutan ini mencakup

tentang semua jenis hutan, yaitu hutan boreal, hutan iklim, hutan tropic dan hutan austral.

Dalam prinsip ini diakui fungsi ganda hutan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi,

ekologi, cultural dan spiritual generasi akan datang. Dengan demikian diakui hak setiap negara

untuk menggunakan hutan sebagai sumber daya untuk pembangunan. Namun pembangunan

harus dilakukan dengan berkelanjutan dengan mengingat kebutuhan generasi yang akan datang.

Dalam prinsip ini hutan diakui perlunya alih teknologi dengan persyaratan yang

menguntungkan. Prinsip lain adalah perlunya dikembangkan ekonomi dan perdagangan

internasional yang terbuka dan dilarangnya tindakan unilateral dengan dalih lingkungan.

Berdasarkan prinsip ini tidaklah dibenarkan untuk hanya memperhatikan hutan tropic saja, baik

yang berkaitan dengan pemanasan global maupun kepunahan jenis, melainkan haruslah semua

hutan ( Soemarwoto, Otto, 2004 ).

5. Agenda 21” atau Komisi Pembangunan Berkelanjutan/Commission on Sustanable

Development ( CSD )

Komisi ini di bentuk pada bulan Desember 1992. Tujuan CSD adalah untuk memastikan

keefektifan tindak lanjut KTT Bumi. Mengawasi serta melaporkan pelaksanaan kesepakatan

Konferensi Bumi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. CSD adalah komisi

Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial PBB/ Economic and Social Commssion(ECOSOC)

yang beranggotakan 53 negara. Agenda 21, sebuah rancangan tentang cara mengupayakan

pembangunan yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Agenda 21, merupakan sebuah program luas mengenai gerakan yang mengupayakan cara-

cara baru dalam berinvestasi di masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di abad

16

21. Rekomendasi – rekomendasi Agenda 21 ini meliputi cara – cara baru dalam mendidik,

memelihara sumberdaya alam, dan berpartisipasi untuk merancang sebuah ekonomi yang

berkelanjutan.

Tujuan keseluruhan Agenda 21 ini adalah untuk menciptakan keselamatan, keamanan dan

hidup yang bermartabat. Agenda 21 merupakan “action plan “ di abad 21, yang walaupun tidak

mengikat secara resmi, tetapi memberi arah strategi dan integritas program pembangunan dengan

penyelamatan kualitas lingkungan. Agenda 21 ini disepakati untuk disusun oleh dan untuk masing-

masing negara peserta. Pokok – pokok cakupan Agenda 21 yang merupakan program aksi

pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Sosial and Ekonomi

Yang meliputi (1) Kerjasama internasional untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan

negara berkembang serta kebijakan domestiknya. (2) Memerangi kemiskinan. (3) Merubah

pola konsumsi. (4) Dinamika demografi dan sustainibilitasi. (5) Proteksi dan peningkatan

kesehatan manusia. (6) Promosi pembangunan pemukiman manusia berkelanjutan. (7) Integrasi

lingkungan dan pembangunan dalam pengambilan keputusan.

2. Konservasi dan manajement Sumber Daya untuk Pembangunan

yang meliputi : (8) Proteksi atmosfer. (9) Pendekatan terintegrasi dealam perencanaan dan

manajemen sumber daya lahan. (10) Memerangi deforestasi. (11) Pengelolaan ekosistem yang

rawan, memerangi desertifikasi dan kekeringan. (12) Pengelolaan ekosistem yang rawan,

pembangunan pegunungan berkelanjutan. (13) Mempromosikan pertanian yang berkelanjutan

dan pembangunan pedesaan. (14) Konservasi keanekaragaman hayati. (15) Pengelolaan

bioteknologi berwawasan lingkungan. (16)Proteksi samudera, keanekaragaman kelautan,

17

termasuk lautan dan semi tertutup, kawasan pesisir serta proteksi dan penngunaan secara

rasional berikut pengembangan sumber alam hayati. (17) Proteksi kualitas dan supply air. (18)

Pengelolaan kimia toksik dan bahaya. (19) Pengelolaan limbah beracun dengan wawasan

lingkungan, termasuk pencegahan llintas internasional secara illegal dalam limbah beracun dan

berbahaya. (20) Pengelolaan limbah padat dan limbah cair berwawasan lingkungan. (21)

Pengelolaan yang aman dan berwawasan lingkungan dari limbah radio aktif.

3. Penguatan Peran Kelompok Utama

yang meliputi : (22) Aksi global bagi perempuan mengembangkan oembangunan yang

berkelanjutan dan berkeadilan. (23) Anak dan Pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. (24)

Mengakui dan memberdayakan peranan organisasi non-pemerintah, mitra dalam pembangunan

berkelanjutan. (26) Prakarsa otoritas lokal menunjang Agenda 21. (27) Memberdayakan

peranan buruh serta serikat buruhnya. (28) Memberdayakan peranan bisnis dan industry. (29)

Komunitas ilmuwan dan teknologi. (30) Memberdayakan peranan petani.

4. Implementasi

yang meliputi : (31) Sumber keuangan dan mekanismenya. (32) Pengalihan teknologi

berwawasan lingkungan, kerjasama serta pengembangan kapasitas. (33) Ilmu pengetahuan bagi

pembangunan berkelanjutan. (34) Mempromosikan pendidikan, kesadaran public dan latihan.

(35) Mekanisme nasional dan kerja sama internasional untuk mengembangkan kapasitas dalam

negara berkembang. (36) Pengaturan kelembagaan internasional, instrumental hukum dan

mekanisme internasional. (37) Informasi bagi pengambilan keputusan.

Pencapaian utama konferensi yang diadakan di Rio de Janeiro, adalah Konvensi Kerja PBB

untuk Perubahan Iklim: United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC).

18

Konvensi ini menjadi dasar pembahasan perubahan iklim ke depan dan menjadi dasar penyusunan

Protokol Kyoto. Protokol yang merupakan tindak lanjut dari Konvensi Perubahan Iklim ini

merupakan rezim global pertama yang menjadikan pemanasan global sebagai isi utamanya

2.1.6 Piagam Bumi

Pada tahun 1987 ada desakan dari UNEP untuk membuat sebuah piagam yang menjadi

kesepakatan bersama dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Ketika Konferensi Rio tahun

1992 Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali dalam sambutan nya kembali mengungkapkan hal yang

sama. Setelah 6 tahun pembahasan yang panjang (1994-2000) maka lahir lah Piagam bumi yang

berisikan tentang nilai-nilai fundamental yang melandasi semangat kebersamaan,keadilan dan

kedamaian di abad 21 dalam pembangunan yang berkelanjutan. Visi etis Piagam Bumi

mengusulkan perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, pemerataan pembangunan, dan

perdamaian yang saling bergatung dan tidak terpisahkan. Prinsip- Prinsip dituangkan dalam empat

pilar dan enam belas prinsip-prinsip Piagam Bumi adalah:

I. Menghormati dan Perawatan untuk Komunitas Hidup

1. Menghormati Bumi dan kehidupan dalam segala keragamannya.

2. Perawatan bagi komunitas kehidupan dengan pengertian, kasih sayang dan cinta.

3. Membangun masyarakat demokratis yang adil, partisipatif, berkelanjutan dan damai.

4. Mengamankan Kekayaan dan Keindahan Bumi untuk generasi sekarang dan masa depan.

II. Kesatuan Ekologi

5. Melindungi dan mengembalikan integritas sistem ekologi bumi, dengan perhatian khusus untuk

keanekaragaman hayati dan proses-proses alami yang menunjang kehidupan.

6. Mencegah kerusakan sebagai cara terbaik dalam melindungi lingkungan dan, bila pengetahuan

19

terbatas, diterapkan pendekatan kehati-hatian.

7. Mengadopsi pola produksi, konsumsi dan reproduksi yang menjaga kemampuan regenerasi

Bumi, hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat.

8. Memajukan studi keberlanjutan ekologi dan mempromosikan pertukaran terbuka dan aplikasi

yang luas dari pengetahuan yang diperoleh.

III. Keadilan Sosial dan Ekonomi

9. Memberantas kemiskinan sebagai keharusan etika, sosial dan lingkungan.

10. Memastikan bahwa kegiatan dan pranata ekonomi di segala tingkatan akan mendukung

pengembangan manusia secara adil dan berkelanjutan.

11. Menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan

dan menjamin akses universal terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan

ekonomi.

12. Menjunjung tinggi hak untuk semua, tanpa diskriminasi, demi terwujudnya lingkungan alam

dan sosial yang mendukung martabat manusia, kesehatan fisik dan kesejahteraan spiritual,

dengan perhatian khusus pada hak-hak masyarakat adat dan kaum minoritas.

IV. Demokrasi, non kekerasan, dan Perdamaian

13. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di setiap tingkatan, dan mengharuskan

transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, partisipasi terbuka dalam pengambilan

keputusan, dan akses terhadap keadilan.

14. Mengintegrasikan ke dalam pendidikan formal dan pembelajaran seumur hidup,

pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang diperlukan untuk cara hidup yang

berkelanjutan.

15. Perlakukan semua makhluk hidup dengan rasa hormat dan pertimbangan.

20

16. Mempromosikan budaya toleransi, anti kekerasan dan perdamaian.

2.1.6 Johannesburg, Afrika Selatan, 26 Agustus s.d. 4 September 2002

Pada tahun 2002, tepatnya pada tanggal 26 Agustus - 4 September, diadakan World Summit

on Sustainable Development (WSSD) dengan tema Economy, Environment, and Society yang

diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. WSSD atau KTT Dunia mengenai Pembangunan

Berkelanjutan tersebut, menandai 10 tahun UNCED. KTT mempromosikan “kemitraan” sebagai

pendekatan yang tidak dinegosiasikan terhadap keberlanjutan. Dalam KTT tersebut, terdapat empat

resolusi yang diadopsi, yaitu:

a. Resolusi 1: Deklarasi politik.

Dalam Resolusi 1 ini, diadopsi the Johannesburg Declaration on Sustainable Development,

yaitu bahwa para perwakilan dunia tersebut, terkait dengan perjalanan dari keadaan saat ini

menuju masa depan, selain memiliki tekad yang sama terkait dengan pemberantasan

kemiskinan dan pembangunan manusia juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk

pembangunan berkelanjutan dan membangun masyarakat dunia yang manusiawi, adil dan

peduli, dan sadar akan kebutuhan martabat bagi semua umat manusia. Mereka juga,

meneruskan tantangan dari anak-anak di seluruh dunia yang membutuhkan dunia harapan yang

baru dan lebih cerah, akan memastikan anak-anak tersebut akan mewarisi dunia yang bebas

dari penghinaan dan perbuatan keji yang disebabkan oleh kemiskinan, degradasi lingkungan,

dan pola-pola dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Para perwakilan ini juga

mengasumsikan, untuk meningkatkan dan memperkuat interdependensi dan pilar pembangunan

berkelanjutan yang saling memperkuat (pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan

perlindungan lingkungan) pada tingkat daerah, nasional, regional, dan dunia merupakan

21

tanggung jawab bersama melalui Rencana Implementasi the World Summit on Sustainable

Development.

Sehubungan dengan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional, dari Stockholm ke

Rio de Janeiro ke Johannesburg, para perwakilan dunia tersebut sepakat bahwa perlindungan

lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi penting bagi pembangunan berkelanjutan,

berdasarkan Prinsip-Prinsip Rio, yang dicapai dengan cara mengadopsi Agenda 21 dan Rio

Declaration on Environment and Development. Beberapa Konferensi penting di bawah

naungan PBB, termasuk the International Conference on Financing for Development dan the

Doha Ministerial Conference, telah didefinisikan bagi visi komprehensif dunia bagi masa

depan kemanusiaan. Menyatukan masyarakat dan pandangan dalam pencarian jalan bersama

yang konstruktif menuju ke dunia yang menghargai dan mengimplementasikan visi dari

pembangunan berkelanjutan.

Ke depannya, para perwakilan dunia tersebut menyatakan bahwa tantangan-tantangan yang

dihadapi antara lain yaitu mengubah pola konsumsi dan produksi dan mengatur basis sumber

daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial merupakan persyaratan penting bagi

pembangunan berkelanjutan; kesenjangan yang terus meningkat antara dunia maju dan

berkembang menyebabkan ancaman yang besar bagi kesejahteraan, keamanan, dan stabilitas

dunia; kehilangan keanekaragaman hayati terus berlanjut sehingga mengakibatkan Negara

Berkembang lebih rawan; globalisasi telah menyebabkan integrasi pasar yang cepat, mobilitas

modal dan peningkatan yang signifikan dalam arus investasi di seluruh dunia. Tetapi

keuntungan dan biaya dari globalisasi tidak terdistribusi secara adil. Bertindak dengan cara

yang secara fundamental mengubah kehidupan masyarakat miskin di dunia memungkinkan

22

negara kehilangan kepercayaan kepada perwakilan mereka dan sistem yang demokratis dimana

mereka tetap berkomitmen.

Para perwakilan dunia tersebut juga membuat beberapa komitmen terhadap pembangunan

berkelanjutan, antara lain yaitu bertekad untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati

akan dipergunakan oleh persekutuan untuk pencapaian tujuan yang sama dari pembangunan

berkelanjutan; mendorong dialog dan kerja sama antara peradaban dan masyarakat dunia,

terlepas dari ras, ketidakmampuan, kepercayaan, bahasa, budaya atau tradisi; saling membantu

untuk mendapatkan sumber daya keuangan, keuntungan dari pembukaan pasar, memastikan

pengembangan sumber daya manusia, menggunakan teknologi modern untuk melaksanakan

pembangunan dan memastikan bahwa transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia,

pendidikan dan pelatihan dalam rangka melenyapkan keterbelakangan selamanya; menegaskan

kembali janji untuk menempatkan fokus tertentu pada, dan memberikan prioritas perhatian

kepada, perlawanan terhadap kondisi di seluruh dunia yang menimbulkan ancaman berat

terhadap pembangunan berkelanjutan masyarakat; berkomitmen untuk memastikan

pemberdayaan wanita, emansipasi dan kesetaraan gender yang terintegrasi dengan semua

aktivitas yang tercakup dalam Agenda 21, Millenium Developmnent Goals (MDGs), dan

rencana implementasi KTT; mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa

sumber daya yang tersedia ini digunakan untuk kepentingan umat manusia; membuat upaya

yang kongkrit untuk mencapai tingkatan yang disepakati secara internasional melalui bantuan

pembangunan resmi; menerima dan mendukung kemunculan kelompok regional yang lebih

kuat dan aliansi, mendorong kerja sama regional, meningkatkan kerja sama internasional dan

pembangunan berkelanjutan; terus memberikan perhatian khusus kebutuhan pembangunan

23

Negara pulau kecil yang berkembang dan Negara Miskin; menegaskan kembali peran penting

dari masyarakat adat dalam pembangunan berkelanjutan; terus bekerja untuk kemitraan yang

stabil dengan semua kelompok utama, dikaitkan dengan independensi, peran penting dari

masing-masing kelompok; sepakat bahwa dalam pencarian terhadap aktivitas legal dari sektor

swasta, wajib berkontribusi bagi evolusi komunitas dan masyarakat yang setara dan

berkelanjutan; setuju untuk menyediakan bantuan untuk meningkatkan peluang pendapatan dan

penciptaan lapangan kerja; setuju bahwa ada kebutuhan bagi perusahaan di sektor swasta untuk

memberlakukan akuntabilitas perusahaan, yang harus dilakukan secara transparan dan

lingkungan pengaturan yang stabil; dan berjanji untuk memperkuat dan meningkatkan tata

kelola di semua tingkatan untuk implementasi Agenda 21, the Millennium Development Goals,

dan rencana implementasi KTT yang efektif.

Lebih lanjut, para perwakilan dunia tersebut menyatakan bahwa multilateralisme adalah masa

depan. Terkait dengan hal tersebut mereka mendeklarasikan bahwa dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan institusi internasional dan multilateral yang

demokratis dan akuntabel; mendukung peran kepemimpinan dari PBB sebagai organisasi yang

paling universal dan representatif di dunia, yang merupakan tempat terbaik untuk mendorong

pembangunan berkelanjutan; dan berkomitmen untuk mengawasi perkembangan menuju

pencapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.

Agar semua aksi dimaksud di atas menjadi kenyataan, maka para perwakilan dunia tersebut

menyatakan bahwa mereka setuju bahwa hal ini merupakan proses inklusif, yang melibatkan

semua kelompok utama dan pemerintahan yang berpartisipasi dalam KTT Johannesburg yang

bersejarah; berkomitmen untuk bertindak bersama, disatukan oleh tekad yang sama untuk

24

menyelamatkan planet bumi, mendorong pembangunan manusia dan mencapai kesejahteraan

dan perdamaian yang universal; berkomitmen terhadap rencana implementasi the World

Summit on Sustainable Development dan untuk mempercepat pencapaian karena terikat oleh

waktu, sasaran sosial-ekonomi dan lingkungan yang terkandung didalamnya; dan dari benua

Afrika, tempat lahir manusia, secara sungguh-sungguh berjanji kepada masyarakat dunia dan

generasi yang akan mewarisi Bumi nantinya bahwa bertekad untuk memastikan bahwa harapan

kolektif bagi pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan.

b. Resolusi 2: Rencana implementasi dari the World Summit on Sustainable Development.

Mengenai Rencana Implementasi dari the World Summit on Sustainable Development,

terutama terkait dengan: Pemberantasan kemiskinan, Mengubah pola konsumsi dan produksi

yang tidak berkelanjutan, Melindungi dan mengelola basis sumber daya alam bagi

pembangunan

Ekonomi dan sosial, Pembangunan berkelanjutan dalam globalisasi dunia, Kesehatan dan

pembangunan berkelanjutan, Pembangunan berkelanjutan bagi Negara Berkembang pulau

kecil, Pembangunan berkelanjutan bagi Afrika, Inisiatif regional lainnya, yaitu pembangunan

berkelanjutan di Amerika Selatan dan Karibia; Asia dan Pasifik; Asia Barat dan Komisi

Ekonomi Eropa;

Kerangka kerja institusional untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu yang mencakup tujuan;

memperkuat kerangka kerja institusional untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat

internasional; peran dari Majelis Umum; peran dari Dewan Ekonomi dan Sosial; peran dan

fungsi dari Komisi Pembangunan Berkelanjutan; peran dari institusi internasional; memperkuat

pengaturan institusional untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional; memperkuat

25

kerangka kerja institusional untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional; dan

partisipasi dari kelompok utama.

c. Resolusi 3: Ungkapan terima kasih kepada rakyat dan Pemerintah Afrika Selatan.

Isi dari Resolusi 3 ini yaitu ungkapan terima kasih kepada Thabo Mbeki, Presiden Afrika

Selatan karena kontribusinya terhadap kesuksesan KTT, kepada Pemerintah Afrika Selatan

karena memungkinkan KTT diselenggarakan di Afrika Selatan, fasilitas, staf, dan jasa yang

diberikan, dan kepada Masyarakat Afrika Selatan karena keramahan dan sambutan hangat yang

diberikan kepada peserta KTT.

d. Resolusi 4: Kredensial para perwakilan dalam the World Summit on Sustainable

Development.

Isi dari Resolusi 4 ini yaitu persetujuan atas laporan yang diberikan ole Komite Kredensial,

setelah mempertimbangkan rekomendasi yang terkandung didalamnya.

26

BAB III

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Masalah lingkungan sudah merupakan masalah semua bangsa di dunia, dengan dua tantangan

yang dihadapi yaitu menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan memelihara kualitas

lingkungan hidupnya. Agar proses pembangunan dapat terus berlangsung maka di dalam

memecahkan masalah lingkungan tersebut harus mengacu kepada tiga hal yaitu menyadari adanya

masalah, memahami akar penyebab (root causes) dan menentukan strategi yang berpegang pada

prinsip berkelanjutan.

Pertemuan-pertemuan antar negara di dunia yang telah disebutkan diatas adalah merupakan

tindakan nyata atau kepedulian global untuk pelestarian lingkungan di seluruh dunia dan

merupakan tahapan di dalam perencanaan suatu kegiatan untuk menentukan apakah kegiatan-

kegiatan baik pembangunan maupun industrialisasi strategi yang berpegang pada prinsip

berkelanjutan dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi dan bagaimana

menciptakan strategi yang berpegang pada prinsip berkelanjutan (konservasi, daur ulang,

penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui, pengendalian penduduk, regenerasi atau

restorasi) dengan memperhatikan root causesnya.

Pembangunan masyarakat yang menerapkan prinsip berkelanjutan (sustainable society) tak

bisa ditawar lagi dan diperlukan perubahan dalam kebijakan pemerintah, tindakan hukum dan

perubahan gaya hidup. Sustainable society merupakan masyarakat yang memegang teguh

sustainable ethics di dalam setiap tindakannya.

4.2 SARAN

Berikut ini adalah beberapa saran sebagai upaya menjaga keseimbangan alam, maka Manusia

wajib menetapkan kebijakan untuk kepentingan umum dalam mengatasi pemanasan global,

sebagai berikut :

27

1. Memperbanyak tanaman untuk menyerap gas rumah kaca yang berlebih dalam upaya

mengurangi pemanasan global.

2. Menjaga dan mengelola hutan

3. Menjaga keseimbangan antara tingkat polusi dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di setiap

wilayah

4. Mewajibkan rakyat menjaga lingkungan masing-masing

5. Mengurangi emisi gas karbon dari industri, transportasi dan eksplorasi sumber daya alam

6. Mengadopsi sains dan tehnologi yang bisa menjaga kelestarian lingkungan

7. Menciptakan mesin-mesin industri dan transportasi yang ramah lingkungan, termasuk

menyediakan sistem transportasi yang baik

8. Memberi subsidi untuk konversi bahan bakar industri yang ramah lingkungan

9. Mendorong penelitian dan pengembangan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan

10. Membuat Undang-undang kelestarian lingkungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

Hardjasoemantri, Kusnadi, (1999). Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada

University Press.

28

Mitchel Bruce, Setiawan, Dwita, (2007). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan,

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Lester, R. Brown dkk; penerjemah, Hermoyo, (1995), Masa Depan Bumi Edisi I,

Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Salim, Emil (2010), Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Soemarwoto, Otto, (2008), Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta: Djambatan.

Prihantoro, L. (1989). Manusia dan Lingkungan Hidup. Bandung: FPMIPA-IKIP

Team SOS, (2011). Pemanasan Global Solusi Dan Peluang Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama

Swan, J. A. and Stapp, W.B. (1974). Environmental Education: strategies Toward a More Livable

Future. New York: John Willey & Sons.

Zen, M.T. (1979). Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta: Gramedia

Light, A. And H. Rolston III. (2003). Environmental Ethics. An Anthology. Blackwe

Publishing. USA. 554p

Wikipedia. 2009. Pemanasan Global. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global

Piagam Bumi http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Charter

Environment. http://www.un.org/en/globalissues/environment/

40 Tahun Gerakan Lingkungan http://penabulu.org/2012/06/40-tahun-gerakan-lingkungan/

P. Piterio Tambunan Nim : 1211030001

Mery Rambu B. Dj 06

rambu_blandyna21@rocketmail.com