MAKALAH KEBIJAKAN SUBSIDI

7/26/2019 MAKALAH KEBIJAKAN SUBSIDI

1/37

TUGAS MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK ANALISIS KEBIJAKANPEMERINTAH TENTANG SUBSIDI

0


2/37

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SUBSIDI

Pendahuluan

Subsidi pemerintah menjadi sebuahjaringanpenting dalam sebuah negara. Yang

berperan sebagai bukti nyata adanya tanggung jawab pemerintah dalam rangka

mensejahterakan masyarakatnya. Dampak dari sebuah kesejahteraan tidak

semata-mata terkandung permasalahan ekonomi saja. Mengapa pemerintah begitu

konsen terhadap permasalahan ekonomi, karena kondisi ekonomi yang mapan

dapat memberikan jaminan sehatnya kondisi non-ekonomi lainnya. Misalnya saja

pendidikan, kriminalitas, kesehatan bahkan iklim politik. Isu-isu yang terkait

dengan sektor-sektor tersebut tidaklah terlepas dari keberadaan kondisi ekonomi

suatu negara.

Manusia sebagai pelaku ekonomi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-

beda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hal ini tentu saja dapat menciptakan

kemiskinan dan ketimpangan secara masif pada suatu wilayah perekonomian. Di

sinilah bahasan subsidi masuk ke dalam permasalahan sebagai sebuah solusi.

Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat

serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Oleh karena

itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan

kebijakan subsidi tersebut. Terlihat jelas bahwa peran pemerintah sangatlah

memegang posisi penting akan keberlangsungan program subsidi.


1


3/37

Namun, dalam perjalanannya, subsidi tidak luput dari berbagai kritikan. Mulai

dari aspek kepentingan politik hingga ketepatan sasaran pihak penerima subsidi.

Subsidi pemerintah juga dipengaruhi oleh aspek politik. Contohnya: Bantuan

tunai langsung itu dipengaruhi oleh politik, karena adanya janji-janji presiden

dulu saat kampanye pemilu. Begitu juga dengan subsidi BBM, dulu mereka

menjanjikan untuk harga BBM selalu murah. Studi kasus tentang subsidi di

Indonesia sendiri telah menyeruak dalam berbagai argumen di kalangan elit.

Tentunya permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat, dengan mencari

sebuah jawaban akan eksistensi subsidi yang lebih baik.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melaluiperusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang

memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya

dapat dijangkau masyarakat.

Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3

kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi

pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi

pajak/DTP).

Wacana pembahasan subsidi dalam kebijakan publik yang dilakukan

pemerintah Indonesia seringkali menciptakan pro-kontra dalam tahap

penyusunannya ataupun pembahasannya. Hal ini terjadi pula di seluruh negara

yang masih menerapkan kebijakan subsidi. Malah tidak jarang kebijakan subsidi

sering berdampak meningkatnya suhu politik pemerintahan. Apalagi kebijakan

subsidi tersebut pada umumnya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan

sebagian besar masyarakat. Pada umumnya pergolakan di negeri mereka akibat

wacana untuk pengurangan ataupun penghapusan subsidi.

Makalah ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam

mengalokasikan dana subsidi secara khusus dalam APBN 2016.

Pengertian Subsidi


2


4/37

Arti kata subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan

uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya

dari pihak pemerintah). Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. Dalam

bukunyaContemporary EconomicsEdisi ke-8 halaman 464 sebagaimana dikutip

oleh Rudi Handoko dan dan Pandu Patriadi menulis bahwa subsidi adalah

pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga

untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau

mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga

yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk mengurangi

harga atau menambah keluaran (output).

Selanjutnya, menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu

bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang

akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami

peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-

barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi

dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash

transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy).

Adapun menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2016,subsidimerupakan

alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang

memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang

banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3

kg, dan LGV serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi

pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi

pajak ditanggung pemerintah/DTP).

Dengan demikian, subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran

anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik

sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang

lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Jadi bisa

disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan


3


5/37

keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau

sektor ekonomi atas barang/jasa tertentu.

Teori Program Subsidi Pemerintah

Sebenarnya kapan subsidi pertama kali muncul dan diterapkan oleh siapa?

Subsidi pertama kali dipakai di Inggris pada abad 10-11 di bawah kekuasaan Raja

Charles II. Namun, subsidi baru berkembang/meluas pada abad 20. Sejak saat itu

program-program subsidi menjadi sebuah cara yang lazim digunakan pemerintah

dalam anggaran keuangannya.

Adapun beberapa landasan pokok dalam penerapan subsidi antara lain:

1. Suatu bantuan yang bermanfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada

kelompok-kelompok atau individu-individu yang biasanya dalam bentukcash

payment atau potongan pajak.

2. Diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban dan fokus

pada keuntungan atau manfaat bagi masyarakat.

3. Subsidi didapat dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh pemerintah

akan kembali lagi ke tangan masyarakat melalui pemberian subsidi.

Dapat dilihat di sini bahwa subsidi menjadi sebuah alat pemerintah dalam

melakukan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun untuk Indonesia, beberapa

macam subsidi:

1. Price distorting subsidies: merupakan bantuan pemerintah kepada

masyarakat dalam bentuk pengurangan harga di bawah harga pasar sehingga

menstimulus masyarakat untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian

komoditi tersebut. Harga yang dibayarkan lebih rendah dari harga pasar, dan

pemerintah yang menanggung atau membayar selisih harga tersebut. Contoh

dari subsidi ini antara lain :

1.potongan harga/tarif listrik

2.potongan harga untuk sewa rumah

3.potongan harga pupuk

4.beras miskin

5.biaya sekolah (BOS)

6.potongan harga BBM


4


6/37

2. Cash grant: merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat

dalam dengan memberikan sejumlah uang tunai dan alokasi konsumsi akan

uang tersebut diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Contohnya: bantuan

tunai langsung dan kelonggaran atau potongan pajak.

Selain, itu subsidi itu diberlakukan hanya jika keuntungan (manfaat) yang

diperoleh lebih besar daripada jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pemberian

subsidi. Meskipun subsidi ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,

mereka mengakibatkan pajak yang lebih tinggi atau peningkatan harga untuk

barang-barang konsumen. Logikanya: karena subsidi meningkat maka pajak yang

dipungut juga meningkat karena pajak merupakan sumber dana untuk subsidi,

sehingga harga-harga barang pun juga akan meningkat karena adanya tuntutan

pajak yang semakin naik. Ini semua tentu saja menuntut kehati-hatian

pemerintah dalam memutuskan kebijakan subsidi. Karena bila tujuan subsidi

yang pada awalnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara

keseluruhan berubah menjadi sebuah keputusan yang hanya memberikan

keuntungan bagi segelintir golongan.

Di Indonesia sendiri, kebijakan subsidi yang paling santer terdengar adalah subsidi

harga BBM. Hal ini mengingat BBM sebagai sebuah komoditi yang strategis dan

berkenaan akan kepentingan publik. Tingginya harga pasar minyak tidak diikuti

dengan daya beli masyarakat yang baik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah

untuk meredistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan antar anggota

masyarakat. Program-program yang ditetapkan tidak jarang menuai kritikan di

antara pihak yang berseberangan dan kepentingan.

Manfaat Subsidi

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa

yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output

dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut.

Dalam ini meliputi pula bidang pendidikan dan teknologi tinggi.


5


7/37

Secara umum pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah,

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konsumen maupun produsen antara lain:

1.Membantu peningkatan kualitas ekonomi;

2.Membantu golongan yang berpendapatan rendah dalam hal pemenuhan

kebutuhan ekonomi;

3.Mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha.

Dampak Negatif dari Subsidi

Namun, pelaksanaan subsidi juga punya dampak negatif antara lain:

1.Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah

daripada harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam

mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah

daripada biaya kesempatan (opportunity cost) maka terjadi pemborosan dalam

penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.

2.Subsidi menyebabkan distorsi harga.

Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidakwell-targetedakan

mengakibatkan :

a.Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung

menciptakan distorsi baru dalam perekonomian

b.Subsidi menciptakan suatu inefisiensi

c.Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak (Basri, 2002)

3.Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.

4.Mematikan para pesaing, dalam arti pihak swasta yang dirugikan.

Konsep Subsidi dalam APBN

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen

atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan

jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. Subsidi (government transfer

payment) merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi.

Subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang/jasa

menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi tetap diberikan untuk

membantu menstabilkan harga barang dan jasa yang berdampak luas ke


6


8/37

masyarakat. Pelaksanaannya diupayakan untuk mempertajam sasaran subsidi

agar lebih terarah dan menyentuh kehidupan masyarakat miskin. Namun, tetap

memperhitungkan sisi efisiensi dan kemampuan keuangan negara.

Arah Kebijakan Subsidi

Anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam belanja negara dialokasikan

dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan

dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan

produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga

yang terjangkau. Pemberian subsidi ditujukan untuk menjaga stabilitas harga

barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat

berpendapatan rendah, meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan

insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Dengan subsidi tersebut diharapkan

bahan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan

harga yang stabil, dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, penyaluran subsidi

diupayakan lebih tepat sasaran kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi menuju pencapaian belanja

yang berkualitas, maka arah kebijakan subsidi tahun 2016 mencakup antara lain :

1.menjaga stabilisasi harga;

2.membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat;

3.meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan

harga terjangkau;

4.meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program

Pengelolaan Subsidi dalam APBN Tahun 2016 mencapai Rp182.571,1 miliar.

Jumlah tersebut menurun Rp29.533,3 miliar bila dibandingkan dengan pagu

Program Pengelolaan Subsidi dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp212.104,4

miliar. Sebagian besar anggaran tersebut akan dialokasikan untuk subsidi energi

sebesar Rp102.080,2 miliar, yaitu subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar

Rp63.692,8 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp38.387,4 miliar.


7


9/37

Sementara itu, untuk subsidi nonenergi sebesar Rp80.490,9 miliar, terdiri atas:

1.subsidi pangan sebesar Rp20.993,4 miliar;

2.subsidi pupuk sebesar Rp30.063,2 miliar;

3.subsidi benih sebesar Rp1.023,8 miliar;

4.subsidi PSO sebesar Rp3.752,5 milar;5.subsidi bunga kredit program sebesar Rp16.474,5 miliar;

6.subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp8.183,6 miliar.

Jenis Subsidi

Dalam APBN, belanja subsiditerdiri dari subsidi energi dan subsidi nonenergi

yang masing-masing terdiri dari :A. Subsidi Energi

Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui

perusahaan/lembaga yangmenyediakan dan mendistribusikan bahan bakar

minyak (BBM), bahan bakar nabati (BBN),liquefied petroleum gas(LPG) tabung 3

kilogram, danliquefied gas for vehicle(LGV) serta tenaga listrik sehingga harga

jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Kebijakan subsidi BBM dan penghapusannya.

BBM dan gas merupakan energi yang dibutuhkan masyarakat. BBM dan gas

merupakan komoditas yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup

masyarakat. Besarnya pengaruh perubahan harga pada komoditas ini,

memiliki dampak besar dan langsung pada kebutuhan pokok dan

kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, fluktuasi harga menyebabkan,

perlunya pengaturan oleh pemerintah, maka opsi subsidi diambil. Subsidi

BBM sudah dijalankan sejak puluhan tahun lalu. Pola subsidi, yang

diterapkan antar periode pemerintahan juga berbeda-beda. Pada masa

kepemerintahan Presiden Abd. Wahid beban subsidi ditanggung pemerintah

sebesar 50%, pada era kepemerintahan Presiden Megawati beban subsidi

yang ditanggung adalah 75% dari harga BBM. Pola subsidi kembali berubah


8


10/37

pada masa kepemerintahan presiden SBY, dimana subsidi yang ditanggung

pemerintah berdasarkan Kuota BBM yang dikonsumsi.

Subsidi BBM merupakan salah satu langkah dalam pelaksanaan kebijakan

energi nasional. Energi memiliki peran dalam peningkatan kegiatan ekonomi,

disamping itu energi merupakan sarana dalam menciptakan ketahanan

nasional. Kebijakan energi berdasarkan UU energi no. 30 tahun 2007,

menitikberatkan pada kebijakan supply dan kebijakan terkait permintaan.

Pada sisi supply, jaminan ketersediaan pasokan menjadi tanggungjawab

pemerintah. Hal ini dilakukan melalui eksplorasi produksi serta konservasi

(optimasi produksi), yang dilakukan baik oleh badan usaha negara maupun

kerjasama dengan perusahaan asing. Pada sisi permintaan dalam

mengurangi kebutuhan akan bahan bakar yang semakin berkurang,

dilakukan melalui diversivikasi dan konservasi. Sedangkan kebijakan terkait

harga, dalam menjebatani antara pasokan dan permintaan, diambil kebijakan

subsidi langsung dan atau penentuan harga keekonomian. Berikut diagram

terkait kebijakan energi nasional.

Berdasarkan data kementerian ESDM subsidi ini terbagi menjadi BBM dan

Gas. Porsi terbesar dari subsidi adalah BBM, dimana subsidi gas hanya


9


11/37

untuk kebutuhan gas 3 kg. Dari subsidi BBM ini, berdasar jenis BBM terbagi

dalam minyak solar (35%), premium (61%), minyak tanah (4%). Sedangkan

dari sisi pengguna terbagi kepada transportasi darat (97,33%), transportasi

air (0,12%), usaha kecil (0,2%), perikanan (0,11) dan rumah tangga (2,25%).

Premium merupakan bahan bakar penerima subsidi terbesar,apabila dilihat

dari jenis pemakai pada transportasi darat, maka mobil pribadi pengguna

terbesar (53%), motor (40%), mobil barang (4%) dan umum (3%)

Pemberian subsidi BBM ini, merupakan bentukamanat UUD 1945, pasal

33, mengingat BBM merupakan komoditas yang menguasai hajat hidup

orang banyak, serta kewajiban pemerintah mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. UU no 22/2001 pasal 8 (2) tentang migasPemerintah wajib

menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar

Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup

orang banyak.

Dalam perkembangan terakhir penerapan subsidi BBM, ini mengalami pro-

kontra dari berbagai pihak. Pemerintah sebagai pihak eksekutif yang

menjalankan berbagai kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, menghadapi kenyataan bahwa ruang fiscal untuk pembangunan

menjadi kecil akibat anggaran yang tersedot pada alokasi subsidi BBM.

Peningkatan subsidi ini semakin terlihat sejak tahun 2012-2014 (137,4 T,

193 T, 209,9 T) oleh sebab itu mulai tahun 2015 pemerintah memutuskan

melakukan pencabutan subsidi BBM untuk jenis premium, dan memberikan

subsidi tetap sebesar Rp.1000 pada solar. Hal ini sebenarnya sesuai dengan

roadmap penghapusan dan pengurangan subsidi BBM yang telah disusun

Kementerian ESDM pada tahun 2012, sebagai bentuk amanat pengaturan

subsidi oleh pemerintah melalui UU No 22/2011 mengamanatkan

Pemerintah untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi secara

bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat

sasaran.


10


12/37

Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar pemerintah per 1 januari 2015

menghentikan subsidi BBM antara lain :

1.Produksi dan lifting minyak terus mengalami penurunan.

2.Beban subsidi BBM yang semakin meningkat dan membebani APBN

3.Subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran, hanya 25% masyarakat

berpenghasilan terendah hanya menerima subsidi 15%,

4.Rencana pengalihan kebelanja infrastruktur dan peningkatan

kesejahteraan social.

5.Disparitas harga menyebabkan penyelundupan dan penimbunan.


11


13/37

Tujuan kebijakan ini adalah :

Pengurangan BBM akan memberikan tambahan dana sebesar Rp. 120 T, dana ini

akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Konsep realokasi atau

pengalihan subsidi BBM ditujukan kepada sektor usaha yang produktif, seperti

benih dan pestisida untuk petani, serta solar untuk nelayan. Pengalihan dana

subsidi BBM perlu difokuskan pada program untuk masyarakat menengah ke

bawah, seperti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beras miskin (Raskin),

pengembangan sektor pendidikan dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur

diharapkan dapat mendukung pembangunan industri manufaktur. Pembangunan

ini dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga terdidik.

Rencana pencabutan subsidi BBM, yang akan dialihkan untuk pembangunan

sektor-sektor produktif, seperti irigasi, infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan,

pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, jauh lebih produktif

menunjang kepentingan rakyat miskin. Penggunaan subsidi ditujukan dalam

rangka memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakat. Karena itu, subsidi

yang tepat sasaran akan membawa efek ekternalitas. Subsidi sektor pendidikan

dan kesehatan diyakini akan mampu meningkatkan kualitas SDM, mendorong

meningkatnya daya saing dan produktivitas, serta menjamin pertumbuhan

ekonomi berkelanjutan.


12


14/37

Kebijakan Subsidi Listrik

Kebijakan fiskal terkait subsidi listrik tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya melalui program listrik

perdesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan

nelayan;

2.meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi

pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batu bara, dan menurunkan

komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik;

3.memberikan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan

miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA;4.mengembangkan energi baru dan terbarukan khususnya di pulau-pulau

terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan untuk mensubstitusi PLTD

di daerah-daerah terisolasi;

5.meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan

infrastruktur ketenagalistrikan.

Selain berbagai kebijakan di atas, perhitungan beban subsidi listrik dalam

tahun 2016 juga didasarkan pada asumsi dan parameter-parameter, antara lain

yaitu ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan penjualan tenaga

listrik.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan parameter tersebut di atas, maka

alokasi anggaran subsidi listrik dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp38.387,4

miliar atau turun Rp34.761,9 miliar apabila dibandingkan dengan anggaran

belanja subsidi listrik dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp73.149,2 miliar.

Subsidi tersebut terdiri atas subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp38.387,4


13


15/37

miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena ada perbaikan mekanisme

pemberian subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin

pada tahun 2016 secara lebih tepat sasaran dan perkiraan kekurangan tahun

sebelumnya yang dicarry overke tahun berikutnya.

Pengurangan alokasi subsidi listrik pada APBN 2016 sejalan dengan

kebijakan fiskal pemerintah yaitu memberikan subsidi untuk pelanggan rumah

tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA. Subsidi listrik

diharapkan menjadi lebih tepat sasaran. Alasan lain pengurangan subsidi adalah

dalam rangka melakukan efisiensi anggaran pemerintah dan secara tidak langsung

mengajak masyarakat untuk berhemat dalam menggunakan pasokan listrik

(Disampaikan oeh Sofyan Basyir - Dirut PT. PLN). Pada Tahun 2016, subsidi listrik

hanya akan diberikan bagi 24,7 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin

sesuai dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K). Data PLN menunjukkan, per September 2015 jumlah pelanggan 450 VA

dan 900 VA mencapai 45,36 juta dengan rincian R1 450 VA sebanyak 22,9 juta

dan R1 900 VA sebanyak 22,47 pelanggan. Dengan demikian, pencabutan subsidi

akan dilakukan terhadap sekitar 20,66 juta pelanggan. Namun, pemerintah masih

harus memverifikasi ulang data terkait jumlah penduduk miskin yang layak

menerima subsidi. Jumlah pelanggan yang akan dicabut subsidinya bisa saja

bertambah atau berkurang. Pasalnya, ada penduduk yang masuk data di TNP2K,

tetapi tidak masuk sebagai identitas pengguna listrik PLN karena statusnya

sebagai penyewa rumah.

Selain rekomendasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K), pencabutan untuk berkurang menjadi Rp38,387 besaran

subsidi listrik tersebut didasari pertimbangan membengkaknya alokasi subsidi

listrik setiap tahunnya dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir.

Jika di tahun 2005, besaran alokasi subsidi listrik hanya sebesar Rp10,6

triliun, maka pada tahun 2010, angkanya sudah melonjak hingga Rp58,11 triliun

serta sempat mencapai puncaknya di tahun 2012 sebesar Rp103,3 triliun. Dalam

tahun 2015 sendiri, besaran alokasi subsidi listrik tersebut sudah berkurang

signifikan hingga menjadi Rp56,6 triliun dan diupayakan triliun di 2016.


14


16/37

Subsidi listrik mulai dapat dikendalikan pada pertengahan 2014, karena

pemerintah tidak lagi memberikan subsidi pada beberapa pelanggan, seperti

industri besar, hotel, mal dan rumah mewah. Di sisi lain, sejak tahun 2003,

pemerintah tidak pernah menaikkan tarif listrik untuk rumah tangga R1/450 VA

dan R1/900 VA, meskipun biaya produksi listriknya sudah meningkat. Akibatnya,

subsidi untuk kedua kelompok tersebut kemudian bertransformasi menjadi bom

waktu, ditambah dengan persoalan ketepatan dan efektivitas kelompok

pengguna.Pencabutan subsidi listrik tentunya akan berdampak baik terhadap

perekonomian secara langsung maupun tidak langsung serta berdampak sosial.

Dampak Langsung Pencabutan Listrik

Kenaikan TDL merupakan dampak langsung pencabutan subsidi listrik.

Pencabutan subsidi listrik dapat menyebabkan kenaikan 150% untuk daya 450 VA

dan 900 VA dan secara rata-rata TDL akan naik 58%. Selama ini untuk tarif 450

VA, pelanggan rumah tangga membayar dengan tariff subsidi Rp415,5 per KWh

dan untuk pelanggan listrik 900 VA tariff subsidinya adalah Rp605 per KWh

Dampak Tidak Langsung Pencabutan Subsidi Listrik Sebagai Lanjutan Akibat

Kenaikan TDL

1.Peningkatan Inflasi

Menurut BPS, rencana pemangkasan subsidi listrik untuk pengguna rumah

tangga golongan terendah dalam jangka pendek dalam rentang waktu 3

hingga 6 bulan setelah migrasi pengguna listrik akan menyumbang inflasi

nasional 0,3 hingga 0,4 persen. Sedangkan secara global akan menyebabkan

kenaikan inflasi sebesar 1,74%.

2.Pertumbuhan Ekonomi Dapat Mengalami Penurunan

Dengan adanya kebijakan untuk menghilangkan subsidi listrik akan

memukul daya beli masyarakat dimana konsumsi masyarakat merupakan

komponen pendorong pertumbuhan ekonomi paling besar.

3.Peningkatan Angka Kemiskinan

Berdasarkan analisis LPEM UI yan menyatakan 23 juta pelanggan yang

terkena dampak pencabutan subsidi listrik, sebanyak 3 sampai dengan 5 juta

pelanggan golongan 450VA-900VA akan jatuh ke kelompok rentan miskin.


15


17/37

Mempertimbangkan berbagai dampak yang ditimbulkan dari pencabutan

subsidi listrik, maka kebijakan pencabutan subsidi listrik direncanakan pada

bulan Juli 2016 dan diharapkan pemerintah menverifikasi data jumlah penduduk

yang layak menerima subsidi listrik serta mereformulasikan kembali subsidi listrik

agar lebih tepat sasaran.

Subsidi Non Energi

Subsidi nonenergi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui

perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa

tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi (BBM, BBN, LPG

tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik), sehingga harga jualnya terjangkau oleh

masyarakat berpendapatan rendah.

Berdasarkan Nota Keuangan dan APBN 2016, arah kebijakan subsidi

nonenergi tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut :

1.Memberikan subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS)

yang didukung dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi

anggaran subsidi pangan.

2.Memberikan subsidi pupuk dan benih untuk membantu petani memperoleh

pupuk dan benih dengan harga terjangkau.

3.Memperbaiki pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan

bantuan subsidi/public service obligation(PSO) untuk angkutan penumpang

kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta Lembaga Kantor Berita

Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers.

4.Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan

petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi bunga kredit program dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

5.Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

6.Mendukung perluasan dan penajaman program kredit usaha rakyat (KUR).

7.Memberikan subsidi pajak DTP sebagai insentif atas pengembangan sektor

panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi

pemerintah, serta pemberian fasilitas bea masuk.


16


18/37

Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi

pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program,

dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP). Dalam APBN Tahun 2016, subsidi

nonenergi sebesar Rp80.490,4 miliar lebih tinggi Rp6.210,5 miliar bila

dibandingkan dengan alokasi anggaran subsidi nonenergi dalam APBNP tahun

2015 sebesar Rp74.280,3 miliar.

1.Subsidi Pangan

Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan

beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin) melalui program operasi pasar

khusus (OPK) beras Bulog. Subsidi pangan bertujuan untuk menjamin distribusi

dan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat miskin.

Subsidi ini disalurkan melalui Bulog.

Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa

parameter, antara lain :

1.jumlah RTS yang diberi hak untuk membeli raskin;

2.harga tebus raskin;

3.kuantum raskin yang diberikan per RTS per bulan;

4.durasi penyaluran raskin; dan

5.harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog.


17


19/37

Kenaikan realisasi anggaran subsidi pangan dalam kurun waktu tersebut

berkaitan dengan :

1.bertambahnya volume raskin yang disalurkan;

2.makin tingginya RTS penerima raskin;

3.makin tingginya subsidi harga raskin; dan

4.adanya kebijakan tambahan durasi penyaluran raskin.

Dalam APBN Tahun 2016, anggaran subsidi pangan sebesar Rp20.993,4

miliar, atau lebih tinggi Rp2.053,5 miliar bila dibandingkan dengan pagunya dalam

APBNP tahun 2015 sebesar Rp18.939,9 miliar. Dalam tahun 2016, program

subsidi pangan ini disediakan untuk menjangkau 15,5 juta RTS, dalam bentuk

penyediaan beras murah melalui Perum Bulog. Penyaluran beras kepada RTS akan

diberikan untuk 12 kali penyaluran, dengan kuantum sebanyak 15 kg per RTS per

bulan dan harga jual sebesar Rp1.600,00 per kg. Kenaikan alokasi anggaran

subsidi pangan terutama disebabkan oleh adanya kenaikan harga pembelian

pemerintah (HPP) Gabah/Beras per 17 Maret 2015, dari semula Rp6.600,0 per kg

menjadi Rp7.300,0 per kg sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan pembayaran

kekurangan bayar subsidi tahun 2013.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melakukan pemeriksaan kinerja

atas pengelolaan raskin 2014 oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Perum Bulog, TNP2K dan instansi

terkait lainnya menyatakan pelaksanaan program penyaluran subsidi beras untuk

rakyat miskin (raskin) belum sepenuhnya efektif karena data penerima yang tidak

mutakhir dan kualitas beras yang meragukan. Pemeriksaan tersebut dilakukan di

10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung,

Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua

Barat.

Pemeriksaan kinerja atas penyaluran raskin Tahun Anggaran 2014 ditujukan

untuk mengetahui efektivitas program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan

melalui bantuan langsung raskin dimana hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa

pelaksanaan program penyaluran subsidi beras raskin belum sepenuhnya efektif

untuk mencapai tujuan-tujuan program karena masih terdapat sejumlah

permasalahan, yaitu :


18


20/37

1.Data penerima manfaat raskin belum mutakhir.

Terdapat 196 desa/kelurahan di 50 kabupaten/kota yang tidak melakukan

pemutakhiran data. Data yang digunakan masih data 2011. Hal ini berakibat

sebagian penerima program raskin berisiko tidak tepat sasaran.

2.Mekanisme pengujian kualitas beras raskin belum jelas.

Terdapat pengembalian raskin ke Perum Bulog karena kualitas beras yang

diterima tidak baik, karena berwarna hitam, berkutu, banyak bubuk dan

berbau apek. Hal tersebut mengakibatkan risiko penyimpangan atas

pembayaran subsidi raskin oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

Berkenaan dengan masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menko

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku penanggung jawab

program raskin agar menetapkan pihak pelaksana perekaman data dan

menyempurnakan pedoman khusus dalam pelaksanaan program raskin serta

menginstruksikan Tim Koordinasi Raskin untuk berkoordinasi dengan Perum

Bulog untuk menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian raskin

pada saat penyaluran.

2.Subsidi Pupuk

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk, beban subsidi

ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah dalam rangka

penyediaan pupuk bagi petani dengan harga jual pupuk yang lebih rendah dari

harga pasar. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat

petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung

peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program ketahanan pangan.

Volume pupuk bersubsidi tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton.

Subsidi pupuk tetap diberikan dengan sistem tertutup melalui mekanisme rencana

definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Namun, mekanisme pelaksanaan subsidi

langsung kepada petani akan dilakukan secara bertahap. Di samping itu,

Pemerintah terus berupaya agar HPP ditetapkan mendekati harga keekonomian

dan mengusulkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk

mengurangi disparitas harga pupuk. Selain itu, Pemerintah terus mendorong


19


21/37

peningkatan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk berimbang, serta

penyempurnaan basis data yang berbasis orang dan lahan. Untuk mendukung

kebijakan tersebut, anggaran subsidi pupuk dalam APBN Tahun 2016 sebesar

Rp30.063,2 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp9.412,5 miliar bila

dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp39.475,7 miliar. Lebih

rendahnya alokasi anggaran subsidi pupuk tersebut dikarenakan pada tahun 2016

hanya dialokasikan bagi pembayaran subsidi pupuk tahun berjalan. Sementara

itu, untuk tahun 2015 sebagian anggarannya dialokasikan untuk pembayaran

kurang bayar tahun sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan ketataniagaan, pupuk bersubsidi tidak dapat

diperjualbelikan sebagaimana halnya barang umum, misalnya barang kebutuhan

pokok.

Hal ini terkait dengan adanya Peraturan Presiden No.77/2005, kemudian

diubah melalui Peraturan Presiden No.15/2011 yang telah menetapkan pupuk

bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasan mencakup pengadaan

dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga

eceran tertinggi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

Poin tersebut diatas kembali diterangkan melalui Permentan No. 130 Tahun

2014, yakni bahwa pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang

pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk

kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Di sisi lain,

mengenai produksi dan penyaluran diatur dalam Permendag No. 15/M-

DAG/PER/4/20135. Pupuk bersubsidi diadakan oleh produsen pupuk BUMN yang

ditetapkan pemerintah, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Sriwijaya,

PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kaltim. Adapun pupuk

bersubsidi yang dimaksud terdiri dari Urea, SP 36, ZA, NPK, dan jenis pupuk

bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri pertanian. Pupuk bersubsidi

disalurkan kepada kelompok tani/petani mealui Lini IV (pengecer resmi sesuai


20


22/37

ketentuan yang berlaku) berdasarkan RDKK dan mengacu pada Harga Eceran

Tertinggi (HET) yang telah ditentukan.

Adapun tahapan penyediaan dan penyaluran subsidi pupuk adalah sebagai

berikut :

1.Penyusunan RDKK.

Pertemuan petani atau pengurus kelompok tani yang terdiri dari kontak

tani/ketua kelompok tani, kelompok tani, sekretaris, bendahara dan kepala-kepala

seksi, melakukan musyawarah menyusun daftar kebutuhan riil yang digunakan

dari tiap anggota kelompok tani dan menetapkan jumlah, jenis, dan waktu pupuk

dibutuhkan. Daftar yang disusun berfungsi sebagai pesan petani untuk membahas

dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah. Kemudian hasil

musyawarah dibuat dalam berita acara untuk diteliti kelengkapannya oleh kepala

desa dan disetujui KCD.

2.Pengiriman RDKK.

Proses pengiriman RDKK dibuat tiga rangkap. Lembar pertama dikirimkan ke

pengecer resmi sebagai pesanan pupuk, lembar kedua dikirim kepada KCD/ PPL

dan lembar ketiga merupakan arsip di kelompok tani. Selanjutnya, pengecer resmi

menyusun rekapitulasi RDKK untuk diajukan ke distributor pupuk yang ditunjuk

oleh produsen pupuk.

Penilaian atas rekapitulasi RDKK disesuaikan dengan rencana/sasaran areal

tanam setempat oleh KCD/PPL dan diketahui oleh kepala desa untuk disampaikan

kepada Dinas Pertanian guna melakukan penyesuaian kuota atau alokasi

kebutuhan pupuk yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah.

3.Penyaluran pupuk.

Penyaluran pupuk dapat dilakukan pengecer resmi dan kelompok tani/koperasi

tani sepanjang terdaftar ditunjukkan sebagai pengecer resmi dengan tahapan

yakni, pengecer resmi mengatur jadwal pertemuan dengan ketua kelompok tani

dan petani untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Pengecer resmi melakukan

konfirmasi ulang terhadap data yang tercantum dalam RDKK guna mengantisipasi

adanya perubahan usulan petani dan penyalahgunaan peruntukan pupuk

bersubsidi.


21


23/37

4.Penerimaan pupuk oleh petani.

Petani menerima pupuk dari pengecer resmi dalam bentuk pupuk sesuai dengan

kesepakatan yang telah diputuskan bersama sebelumnya.

Pada Periode 1970-1993, sistem subsidi yang diberlakukan adalah subsidi

harga, sumber pembiayaan berasal dari APBN, pupuk yang disubsidi adalah harga

pupuk yang berasal impor dan produksi dalam negeri. Periode 1999-2001; sejak

1998 subsidi harga pupuk dicabut karena dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi

saat itu, sistem subsidi pada kurun ini adalah subsidi harga bahan baku untuk

pembuatan pupuk yakni subsidi gas. Pada Periode 2003-2005, sistem subsidi

berlaku merupakan kombinasi subsidi gas dan subsidi harga, subsidi gas untuk

pupuk urea, sementara subsidi harga untuk pupuk non urea. Periode 2006-

sekarang, subsidi yang berlaku adalah subsidi harga, yang dihitung dengan

formula, selisih antara HET dengan HPP dan biaya produksi dikalikan volume

produksi yang merupakan angka subsidi yang ditanggung oleh pemerintah.

Sumber subsidi adalah APBN.

Meskipun regulasi yang dikeluarkan dalam kebijakan pupuk bersubsidi

sudah ketat, detail, dan terus diperbaharui seiring berjalannya waktu, tetap saja

masih menghadapi berbagai permasalahan. Kementerian pertanian melalui

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam Evaluasi Kegiatan

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida tahun 2013 menyebutkan permasalahan yang

dihadapi antara lain :

1.Pengawalan RDKK belum optimal, masih ada petani yang belum tergabung

dalam kelompok tani.2.Masih ditemukan penyaluran pupuk oleh pengecer tanpa RDKK.

3.Rendahnya harmonisasi kerja antara dinas pertanian dan institusi/lembaga

penyuluhan.

4.Pengecer atau Distributor belum optimal melakukan pencatatan/ tertib

administrasi.

5.Harga pupuk bersubsidi di beberapa daerah di atas HET.

6.Penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi.


22


24/37

7.Lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah cq KP3.

Sementara itu, permasalahan lainnya adalah:

a.Kenaikan harga akibat isu miring. Selalu saja ada oknum yang

memanfaatkan isu minimnyasupplyterhadapdemanduntuk memperoleh

keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Dalam kaitannya dengan

pupuk bersubsidi, oknum tersebut menyebarkan isu bahwa terjadi

kelangkaan pupuk di waktu dan wilayah tertentu. Dengan minimnya

pengawasan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, isu tersebut cepat

merebak. Akibatnya petani menjadi panik. Dengan situasi seperti itu, oknum

tersebut dapat menaikkan harga dengan alasan kelangkaan pupuk. Petani

yang membutuhkan pupuk untuk keberlangsungan usahataninya, terpaksa

membeli, meskipun di atas HET.

b.Lemahnya Pengawasan. Sebagian pupuk bersubsidi yang seharusnya

disalurkan kepada petani kecil ternyata mengalir kepada para pengusaha dan

petani bermodal. Hal ini diakui oleh Muhlizar Sarwani selaku Direktur Pupuk

dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian,

bahwa terdapat indikasi perembesan pupuk bersubsidi yang seharusnya

untuk tanaman pangan, namun masuk ke sektor perkebunan. Hal ini

umumnya terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Penyebab terjadinya

hal tersebut adalah berlakunya dua harga, yakni subsidi dan non subsidi.

Harga pupuk bersubsidi (ditujukan ke petani) lebih murah jika dibandingkan

harga pupuk non subsidi (ditujukan ke perusahaan perkebunan dan

industri).c.Penyelundupan. Disparitas antara harga pupuk bersubsidi (urea,red) dalam

negeri (domestik) dan harga internasional memicu oknum tertentu untuk

menjual pupuk tersebut ke luar negeri (ekspor) secara ilegal. Ekspor pupuk

bersubsidi banyak terjadi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil milik individu

terutama di Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan.

d.Pemerintah hutang kepada produsen. Seringkali produsen harus repot

mencairkan subsidi pupuk ke pemerintah. Sehingga tidak jarang produsen


23


25/37

mengalami gangguan arus kas akibat pencairan subsidi pupuk yang cukup

lama.

e.Pupuk palsu. Petani terpaksa menggunakan pupuk yang terindikasi palsu

akibat langkanya pupuk bersubsidi.

3.Subsidi Benih

Untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, Pemerintah

mengalokasikan anggaran untuk subsidi benih. Seperti pola pelaksanaan tahun

2015, pemberian subsidi benih tersebut dalam rangka menyediakan benih padi

dan kedelai yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh petani dan

ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat menjadi lebih terjamin, serta

mudah diakses petani/kelompok tani. Besaran subsidi benih dialokasikan

berdasarkan daftar usulan pembeli benih bersubsidi (DUPBB). Anggaran subsidi

benih dalam APBN Tahun 2016 sebesar Rp1.023,8 miliar. Jumlah tersebut lebih

tinggi Rp84,4 miliar bila dibandingkan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar

Rp939,4 miliar.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015 adalah PT Pertani dan PT

Sang Hyang Seri (SHS) yang merupakan BUMN yang bertugas menyalurkan benih

subsidi mengalami kondisi keuangan yang buruk sehingga penyaluran benih

menjadi terhambat. Namun pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menjamin

ketersedian bantuan benih subsidi di tingkat petani, yaitu dengan memaksimalkan

progran desa mandiri benih dengan membantu benih pada para penangkar benih

secara langsung tanpa perantara BUMN.

Untuk tahun 2016 kedua BUMN berkomitmen membenahi teknis penyaluranbenih yang sebelumnya memiliki kendala.

4.SubsidiPublic Service Obligation(PSO)

Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan

pangan nasional, juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang

transportasi dan penyediaan informasi publik. Pemerintah mengalokasikan

anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik


24


26/37

(public service obligation/PSO) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual

pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Pemerintah dapat

menggunakan BUMN untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk

menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan

maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan ini disebut juga sebagai kewajiban

pelayanan umum ataupublic service obligation(PSO). Apabila penugasan tersebut

menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan

kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut

termasuk margin yang diharapkan. Ini berarti BUMN wajib menyisihkan sebagian

pendapatannya untuk membiayai penugasan PSO. Jadi biaya penugasan PSO

berasal dari subsidi silang (cross-subsidy) unit usaha BUMN yang menguntungkan

atau subsidi pemerintah. Terdapat intervensi politik dalam penetapan harga.

Contoh penugasan PSO adalah jasa transportasi di daerah terpencil, pendidikan

kejuruan, pelayanan kesehatan, reforestasi di Sumatera dan Kalimantan,

penyediaan vaksin di bawah ongkos produksi untuk sistem kesehatan masyarakat,

menyediakan pelayanan pengiriman yang tidak menguntungkan, mengoperasikan

pelabuhan udara dan laut di daerah terpencil. (Rudi & Pandu, 2005)

Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam APBN Tahun 2016 sebesar

Rp3.752,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp491,2 miliar bila dibandingkan

dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp3.261,3 miliar. Anggaran

belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada :

1.PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutankereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Sedang, KA Ekonomi

Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan Lebaran

serta KRL ACCommuterlineJabodetabek) sebesar Rp1.827,4 miliar.

2.PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal

laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil sebesar

Rp1.787,0 miliar;


25


27/37

3.Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan

layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil,

tertinggal, dan rawan konflik sebesar Rp138,1 miliar.

5.Subsidi Bunga Kredit Program

Sementara itu, subsidi bunga kredit program adalah subsidi yang disediakan

untuk menutup selisih antara bunga pasar dengan bunga yang ditetapkan lebih

rendah oleh pemerintah untuk berbagai skim kredit program seperti Kredit

Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA),Kredit

Usaha Tani, Kredit Koperasi, Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS) dan

Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), termasuk beban resiko (risk

sharing) bagi kredit yang tidak dapat ditagih kembali (default).

Tujuan subsidi bunga kredit program adalah untuk membantu masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah

dari bunga pasar. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN Tahun2016 sebesar Rp16.474,5 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp13.990,4 miliar

bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp2.484,0

miliar. Peningkatan anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN Tahun

2016 terutama disebabkan adanya 3 (tiga) jenis subsidi baru untuk mendukung

Program Sejuta Rumah bagi MBR dan program kredit usaha rakyat (KUR).

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga kredit

perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk mendukung

pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi MBR. Selain itu, dalam rangka

mendukung kebijakan program KUR, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran

untuk subsidi bunga KUR. Pada tahun 2016, Pemerintah berupaya menurunkan

suku bunga KUR pada kisaran 9 persen sehingga dapat terjangkau oleh UMKM. Di

samping itu,coverageKUR juga ditingkatkan agar semakin banyak UMKM yang

dapat dibantu oleh program KUR.


26


28/37

Subsidi Pajak DTP

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, pemerintah juga mengalokasikan

anggaran subsidi pajak untuk mendukung program stabilisasi harga kebutuhan

pokok dan perkembangan industri nasional yang strategis. Perkembangan realisasi

subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor

tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah

(DTP).

Kebijakan pemberian subsidi pajak DTP akan terus dilaksanakan di tahun

2016 sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik

minat investor asing atas obligasi pemerintah. Subsidi pajak DTP diberikan

untuk : PPh DTP atas komoditas panas bumi, dan PPh DTP atas bunga, imbal

hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah,

dalam penerbitan SBN di pasar internasional, serta pemberian Bea Masuk DTP

yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum

dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri. Selain itu diberikan

juga PPh DTP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur

Sidoarjo serta PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang

negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjman luar negeri, rekening

dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh perusahaan

daerah air minum (PDAM).

Dalam APBN Tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk

subsidi pajak DTP untuk pajak penghasilan (PPh) dan fasilitas bea masuk yang

sebesar Rp8.183,6 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan

pagunya dalam APBNP tahun 2015 yang mencapai Rp9.180,0 miliar.

Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa

kebijakan sebagai berikut :

1.Memberikan subsidi pangan (raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS)

yang didukung dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan alokasi

anggaran subsidi pangan.


27


29/37

2.Memberikan subsidi pupuk dan benih untuk membantu petani memperoleh

pupuk dan benih dengan harga terjangkau.

3.Memperbaiki pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan

bantuan subsidi/public service obligation(PSO) untuk angkutan penumpang

kereta api, angkutan kapal laut kelas ekonomi, serta Lembaga Kantor Berita

Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers.

4.Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan

petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi bunga kredit program dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

5.Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

6.Mendukung perluasan dan penajaman program kredit usaha rakyat (KUR).7.Memberikan subsidi pajak DTP sebagai insentif atas pengembangan sektor

panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi

pemerintah, serta pemberian fasilitas bea masuk.

Benchamark Kebijakan Subsidi

Berikut ini merupakan beberapa benchmark terkait subsidi pemerintah

beberapa negara yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan

subsidi pemeritah Indonesia:

a.Subsidi BBM di Malaysia

Di kawasan ASEAN, hanya Indonesia dan Malaysia yang masih memberikan

subsidi BBM bagi rakyatnya. Memang Malaysia sampai sekarang masih

memberikan subsidi BBM ke rakyatnya, tapi kondisi mereka berbeda dengan kita,

produksi minyak Malaysia banyak, melebihi dari kebutuhan seluruh rakyatnya,

Sedangkan Indonesia hampir 50% kebutuhan BBM nasional dipasok dari impor,

membeli menggunakan pakai dolar, harganya berdasarkan harga internasional,

dan dalam penggunaanya masih disubsidi BBM hal ini sangat membebani APBN.

Anggaran subsidi BBM yang makin membesar karena mahalnya harga

minyak dunia. Saat ini Malaysia menyesuaikan harga BBM dengan subsidinya,

jadi kalau harga minyak naik tinggi, harga BBM-nya naik juga disesuaikan,

mereka mematok besaran subsidi, tujuannya agar anggaran subsidi BBM tetap

sesuai yang dianggarkan dalam APBN-nya sedangkan di Indonesia ketika harga


28


30/37

minyak dunia naik belanja subsidi BBM juga akan ikut naik sehingga anggaran

belanja subsidi di APBN membengkak.

b.Subsidi Asuransi Pertanian di AS

Salah satu kebijakan yang baru saja dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) sesuai amanah UU no.13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani. sebagai bentuk paket kebijakan ekonomi III Jokowi-Jusuf

Kalla adalah pembentukan asuransi pertanian khusus tanaman padi dimana 80%

premi disubsidi pemerintah. Permasalahan terkait Pasar Asuransi, adalahadverse

selectionsebagai akibat penentuan premi dari perusahaan asuransi yang terlalu

tinggi untuk petani dengan risiko rendah sehingga banyak petani tidak

memanfaatkan fasilitas sehingga partisipasi semakin menurun otomatis

mengakibatkan premi akan semakin mahal dan moral hazard akibat klaim

asuransi atas kegagalan panen yang disebabkan kesengajaan petani memilih lahan

pertanian yang sesungguhnya tidak cocok untuk pertanian.

Sebagaibenchmark, asuransi pertanian di negara lain, seperti Amerika

Serikat, mencakup berbagai produk pertanian seperti jagung, gandum, dan

lainnya sehingga coverage lebih luas. Semenjak 1994, pemerintah AS mengambil

inisiatif dengan meningkatkan subsidi premi dengan harapan tingkat partisipasi

akan semakin meningkat. Sejumlah penelitian justru menunjukkan hasil

sebaliknya. Permintaan akan asuransi pertanian tidak dipengaruhi oleh tingkat

premi (Danoghue, 2014; Shaik et al, 2008; Goodwin, 2004; Serra et al, 2003).

Tidak hanya gagal meningkatkan partisipasi, kebijakan subsidi ini semakin

membebani belanja pemerintah AS.

Pada akhirnya asuransi pertanian merupakan amanat undang-undang yang

harus dijalankan. Berbagai permasalahan yang akan muncul setidaknya dapat

diminimalisir dengan sejumlah kebijakan. Sebagai berikut: Pertama, memperluas

cakupan asuransi, tidak hanya untuk petani padi, tapi juga untuk pertanian lain.

Hal ini dapat memperbaiki portofolio dari perusahaan asuransi. Kedua, besaran

subsidi perlu ditinjau ulang. Memberikan subsidi 80% dari total premi sama saja

mempersilakan munculnyamoral hazard. Sebagai perbandingan, pemerintah AS

saja 'hanya' menanggung 60% dari total premi, itu pun sudah menyebabkan


29


31/37

munculnya perilakumoral hazard. Hal tersebut perlu dikaji ulang oleh pemerintah

Indonesia ke depannya.

Pendekatan analisis kebijakan publik

Pendekatan dalam memahami dan melaksanakan kebijakan publik tentang

desa yang disarankan oleh penulis antara lain:

a.Pendekatan Inkremental

Model ini pada hakikatnya memandang kebijakan publik suatu negara

sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

pemerintah di masa lalu.. Kebijakan pembatasan subsidi energi seperti BBM-Gas

dan listrik serta pengembangan kebijakan subsidi non energi seperti

menambahkan dua program baru Subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Subsidi

Perumahan melalui Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) merupakan kelanjutan dari program pemerintah sebelumnya

sebagaimana diketahui bahwa perubahan inkremental tersebut salah satunya tren

perubahan alokasi belanja subsidi dalam APBN dari tahun ke tahun.

Selanjutnya pendekatan ini dalam tataran mplementasi diharapkan

memperhatikan risiko terkait penyerapan anggaran yang tidak efektif dan potensi

korupsi, untuk itu kebijakan pengendalian diperlukan dengan mendesain

mekanisme penyaluran subsidi yang menjamin keberhasilan program terutama

ketepatan sasaran. Misalnya pengaturan jalur distribusi BBM dan Gas LPG dari

Pertamina kepada perusahaan penyalur sampai kepada pengecer sehingga dapat

dihindari praktik penimbunan oleh spekulan.

b.Pendekatan Kelembagaan

Model Kelembagaan ini pada dasarnya memandang kebijakan publik suatu

negara sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembag

pemerintah. Pengaturan tugas dan wewenang antar lembaga dalam pendekatan ini

memberikan rekomendasi penguatan tanggungjawab serta koordinasi diserahkan

kepada satu pemangku dibawah Kementerian Koordinator Perekonomian dengan

regulasi pokok yang utama, sedangkan peraturan yang lainnya bersifat


30


32/37

mendukung, misalnya dengan peraturan bersama terkait teknis penyaluran dan

pengaturan agar terhindar dari tumpang tindih peraturan serta kurang tepat

sasarannya penyaluran belanja subsidi misalnya:

1.Belanja Subsidi Energi berupa BBM (premium dan solar), Gas (LPG) serta

listrik melalui peraturan bersama Menteri Keuangan, Menteri Energi

Sumberdaya Mineral (ESDM) dengan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan. Untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan mekanisme

distribusi dengan menggandeng Pertamina dan PT. PLN (Persero). Selanjutnya

agar dapat dipastikan tepat sasaran, perlu ada mekanisme uji validitas data

masyarakat yang menjadi sasaran subsidi dengan menggandeng Badan Pusat

Statistik sebagai sumber data tunggal misalnya rumah tangga tidak mampu

untuk memperoleh subsidi listrik serta nelayan untuk subsidi solar.

2.Belanja Subsidi Non Energi, melalui peraturan bersama Menteri Teknis

dengan lembaga penyalur. Misalnya:

a)Subsidi Pupuk, maka perlu adanya peraturan bersama antara

Kementerian Keuangan dengan Menteri Pertanian dengan menggandeng

penyedia barang seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk

Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kaltim

dan sebagainya.

b)Subsidi Benih, maka perlu adanya peraturan bersama antara

Kementerian Keuangan dengan Menteri Pertanian dengan menggandeng

penyedia barang seperti PT. PT Sang Hyang Sri (SHS) dan PT Pertani

dan sebagainya.

c)Subsidi Pangan melalui beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin)

melalui program operasi pasar khusus (OPK), perlu adanya peraturan

bersama antara Kementerian Keuangan dengan Menteri Peranian serta

menggandeng penyalur yakni Perum Bulog. Khusus unutk subsidi

pangan kepada Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku penanggung jawab program raskin agar menetapkan pihak

pelaksana perekaman data dan menyempurnakan pedoman khusus

dalam pelaksanaan program raskin serta menginstruksikan Tim


31


33/37

Koordinasi Raskin untuk berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk

menetapkan dan menyepakati mekanisme pengujian raskin pada saat

penyaluran

d)Subsidi PPh-PPN DTP dan BM DTP (Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) dalam

usaha mendorong industri dalam negeri, maka perlu adanya peraturan

bersama antara Kementerian Keuangan disinkronisasikan dengan

program stimulus fiskal dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

terutama dalam menyeleksi sektor usaha yang berhak memperoleh

subsidi tersebut sehingga tepat sasaran. Selain itu kebijakan subsidi

tersebut juga dapat dikaitkan dengan dengan kasus tertentu misalnya

proses pengalihan properti (ganti rugi) masyarakat yang diambil oleh

pemerintah (sebagai jaminan atas bantuan talangan pinjaman kepada

PT. Lapindo Brantas) perlu koordinasi yang baik dengan Badan

Penanggulangan Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo dan Badan

Pertanahan Nasional.

e)Subsidi Kredit Program dan subsidi bunga kredit program dalam bentuk

Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota

(KKPA),Kredit Usaha Tani, Kredit Koperasi, Kredit Pemilikan Rumah

Sederhana (KPRS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana

(KPRSS), perlu adanya peraturan bersama antara Kementerian

Keuangan dengan Kementerian teknis seperti Kemenperindag dalam

menentukan kriteria penerima fasilitas kredit Program, selain itu

terdapat program baru sebagaimana berikut:

Kebijakan Kredit Program hubungannya dengan Subsidi KUR

(Kredit Usaha Rakyat) bagi UMKM maka perlu pengaturan bersama

Kementerian Keuangan dengan Kemenperindag, dengan

penyalurannya bersama Bank Nasional /BUMN dan atau Kantor


32


34/37

Pos serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan

memperhatikan luas cakupan layanan sampai ke pelosok daerah.

Subsidi Perumahan melalui Program Sejuta Rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu adanya

pengaturan bersama Kementerian Keuangan dengan Kementerian

Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, dengan menggandeng

Bank Nasional /BUMN.

f) Subsidi/public service obligation(PSO), perlu pertauran bersama antara

Menteri Keuangan dengan Menteri Perubungan serta Menteri

Komunikasi dan Informatika menggandeng penyedia jasa seperti PT

Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelni (Persero) dan Perum Lembaga

Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan layanan

informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil.

g)Subsidi Masyarakat terhadap akses air minum, perlu adanya

pengaturan bersama Kementerian Keuangan dengan Kementerian

Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat serta menggandeng PDAM

setempat.

Kebijakan penyaluran subsidi maupun pengalihannya tidak akan efektif

apabila tidak didampingi kebijakan lain yang mendukung, terlebih apabila ternyata

kebijakan sektor lain malah terkesan bersifat berlawanan, misalnya terkait

pembatasan BBM bersubsidi seharusnya juga didukung oleh kebijakan dari

Kementerian Perindustrian dalam membatasi produsen mobil. Fakta di lapangan,

keberadaan LCGC (Low Cost Green Car) tidak sejalan dengan kebijakan

pemerintah yang terus berusaha menekan pemakaian bahan bakar minyak (BBM)

bersubsidi. Hal itu tidak bisa dipungkiri di mana mobil kecil tersebut lebih banyak

mengerubuti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menyalurkan

BBM bersubsidi, pembatasan produksi mobil murah tersebut juga perlu diikuti

kebijakan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil pribadi. Apabila

ternyata pembatasan produksi mobil sulit dilaksanakan setidaknya masih ada

kebijakan lain misalnya mensyaratkan spesifikasi produksi mobil LCGC yang

hanya dapat diisi BBM non subsidi.


33


35/37

Selanjutnya terakhir perlu adanya Penguatan fungsi lembaga seperti BPKP

hal pengawasan dan pengendalian penyaluran belanja subsidi. Aspek pengawasan

dan pengendalian ini penting karena dapat menjadi umpan balik bagi evaluasi

kebijakan sehingga pada masa yang akan datang kebijakan dapat disempurnakan.

c.Pendekatan Rasional

Pendekatan ini dipandang sebagai bagaimana mencapai tujuan secara efisien,

definisi keputusan didefniskan sebagai suatu pemilihan diantara alternatif-

alternatif yang kondusif bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah dipilih

sebelumnya. Pemilihan sektor-sektor yang layak mendapatkan subsidi merupakan

hasil dari pemilihan alternatif kebijakan yang sudah memperhitungkan manfaat

terbesar yang akan diterima oleh masyarakat.

Pengalihan belanja subsidi energi kepada belanja yang lain merupakan

pilihan-pilihan yang rasional. Selanjutnya dibuatlah kebijakan kompensasi atas

pilihan pengalihan belanja subsidi energi misalnya dengan kenaikan harga BBM

tersebut dirupakan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada

masyarakat miskin.

Kesimpulan

Mekanisme kebijakan subsidi sangat memperhatikan arah ketepatan sasaran.

Melihat fokus kebijakan subsidi pemerintah saat ini dapat diketahui bahwa secara

gradual subsidi energi akan dikurangi dan dialihkan kepada belanja subsidi non

energi ataupun belanja non subsidi lainnya. Pengalihan Subsidi Energi pada

hakikatnya adalah agar penyaluran belanja subsidi energi yang besar dan selama

ini tidak tepat sasaran mengingat kesulitan dan kerumitan dalam pengendaliannya

bahkan dalam kenyataanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan kelas berpunya,

maka dengan pengalihan tersebut diarahkan kepada belanja lain misalnya

infrastruktur yang lebih mudah dalam mengendalikan fokus sasarannya dapat

lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan pengalihan subsidi BBM yang

merupakan belanja subsidi terbesar saati ini memang memiliki periode waktu yang

panjang untuk dapat dinikmati tetapi dalam jangka panjang masyarakat akan


34


36/37

merasakan manfaat yang luar biasa jika dibandingkan untuk mensubsidi BBM

yang habis dibakar

Kebijakan subsidi sangat diperlukan bagi masyarakat terutama bagi yang

berpenghasilan rendah dan tidak menentu misalnya nelayan dan petani atau

pekerja serabutan lainnya. Permasalahan ketepatan sasaran dalam penyaluran

subsidi sangat berkaitan dengan penentuan kriteria calon penerima subsidi yang

menuntut pemerintah agar mampu dengan tegas mengatur kriteria tersebut serta

menjamin validitas data penduduk. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah

lintas sektoral seperti menggandeng BPS sebagai rujukan data bagi penduduk

miskin. Permasalahan juga disebabkan kurangnya kesadaran aparat desa atau

pemerintah daerah dalam penyaluran subsidi sehingga di lapangan penyaluran

subsidi banyak ditemukan praktik KKN misalnya subsidi diberikan kepada

keluarga atau teman dekat aparat desa. Untuk itu perlunya pengawasan dan

pengendalian penyaluran subsidi dengan memberdayakan lembaga desa seperti

LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan penguatan fungsi pengawasan BPKP

dalam lingkup kebijakan subsidi nasional.

Pemerintah dituntut konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama

berkaitan dengan sinkronisasi dengan kebijakan yang bersifat lintas sektoral,

seperti pada kasus LCGC yang ditetapkan bersamaan dengan pengalihan subsidi

BBM agar tidak terjadi adanya dua arah kebijakan yang terkesan saling

berlawanan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat unur politik dalam

kebijakan lintas sektoral sehingga seharusnya dewan legislatif juga perlu berhati-

hati dan lebih menekankan aspek manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

dalam menetapkan kebijakan strategis subsidi.


35


37/37

MAKALAH KEBIJAKAN SUBSIDI

Documents

Transcript of MAKALAH KEBIJAKAN SUBSIDI