BAB 2 PEMBAHASANA. Sejarah HAMHAM sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaiman kita lihat dalam Universal Declaration of Human Right 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai pengakuan yuridis formaldan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hah-hak asasi manusia, baik di Barat maupun di Timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal,persial dan sporadikal,

Pada zaman Yunanai Kuno, Plato telas memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesiapun pengakuan sertapenghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi Hak Pepe, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut & Beny,1988:3 ).

Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala Magna Charta (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat (House of Commons) . dalam hubungan ini maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of Right, oleh Raja Willem III pada tahum 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak saja sebagai kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bill of Rights yang berlangsung selama 60 tahun (Asshiddiqie, 2006: 86). Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara , adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

B. PENGERTIAN HAM

Menurut UU No. 39 th 1999 tentang HAM dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.

Menurut Miriam Budiarjo (1989:120),hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.Adapun dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesemparan untuk berkembang sesuai dengan bakar dan cita-citanya.

John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).

MenurutProf. Koentjoro Poerbo Pranoto(1976), hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

MenurutG.J. Wolhots, hak-hak asasi manusia adalah sejulah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, bersifat kemanusiaan

Jan Materson, a/nggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM dalam human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being yang artinya HAM adalah hak-hak yang secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidaka dapat hidup sebagai manusia Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, S. H. mengatakan : hak hak asasi manusia adalah dasar atau hak hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Hak hak asasi itu menjadi dasr dari hak dan kewajiban kewajiban yang lain.HAM DI BERBAGAI NEGARA

1. Hak Asasi Manusia di YunaniFilosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.2. Hak Asasi Manusia di InggrisInggris sering disebutsebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

MAGNA CHARTA

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenangwenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut : Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut : Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.

Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

PETITION OF RIGHTS

Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.

Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. HOBEAS CORPUS ACT

Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

BILL OF RIGHTS

Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .

Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

3. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam,seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.

Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak hak asasi manusia karena mengandung pernyataan Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai pendekar hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang empat kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni : Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).

Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).

Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).

Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

4. Hak Asasi Manusia di Prancis Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan DECLARATION DES DROITS DE LHOMME ET DU CITOYEN yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite).

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de Ihomme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.2) Manusia mempunyai hak yang sama.3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.4) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.

5) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.6) Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan.7) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.

8) Adanya kemerdekaan surat kabar.

9) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.10) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.11) Adanya kemerdekaan bekerja,berdagang, dan melaksanakan kerajinan.

12) Adanya kemerdekaan rumah tangga.

13) Adanya kemerdekaan hak milik.

14) Adanya kemedekaan lalu lintas.

15) Adanya hak hidup dan mencari nafkah.5. Hak Asasi Manusia oleh PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak :

Hidup

Kemerdekaan dan keamanan badan

Diakui kepribadiannya

Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah

Masuk dan keluar wilayah suatu Negara

Mendapatkan asylum Mendapatkan suatu kebangsaan

Mendapatkan hak milik atas benda

Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan

Bebas memeluk agama

Mengeluarkan pendapat

Berapat dan berkumpul

Mendapat jaminan sosial

Mendapatkan pekerjaan

Berdagang

Mendapatkan pendidikan

Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan- kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

6. Hak Asasi Manusia di Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni: Undang Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

Hak hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

Hak hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Hak hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).

Hak hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.C. UUD1945 DI INDONESIADalam UUD 1945 BAB XA yang mengatur tentang HAM yaitu:

28A dan 28I ayat (1)

: Hak untuk hidup

28D ayat 1

: hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

28D ayat (3)

: Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan

28D ayat (4) dan 28E ayat (1) : Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah

28E ayat (1) dan 28I ayat (1) : kebebasan beragama

28E ayat (2) dan 28I ayat (1)

: Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

28E ayat (3)

: Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

28F

: Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

28G ayat (1)

: Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman

28G ayat (2) dan 28I ayat : Bebas dari penyiksaan

28G ayat (2)

: Hak memperoleh suaka politik

28I ayat (1)

: Hak untuk tidk diperbudak

28I ayat (1)

: Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum

28I ayat (1)

: Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

28I ayat (2)

: Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif

28B ayat (1)

: Hak untuk memiliki keturunan

Hak ekonomi sosial dan budaya

28 ayat (2)

: Hak anak

28C ayat (1)

: Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan

28C ayat (2)

: hak untuk memajukan dirinya secara kolektif

28D ayat (2)

: Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

28E ayat (1)

: Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran

28E ayat (1)

: Hak untuk memilih pekerjaan

28 ayat (1)

: Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

28H ayat (1)

: Hak atas pelayanan kesehatan

28H ayat (2)

: Hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama

28H ayat (3)

: Hak atas jaminan sosial

28H ayat (4)

: Perlindungan hak milik

28I ayat (3)

: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

Pasal- pasal lain yang juga berkaitan dengan HAM

28

: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan

29 ayat (2)

: Hak untuk beragama dan kepercayaan

18B ayat (2)

: Pengakuan hukum dan hak adat tradisional

27 ayat (2)

: Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

31

: Hak atas pendidikan

32 ayat (1)

: kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya

33 ayat (3)

: Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat

34 ayat (1)

: Hak untuk mendapat pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak

34 ayat (2)

: Hak atas jaminan sosial

34 ayat (3)

: Hak atas pelayanan kesehatan

Keterkaitan ini seharusnya menjadi sebuah pelengkap yang rinci mengatur setiap hak asasi setiap warga negara. Sebaliknya keterkaitan ini jangan menjadi sebuah ketidakjelasan pengaturan dimata masyarakat.

D. NEGARA HUKUM

Istilah negara hukum baru dikenal pada abad XIX tetapi konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari zaman Plato hingga kini, konsepsi negara hukum telah banyak mrngalami perubahan yang mengihami para pilsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum. Perkembangan negara hukum telah terjadi sejak zaman Plato dan Aristoteles. Perkembangan konsep negara hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Zaman Plato dan Aristoteles

Plato dan Aristoteles mengintrodusir negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak disebut:

a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (idee der warhead);

b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (idee der zodelijkheid);

c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (idee der schonheid);

d. Cita-cita untuk mengejar keadilan (idee der gorechtigheid).

2. Ciri-ciri Negara Hukum

Menurut F.J. Stahl, kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum (rechstaat) sebagai berikut :

a. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;

b. Pemisahan kekuasaan negara;

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

d. Adanya peradilan administrasi.

Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut :

Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

Pemilihan umum yang bebas;

Kebebasan menyatakan pendapat;

Kebebasab berserikat, berorganisasi dan beroposisi;

Pendidikan kewarganegaraan.

2. Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl kemudian ditinjau ulang oleh International Commision of Jurist pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok tahun 1965, yang memberikan ciri-ciri sebagai berikut :

Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;

Pemilihan umum yang bebas;

Kebebasan menyatakan pendapat;

Kebebasab berserikat, berorganisasi dan beroposisi;

Pendidikan kewarganegaraan.

Seperti dijelaskan di atas, jelaslah bahwa sebuah negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin HAM setiap warganya. Dengan demikian jelas sudah keterkaitan antara negara hukum dan HAM dimana negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya.E. CONTOH KASUS KEADILAN HUKUM DIINDONESIA

Kamis, 19/11/2009 15:24 WIB

Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari

Purwokerto (ANTARA News) - Nenek bernama Minah (55) itu tampak terdiam menghadapi meja hijau Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/11), tanpa didampingi seorang penasihat hukum.

Hari itu merupakan sidang yang ketiga kalinya dia jalani atas dakwaan terhadap dirinya, yakni mencuri tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram.

Warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang ini berusaha tetap tegar saat menyampaikan pembelaan atas dakwaan tersebut karena dia merasa tidak mencuri buah kakao sebanyak tiga kilogram di kebun milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) 4 pada pertengahan Agustus silam seperti yang dituduhkan.

"Saya `namung` (hanya, red.) memetik tiga butir buah kakao," kata dia dalam bahasa Banyumasan bercampur Indonesia.

Dia pun meminta Hakim PN Purwokerto Muslich Bambang Luqmono untuk tidak menghukumnya. "Inyong (saya, red.) tidak mau dihukum, Pak Hakim," katanya.

Kendati demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis kepada Minah karena mencuri tiga butir buah kakao.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama satu bulan 15 hari dengan ketentuan tidak usah terdakwa jalani kecuali jika terdakwa dijatuhi pidana lain selama tiga bulan masa percobaan," kata Hakim PN Purwokerto Muslich Bambang Luqmono yang terlihat meneteskan air mata.

Menurut hakim, hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain Aminah telah lanjut usia.

Selain itu, kata dia, terdakwa merupakan petani kakao yang tidak punya apa-apa.

"Tiga butir buah kakao sangat berarti bagi petani untuk dijadikan bibit dan bagi perusahaan jumlah tersebut tak berarti," kata dia yang tampak terharu dan menahan tangis.

Dia mengaku tersentuh dengan yang dialami Minah karena teringat kehidupan orang tuanya yang juga petani. Bahkan menurut dia, perkara nenek Minah yang dinilai kecil tersebut sudah melukai banyak orang.

Mendengar putusan hakim ini, para pengunjung sidang yang sengaja datang untuk memberi dukungan dan semangat kepada Minah pun menyambutnya dengan bersorak gembira.

Pengunjung pun segera mengumpulkan uang menggunakan kardus untuk diberikan kepada Minah.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Noor Haniah hanya memandang ke arah Minah dan mengaku pikir-pikir.

Sebuah kejadian menarik pun muncul seusai persidangan karena Muslich menyempatkan diri bersalaman dan mencium tangan Minah.

Kakao Pembawa Petaka

Kisah sedih Minah ini berawal dari pencurian tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram di kebun PT RSA 4 yang dituduhkan kepadanya.

Saat itu Minah berkeinginan menambah tanaman kakao miliknya yang berjumlah 200 batang sehingga dia memetik tiga butir kakao di kebun PT RSA dan meletakkannya di atas tanah.

Akan tetapi, apa yang dilakukan Minah diketahui mandor PT RSA 4, Tarno alias Nono. Dia pun menegur Minah dan menanyakan perihal kakao yang dicurinya.

Minah pun mengatakan jika buah kakao yang dipetiknya akan dijadikan bibit.

Setelah mendengar penjelasan Minah, Tarno mengatakan, kakao di kebun PT RSA 4 dilarang dipetik oleh masyarakat. Dia juga menunjukkan papan peringatan yang terpasang pada jalan masuk perkebunan.

Dalam papan tersebut tertulis petikan Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan.

Minah yang buta huruf itupun segera meminta maaf kepada Tarno sembari menyerahkan tiga butir buah kakao tersebut untuk dibawa mandor itu.

Kendati telah meminta maaf, dia sama sekali tidak menyangka jika perbuatannya justru berujung ke pengadilan.

Akhir Agustus 2009, Minah dipanggil Kepolisian Sektor Ajibarang untuk menjalani pemeriksaan terkait tiga butir buah kakao yang dipetiknya di kebun PT RSA 4.

Atas tuduhan tersebut, Minah dijerat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman enam bulan penjara.

Terhitung sejak 19 Oktober 2009, kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri Purwokerto setelah dilimpahkan oleh kepolisian dan Minah pun ditetapkan sebagai tahanan rumah.

Sejak saat itu pula, Minah harus mondar-mandir dari rumahnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, untuk menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Setiap kali menjalani pemeriksaan, Minah harus mengeluarkan ongkos hingga Rp50 ribu untuk ojek dan angkutan umum dari rumahnya menuju Purwokerto yang berjarak sekitar 40 kilometer tersebut.

Dia mengaku kesulitan mencari uang untuk ongkos karena kehidupannya sebagai petani sangat pas-pasan.

"Kadang anak saya memberi ongkos ke Purwokerto. Bahkan, Bu Jaksa juga pernah `nyangoni` (memberi uang saku, red.) saya sebesar Rp50 ribu," kata nenek tujuh anak dan belasan cucu ini.

Kendati demikian, hal itu bukan penghalang bagi Minah untuk menjalani pemeriksaan hingga persidangan di pengadilan karena hal itu demi melepaskan diri dari jeratan hukum.

Kasus yang dihadapi Minah hanya segelintir permasalahan hukum yang dihadapi rakyat kecil. Hanya karena tiga butir buah kakao, Minah harus menghadapi vonis pengadilan.

Vonis yang dihadapi Minah tak sebanding dengan harga kakao yang konon dicurinya.

Harga satu kilogram kakao basah saat ini sekitar Rp7.500. "Itu kalau biji kakao telah dikerok dari buahnya," kata Amanah (70), kakak Minah.

Menurut dia, dari tiga butir buah kakao hanya menghasilka tiga ons biji kakao basah. "Jika dijual, harganya sekitar Rp2.000," katanya.

Akan tetapi dalam dakwaan yang ditujukan kepada Minah, jumlah kerugiannya mencapai Rp30 ribu atau Rp10 ribu per butir.

Dia mengaku heran terhadap dakwaan yang ditujukan kepada adiknya karena selama ini dalam pemberitaan di televisi, banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan negara ratusan juta hingga miliaran rupiah, hanya dituntut hukuman maupun vonis yang ringan.

TANGGAPAN :

Setelah kita amati kasus di atas, dapat kita ketahui bahwa kasus Nenek Minah adalah contoh keadilan hukum di Indonesia yang masih belum memenuhi Hak Asasi Manusia bagi pelakunya. Kasus nenek Minah sangat menyayat hati. Bagaimana tidak, seorang nenek berusia 55 tahun yang tanpa sengaja mencuri dan divonis penjara oleh jaksa penuntut umum, sampai akhirnya diberi hukuman 1,5 bulan tahanan rumah. Sungguh ironis, seharusnya kejadian ini tidak terjadi, karena ini tidak sepenuhnya salah nenek Minah. Seperti inikah penegakan hukum di Indonesia? Sungguh, kita berharap semoga penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dan tidak ada lagi Nenek Minah-Nenek Minah di Indonesia.