1

1. SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN JUMLAH ANGGOTA

Dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Yudisial telah dijelaskan tentang

susunan, kedudukan, dan jumlah anggota yang ada didalam Komisi Yudisial. Berikut ini

uraian yang ada dalam UU tersebut.

Susunan

Pasal 4

”Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.”

Pasal 5

”Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua

yang merangkap Anggota.”

Jadi dalam susunan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota,

pimpinannya adalah seorang ketua dan wakil ketua yang juga merangkap sebagai

anggota.

Kedudukan

Pasal 2

”Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam

pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan

lainnya.”

Pasal 3

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Keanggotaan

Pasal 6

(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.

(2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.

(3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 7

(1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh

Komisi Yudisial.

UUD 1945 Pasal 24B Ayat :

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di

bidang hokum serta memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2

2. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG KOMISI YUDISIAL

Adapun wewenang dan tugas KY sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 22

tahun 2004, Sebagai berikut :

Wewenang Komisi Yudisial sebagai berikut :

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;

Hakim adalah aktor utama penegakkan hukum di pengadilan yang mempunyai peran

lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Mekanisme nya yaitu

sesuai dengan pasal 24A ayat 3 perubahan ketiga UUD 1945 yaitu : “ calon hakim agung

diusulkan komisi yudisial kepada dewan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan

selanjutnya di tetapakan sebagai hakim agung oleh Presiden ”.

2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Melihat kondisi peradilan indonesia yang masih carut marut oleh budaya korupsi, sudah

sewajarnya apabila komisi yudisial mempunyai kewenangan yang ekstensif. Proses

pengawasan terhadap hakim bisa dilakukan dengan baik tanpa campur tangan kekuasan

lain diluarnya.

Tugas sebagai berikut :

a. melakukan pendaftaran calon hakim agung.

b. melakukan seleksi calon hakim agung.

c. menetapkan calon hakim agung.

d. mengajukan calon hakim ke DPR.

Tata cara pelaksanaan tugas :

Dalam UU RI NO. 22 tahun 2004 Pasal 16 yaitu :

1. Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung (pasal 15

ayat (1)) kepada masyarakat dan disini Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat

berhak untuk mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial (pasal 15 ayat (2).

2. Komisi Yudisial meminta kesediaan calon hakim agung untuk memenuhi persyaratan

administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 16 ayat (1).

Persyaratan-persyaratan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (2)

sekurang-kurangnya berupa.

i. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan

ii. Ijazah asli atau yang telah dilegalisir

iii. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah

iv. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon

v. Nomor pokok wajib pajak

3. Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung (pasal 17

ayat (1)).

3

4. Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi

persyaratan administrasi (pasal 17 ayat (2)) dan disini masyarakat diberikan hak untuk

memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung (pasal 17 ayat (3))

5. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat (pasal 17

ayat (4)).

6. Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon

hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang

telah ditetapkan (pasal 18 ayat (1)), seleksi ini dilakukan secara terbuka (pasal 18 ayat

(4)).

7. Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik

yang telah ditentukan (pasal 18 ayat (2))

8. Komisi yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung

kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan memberikan tembusan

kepada Presiden (pasal 18 ayat (5)).

Salah satu tugas dan kewenangan yang penting adalah menegakkan kehormatan dan

menjatuhkan sanksi. Pada Pasal 20 disebutkan, “Dalam melaksanakan wewenang

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.”

Fungsi Komisi Yudisial sebanagi berikut :

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

3. MASA JABATAN

Diatur dalam UU RI NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,

Pasal 29 menjelaskan bahwa anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5

(lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4. HAK DAN KEWAJIBAN (LEMBAGA DAN ANGGOTA) KOMISI YUDISIAL

KEWAJIBAN KOMISI YUDISIAL :

Menurut UU RI NO. 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL,

Kewajiban komisi yudisial (KY) sebagai lembaga yudikatif adalah :

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung

2. Melakukan pendaftaran calon hakim agung

3. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung

4. Menetapkan calon hakim agung

5. Mengajukan calon hakim agung ke DPR

4

6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

7. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim

8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim

9. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada

mahkamah agung dan tindasannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

HAK KOMISI YUDISIAL

Menurut UU RI NO. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,

Bagian Ketiga Mengenai Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian (Pasal 8)

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial

diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

5. FRAKSI dan KELOMPOK ANGGOTA

Paruh Kedua

Anggota Komisi Yudisial Paruh kedua Periode 2010-2015 (Juli 2013 - Desember 2015)

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (Ketua)

Dr. H. Abbas Said, S.H., M.H. (Wakil Ketua)

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan

Investigasi)

H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Layanan Informasi)

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,

Penelitian, Pengembangan dan Advokasi)

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan

Kapasitas Hakim).

Paruh Pertama

Anggota Komisi Yudisial Paruh Pertama Periode 2010-2015 (Januari 2010 - Juli 2013)

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H (Ketua)

H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua)

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Ketua Bidang Rekrutmen Hakim)

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. (Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan

Investigasi)

H. Abbas Said, S.H., M.H. (Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat)

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,

Penelitian dan Pengembangan)

5

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga)

Periode 2005 - 2010

Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010

M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Ketua)

M. Thahir Saimima, S.H (Wakil Ketua)

Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H (Anggota)

Zainal Arifin, S.H (Anggota)

Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H (Anggota)

Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M. (Anggota)

Irawady Joenoes, S.H (Anggota)

6. PERSIDANGAN dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan

Pasal 25

( 1)Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk

mencapai mufakat.

(2)Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

(3)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial,

kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan

pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah

Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

(4)Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai

pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung

dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri

oleh 5 (lima) orang anggota.

6

Pemberhentian

Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau

d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan

alasan:

a. melanggar sumpah jabatan;

b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. melakukan perbuatan tercela;

d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau

e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

7

DAFTARPUSTAKA

Thohari, A.Ahsin (Dalam Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie).2004.”Komisi Yudisial Dan Reformasi

Peradilan”.Jakarta : ELSAM – Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial