ETIKA PROFESI GURU, DOKTER DAN HAKIM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah

Etika Profesi Hakim

Disusun Oleh :

Ridwan Darmansyah

KELAS : Hesy 5 (Semester 5)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

STAI IBNU SINA

BATAM

2014

BAB IBAB I

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Pada Makalah ini akan dibahas beberapa profesi yang memiliki etika didalamPada Makalah ini akan dibahas beberapa profesi yang memiliki etika didalam

melaksanakan tugasnya.melaksanakan tugasnya.

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untukSetiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk

dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnyadijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya

dengan profesi Guru, Dokter dan Hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kodedengan profesi Guru, Dokter dan Hakim di Indonesia, di mana terdapat suatu kode

etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yangetik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang

bersifat universal bagi mereka. bersifat universal bagi mereka.

Kode etik penting bagi Guru, Dokter dan Hakim untuk mengatur tata tertib danKode etik penting bagi Guru, Dokter dan Hakim untuk mengatur tata tertib dan

perilaku dalam menjalankan profesinyaperilaku dalam menjalankan profesinya

Berikut dalam makalah ini akan dibahas secara garis besar.Berikut dalam makalah ini akan dibahas secara garis besar.

BAB IIBAB II

PEMBAHASANPEMBAHASAN

A.A. Etika Profesi GuruEtika Profesi Guru

Secara estimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu Secara estimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu professionprofession

atau bahasa latin, atau bahasa latin, profecusprofecus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan,, yang artinya mengakui, adanya pengakuan,

menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan.menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan.

Profesi pada hakekatnya adalah sikap yang bijaksana yaitu pelayanan danProfesi pada hakekatnya adalah sikap yang bijaksana yaitu pelayanan dan

pengabdian yang dilandasi oleh keahlian, kemampuan, teknik dan prosedur yangpengabdian yang dilandasi oleh keahlian, kemampuan, teknik dan prosedur yang

mantap diiringi sikap kepribaadian tertentu. Profesi juga bisa dikatakan sebagaimantap diiringi sikap kepribaadian tertentu. Profesi juga bisa dikatakan sebagai

pelayanan jabatan yang bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat sebagai suatupelayanan jabatan yang bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat sebagai suatu

spesialisasi dari jabatan intelektualyang diperoleh melalui ilmu pengetahuan teoritisspesialisasi dari jabatan intelektualyang diperoleh melalui ilmu pengetahuan teoritis

secara terstruktur.secara terstruktur.

Pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalahPengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan danbidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan

sebagainya) tertentu. Sedangkan Volmer dan Mills dalam buku Administrasisebagainya) tertentu. Sedangkan Volmer dan Mills dalam buku Administrasi

Pendidikan Kontemporer mengemukakan bahwa pada dasarnya profesi adalahPendidikan Kontemporer mengemukakan bahwa pada dasarnya profesi adalah

sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dansebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan

training, bertujuan mensuplay ketrampilan melalui pelayanan dan bimbingan padatraining, bertujuan mensuplay ketrampilan melalui pelayanan dan bimbingan pada

orang lain untuk mendapatkan bayaran atau gaji.orang lain untuk mendapatkan bayaran atau gaji.

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskanPasal 1 butir 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan

bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik padamembimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikanpendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah”.menengah”.

Senada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahunSenada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah : tenaga2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah : tenaga

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, sertamenilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikmelakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik

pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1).pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1).

Guru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdianGuru professional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode.tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode.

Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melaluiKeahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui

suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu.suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu.

Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentukKeahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk

sertifikasi dan akreditasi. Dengan keahliannya itu seorang guru mampusertifikasi dan akreditasi. Dengan keahliannya itu seorang guru mampu

menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangkumenunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai pemangku

profesinya.profesinya.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan prinsip-

prinsip sebagai berikut: prinsip sebagai berikut:

1.1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

2.2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan,memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan,

dan akhlak mulia;dan akhlak mulia;

3.3. memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai denganmemiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan

bidang tugas; bidang tugas;

4.4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

5.5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

6.6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;

7.7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secaramemiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;

8.8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasmemiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan; dankeprofesionalan; dan

9.9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yangmemiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan keprofesian bagi guru.berkaitan dengan keprofesian bagi guru.

Guru sebagai profesi di Indonesia secara formal telah dicanangkan oleh PresidenGuru sebagai profesi di Indonesia secara formal telah dicanangkan oleh Presiden

Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bertepatan dengan acaraRepublik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bertepatan dengan acara

puncak peringatan Hari Guru Nasional XII, tanggal 2 Desember 2004.puncak peringatan Hari Guru Nasional XII, tanggal 2 Desember 2004.

Syarat-Syarat Profesi GuruSyarat-Syarat Profesi Guru

National Education Associatiaon (NEA) (1948) dalam buku Profesi KeguruanNational Education Associatiaon (NEA) (1948) dalam buku Profesi Keguruan

menyarankan syarat-syarat profesi guru :menyarankan syarat-syarat profesi guru :

a.a. Jabatan yang melibatkam kegiatan intelektualJabatan yang melibatkam kegiatan intelektual

b.b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.

c.c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesiaonal yang laman.Jabatan yang memerlukan persiapan profesiaonal yang laman.

d.d. Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang bersinambugan.Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang bersinambugan.

e.e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permaenJabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permaen

f.f. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiriJabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri

g.g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadiJabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi

h.h. Jabatan yang mempuyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.Jabatan yang mempuyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Di samping itu, profesi guru juga memerlukan persyaratan khusus antara lain:Di samping itu, profesi guru juga memerlukan persyaratan khusus antara lain:

a.a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmuMenuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu

pengetahuan yang mendalam.pengetahuan yang mendalam.

b.b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai denganMenekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan

bidang profesinya.bidang profesinya.

c.c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.

d.d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yangAdanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang

dilaksanakannya.dilaksanakannya.

e.e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

B.B. EtikEtika a Profesi KedokteranProfesi Kedokteran

Etik profesi kedokteran mulai dikenal sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalamEtik profesi kedokteran mulai dikenal sejak 1800 tahun sebelum Masehi dalam

bentuk bentuk Code of HammurabiCode of Hammurabi dan dan Code of HittitesCode of Hittites, yang penegakannya dilaksanakan, yang penegakannya dilaksanakan

oleh penguasa pada waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul dalam bentukoleh penguasa pada waktu itu. Selanjutnya etik kedokteran muncul dalam bentuk

lain, yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam-macam, tetapilain, yaitu dalam bentuk sumpah dokter yang bunyinya bermacam-macam, tetapi

yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang hidup sekitar 460-370yang paling banyak dikenal adalah sumpah Hippocrates yang hidup sekitar 460-370

tahun SM. Sumpah tersebut berisikan kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilakutahun SM. Sumpah tersebut berisikan kewajiban-kewajiban dokter dalam berperilaku

dan bersikap, atau semacam dan bersikap, atau semacam code of conductcode of conduct bagi dokter. bagi dokter.

Selain Kode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-Selain Kode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip-

prinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalamprinsip moral kedokteran, prinsip-prinsip moral yang dijadikan arahan dalam

membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik-buruknya atau benar-

salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuansalahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan

etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etikaetika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etika

biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusanbiomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan

klinis yang etis (klinis yang etis (clinical ethicsclinical ethics) dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang) dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang

medis.medis.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaianIDI (Ikatan Dokter Indonesia) memiliki sistem pengawasan dan penilaian

pelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah danpelaksanaan etik profesi, yaitu melalui lembaga kepengurusan pusat, wilayah dan

cabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkatcabang, serta lembaga MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di tingkat

pusat, wilayah dan cabang. Selain itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit)pusat, wilayah dan cabang. Selain itu, di tingkat sarana kesehatan (rumah sakit)

didirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di dalamnya, yang akan mengawasididirikan Komite Medis dengan Panitia Etik di dalamnya, yang akan mengawasi

pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan di tingkat perhimpunanpelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Bahkan di tingkat perhimpunan

rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi).rumah sakit didirikan pula Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Makersi).

Pada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akanPada dasarnya, suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akan

membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etikmembawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya. Namun suatu pelanggaran etik

profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga keprofesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi, dalam bentuk peringatan hingga ke

bentuk yang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentubentuk yang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu

(bila akibat kurang kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi(bila akibat kurang kompeten) dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Sanksi

tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwatersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa

dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.

BBentuk-bentuk etika kedokteran antara lain:entuk-bentuk etika kedokteran antara lain:

1.1. Etika Dokter terhadap Etika Dokter terhadap Sang Sang Khalik:Khalik:

Seorang Dokter Muslim haruslah benar-benar menyadari bahwa dirinya adalahSeorang Dokter Muslim haruslah benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah

hamba Allah semata. Dan betapa tidak berarti dirinya beserta ilmunya tanpa ijinhamba Allah semata. Dan betapa tidak berarti dirinya beserta ilmunya tanpa ijin

Allah.Mengenai etika terhadap Khalik disebutkan bahwa :Allah.Mengenai etika terhadap Khalik disebutkan bahwa :

•• Dokter muslim harus meyakini dirinya sebagai khalifah fungsionaris AllahDokter muslim harus meyakini dirinya sebagai khalifah fungsionaris Allah

dalam bidang kesehatan dan kedokteran.dalam bidang kesehatan dan kedokteran.

•• Melaksanakan profesinya karena Allah dan buah Allah.Melaksanakan profesinya karena Allah dan buah Allah.

•• Hanya melakukan pengobatan, penyembuhan adalah Allah.Hanya melakukan pengobatan, penyembuhan adalah Allah.

•• Melaksanakan profesinya dengan iman supaya jangan merugi.Melaksanakan profesinya dengan iman supaya jangan merugi.

2.2. Etika Dokter terhadap pasien:Etika Dokter terhadap pasien:

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan antar manusia danHubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan antar manusia dan

manusia. Dalam hubungan ini mungkin timbul pertentangan antara dokter danmanusia. Dalam hubungan ini mungkin timbul pertentangan antara dokter dan

pasien, karena masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Masalah semacampasien, karena masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Masalah semacam

ini akan dihadapi oleh Dokter yang bekerja di lingkungan dengan suatu sistem yangini akan dihadapi oleh Dokter yang bekerja di lingkungan dengan suatu sistem yang

berbeda dengan kebudayaan profesinya. berbeda dengan kebudayaan profesinya.

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak jarang dokter harus berjuangUntuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak jarang dokter harus berjuang

lebih dulu melawan tradisi yang telah tertanam dengan kuat. Dalam hal ini, seoranglebih dulu melawan tradisi yang telah tertanam dengan kuat. Dalam hal ini, seorang

Dokter tidak mungkin memaksakan kebudayaan profesi yang selama ini dianutnya.Dokter tidak mungkin memaksakan kebudayaan profesi yang selama ini dianutnya.

Mengenai etika kedokteran terhadap orang sakit antara lain disebutkan bahwaMengenai etika kedokteran terhadap orang sakit antara lain disebutkan bahwa

seorang Dokter wajib:seorang Dokter wajib:

a.a. Memperlihatkan jenis penyakit, sebab musabab timbulnya penyakit, kekuatanMemperlihatkan jenis penyakit, sebab musabab timbulnya penyakit, kekuatan

tubuh orang sakit, keadaan resam tubuh yang tidak sewajarnya, umur si sakittubuh orang sakit, keadaan resam tubuh yang tidak sewajarnya, umur si sakit

dan obat yang cocok dengan musim itu, negeri si sakit dan keadaan buminya,dan obat yang cocok dengan musim itu, negeri si sakit dan keadaan buminya,

iklim di manaia sakit, daya penyembuhan obat itu iklim di manaia sakit, daya penyembuhan obat itu

b.b. Di samping itu dokter harus memperhatikan mengenai tujuan pengobatan, obatDi samping itu dokter harus memperhatikan mengenai tujuan pengobatan, obat

yang dapat melawan penyakit itu, cara yang mudah dalam mengobati penyakit.yang dapat melawan penyakit itu, cara yang mudah dalam mengobati penyakit.

c.c. Selanjutnya seorang dokter hendaknya membuat campuran obat yangSelanjutnya seorang dokter hendaknya membuat campuran obat yang

sempurna, mempunyai pengalaman mengenai penyakit jiwa dan pengobatannya,sempurna, mempunyai pengalaman mengenai penyakit jiwa dan pengobatannya,

berlaku lemah lembut, menggunakan cara keagamaan dan sugesti, tahuberlaku lemah lembut, menggunakan cara keagamaan dan sugesti, tahu

tugasnya.tugasnya.

3.3. Etika Dokter terhadap SejawatnyaEtika Dokter terhadap Sejawatnya

Para Dokter di seluruh dunia mempunyai kewajiban yang sama. Mereka adalahPara Dokter di seluruh dunia mempunyai kewajiban yang sama. Mereka adalah

kawan-kaawn seperjuangan yang merupakan kesatuan aksi dibaawh panjikawan-kaawn seperjuangan yang merupakan kesatuan aksi dibaawh panji

perikemanusiaan untuk memerangi penyakit, yang merupakan salah satuperikemanusiaan untuk memerangi penyakit, yang merupakan salah satu

pengganggu keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Penemuan danpengganggu keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Penemuan dan

pengalaman baru dijadikan milik bersama. Panggilan suci yang menjiwai hidup danpengalaman baru dijadikan milik bersama. Panggilan suci yang menjiwai hidup dan

perbuatan telah mempersatukan mereka menempatkan para Dokter pada suatuperbuatan telah mempersatukan mereka menempatkan para Dokter pada suatu

kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Hal-hal tersebut menimbulkan rasakedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Hal-hal tersebut menimbulkan rasa

persaudaraan dan kesediaan tolong-menolong yang senantiasa perlu dipertahankanpersaudaraan dan kesediaan tolong-menolong yang senantiasa perlu dipertahankan

dandikembangkan.dandikembangkan.

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisiSebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi

hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukumhakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaAcara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan(KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, hakim adalah pejabat peradilan

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.Sedangkannegara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.Sedangkan

mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima,mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima,

memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidakmemeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalammemihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam

undang-undang.undang-undang.

C.C. EtikEtika a Profesi Profesi HakimHakim

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negaraHakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara

hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormatihukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati

oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikanoleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan

sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia,sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia,

baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, ataubaik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau

motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilaimotivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai

itu adalah sebagai berikut:itu adalah sebagai berikut:

1.1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum danProfesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republikkeadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik

Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.

2.2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untukSelanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk

menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agarmenyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar

keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim jugakeadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga

tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga taktidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak

bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanyabersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi jugadipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga

secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3.3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yangHakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabiladiajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila

hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnyahakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya

hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yanghukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.

4.4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerjaHakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja

sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, parakurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para

hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

5.5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap danHakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan

tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yangtindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukanMaha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan

terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggiterhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi

maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawabanmaupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban

horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakimanhorizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman

menyebutkan bahwa : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasanmenyebutkan bahwa : "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan

dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikanundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

dasar untuk mengadili.”dasar untuk mengadili.”

6.6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29

ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalamayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam

pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah denganpemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan

pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baikpihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik

dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelisdengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis

hakim.hakim.

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagaiProfesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai

pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhurpemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur

(officium nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada(officium nobile), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada

manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdirimanusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri

dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut : dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut :

a.a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih”Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat "tanpa pamrih”

menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.

b.b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilanPelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan

mengacu pada nilai-nilai luhur.mengacu pada nilai-nilai luhur.

c.c. Pengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagaiPengembanan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai

keseluruhan.keseluruhan.

d.d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapatPersaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat

menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

BAB IIIBAB III

PENUTUPPENUTUP

KesimpulanKesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa guru professional akanDari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa guru professional akan

tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandaitercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai

dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki olehdengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh

guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikanguru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan

dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebutdan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu. Keahlian tersebut

mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi danmendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi dan

akreditasi. Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya,akreditasi. Dengan keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya,

baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya. baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya.

National Education Associatiaon (NEA) (1948) dalam buku Profesi KeguruanNational Education Associatiaon (NEA) (1948) dalam buku Profesi Keguruan

menyarankan syarat-syarat profesi guru :menyarankan syarat-syarat profesi guru :

1.1. Jabatan yang melibatkam kegiatan intelektualJabatan yang melibatkam kegiatan intelektual

2.2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.

3.3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesiaonal yang laman.Jabatan yang memerlukan persiapan profesiaonal yang laman.

4.4. Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang bersinambugan.Jabatan yang memerlukan ‘latihan dalam jabatan’ yang bersinambugan.

5.5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permaenJabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permaen

6.6. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiriJabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri

7.7. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadiJabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi

8.8. Jabatan yang mempuyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.Jabatan yang mempuyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.  

Untuk Dokter bisa diambil kesimpulan : Untuk Dokter bisa diambil kesimpulan :

1.1. Seorang dokter harus faham dan dapat menerapkan etika kedokteran agarSeorang dokter harus faham dan dapat menerapkan etika kedokteran agar

seorang dokter menjadi dokter yang profesional. Baik etika terhadap tuhan, etikaseorang dokter menjadi dokter yang profesional. Baik etika terhadap tuhan, etika

dokter terhadap pasien, dan etika dokter terhadap teman sejawat.dokter terhadap pasien, dan etika dokter terhadap teman sejawat.

2.2. Seorang dokter mampu menutupi aib/ permasalah pasien terhadap orang lain.Seorang dokter mampu menutupi aib/ permasalah pasien terhadap orang lain.

3.3. Seorang dokter mampu menyikapi pasien yang terkena HIV dan menggunakanSeorang dokter mampu menyikapi pasien yang terkena HIV dan menggunakan

narkoba berdasarkan etika kedokterannyanarkoba berdasarkan etika kedokterannya

Kemudian untuk setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkanKemudian untuk setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan

tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luartindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar

kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlakkedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak

bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukumbagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum

acara di persidangan. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkanacara di persidangan. Ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan

tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofessional conducttindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah unprofessional conduct

dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKA

http://geografi.upi.edu/?mod=article/view/12http://geografi.upi.edu/?mod=article/view/12]]

ProfesiProfesi  Keguruan Keguruan

http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan/http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan/

Penilaian Portofolio: Sertifikasi Guru dalam JabatanPenilaian Portofolio: Sertifikasi Guru dalam Jabatan

http://www.suparlan.com/pages/posts/penilaian-portofolio-sertifikasi-guru-dalam-http://www.suparlan.com/pages/posts/penilaian-portofolio-sertifikasi-guru-dalam-

jabatan171.php?p=40jabatan171.php?p=40

Profesi, Etika, Kompetensi, Tugas Dan Tanggung Jawab Keguruan Dalam Profesi, Etika, Kompetensi, Tugas Dan Tanggung Jawab Keguruan Dalam

PembelajaranPembelajaran

http://kirom88.blogspot.com/2009/08/profesi-etika-kompetensi-tugas-dan.htmlhttp://kirom88.blogspot.com/2009/08/profesi-etika-kompetensi-tugas-dan.html

Profesionalisme Guru Di Abad Kebangkitan BangsaProfesionalisme Guru Di Abad Kebangkitan Bangsa

http://lpmpjogja.diknas.go.id/index.php?http://lpmpjogja.diknas.go.id/index.php?

option=com_content&task=view&id=287&Itemid=1option=com_content&task=view&id=287&Itemid=1

Suyuthi, Wildan. "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama" Suyuthi, Wildan. "Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama"

dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah

Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Tasrif, S. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" dalam Kemandirian Kekuasaan Tasrif, S. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" dalam Kemandirian Kekuasaan

Kehakiman. Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan. Jakarta: Yayasan Kehakiman. Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan. Jakarta: Yayasan

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman. Usman, Suparman, Etika Dan Tanggung Jawab tentang Kekuasaan Kehakiman. Usman, Suparman, Etika Dan Tanggung Jawab

Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta,Gaya Media Pratam, 2008.Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta,Gaya Media Pratam, 2008.