MAKALAH DESA SIAGA Untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Community Health Nursing I Yang dibimbing oleh Ns. Setyoadi, M.Kep.,Sp.Kom

Disusun oleh :Kelompok 1Fitri Dyah Anggraini125070218113050Hairul Anam 125070218113024Muftiya Dwi Cahyani125070218113020Rissa Dhevi B.K 125070218113038Nyoman Annisa. A125070218113016Keyfin Alifah. K125070218113044Yolenta Nandys A.S 125070218113022Yessie Rohan125070218113036

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATANFAKULTAS KEDOKTERANUNIVERSITAS BRAWIJAYA2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka kami dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul Desa Siaga tepat pada waktunya.Dalam penyusunan makalah ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :1. Ns. Setyoadi, M.Kep.,Sp.Kom dosen pembimbing kami pada mata kuliah Community Health Nursing I1. Orang tua dan teman-teman anggota kelompok.2. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini.Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun penulis harapkan demi mencapai kesempurnaan makalah berikutnya.Sekian penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita.Amin.

Kediri, 1 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL1KATA PENGANTAR2DAFTAR ISI3BAB I PENDAHULUAN41.1 Latar Belakang41.2 Rumusan Masalah61.3 Tujuan6BAB II PEMBAHASAN62.1 Definisi72.2 Konsep Desa Siaga72.3 Peran Desa Siaga92.4 Sistem Desa Siaga132.5 Dasar Hukum Kebijakan Desa Siaga212.6 Program Desa Siaga262.7 Kegiatan Desa Siaga 27BAB III PENUTUP113.1 Kesimpulan30DAFTAR PUSTAKA31

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangPermasalahan kesehatan yang dihadapi sampai saat ini cukup kompleks, karena upaya kesehatan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 diketahui penyebab kematian di Indonesia untuk semua umur, telah terjadi pergeseran dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, yaitu penyebab kematian pada untuk usia > 5 tahun, penyebab kematian yang terbanyak adalah stroke, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hasil Riskesdas 2007 juga menggambarkan hubungan penyakit degeneratif seperti sindroma metabolik, stroke, hipertensi, obesitas dan penyakit jantung dengan status sosial ekonomi masyarakat (pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain).Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang akan dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, salah satu upaya kesehatan pokok atau misi sektor kesehatan adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidupsehat.Untuk mencapai upaya tersebut Departemen Kesehatan RI menetapkan visi pembangunan kesehatan yaitu Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Strategi yang dikembangkan adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, berupa memfasilitasi percepatan dan pencapaian derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh penduduk dengan mengembangkan kesiap-siagaan di tingkat desa yang disebut denganDesaSiaga.Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri. Pada intinya, desa siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Untuk dapat danmampu hidup sehat, masyarakat perlu mengetahui masalah-masalah dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatannya, bak sebagai individu, keluarga, ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat.Seiring dengan program Desa Siaga yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan RI, pendidikan dan profesi keperawatan telah menerapkan standar perawatan komunitas yang mencakup berbagai unsur dan komponen seperti yang ada pada konsep Desa Siaga. Perawatan kesehatan masyarakat diterapkan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan populasi dimana prakteknya tersebut bersifat umum dan komprehensif yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki kontribusi bagi kesehatan, pendidikan kesehatan dan manajemen serta koordinasi dan kontinuitas pelayanan holistik. Masalah kesehatan masyarakat dapat bermula dari perilaku individu, keluarga, kelompok dan masyarakat diantaranya berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak, kesehatan remaja serta kesehatan lanjut usia (lansia),maupun pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih sangat rendah seperti pemeriksaan kesehatan, kehamilan, imunisasi, posyandu dan lain sebagainya.Seiring dengan program Desa Siaga yang dicanangkan oleh Departemen Kesehatan RI, pendidikan dan profesi keperawatan telah menerapkan standar perawatan komunitas yang mencakup berbagai unsur dan komponen seperti yang ada pada konsep Desa Siaga. Perawatan kesehatan masyarakat diterapkan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan populasi dimana prakteknya tersebut bersifat umum dan komprehensif yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki kontribusi bagi kesehatan, pendidikan kesehatan dan manajemen serta koordinasi dan kontinuitas pelayanan holistik. Masalah kesehatan masyarakat dapat bermula dari perilaku individu, keluarga, kelompok dan masyarakat diantaranya berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan, kesehatan ibu anak, kesehatan remaja serta kesehatan lanjut usia (lansia),maupun pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih sangat rendah seperti pemeriksaan kesehatan, kehamilan, imunisasi, posyandu dan lain sebagainya.

1.2 Rumusan Masalah Apa definisi Desa Siaga? Bagaimana Konsep Desa Siaga? Apa saja Peran Jajaran Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Terkait? Bagaimana Sistem Desa Siaga? Dasar Hukum Kebijakan apa yang mengatur tentang Desa Siaga? Apa saja Program Desa Siaga? Apa saja Kegiatan Desa Siaga?

1.3 Tujuan Untuk mengetahui definisi Desa Siaga Untuk mengetahui Konsep Desa Siaga Untuk mengetahui Peran Jajaran Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Terkait Untuk mengetahui bagaimana Sistem Desa Siaga Untuk mengetahui Dasar Hukum Kebijakan yang mengatur Desa Siaga Untuk mengetahui Program Desa Siaga Untuk mengetahui Kegiatan Desa Siaga

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 DEFINISIDesa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa yang dimaksud di sini adalah kelurahan atau istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia. 2.2 KONSEP DESA SIAGA Desa Siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan (bencana dan kegawatdaruratan kesehatan) secara mandiri (Depkes RI,2006). Konsep desa disini serupa dengan desa, kelurahan, nagari, dan lain-lain yang sepadan.

A. Tujuan dibentuknya Desa SiagaTujuan umum. Terwujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan (bencana dan kegawatdaruratan kesehatan) di desanya.B. Tujuan khusus Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah penyakit, dan lainnya). Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa.

C. Sasaran dalam Pengembangan Desa Siaga Pihak-pihak yang dapat memengaruhi individu dan keluarga, yaitu tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kader, dan media massa. Pihak-pihak yang dapat member dukungan atau bantuan, yaitu pejabat atau dunia usaha. Semua individu dan keluarga di desa.Semua sasaran di atas diharapkan dapat lebih mandiri dlaam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Untuk menuju Desa Siaga, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu desa tersebut minimal mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes). Poskesdes di sini merupakan suatu upaya bersumber daya masyarakat (UKBM) yang minimal melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut. Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor risikonya. Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa serta kekurangan gizi. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan kegatdaruratan kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya (jika dekat dengan puskesmas atau pustu maka bisa diambil alih oleh salah satunya). Kegiatan lain-lain misalnya promosi untuk sadar gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, dan kegiatan pengembangan.Poskesdes di masyarakat juga berfungsi sebagai coordinator dari UKBM lainnya seperti posyandu, warung obat desa, dan lainnya. Oleh karena itu, poskesdes perlu didukung sumber daya tenaga (minima; satu orang perawat maternitas atau bidan dan dua orang kader) serta sarana (fisik bangunan, peralatan dan perlengkapan, serta alat komunikasi ke masyarakat dan puskesmas). Untuk membentuk poskesdes tidak harus memulai dari awal, tetapi bisa dengan menggunakan sumber daya kesehatan yang sudah ada seperti berikut.

Polindes yang sudah ada dikembangkan menjadi poskesdes. Memanfaatkan bangunan lain yang sudah ada misalnya balai desa. Dibangun baru dengan alternative (bantuan pemda atau pempus, donator, dunia usaha, dan swadaya masyarakat).

D. Indikator Keberhasilan Pengembangan Desa Siaga Indikator masukan (input), seperti ada/tidaknya forum masyarakat desa, poskesdes atau sarananya, tenaga kesehatan, dan UKBM lain. Indikator proses (process), seperti frekuensi pertemuan masyarakat desa, ada atau tidaknya kunjungan rumah kadarzi dan PHBS, serta berfungsi atau tidaknya Poskesdes, UKBM yang ada, sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan bencana, dan sistem surveylans (pengamatan dan pelaporan). Indikator pengeluaran (output), seperti cakupan pelayanan kesehatan Poskesdes, pelayanan UKBM yang ada, rumah tangga yang mendapat kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS, serta jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan atau diatasi. Indikator dampak (outcome), seperti jumlah jiwa yang menderita sakit (angka kesakitan kasar) dan gangguan jiwa, jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia, juga jumlah bayi dan balita yang meninggal dunia serta menderita gizi buruk.

2.3 PERAN JAJARAN KESEHATAN dan PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAITA. Peran Jajaran Kesehatan1. Peran PuskesmasDalam rangka pengembangan Desa Siaga, Puskesmas merupakan ujung tombak dan bertugas ganda yaitu sebagai penyelenggara PONED dan penggerak masyarakat desa. Namun demikian, dalam menggerakkan masyarakat desa, Puskesmas akan dibantu oleh Tenaga Fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang telah dilatih Provinsi. Adapun peran Puskesmas adalah sebagai berikut:a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, termasuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED).b. Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga.c. Memfasilitasi pengembangan Desa Siaga dan Poskesdes.d. Melakukan monitoring Evaluasi dan pembinaan Desa Siaga.

2. Peran Rumah SakitRumah Sakit memegang peranan penting sebagai sarana rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu, dalam hal ini peran Rumah Sakit adalah:a. Menyelenggarakan pelayanan rujukan, termasuk Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).b. Melaksanakan bimbingan teknis medis , khususnya dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa Siaga.c. Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana.3. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten / KotaSebagai penyelia dan pembina Puskesmas dan Rumah Sakit, peran Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota meliputi:a. Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat Kabupaten / Kota dalam rangka pengembangan Desa Siagab. Merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik, termasuk PONED, dan pemberdayaan masyarakat.c. Merevitalisasi Rumah Sakit sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, termasuk PONEK, dan promosi kesehatan di Rumah Sakit.d. Merekrut / menyediakan calon-calaon fasilitator untuk dilatih menjadi Fasilitator Pengembangan Desa Siagae. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader.f. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat Kabupaten / Kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga.g. Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.h. Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa Siaga4. Peran Dinas Kesehatan ProvinsiSebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan Provinsi berperan:a. Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.b. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengembangkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan teknis, dan cara-cara lain.c. Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit di bidang konseling, kunjungan rumah, dan pengorganisasian masyarakat serta promosi kesehatan, dalam rangka pengembangan Desa Siaga.d. Menyelenggarakan pelatihan Fasilitator Pengembangan Desa Siaga dengan metode kalakarya (interrupted training).e. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.f. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.g. Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian Desa Siaga.5. Peran Departemaen KesehatanSebagai aparatur tingkat Pusat, Departemaen Kesehatan berperan dalam:a. Menyusun konsep dan pedoman pengembangan Desa Siaga, serta mensosialisasikan dan mengadvokasikannya.b. Memfasilitasi revitalisasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, serta Posyandu dan UKBM-UKBM lain.c. Memfasilitasi pembangunan Poskesdes dan pengembangan Desa Siaga.d. Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi / pelaporan, serta sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dan bencana berbasis masyarakat.e. Memfasilitasi ketersediaan tenaga kesehatan untuk tingkat desa.f. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT).g. Menyediakan dana dan dukungan sumber daya lain.h. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

B. Peran Pemangku Kepentingan TerkaitPemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah Daerah, pejabat lintas sektor, unsur-sunsur organisasi / ikatan profesi, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, PKK, LSM, dunia usaha, swasta dan lain-lain, diharapkan berperan aktif juga di semua tingkat administrasi.1. Pejabat-pejabat Pemerintah Daeraha. Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Desa Siaga.b. Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan Poskesdes / Puskesmas / Pustu dan berbagai UBKM yang ada (Posyandu, Polindes, dan lain-lain).c. Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan Desa Siaga secara teratur dan lestari.2. Tim Penggerak PKKa. Berperan aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan UBKM di Desa Siaga (Posyandu dan lain-lain).b. Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan UBKM yang ada.c. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan kadar gizi dan PHBS.3. Tokoh Masyarakata. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa Siaga.b. Menaungi dan membina kegiatan Desa Siaga.c. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Desa Siaga.4. Organisasi Kemasyarakatan / LSM / Dunia Usaha / Swastaa. Beperan aktif dalam penyelenggaraan Desa Siaga.b. Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga.C. Peran Kader Pelaku penggerakan masyarakat dalam Pendataan PHBS, kadarzi dan kondisi rumah. Pengamatan sederhana berbasis masyarakat Peningkatan PHBS, Kadarzi dan kesehatan lingkungan Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita Peran tambahan, membantu dalam : Penanggulangan kegawat-daruratan sehari-hari Penyiapan untuk menghadapi bencana Pengelolaan pos kesehatan desa (poskesdes) atau UKBM lainnya

D. Fungsi Kader Melakukan pencatatan, memantau dan evaluasi kegiatan Poskesdes bersama Bidan Mengembangkan dan mengelola UKBM (PHBS, Kesling, KIBB-Balita, Kadarzi, Dana Sehat, TOGA, dll) Mengidentifikasi dan melaporkan kejadian masyarakat yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat (surveilance ber-basis masyarakat). Pemecahan masalah bersama masyarakat

2.4 SISTEM DESA SIAGA A. TAHAPAN DESA SIAGA1. Tahap BinaPada tahap ini forummasyarakat desa mungkin belum aktif, namun telah ada forum/lembaga masyarakat desa yang sudah berfungsi, misalnya kelompok rembug desa, kelompok yasinan, dsb. Demikian juga Posyandu dan Polindesnya mungkin masih pada tahap pratama. Pembinaan intensif dari petugas kesehatan dan petugas sektor lainnya sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk pendampingan saat ada pertemuan forum desa untuk meningkatkan kinerja forum 2. Tahap TumbuhPada tahap ini forum masyarakat desa telah aktif dari anggota forum sesuai kebutuhan masyarakat selain posyandu. Demikian juga Polindes dan Posyandu sedikitnya sudah pada tahap madya.Pendampingan dari tim Kecamatan atau petugas dari sektor/LSM masih sangat diperlukan untuk pengembangan kualitas Posyandu atau pengembanganlainnya. Disamping itu sistem surveilans berbasis masyarakat juga sudah sudah dapat berjalan, artinya masyarakat mampu mengamati penyakit ( menular dan tidak menular ) serta faktor risiko di lingkungannya secara terus menerus dan melaporkan serta memberikan informasi pada petugas kesehatan / yang terkait.3. Tahap KembangPada tahap ini forum kesehatan masyarakat telah berperan secara aktif dan mampu mengembangkan kegiatansesuai kebutuhan masyarakat dengan biaya berbasis masyarakat. Sistem Kewaspadaan Dini masyarakat menghadapi bencana dan kejadian luar biasa telah dilaksanakan dengan baik, demikian juga dengan sistem pembiyaan kesehatan berbasis masyarakat.4. Tahap ParipurnaPada tahap ini semua indikator dalam kriteria Desa Siaga sudah terpenuhi. Masyarakat sudah hidup dalam lingkungan sehat serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakatnya sudah mandiri dan siaga tidak hanya terhadap masalah kesehatan yang mengancam , namun juga terhadap kemungkinan musibah / bencana non kesehatan. . Pendampingan dari Tim Kecamatan sudah tidak diperlukan lagi.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KEBERHASILAN TAHAP DESA SIAGA

1. Forum Masyarakat DesaAdalah sekelompok anggota masyarakat desa/Kelurahan yang sepakat untuk peduli memecahkan masalah dan mengembangkan program-program pembangunan antara lain kesehatan , di wilayahnya.Forum ini secara berkala melakukan pertemuan dan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh sekretaris dan anggota.Jika di desa/Kelurahan belum ada forum sejenis ini, maka desa/kelurahan dapat memulai dari forum/lembaga yang sudah ada dan berfungsi di masyarakat misalnya : rembug desa, kelompok yasinan/majelis taklim, persekutuan doa, kelompok karang taruna, kelompok peduli dan sejenisnya.2. Pelayanan Kesehatan DasarAdalah upaya pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan oleh seorang petugas keperawatan sesuai kompetensinya , dibantu oleh kader yang berasal dari masyarakat setempat. Pelayanan kesehatan dasar disini berupa upaya promotif , preventif dan kuratif yang dilakukan di suatu tempat/ pos yang disediakan oleh masyarakat melalui pemberdayaan. Fasilitas tersebut bisa merupakan milik Pemerintah ataupun organisasi swasta ataupun perorangan. Lokasi sarana pelayanan kesehatan tidak harus di dalam desa ( terutama bagi kelurahan di kota besar ) , yang penting masyarakat desa tersebut mempunyai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah. Jika tidak ada petugas kesehatan yang bertempat tinggal di desa tersebut , maka tugas pendampingan dan penghubung dilakukan oleh Petugas Pembina Desa dari Puskesmas yang secara berkala melakukan tugasnya di desa tersebut.3. UKBMWujud pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang berkembang sesuai kebutuhan setempat, misal Posyandu, Poskesja, ,TOGA, KPKIA,dsb.

4. Dibina oleh Puskesmas PONEDPuskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar) adalah puskesmas yang melayani rujukan kegawatdaruratan ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir dari desa-desa yang satu wilayah maupun desa yang merupakan bagian dari jaringanrujukan.Desa yang mendapat binaan dari Puskesmas PONED utamanya dalam sistem rujukan kegawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas , janin dan bayi baru lahir (kurang dari 1 bulan) Desa tersebut tidak harus dalam satu wilayah administrasi Puskesmas PONED, namun merupakan bagian dari jaringr ujukan. Bagi suatu wilayah dimana Puskesmas PONED tidak ada atau jumlahnya sangat terbatas atau posisi geografisnya jauh dari lokasi desa ,pembinaan Puskesmas PONED bisa diambil alih oleh RSU utamanya RS PONEK. Yang paling penting adalah setiap kasus kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dapat dengan mudah mendapat pelayanan yang adekuat.

5. Surveilans Berbasis MasyarakatAdalah pengamatan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat terhadap Gejala atau penyakit menular potensial KLB, penyakit tidak menular termasuk gizi buruk serta faktor risikonya.Kejadian lain di masyarakat, dan segera melaporkan kepada petugas kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti.Contoh penyakit menular TBC, HIV/AIDS, kusta. PenyakitMenularPotensial KLB antara lain diare, difteri, polio, campak, flu burung, typhus, hepatitis, malaria, DBD, dllFaktor risiko antara lain :- Adanya penolakan masyarakat terhadap imunisasi- Adanya Kematian unggas- Adanya tempat-tempat perindukan nyamuk- Adanya migrasi penduduk (in / out)- Perilaku yang tidak sehat.Kondisi lain : Faktor risiko tinggi ibu hamil,bersalin , menyusui dan bayi baru lahir Kejadian lain di masyarakat :- Keracunan makanan- Bencana- KerusuhanBentuk pengamatan masyarakat (anggota keluarga , tetangga, kader) disesuaikan dengan tatacara setempat, misalnya pengamatan terhadap tanda penyakit : batuk yang tidak sembuh dalam waktu 2 minggu bercak putih di kulit yang mati rasa ibu hamil yang mempunyai faktor risiko tinggi ( 4 terlalu, kedaruratan pada kehamilan sebelumnya,dll ) bayi baru lahir yang kuning, tidak bisa menetek,dll balita yang tidak naik berat badannyaBentuk laporan adalah lisan atau menggunakan alat komunikasi yang ada di desa ( telepon, telepon seluler ataupun Handy Talkie ) dan segera disampaikan kepada petugas kesehatan setempatatau Petugas Pembina Desa6. Sistem Siap Siaga Dan Penanggulanan Bencana Berbasis MasyarakatSuatu tatanan yang berbentuk kemandirian masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapai situasi kedaruratan (bencana, situasi khusus, dll).Masyarakat sudah dipersiapkan apabila terjadi situasi darurat maka mereka tahu harus berbuat apa, mengetahui tempat untuk mencari maupun memberi informasi kemana.Masyarakat diharapkan memperhatikan gejala alam pada lingkungan setempat mampu mengenali tanda akan timbulnya bencana dan selanjutnya melakukan kegiatan tanggap darurat sebagaimana pernah dilatihkan untuk menghindari / mengurangi jatuhnya korban.Informasi mengenai tanda tanda bahaya tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, misalnya dari perangkat desa ( yang memperolehnya dari kecamatan ), berita resmi di TV atau telepon dari Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Penyebaran informasi mengikuti tatacara setempat, misalnya menggunakan titir/ kentongan, pengeras suara dari musholla atau dari mulut ke mulut7. Sistem Pembiayaan Kesehatan Berbasis MasyarakatAdalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana yang bersumber dari masyarakat untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat.Bentuk penggalian dana bisa berupa jimpitan , uang sukarela pada saat pertemuan , arisan , pengajian atau tabungan sosial masyarakat dengan jumlah yang sudah ditetapkan / disepakati.Pengalokasian dana disesuaikan dengan kebutuhan setempat , misalnya bantuan bagi warga yang harus dirawat di Rumah Sakit , menjalani operasi medis, melahirkan, pemberian makanan tambahan penyuluhan ( di Posyandu ) atau pemulihan bagi sasaran yang bergizi buruk , dan sebagainya.Pembelanjaan dana diserahkan besar dan jenisnya sesuai kesepakatan sedangkan dana dikelola oleh orang yang terpercaya dan dapat mempertanggung jawabkan semua pembelanjaan kepada masyarakat.

8. Masyarakat ber-PHBSAdalah masyarakat yang dapat menolong diri sendiri untuk mencegah dan menanggulagi masalah kesehatan, mengupayakan lingkungan sehat, memanfaatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan UKBM. Yang dimaksud mencegah : adalah mengupayakan agar yang sehat tetap sehat dengan mempraktikkan gaya hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat termasuk pola makan dengan gizi seimbang , menjaga kebersihan pribadi , berolah raga, menghindari kebiasaan yang buruk, serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat. (promotif preventif)Yang dimaksud menanggulangi : adalah mengupayakan agar yang terlanjur sakit atau mengalami gangguan gizi tidak menjadi semakin parah, tidak menulari orang lain dan bahkan dapat disembuhkan, serta dipulihkan kesehatannya dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada (kuratif rehabilitatif). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini terdiri dari ratusan praktik kehidupan sehari hari, tidak hanya terbatas pada indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja program kesehatan.

9. Lingkungan SehatLingkungan yang bebas polusi, tersedia air bersih, sanitasi lingkungan memadai, perumahan pemukiman sehat, yaitu : Terpeliharanya kebersihan tempat-tempat umum dan institusi yang ada di desa, antara lain : pasar, tempat ibadah, perkantoran dan sekolah. Terpeliharanya kebersihan lingkungan rumah : lantai rumah bersih, sampah tak berserakan, saluran pembuangan air limbah terawat baik Membuka jendela setiap hari. Memilikikecukupanakses air bersih (untukminum, masak, mandi dan cuci) dan sanitasidasar. Mempunyai pola pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan sanitasi dasar (ada jamban, mandi cuci di tempat khusus)

C. PENDEKATAN PENGEMBANGAN DESA SIAGAPengembangan desa siaga dilaksanakan dengan membantu, memfasilitasi, mendampingi masyarakat yang terorganisasi dan dilakukan oleh forum mealui siklus pemecahan masalah yang terorganisasi dan dilakukan oleh forum masyarakat desa melalui tahapan sebagai berikut : Mengidentifikas imasalah, penyebab masalah, dan sumberdaya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah. Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternative pemecahan masalah. Menetapkan alternative pemecahan masalah yang layak merencanakan dan melaksanakannya. Memantau, mengevaluasi, dan membina kelesatarian upaya yang telah dilakukan.

1. Pengembangan Tim Dalam PetugasLangkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan lainnya dialaksanakan. Tujuan langkah ini adalah persiapan para petugas kesehatan yang berada di wilayah puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan para petugas ini dapat berbentuk sosialisasi, pertemuan, atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang di sesuaikan dengan kondisi setempat. Keluaran atau out put dari langkah ini adalah para petugas yang memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam satu untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat.

2. Pengembangan Tim Dalam MasyarakatTujuan langkah ini adalah mempersiapakan para petugas, tokoh masyarakat, dan masyarakat (forum masyarakat desa) agar mereka mengetahui dan mau bekerjasama dalam satu untuk mengembangkan desa siaga. Langkah ini, termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, bertujuan agar mereka mau memberi dukungan, baik berupa kebijakan atau anjuran, persejuan, dana, maupun sumberdaya lain sehingga pengembangan desa siaga dapat berjalan dengan lancar. Pendekatan pada tokoh tokoh masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung ,khususnya dalam membentuk opini masyarakat guna menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan desa siaga.

3. Survei Mawas DiriSurvei Mawas Diri (SMD) atau telah mawas diri (TMD) atau Comunity Self Survei (CSS) bertujuan agar tokoh masyarakat mampu melakukan telah mawas diri untuk desanya. Survei harus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan.Keluaran atau output dari SMD ini berupa identifikasi masalah kesehatan dan daftar potensi di desa yang dapat di daya gunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut,termasuk dalam rangka membangun poskedes.Bentuk :- Curah Pendapat- Pengisisan Kartu MawasDiri- Observasi lapangan dll-Penyajian Data berupa : -Data masalah -Data potensi4. Musyawarah Masyarakat DesaTujuan penyelenggaraan musyawarah masyarakatdesa (MMD) ini adalah mencari alternative penyelesaian,masalah kesehatan dan upaya membangun poskesdes di kaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Disamping itu,untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan desa siaga.Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disampaikan, biasanya adalah daftar masalah kesehatan, data potensi serta harapan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk menentukan prioritas, serta langkah-langkah solusi untuk pengembangan poskesdes dan pengembangan desa siaga.

2.5 DASAR HUKUM KEBIJAKAN DESA SIAGA A. LANDASAN HUKUM DESA SIAGADengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 574 / Menkes / SK / IV/ 2000 telah ditetapkan Visi Pembangunan Kesehatan, yaitu Indonesia Sehat 2010.Visi tersebut menggambarkan bahwa pada tahun 2010 bangsa Indonesia hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta mampumenjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehinggamemiliki derajat kesehatan yang setinggi - tingginya.Beberapa landasan hukum pelaksanaan desa siaga :1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4337) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Lurah;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529 tahun 2010 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintaha di Daerah.16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 Tahun 2006 tentang Pengembangan Desa Siaga18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/ Kota19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal.

( PENJELASAN LENGKAP NO 14 dan 17 )B. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1529/MENKES/SK/X/2010Menetapkan :Kesatu: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIFKedua: Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.Ketiga: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.Keempat: Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berada di bawah koordinasi Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.Kelima: Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman ini dilaksanakan oleh:a. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan sektor terkait lainnya; dan b. Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C. DESA SIAGA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAMBANGAN DESA SIAGA

Kriteria: Sebuah desa telah menjadi Desa Siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Target: Pada akhir tahun 2008, seluruh Desa telah menjadi Desa Siaga. Indikator keberhasilan: Dilihat dari 4 kelompok indikator yaitu: Indikator masukan Indikator masukan adalah indicator untuk mengukur seberapa besar masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator masukan terdiri atas hal-hal berikut: 1. Ada/tidaknya Forum Masyarakat Desa2. Ada/tidaknya Poskesdes dan sarana bengunan serta pelengkapan/peralatannya 3. Ada/tidaknya UKBM yang dibutuhkan masyarakat4. Ada/tidaknya tenaga kesehatan (minimal bidan) Indikator proses Indikator proses adalah indicator untuk mengukur seberapa aktif upaya yang dilaksanakan di suatu Desa dalam rangka pengambangan Desa Siaga.

Indikator proses terdiri atas hal-hal berikut:1. Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat Desa 2. Berfungsi/tidaknya Poskesdes 3. Berfungsi/tidaknya UKBM yang ada 4. Berfungsi/tidaknya sistem kegawatdaruratan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana 5. Berfungsi/tidaknya sistem surveilans berbasis masyarakat 6. Ada/tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS Indikator keluaran Adalah indicator untuk mengukur seberapa besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

Indikator keluaran terdiri atas hal-hal berikut: 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar Poskesdes 2. Cakupan pelayanan UKBM-UKBM lainnya 3. Jumlah kasus kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan 4. Cakupan rumah tangga yang mendapat kunjungan rumah untuk kadarzi dan PHBS Indikator dampak Adalah indicator untuk mengukur seberapa besar dampak dari hasil kegiatan di Desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

Indikator dampak terdiri atas hal-hal berikut: 1. Jumlah penduduk yang menderita sakit 2. Jumlah penduduk yang menderita gangguan jiwa 3. Jumlah ibu melahirkan yang meninggal dunia 4. Jumlah bayi dan balita yang meninggal dunia 5. Jumlah balita dengan gizi buruk

2.6 PROGRAM DESA SIAGA A. Pendekatan Pengembangan Desa SiagaDilaksanakan melalui pendekatan edukatif yaitu dengan memfasilitasi masyarakat (individu, keluarga, kelompok masyarakat) untuk menjalani proses pembelajaran pemecahan masalah kesehatan yang dihadapinya secara terorganisasi (pengorganisasian masyarakat), dengan tahapan :

1. Mengidentifikasi masalah, penyebab masalah dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah.1. Mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah.1. Menetapkan alternatif pemecahan masalah yang terpilih dan layak, merencanakan dan melaksanakannya.1. Memantau, mengevaluasi dan membina kelestarian upaya yang telah dilakukan.

B. Kegiatan Program Desa Siaga Aktif1. Persiapan0. Persiapan Petugas Pelaksana :0. Pelatihan bidan0. Pelatihan tokoh masyarakat ( toma) dan kader0. Persiapan Masyarakat :1. Pembentukan Forum Masyarakat Desa (FMD)1. Survey Mawas Diri (pendataan keluarga/lapangan rembuk desa)1. Musyawarah Masyarakat Desa (di awal pembentukan)1. Pelaksanaan1. Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kewenangan bidan, bila tidak dapat ditangani dirujuk ke Puskesmas Pembantu atau Puskesmas.1. Kader dan toma melakukan surveilance (pengamatan sederhana) berbasis masyarakat tentang kesehatan ibu anak, gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku.1. Pertemuan Forum Masyarakat Desa untuk membahas masalah kesehatan desa termasuk tindak lanjut penemuan pengamatan sederhana untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dan menyepakati upaya pencegahan dan peningkatan.1. Alih pengetahuan dan keterampilan melalui pertemuan dan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring penyebaran informasi kesehatan di desa (Jejaring Promosi Kesehatan), pelaksanaan kelas ibu, kelas remaja, pertemuan dalam rangka swa-medikasi, dsb.1. UKBM misalnya pelaksanaan Posyandu, Posbindu, Warung Obat, Upaya Kesehatan Kerja, UKBM Maternal (tabulin, calon donor darah, dsb.), dana sehat serta UKBM lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan.1. Gerakan masyarakat dalam kesigaan bencana dan kegawatdaruratan, Kesehatan Lingkungan, PHBS dan Keluarga Sadar Gizi. 1. Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan pengembangan Desa siaga dapat dilihat dari empat (4) indikatornya yaitu masukan, proses, keluaran dan dampak.

2.7 KEGIATAN DESA SIAGA Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:a. Pemilihan pengurus dan kader desa siagaPemilihan pengurus dan kader desa siaga dilakukan melalui pertemuan khusus para pemimpin formal desa dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku dengan difasilitasi oleh puskesmas.b. Orientasi/Pelatihan Kader Desa SiagaSebelum melaksanakan tugasnya, pengelola dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi atau pelatihan. Orientasi/pelatihan dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan pedoman orientasi/pelatihan yang berlaku. Materi orientasi/pelatihan mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa Siaga (sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana operasional), yaitu meliputi pengelolaan Desa Siaga secara umum, pembangunan dan pengelolaan Poskesdes, pengembangan dan pengelolaan UKBM lain, serta hal-hal penting terkait seperti kehamilan dan persalinan sehat, Siap-Antar-Jaga, Keluarga Sadar Gizi, posyandu, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP). Kegawat daruratan sehari-hari, kesiapsiagaan bencana, kejadian luar biasa, warung obat desa (WOD), diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangn melalui Taman Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lain-lainc. Pengembangan poskesdes dan UKBM lainDalam hal ini, pembangunan poskesdes bisa dikembangkan dari polindes yang sudah ada. Apabila tidak ada polindes, maka perlu dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja tentang alternatif lain pembangunan Poskesdes. Dengan demikian diketahui bagaimana Poskesdes tersebut akan diadakan membangun baru dengan fasilitasi dari pemerintah, membangun baru dengan bantuan dari donatur, membangun baru dengan swadaya masyarakat atau memodifikasi bangunan lain yang ada.Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi yang sudah ada tetapi kurang/tidak aktifd. Penyelenggaraan Kegiatan Desa SiagaDengan telah adanya Poskesdes, maka desa yang bersangkutan telah dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga. Setelah Desa Siaga resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan Poskesdes secara rutin, yaitu pengembangan sistem surveilans berbaris masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana, pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, penggalangan dana, pemberdayaan masyarakat menuju kadarzi dan PHBS, penyehatn lingkungan, serta pelayanan kesehatan dasar (bila diperlukan). Selain itu, diselenggarakan pula pelayanan UKBM-UKBM lain seperti Posyandu dan lain-lain dengan berpedoman kepada panduan yang berlaku.Secara berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk perencanaan dan pengembangn Desa Siaga selanjutnya secara lintas sektoral

BAB IIIPENUTUP

3.1 KesimpulanDesa Siaga merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan masyarakat seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, kejadian bencana, kecelakaan, dan lain-lain, dengan memanfaatkan potensi setempat, secara gotong-royong.Inti dari kegiata Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Oleh karena itu dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan edukatif. Yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran yang berupa proses pemecahan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Mahfudli, EF. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas : Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika. Kebidanan komunitas / penulis, Syarifudin, Hamidah ; editor, Monica Ester, Esty Wahyuningsih. Jakarta : EGC, 2009. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 564/MENKES/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengembangan desa siaga Buku Pedoman Desa Siaga Provinsi Jawa Timur, 2010, Dinas Kesehatan Provinsi JATIM, Buku Pedoman Desa Siaga Aktif Provinsi Jawa Barat, 2010, Dinas Kesehatan Provinsi JABAR

30